KPU Sahkan Kubu Romy Ikut Pilkada, Muzihir Minta Pengurus PPP Persiapkan Pendaftaran

Sekretaris DPW PPP NTB H Muzihir

Sekretaris DPW PPP NTB H Muzihir

Mataram (Global FM Lombok)-Sekretaris DPW PPP NTB H Muzihir mengatakan bahwa KPU pusat telah mengesahkan PPP kubu Romahurmuzy atau kubu Romy untuk mengikuti penyelenggaraan pilkada serentak pada bulan Desember mendatang. Alasannya, kepengurusan PPP yang tercatat di Kemenkumham sampai saat ini adalah PPP hasil muktamar Surabaya dengan ketua umum Romahurmuzy dan sekjen Aunur Rofiq.

Sekretaris DPW PPP NTB H Muzihir Rabu (4/3) menghimbau semua kader partai terutama pimpinan DPD II kabupaten kota yang akan menyelenggarakan pilkada agar segera menyiapkan persyaratan pendaftaran calon kepala daerah. Dia meminta agar semua pengurus PPP versi Romy tidak khawatir dengan legalitasnya karena KPU telah membolehkan kubunya menjalankan proses pilkada.

“ Oleh karenanya kami di NTB menghimbau semua elemen masyarakat khususnya kader partai agar sudah tidak lagi bertanya-tanya kubu mana yang ikut pemilu karena sudah jelas yang diakui oleh Kemenkumham adalah kubu muktamar Surabaya yang diketuai oleh Romahurmuzi dan Sekretarsinya Aunur Rafiq” katanya.

Muzihir menyodorkan dua pemberitaan media nasional yaitu Republika dan Media Indonesia edisi 28 Februari 2015 yang menampilkan pokok berita bahwa PPP kubu Romy yang sah ikut Pilkada. Ketua KPU pusat Husni Kamil Manik dalam berita itu menyebutkan, DPP PPP hasil muktamar Surabaya masih sah secara hukum mengikuti pilkada. Sikap itu diputuskan setelah mendapat penjelasan tertulis dari Menteri hukum dan HAM.

Dalam surat Menkum dan HAM juga dijelaskan bahwa ada penetapan hakim PTUN Jakarta yang meminta penundaan pelaksanaan SK Menkumham. Namun ditegaskan pula sebelum ada putusan hukum yang bersifat final dan mengikat atu inkracht, maka yang masih tercatat di lembar negara adalah PPP versi Romy. Terlebih Menkumham berniat mengajukan banding terhadap putusan PTUN itu.

Sementara itu, Ketua DPW PPP NTB versi Djan Faridz H. Muhammad seperti yang telah dimuat Suara NTB 26 Februari lalu mengaku masih menunggu proses dan tindaklanjut yang dilakukan DPP PPP pasca putusan tersebut.

“Kita tentunya jalan terus, sembari menunggu perintah DPP selanjutnya. Apa perintahnya itu kita tunggu saja karena ini muaranya ke DPP semua,” ujarnya.

Dengan perkembangan ini, Muhammad juga menegaskan kepada seluruh pihak untuk bersikap lebih hati-hati dalam berkomunikasi dengan kepengurusan PPP. Menurut Muhammad, sikap pengurus PPP yang sudah menjalin koalisi atau membangun kesepakatan dengan calon kepala daerah tertentu bisa berdampak kurang baik karena kepengurusan itu bisa saja akhirnya dinyatakan tidak diakui.(ris)

 

 

 

 

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

Kirim Komentar

Leave a Reply