Perbankan dan BUMN Diharapkan Andil Atasi Kemiskinan di NTB

Wakil gubernur NTB M Amin

Wakil gubernur NTB M Amin

Mataram (Global FM Lombok)- Wakil gubernur NTB sekaligus ketua Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TPKD) NTB, H.Muhammad Amin mengatakan, BUMN dan lembaga keuangan khususnya perbankan yang beroperasi di NTB, memiliki tanggung jawab sosial untuk mengatasai kemiskinan di NTB yang saat ini jumlahnya mencapai 800 ribu orang lebih atau 16,54 persen. Terkait hal itu, dana sosial perusahaan atau CSR perbankan dan BUMN ini akan diarahkan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin di NTB.

Kepada Global FM Lombok di Mataram Selasa (19/04) siang, Wakil gubernur NTB H.Muhammad Amin mengatakan, potensi BUMN dan perbankan melalui dana CSR nya cukup besar untuk mengatasi masalah kemiskinan di NTB. Hanya saja, potensi tersebut belum benar-benar efektif karena belum terarah untuk pengentasan kemiskinan ini. Oleh sebab itu, sesuai intruksi gubernur, TPKD akan memobilisasi perbankan yang tumbuh dan berkembang di daerah ini untuk turut serta mengatasi masalah kemiskinan ini .

“Kita minta ini, semua pihak yang terkait. Itu selama ini belum efektif karena masih menyebar ke wilayah atau ranah ataupun program lainnya. Ini program dan kegiatan khusus pengentasan kemiskinan. Ini merupakan tanggung jawab sosial mereka. Meraka kan operasi di sini. BUMN terutama, sama-sama mengelola dana pihak ketiga. Punya aset disini, punya tanggung jawab bersama.’,katanya.

Ia mengatakan, pengentasan kemiskinan di NTB ini tidak bisa dikerjakan sendiri oleh pemerintah daerah. Namun membutuhkan kerjasama dan sinergi dari semua pihak terutama perbankan. Persoalan kemiskinan ini, kata Wagub harus dikroyok dan membutuhkan komitmen yang kuat dari semua pihak, khususnya wakil bupati dan wakil walikota sebagai ketua TPKD di masing-masing daerahnya.

Wakil bupati dan wakil walikota, katanya punya andil untuk memperbesar anggaran kemiskinannya dalam APBD masing-masing. “Kita keroyok angka kemiskinan yang ingin kita turunkan. Tingkat kesenjanagna, gini rasionya tingkat keparahannya kita perkecil. Ini memerlukan komitmen yang kuat dari wakil bupati walikota sebagai ketua TPKD’,ujarnya. (irs)-

 

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

Kirim Komentar

Leave a Reply