Pusat Setujui KPBU SPAM Regional Pulau Lombok Senilai Rp5 Triliun
Mataram (Global FM Lombok) – Pemerintah Pusat menyetujui proyek Sistem Perpipaan Air Minum (SPAM) Regional Pulau Lombok dengan nilai investasi mencapai Rp4 – 5 triliun. Proyek yang dihajatkan menjadi solusi mengatasi kekeringan yang berakibat krisis air bersih yang setiap tahun melanda NTB ini pembiayaannya melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Berkaitan dengan hal ini, Pejabat Pemprov NTB sudah selesai magang di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Sekarang, Bappenas akan mengecek Detailed Engineering Design (DED) proyek SPAM Regional Pulau Lombok tersebut.
‘’Kita harus menyiapkan Perusahaan Daerah. Sekarang memang Pak Gubernur sudah mempercayakan ke PT. GNE (Gerbang NTB Emas). Cuma, GNE belum punya bidang SPAM Regional. Ini yang sedang kita kejar,’’ kata Kepala Dinas PUPR NTB, Ir. H. Azhar, MM dikonfirmasi Global FM Lombok, Rabu, 25 Desember 2019.
Sehingga sekarang, GNE perlu menyesuaikan diri agar dapat mengelola SPAM Regional Pulau Lombok. Pembangunan SPAM Regional ini akan di-KPBU-kan. Yakni, kerja sama antara pemerintah dan badan usaha. Nantinya, kata Azhar, investor yang akan membiayai.
Azhar mengatakan, sudah ada beberapa investor yang siap untuk berinvestasi di proyek SPAM Regional Pulau Lombok. Namun, nantinya investor yang tertarik akan dijaring melalui beauty contest yang langsung dilakukan oleh Bappenas.
‘’Antara Rp4-5 triliun investasinya. Kemudian pengelolaannya oleh GNE. Nanti GNE bekerjasama dengan investornya,’’ terangnya.
Nantinya, SPAM Regional akan menjual air ke PDAM. PDAM kemudian yang mendistribusikan air bersih ke masyarakat. Dengan populasi masyarakat NTB yang semakin bertambah, kata Azhar, dalam 5-10 tahun mendatang, PDAM tidak mungkin bisa melayaninya.
Sehingga, SPAM Regional akan menyuplai sekitar 50 persen kebutuhan untuk PDAM. Dengan adanya SPAM Regional, semua masyarakat dapat terlayani jaringan air bersih PDAM.
Pembangunan SPAM Regional ini diklaim sebagai upaya jangka panjang untuk menangani persoalan krisis air bersih akibat kekeringan yang terjadi di NTB tiap tahun. Berdasarkan feasibility study (FS) yang dilakukan 2018 lalu, proyek penanganan kekeringan jangka panjang tersebut akan menelan anggaran sekitar Rp4-5 triliun.
Pembangunan SPAM Regional diusulkan menggunakan pola KPBU. BUMN PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) menyatakan siap menjamin proyek tersebut. Selain siap menjamin proyek SPAM Regional, Pemprov juga akan mengusulkan penjaminan proyek peningkatan RSUP NTB agar berstandar internasional dan RS HL. Manambai Abdul Kadir Sumbawa sebagai rumah sakit rujukan provinsi di Pulau Sumbawa. (nas)
No Comments