Polemik BPPD Selesai, Dewan Sudah Tidak “Garang”

Ketua komisi II DPRD NTB H.M Husni Djibril

Ketua komisi II DPRD NTB H.M Husni Djibril

Mataram (Global FM Lombok)-Polemik kepengurusan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB yang mencuat dalam beberapa minggu terakhir sudah usai. Sejumlah asosiasi pariwisata yang melawan SK pembentukan BPPD NTB, kini sudah tidak mempersoalkan lagi. Begitu juga dengan komisi II DPRD NTB yang awalnya cukup ‘garang’ dalam menangani kisruh BPPD ini sudah tidak bersuara lantang .

Ketua komisi II DPRD NTB H.M Husni Djibril kepada Global FM Lombok di Mataram Kamis (12/6) mengatakan, Disbudpar NTB dengan sejumlah asosiasi pariwisata sudah bertemu dan sepakat dalam kerjasama membangun pariwisata NTB. Sehingga DPRD sebagai fasilitator dalam perbedaan pandangan itu sudah bisa menerima pola penyelesaian antara kedua belah pihak.

“Kan yang penting mereka itu clear. Kami tidak ingin mencampuri urusan tanggung jawab kaitan dengan pembentukan BPPD, itu urusan pemerintah, urusan asosiasi. Nah kalau asosiasi sudah oke, asosiasi sudah sip mau apa lagi” kata Djibril.

Menurut Husni Djibril, DPRD memberi tenggat waktu tiga hari kepada Disbudpar NTB untuk menyelesaikan persoalan BPPD. Selama tiga hari itu, telah dilakukan pertemuan antara Disbudpar, Ketua BPPD dan salah satu asosiasi pariwisata yaitu ASITA NTB. Pascapertemuan antara tiga pihak itu, asosiasi pariwisata sudah bisa menerima hasil seleksi BPPD NTB periode 2014-2018.

Sebelumnya, wakil ketua komisi II DPRD NTB Johan Rosihan mengajak pimpinan dewan menggunakan hak angket karena gubernur melanggar undang-undang. Keinginan untuk menggunakan hak angket itu muncul jika Disbudpar tidak mampu menangani masalah BPPD NTB . Komisi II juga merasa keberatan karena tidak dilibatkan dalam kegiatan fit and proper test.

Adapun susunan kepengurusan BPPD yang baru itu adalah Taufan Rahmadi mewakili Asosiasi Pengusaha Islam Indonesia (APII), Affan Ahmad mewakili Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Ainuddin mewakili HPI, Awanadhi Aswinabawa mewakili Asosiasi Tikecting Indonesia (Astindo), I Gusti Lanang Patra mewakili PHRI, Dr Basuki Prayitno dan Dr Halus Mandala yang mewakili akademisi, Lalu Hasanudin dari unsur pers dan Sudarmadi perwakilan dari penerbangan.(ris)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

Kirim Komentar

Leave a Reply