Bawaslu Pantau Indikasi PNS dan Kades Terlibat Dalam Politik

Coffe Morning Bawaslu NTB

Coffe Morning Bawaslu NTB

Mataram (Global FM Lombok)-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi NTB mulai memantau indikasi PNS atau kepala desa yang terlibat dalam politik menjelang pelaksanaan Pilkada serentak yang digelar bulan Desember mendatang. Bahkan Bawaslu NTB melihat ada indikasi mobilisasi para PNS dari seorang bakal calon kepala daerah.

Ketua Bawaslu NTB Khuwailid dalam acara “ Coffee Morning” Bawalu NTB  Selasa (31/3). Dia  mengatakan,pihaknya akan membahas di tingkat internal terkait dengan upaya yang akan dilakukan Bawaslu melihat munculnya indikasi-indikasi yang ada. Ada juga indikasi seorang akademisi yang akan mencalonkan diri menjadi kepala daerah, sementara para pendukungnya ada banyak akademisi yang berstatus sebagai PNS.

“Di minggu terakhir ini ada seorang akademisi misalnya akan mencalonkan diri. Kemudian teman-teman akademisi lain akan siap terlibat, padahal status mereka adalah PNS. Kemudian dari kepala desa misalnya menggunakan forum dan konsolidasinya adalah organisasinya, padahal aturan terkait dengan kepala desa, itu tegas disitu. Nah ini menjadi perhatian dari kita semua” kata Khuwailid.

Khuwailid mengatakan, beberapa hari terakhir muncul kabar seorang pejabat pemerintah yang memperkenalkan diri menjadi salah satu bakal calon kepala daerah di dalam acara pemerintahan. Dalam aturan pilkada, seorang PNS harus mundur jika mencalonkan dirinya menjadi kepala daerah. Agar Pilkada bisa dilaksanakan tanpa adanya pelanggaran, pihaknya ingin memutus mata rantai mobilisasi PNS tersebut.

Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) Provinsi NTB Lalu Bayu Windia mengatakan, pihaknya akan mengantispasi potensi kerawanan dari setiap tahapan Pilkada. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan penyelenggaraan Pilkada yang demokrastis, berkualitas dan aman.

Dia mengatakan, beberapa tahapan yang perlu diantisipasi adalah tahapan pencalonan, tahapan pemutahiran data, penyusunan data pemilih, tahapan kampanye hingga tahapan pemungutan suara.

“Ini setiap tahap ada potensi menimbulkan masalah sehingga pemerintah bersama aparat akan mengantisipasinya.” Katanya.

Sementara itu asisten I Setda NTB Abdul Hakim lebih menyoroti netralitas PNS dalam Pilkada. Dia mengaku sudah memberi peringatan kepada pejabat yang melaksanakan aktifitas pemerintahan disertai dengan indikasi dukung-mendukung bakal calon kepala daerah. Praktek seperti itu jelas bertentangan dengan aturan bahwa PNS harus netral dalm politik.(ris)-

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

Kirim Komentar

Leave a Reply