Kemiskinan Meningkat, Gubernur Bakal Evaluasi Program Unggulan

Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi

Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi

Mataram (Global FM Lombok)- Meningkatnya  jumlah penduduk miskin di NTB pada Maret 2015 sebesar tujuh ribu orang  lebih seperti yang telah dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, akan menjadi bahan kajian pemerintah provinsi (Pemprov) NTB. Pemprov NTB bakal mengevaluasi program-program unggulan terutama yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat miskin maupun hampir miskin. Begitu pula dengan program unggulan seperti sapi jagung dan rumput laut (Pijar) dan Bumi Sejuta Sapi (BSS).

Demikian dikatakan Gubernur NTB TGH.M.Zainul Majdi keada Global FM Lombok Rabu (16/09) siang. Ia mengatakan, semua program unggulan  tersebut akan akan diperkuat dan dimaksimalkan sehingga bisa menurunkan angka kemiskinan di derah ini. Termasuk menambah alokasi anggarannya.  Meski demikian, ia mengatakan bahwa peningkatan angka kemiskinan di NTB masih relative aman jika dibandingkan angka kemiskinan secara nasional dengan provinsi lain yang mencapai 0,26 persen atau 860 ribu.

“Untuk NTB tetap kota bersyukur karena peningkana kemiskinan kita jauh lebih rendah dibanding secara nasional maupun provinsi lain. Tapi sekali lagi itu juga mengingatkan pemprov bahwa mungkin ada program-program yang berjalan belum maksimal. Ada hal-hal yang macet di lapangan, khususnya program-program di lapangan yang terkait dengan masyarakat miskin maupun hampir miskin, itu yang akan kita perkuat kedepan”, katanya.

Ia mengatakan, peningkatan angka kemiskinan ini perlu dicermati, karena laju pertumbuhan penduduk ini lebih cepat dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin.  Sehingga upaya untuk menurunkan angka kemiskinan ini akan menjadi semakin sulit. Untuk itu, ia mengkritik sejumlah kebijakan pemerintah pusat yang justru akan menambah kemiskinan seperti larangan menangkap lobster dari Kementerian Perikanan dan Kelautan.

Saat ini, Pemprov NTB masih menunggu bagaimana kompensasi yang telah dijanjikan kementerian bagi para nelayan.  “ Jika misalnya tidak dilkasanakan  kompenasi ya tentu derah juga bisa bersikap untuk melindungi mayarakatnya jadi jangan sampai terjadi pengangguran baru”, tegasnya. (irs)

 

 

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

Kirim Komentar

Leave a Reply