Komisi II Tetap Tolak Pengurus BPPD NTB

RDP Asosiasi PariwisataMataram (Global FM Lombok)-Komisi II bidang pariwisata DPRD NTB tetap tidak akan menerima pengurus Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB periode 2013-2018 karena dinilai lahir dari proses yang tidak benar. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB diminta membuat pertemuan antar asosiasi kepariwisataan daerah untuk menyelesaikan masalah perwakilan dari mereka yang mestinya duduk di BPPD.

Hal itu mengemuka dalam pertemuan antara sejumlah asosiasi pariwisata NTB dengan pemerintah daerah yang difasilitasi oleh pimpinan dan anggota komisi II DPRD NTB yang berlangsung Kamis (5/6). Ketua komisi II DPRD NTB H.M Husni Djibril mengatakan, Surat Keputusan (SK) gubernur tentang pengangkatan pengurus baru BPPD mestinya ditinjau kembali karena proses seleksi anggota BPPD itu masih dipertanyakan oleh asosiasi pariwisata yang lain.

“Kalau pak gubernur itu kan tinggal tanda tangan saja. Kalau memungkinkan untuk ditinjau kembali ya nanti komisi II akan bersurat karena tidak bisa diterima oleh para pelaku pariwisata. Karena ini sudah tidak lagi menyimpang, ada kesengajaan untuk kemudian melakukan pembiaran setidak-tidaknya. Saya mengatakan, saya tidak mau menerima keberadaan BPPD yang dilahirkan melalui proses yang tidak benar” kata Djibril.

Wakil ketua komisi II DPRD NTB Johan Rosihan mengatakan, sejumlah calon anggota BPPD NTB saat mendaftar atas nama perseorangan dengan mewakili unsur asosiasi. Namun sebagian dari mereka tidak mendaftar atas usulan dari organisasi atau asosiasi secara resmi, sehingga hal ini menyalahi ketentuan.

Sementara itu kepala Disbudpar Provinsi NTB Muhammad Nasir mengatakan, pihaknya akan menfasilitasi pertemuan antara asosiasi pariwisata di NTB yang merasa keberatan dengan kepengurusan BPPD yang baru terbentuk.

Adapun susunan kepengurusan BPPD yang baru itu adalah Taufan Rahmadi mewakili Asosiasi Pengusaha Islam Indonesia (APII), Affan Ahmad mewakili Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Ainuddin mewakili HPI, Awanadhi Aswinabawa mewakili Asosiasi Tikecting Indonesia (Astindo), I Gusti Lanang Patra mewakili PHRI, Dr Basuki Prayitno dan Dr Halus Mandala yang mewakili akademisi, Lalu Hasanudin dari unsur pers dan Sudarmadi perwakilan dari penerbangan.(ris)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

Kirim Komentar

Leave a Reply