Komisi I Soroti Lambannya Pencairan Dana Hibah dan Bansos Pemprov NTB

Rapat Paripurna DPRD NTB

Rapat Paripurna DPRD NTB

Mataram (Global FM Lombok)-Komisi I bidang pemerintahan aparatur hukum dan HAM menyoroti lambannya pencairan proposal masyarakat dari program hibah dan bansos oleh pemprov NTB. Masyarakat telah mengajukan proposal sejak APBD murni tahun 2014 namun proposal mereka diprogramkan pada APBD Perubahan tahun anggaran 2015. Bahkan, anggota DPRD sebagai wakil rakyat dituduh berbohong kepada masyarakat karena persoalan ini.

Demikian dikatakan juru bicara komisi I DPRD NTB, H.Rumaksi pada sidang paripurna pembahasan RAPBDP NTB tahun 2015 belum lama ini. Pihaknya mempertanyakan alasan pencairan hibah dan dana basos di pemprov NTB mandeg. Akibatnya, masyarakat tidak dapat merasakan dampak dari program tersebut. Komisi I juga menduga lambannya pencairan dana hibah dan bansos ini menjadi salah satu penyebab rendahnya penyerapan anggaran di SKPD.

‘Hal ini yang membuat kami berpikir dan bertanya dalam hati, pasti ada sesuatu yang salah dalam pengelolaan program hibah dan bantuan sosial pemerintah. Mengapa kami menduga demikian karena setau kami mekanisme pencairan hibah dana banos pemerintah kabupaten kota sama dengan provinsi. Mengapa kabupaten kota lancar-lancar saja sementara provinsi lamban terkesan mandek dan bermasalah”, katanya.

Rumaksi menilai, lambannya realisasi hibah dan dana bansos karena adanya regulasi yang mewajibkan untuk dilakukan verifikasi terhadap semua proposal yang masuk di Biro Keuangan, namun pihak yang ditugaskan adalah SKPD teknis. Untuk itu, pihaknya meminta agar Inspektorat memberikan petunjuk dan membuat format tanggung jawab mutlak dari kepala desa. Karena berdasarkan informasi yang diperoleh dari SKPD, banyak yang mengeluh kekurangan tenaga teknis. Selain itu, Dinas Sosial sebagai SKPD teknis tidak menganggarkan program tersebut. (irs)-

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

Kirim Komentar

Leave a Reply