Pemprov Sumut Kembangkan BRT Untuk Melawan Kemacetan Lalu Lintas

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumut Anthoni Siahaan menerima rombongan dari NTB terkait dengan perhubungan darat dan Udara

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumut Anthoni Siahaan menerima rombongan dari NTB terkait dengan perhubungan darat dan Udara

Medan (Global FM Lombok)- DPRD bersama dengan Dinas Perhubungan Provinsi NTB melihat lebih dekat kebijakan pengelolaan angkutan publik di provinsi Sumatera Utara (Sumut). Kunjungan berlangsung dari tanggal 14 – 17 Oktober ini. Pertemuan berlangsung di kantor Dinas Perhubungan Sumut, Jumat (16/10) kemarin.

Angkutan public di provinsi ini sedang bergerak menuju angkutan massal untuk menjawab tantangan lalu lintas yang semakin padat. Hibah 30 unit bus dari Kementerian Perhubungan untuk provinsi Sumut didesain untuk melayani transportasi public tanpa merugikan moda transportasi lain.

Hadir dalam pertemuan itu pimpinan DPRD NTB Mori Hanafi, Kabid Perhubungan Darat Dishubkominfo NTB Asep Supriatna,bagian Humas Sekretariat DPRD NTB dan rombongan media dari Mataram. Rombongan provinsi NTB diterima langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumut Anthoni Siahaan bersama jajarannya serta Otoritas Bandara Kualanamu, Deli Serdang Sumut.

Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB Mori Hanafi dalam kesempatan itu mengatakan, angkutan kota menjadi persoalan tersendiri di provinsi NTB terutama di kota Mataram. Dari tahun ke tahun jumlah angkot di kota Mataram terus menyusut karena tergerus oleh moda angkutan pribadi seperti sepeda motor maupun ojek. Karena itu pengelolaan angkutan public menjadi sangat penting untuk mengurai lalu lintas yang semakin padat oleh kendaraan pribadi.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumut Anthoni Siahaan mengatakan, persoalan angkot atau di Medan disebut Sudako menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah karena kondisinya masih semerawut. Di kota Medan saja, jumlah angkot mencapai 13 ribu unit. Sementara di provinsi Sumut secara keseluruhan jumlahnya sekitar 20 ribuan unit angkutan.

Untuk menjawab kebutuhan transportasi publik, Pemprov Sumut akan mengembangkan Bus Rapid Transit atau BRT Trans Medan dan BRT yang melayani wilayah “Mebidang” atau kota Medan, Binjai dan Deliserdang. Tahun ini Pemprov Sumut memperoleh hibah bus dari Kementerian Perhubungan sebanyak 30 unit. Namun operasional bus tersebut belum bisa dilaksanakan karena masih dalam tahap sosialisasi.

Menurut Anthoni, sejumlah operator transportasi di daerah ini melayangkan protes terhadap rencana operasional bus bantuan dari Kemenhub tersebut. “ Namun mereka kita ajak komunikasi dan study banding ke daerah lain dan mereka sudah paham bahwa moda transportasi bus ini tidak menjadi saingan masyarakat” katanya.

Sementara itu Kabid Perhubungan Darat Dishubkominfo Provinsi NTB Asep Supriatna mengatakan, pengalaman di Medan menjadi acuan NTB dalam hal pengelolaan transportasi. Agar tidak menimbulkan gesekan antara angkot dengan bus massal, Dishub akan melakukan sosialisasi kepada pengguna maupun kepada semua PO didaerah ini sebelum bus bantuan dari pusat itu digunakan oleh NTB.

Operasional bus bantuan Kemenhub akan dioperasikan untuk trayek Senggigi – Ampenan – Mandalika – Narmada serta trayek Jalan Lingkar Kota Mataram. Operasional bus massal ini akan dicoba mulai tahun 2016 mendatang dan dilakukan secara bertahap.

” Yang akan jadi masalah transportasi yang dari Senggigi. Dari Ampenan kan ada angkutan desa, dari Mandalika ke Narmada ada angkutan desa. Namun sesungguhnya tidak akan jadi masalah karena segmentasinya berbeda. BRT kan point to point, tidak bisa berhenti di sembarang tempat karena ada halte-halte khusus. Kalau angdes itu bisa menaikkan dan menurunkan penumpang jalan” katanya.(ris)-

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

Kirim Komentar

Leave a Reply