Rata-rata dari Keluarga Tak Mampu, Calon Peserta Magang Ke Jepang Butuh Bantuan Pemda

Calon peserta magang ke Jepang asal NTB

Mataram (Global FM Lombok)- PESERTA program magang ke Jepang membutuhkan perhatian dari pemerintah daerah. Saat ini sebanyak 43 calon peserta magang yang berasal dari Lombok dan Sumbawa sedang bersiap siap berangkat ke Lembang, Jawa Barat untuk pemantapan pelatihan sebelum dikirim ke berbagai lokasi kerja di Jepang.

Ketua DPD Ikatan Pengusaha Kenshuusei Indonesia (Ikapeksi) NTB Sukri mengatakan, para calon peserta magang sudah menuntaskan pelatihan dan pembekalan di Mataram selama 70 hari. Setiap calon peserta membayar pelatihan sekitar Rp 4,4 juta untuk kebutuhan penginapan dan makan minum selama proses pelatihan.

Namun, tidak semua calon peserta magang sudah melunasi biaya tersebut lantaran kondisi ekonomi keluarganya yang tak mampu. “Ada calon peserta magang yang yatim dan tak mampu bayar. Rata-rata ini berasal dari keluarga tak mampu. Itulah kondisinya, sehingga memang perlu bantuan pemerintah,” jelas Sukri.

Sukri berharap biaya pendidikan calon peserta magang ke Jepang dibantu oleh Pemda agar beban mereka tidak berat. Terlebih program ini memiliki dampak yang strategis untuk mengangkat kesejahteraan masyakat dan mengurangi angka pengangguran

“Apalagi para peserta magang ini bisa kuliah di Jepang nantinya setelah beberapa periode mereka bekerja. Selain peningkatan secara ekonomi, mereka juga akan memiliki wawasan yang luas karena berkesempatan kuliah. Karena itulah, kita harapkan ada bantuan pemda di proses pendidikan di dalam daerah ini sebagai bekal mereka berkembang,” ujarnya.

Sementara itu Sekretaris Ikapeksi NTB Akhmad Abdul Gani mengatakan, Pemda Lotim berencana membantu para peserta magang ke Jepang khusus untuk anak-anak yang berasal dari Lotim yang jumlahnya 12 orang pada pemberangkatan tahun ini. ” Kita harapkan pemda yang lain bisa membantu warganya yang jadi calon peserta magang agar beban biaya yang harus dipikul bisa lebih ringan” ujarnya.

Menurutnya, seleksi magang ke Jepang masih menjadi primadona angkatan kerja dari kalangan remaja yang baru lulus sekolah. Proses seleksinya memang cukup ketat lantaran standar kerja di Jepang memang menuntut standar yang cukup tinggi. “Namun selama ada kemauan, maka tidak sulit dilalui,” tambahnya.

Sementara itu Kabid Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja Disnakertrans Provinsi NTB Hj. Roro Sri Rahmatari mengatakan,pihaknya sudah menyampaikan kebutuhan anggaran ke TAPD untuk biaya pelatihan calon magang ke Jepang, terlebih calon peserta dari NTB selalu mendapat peringkat terbaik secara nasional jika dibandingkan dengan peserta dari daerah lain.

“ Namun di satu sisi, kita sangat kekurangan dana untuk menunjang kegiatan, karena rata-rata anak-anak yang ikut seleksi magang ke Jepang ini termasuk anak-anak yang kategori kehidupan ekonominya menengah ke bawah,” katanya.

Selama ini memang, Pemprov NTB hanya bisa mendukung pembiayaan konsumsi, makan dan minum selama menjalani pelatihan di dalam daerah. Namun tahun 2019 ini, Pemprov NTB sedang melakukan rasionalisasi anggaran. Dengan adanya kebijakan rasionalisasi ini, tak memungkinkan Disnakertrans  NTB untuk memberikan subsidi kepada calon peserta magang.

“Dengan alokasi dana yang seminimal mungkin, program ini tetap bisa terlaksana. Artinya anak-anak tetap menginap di Wisma Seruni dengan alokasi dana yang sangat terbatas, namun biaya makan minum yang tak bisa kami akomodir, karena keterbatasan dana itu,” katanya.

Ia mengatakan, nantinya saat menjalani pelatihan di Lembang, Jawa Barat, calon peserta magang menjadi tanggung jawab pihak Kementerian Tenaga Kerja, bukan lagi pemerintah daerah.” Hanya saja di daerah, para peserta kemarin membayar uang makan minum itu. Namun sebenarnya harus ada sharing dengan pemerintah kabupaten/kota, karena kami di provinsi ikut membantu. Nah kabupaten/kota kita harapkan memberi subsidi silang untuk anak-anak kita. Infonya di Lotim anak-anak dari Lotim dibantu oleh bupatinya,” katanya.(ris)