Program Penanggulangan Kemiskinan Jangan Berdasarkan Kepentingan Politik
Kepala BPS NTB wahyudin
Kepala BPS NTB wahyudin
Mataram (Global FM Lombok)- Program penanggulangan kemiskinan di dearah yang dilakukan dengan beragam pola hendaknya tidak berdasarkan kepentingan politik. Karena kecenderungan pasca-pilkada, kebijakan kepala daerah dan birokrasinya lebih mengutamakan masyarakat yang memilihnya pada saat Pilkada lalu.
Hal itu terungkap dalam diskusi terbatas Suara NTB dengan tema “menurunkan angka kemiskinan “yang digelar Sabtu (23/4) pagi. Ada belasan narasumber yang dihadirkan dalam diskusi tersebut mulai dari pimpinan daerah, Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia, legislative serta wakil gubernur NTB H. Muhammad Amin.
Kepala BPS NTB Wahyudin mengatakan, penerima program Bumi Sejuta Sapi (BSS) misalnya banyak yang tidak tepat sasaran. Sehingga tujuan program BSS untuk menurunkan angka kemiskinan dan menaikkan kesejahteraan petani sulit terealisasi.
Secara umum angka kemiskinan di NTB masih cukup tinggi yaitu sebanyak 16 persen lebih atau sekitar 800 ribu penduduk miskin. Adapun target penurunan angka kemiskinan di NTB yaitu 2 persen per tahun. Sementara target penurunan angka kemiskinan di setiap kabupaten kota berbeda-beda antara 0,75 hingga 2 persen. Namun realisasinya, penurunan angka kemiskinan di NTB belum mencapai 2 persen per tahun.(ris)-
No Comments