Bupati Sumbawa, Dompu dan Ketua BPK Kunjungi ‘’Suara NTB’’ dan Radio Global

Bupati Kabupaten Sumbawa, Ketua BPK RI Perwakilan NTB bersama Sekda Kabupaten Sumbawa saat interaktif di Radio Global FM Lombok

Bupati Kabupaten Sumbawa, Kepala BPK RI Perwakilan NTB bersama Sekda Kabupaten Sumbawa saat interaktif di Radio Global FM Lombok

Mataram ( Global FM Lombok)- Bupati Sumbawa, H.M.Husni Djibril, Kepala BPK RI Perwakilan NTB, Wahyu Priyono, S.E., M.M., CA., Ak. Selasa (31/5) kemarin berkunjung ke Redaksi Suara NTB dan Radio Global FM Lombok. Dalam kunjungannya itu, mereka diterima Penanggung Jawab Suara NTB yang juga Direktur Radio Global FM Lombok, H.Agus Talino.

Hadir juga Sekda Sumbawa, Drs. H.Rasyidi, Kepala DPPKAD Kabupaten Sumbawa, Drs.H.Baharuddin,MM, Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Dompu,Muhibuddin dan Kepala Sekretariat Perwakilan BPK NTB, Ida Bagus Wisnu. Dalam kunjungannya itu, Bupati Sumbawa bersama Kepala BPK NTB didampingi Sekda Sumbawa dan Kepala Dinas PPKAD berkesempatan melakukan dialog interaktif di Radio Global FM Lombok. Tema dialog interaktif yang dipandu Penyiar Nita, tentang predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Kabupaten Sumbawa dalam kurun empat tahun berturut-turut.

Mengambil tema yang sama, usai Bupati Sumbawa, dialog interaktif dilanjutkan Bupati Dompu, H.Bambang M.Yasin. Predikat WTP, diraih Kabupaten Dompu dua tahun berturut turut.

Atas prestasi pengelolaan pemerintahan yang baik, tahun 2015 Dompu diganjar bonus Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 38 miliar. Dengan predikat yang sama, pemerintah pusat diharapkan menggelontorkan DAK dua kali lipat.

Perjuangan memperoleh opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menurut Bupati Dompu, Drs. H. Bambang Yasin cukup terjal. Awal Tahun 2010, sampai 2011 ketika dirinya menjabat bupati mencatat warisan disclimer dari BPK. ‘’Karena dulu banyak masalah aset dan kas, jumlahnya cukup besar yang belum jelas,’’ kata Bambang Yasin kepada Suara NTB.

Dengan opini yang mencerminkan sebagai daerah sarat masalah pengelolaan aset sampai keuangan itu, kemudian menjadi pelecut pihaknya melakukan perbaikan. Peta persoalan yang diberikan BPK dijadikan anatomi untuk menelusuri sampai assessment item per item masalah. Sampai akhirnya, tahun 2012 naik ‘’derajat’’ menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP), berlanjut tahun 2013.

Tidak puas sampai WDP, kerja keras bersama jajarannya di Kabupaten Dompu terus digenjot. Semua hal yang menjadi rekomendasi BPK, dilakukan pembenahan. Dana pemerintah yang dipakai swasta, masyarakat, ditagih Laporan Pertanggung Jawabannya (LPJ), baik secara fisik. Sampai akhirnya predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diraih tahun 2015 lalu, untuk pengelolaan anggaran tahun 2014. Kini, tahun 2016, berkat kepatuhannyanya, BPK memberi opini yang sama (WTP).

‘’Pertanggungjawaban secara fisik itu seperti apa, hal-hal itu yang kami lakukan sampai hari ini,’’ tegasnya. Sebab bagaiman pun juga, WTP disadarinya wajib bagi semua Pemda. Sebab di sanalah kejelasan tentang SPJ penggunaan anggaran, pengelolaan aset.

Konsekwensi dari prestasi diraih pemerintahannya itu, tahun 2015 Bambang Yasin mengaku menerima reward penambahan DAK tahun 2015 mencapai Rp 38 miliar. Anggaran itu dikembalikan kepada masyarakat, dalam bentuk pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dan infrastruktur. ‘’Tahun 2015 kami mendapat hadiah Rp 38 miliar, sebagai hadiah insentifinya. Sebab tahun ini dapat WTP lagi, mudah-mudahan ada tambahan lagi, dua kali lipat kalau bisa,’’ harap Bambang Yasin.

Peningkatan anggaran DAK ini diakuinya sangat dirasakan. Pertama soal apresiasi dari pemerintah pusat yang menilai positif atas pengelolaan keuangan, sehingga tidak ragu menambahkan anggaran. “Ibaratnya begini, kemarin saja tidak jelas (pengelolaan keuangan), bagaimana kami mau menambah uang untuk kamu? (Pemda),” demikian ilustrasi Bupati Dompu. Kini pemerintahnya sudah memperjelas pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Hal kedua dirasakan, APBD Kabupaten Dompu naik menjadi Rp 1 triliun. Tahun 2016 diharapkan meningkat lagi.
Dengan anggaran itu lah kini pihaknya mendorong perbaikan, sehingga semakin banyak yang bisa dilakukan untuk masyarakat.

Mimpinya kini sudah menjadi kenyataan. Menjadikan masyarakat nyaman dengan profesi masing masing, khususnya petani. Mereka diharapkan tidak lagi susah mendapatkan air, melalui akses jalan hotmix di setiap kecamatan, perekonomian terdongkrak.

Ke depan pembenahan akan terus dilakukan untuk terus mengkatrol perekonomian masyarakat. Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa dan kelurahan dijadikan sarana identifikasi kebutuhan masyarakat.
Ditanya, apakah akan tetap menjadikan jagung sebagai komoditi unggulan? Bupati yang dijuluki ‘’profesor jagung’’ ini mengaku sudah berpikir, agar yang diproduksi masyarakat tidak jagung pipilan saja. Tapi pada saatnya Dompu akan memproduksi panganan dari jagung. Ada sederet potensi lain, dengan adanya pabrik rumput laut meski pun belum final beroperasi. Ada juga pabrik gula, diharapkan tahun 2016 sudah final beroperasi.

‘’Intinya, kami ingin berubah. Kalau dulu kan ekonomi Dompu tergantung APBD. Hasil pertanian padi, sebagian besar, sebagian tambahan. Sekarang perekonomian ditopang oleh jagung, masyarakat 100 persen mengusai hasilnya,’’ tegasnya. Sebab investasi petani jagung Dompu untuk 10 hektar saja dengan modal Rp 5 juta, maka ada Rp 200 miliar setiap tahun panen. ‘’Ini riil bisnis petani,’’ ujarnya bangga. (ars/ris)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

Kirim Komentar

Leave a Reply