Politisi PDIP Wacanakan Ibu Kota NTB Pindah ke Kota Praya

Praya (Global FM Lombok) – Wacana pembentukan Kota Praya sebagai wilayah pemekaran Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menurut Anggota DPRD NTB, Drs. H. Ruslan Turmuzi, patut didukung.

Menurut politisi PDIP ini, dari berbagai aspek penilaian, Kota Praya sudah layak dibentuk. Guna mengantisipasi perkembangan pembangunan yang begitu pesat di daerah ini.

Read Also

Usai Pelantikan, Walikota Mataram Langsung Gelar Sertijab

17 Feb 2016

“Pemekaran wilayah Loteng sudah lama diwacanakan. Dan, sudah selayaknya dibentuk Kota Praya sebagai daerah administrasi tersendiri yang terpisah dari Kabupaten Lombok Tengah,” sebut Ruslan Turmuzi, di Praya, Selasa, 23 Desember 2019.

Belum lagi, dengan adanya rencana pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) ke depannya, perlu dipikirkan lokasi ibu kota provinsi NTB yang baru. Tidak seterusnya ada di Kota Mataram.

Mengingat, Kota Mataram sudah cukup padat dengan beban yang begitu besar. Sehingga harus dipikirkan solusi untuk lokasi ibukota provinsi.

“Kalau Kota Praya terbentuk, ada kemungkinan ibukota provinsi pindah ke Praya,” terangnya.

Ia menilai, peluang pengembangan di Kota Praya masih terbuka. Sementara kalau di Kota Mataram, sudah ada berat pengembangannya. Dan, syarat lokasi ibu kota provinsi harus di kota.

Sebagai wakil rakyat asal Loteng, Ruslan mengaku pada prinsipnya mendukung wacana pembentukan Kota Praya. Karena manfaat dari pemekaran wilayah cukup banyak. Salah satunya akselerasi pembangunan akan lebih cepat. Karena luas cakupan pemerintah tidak terlalu besar. Sehiggga pelayanan bisa lebih cepat.

Tapi tentu rencana tersebut butuh kajian lebih mendalam. Supaya potensi konflik sosial yang bisa saja muncul dalam proses pemekaran wilayah bisa diminimalisir sedini mungkin.

“Semua butuh proses dan kajian mendalam. Supaya dampak-dampak negatif dari rencana pemekaran bisa diantisipasi sejak awal,” timpal politisi asal PDI Perjuangan ini.

Dukungan juga disampaikan Drs. H.L. Gita Aryadi, selaku tokoh Loteng yang juga Sekda NTB. Pihaknya selaku pribadi sangat mengapreasi wacana pembentukan Kota Praya tersebut. Dan, bisa dikatakan sudah cukup beralasan untuk membentuk Kota Praya, pemekaran dari Kabupaten Lombok Tengah.

“Mungkin dengan cara ini (pembentukan Kota Praya, red) upaya percepatan pembangunan bisa tercapai. Yang pada akhirnya mampu percepatan pengentasan kemiskinan didaerah ini,” ujarnya.

Hanya saja, terkait waktu Gita meminta tidak harus terburu-buru. Tahapan dan proses pembentukan PPS serta KLS bisa jadi acuan waktu kapan Kota Praya bisa dibentuk.

“Kita lihat dulu perkembangan pembentukan PPS dan KLS. Kalau PPS dan KLS sudah terbentuk, saya tidak ada alasan lagi untuk tidak membentuk Kota Praya,” imbuhnya.

Tapi tidak ada salahnya sejak saat ini persiapan pembentukan Kota Praya dilakukan. Supaya persiapan benar-benar matang. Karena sudah sejak awal dilakukan. sehingga ketika waktunya sudah tepat, usulan pembentukan Kota Praya bisa diajukan ke pemerintah pusat. (kir)