Polemik Impor Beras, Ini Tanggapan Johan Rosihan
Johan Rosihan
Jakarta (Global FM Lombok)- Anggota DPR RI, Johan Rosihan menanggapi pernyataan Presiden Jokowi yang memastikan tidak akan mengimpor beras sampai Bulan Juni 2021 dan meminta perdebatan mengenai impor beras dihentikan Menurut Johan, pemerintah sendirilah yang telah merencanakan impor beras pada saat petani sedang panen raya dan BPS telah merilis data potensi produksi beras pada Januari sampai April 2021 sekitar 14 juta ton atau naik 26% dibanding tahun lalu.
“Jadi rencana impor ini dari pemerintah yang telah berdampak luas seperti anjloknya harga gabah yang sangat merugikan petani maka mestinya presiden mengevaluasi model perencanaan kerja pemerintah terkait tata kelola beras sebagai pangan pokok bagi rakyat Indonesia,” kata Johan Rosihan, Sabtu (27/03).
Johan selaku Anggota Komisi IV DPR RI menilai adanya perdebatan impor beras dari berbagai kalangan muncul sebagai respon atas rencana pemerintah yang membuat rencana impor beras tanpa berdasar analisa data yang akurat, dimana stok beras nasional cukup dan proyeksi produksi beras meningkat.
“Jadi ini menunjukkan respon publik yang kritis terhadap rencana pemerintah yang telah menciderai kedaulatan pangan nasional. Disamping itu, perdebatan impor beras muncul karena rencana pemerintah telah merugikan petani secara nyata, jadi bukan perdebatannya yang dihentikan tapi rencana impor berasnya yang harus dihentikan,” tegas Johan.
Politisi PKS ini berharap Presiden dapat segera menyelesaikan carut-marutnya tata kelola perberasan nasional sebagai komoditi pangan strategis dengan cara segera membentuk Badan Pangan Nasional sesuai amanat dari UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan. Dimana pada Pasal 126 dinyatakan perlu dibentuk Lembaga pemerintah yang menangani bidang pangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.
“Saya melihat Presiden Jokowi harusnya memprioritaskan pelaksanaan undang-undang ini agar berbagai kendala kebijakan pangan dapat segera diatasi serta kita akan lebih mandiri dan punya kebijakan yang jelas yang berkoordinasi langsung kepada Presiden,” tambah Johan.
Legislator dari dapil NTB ini menyatakan harusnya impor beras jangan dilakukan selama stok persediaan dalam negeri mencukupi dan mampu dipenuhi dari produksi beras nasional yang berasal dari petani kita.
“Selama ini realisasi pengadaan beras untuk cadangan pemerintah yang bersumber dari dalam negeri selalu mengalami penurunan, pada tahun 2017 realisasinya mencapai 2.161.225 ton namun terus turun setiap tahun sehingga perlu kebijakan tegas dari Presiden untuk membeli gabah dan beras petani pada jumlah tertentu dengan tujuan untuk menjaga kesejahteraan petani pada musim panen raya,” urai Johan.
Wakil rakyat dari Pulau Sumbawa NTB ini menghimbau Presiden untuk bersikap tegas menghentikan impor pangan khususnya beras umum dan terus memacu peningkatan produksi beras nasional untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan mencapai kedaulatan pangan nasional.
Johan memaparkan berdasarkan data dari Bulog per 14 Maret 2021 bahwa dari pengadaan beras impor tahun 2018 sebanyak 1.785.450 ton saat ini masih banyak yang belum terealisasi penyalurannya dimana stoknya masih ada di Gudang Bulog sekitar 275.811 ton dan yang mengalami kualitas beras turun mutu sejumlah 106.642 ton.
“Dengan situasi ini tidak masuk akal jika pemerintah terus berencana impor beras padahal kita akan surplus produksi beras mencapai 6 juta ton pada Bulan April tahun 2021 ini,” demikian tutup Johan.(ris/r)
No Comments