NTB Melirik Penerapan E-Government di Pemprov Jabar

NTB Melirik Penerapan E-Government di Pemprov Jabar
Suasana pertemuan di Diskominfo Jawa Barat
Suasana pertemuan di Diskominfo Jawa Barat

Suasana pertemuan di Diskominfo Jawa Barat

Bandung (Global FM Lombok)-Pemprov Jawa Barat (Jabar) memiliki program West Java Cyber Province atau Jawa Barat Provinsi Cyber yang diterapkan sejak tahun 2012 lalu. Dalam aplikasinya, pemprov Jabar melaksanakan pemerintahan berbasis elektronik atau e-government. Dengan sistem ini, gubernur dan pejabat-pejabatnya bisa melakukan koordinasi dan komunikasi melalui sistem online yang teringrasi di seluruh kantor pemerintahan.

Demikian disampaikan Kasi Penerapan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jabar Asep Saepuloh saat menerima kunjungan belajar pejabat Diskominfo provinsi NTB bersama belasan wartawan dari Mataram, NTB.

Kegiatan kunjungan belajar ke Pemprov Jabar dilaksanakan dari tanggal 1-3 Oktober lalu dengan pokok bahasan West Java Cyber Province. Rombongan kunjungan belajar dipimpin oleh M Ilham selaku Kabid Sarana Komunikasi Desiminasi Informasi (SKDI) pada Dishubkominfo NTB. Hadir pula Kabag Humas Sekretariat DPRD NTB M Nur Fathurrahman.

Asep Saepuloh mengatakan, pemprov Jabar tengah menfokuskan penerapan e-government. Setiap SKPD harus memiliki jaringan komunikasi yang terhubung dengan SKPD lainnya dan pemimpin daerah. Namun hingga saat ini baru 20 SKPD di Jabar yang sudah memiliki server sendiri.

Menurut Asep, sistem koordinasi dan komunikasi antar pejabat pemerintah sudah dilakukan melalui cyber misalnya surat menyurat dan memo disposisi. Ada puluhan program yang berbasis elektronik yang dilakukan oleh Jabar seperti program SMS membangun di Bappeda, pengaduan masalah lingkungan di BPLHD, samsat online di Dispenda, e office di Diskominfo, Pusdalitbang di Bappeda dan puluhan program lainnya.

Dia mengatakan, Gubernur Jabar juga sering menyapa masyarakat melalui video conference. Kegiatan itu dilakukan secara periodik atau yang sifatnya spontanitas. Ada juga yang secara terjadwal, misalnya berdialog dengan mahasiswa di luar negeri serta dengan komunitas-komunitas di Jabar ” Komunikasi ini bisa dilakukan sambil mobiling” kata Asep.

Kabid telematika Diskominfo Jabar, Latifah mengatakan, sistem informasi berbasis cyber memerlukan anggaran yang besar. Program ini bisa terwujud dengan dukungan pemerintah dan legislatif. Di Jabar sendiri untuk mewujudkan Jabar sebagai provinsi cyber disuntik dengan anggaran sebesar Rp 6 miliar per tahun.

Namun tidak semua pemerintahan dengan sistem cyber harganya mahal. Pemerintah kota Garut kara Latifah hanya membeli user seharga Rp 50 juta lalu menggunakan aplikasi yang dimiliki pemprov Jabar.

Sementara itu, Kabid SKDI Dishubkominfo provinsi NTB M Ilham mengatakan, di pemprov NTB sudah ada server untuk mendukung pemerintahan yang berbasis elektronik, namun bentuk programnya yang belum banyak. Di NTB, sistem elektronik yang sudah diterapkan berupa absensi online, NTB in My Hand dan lain-lain. Program NTB in My Hand adalah program yang menyuplai informasi dari perangkat daerah ke pimpinan daerah.

“ Ini dilakukan agar pimpinan daerah bisa mengetahui program pemerintahan di tingkat bawah dengan cepat” kata Ilham.(ris/*)

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

Kirim Komentar

Leave a Reply