PLN NTB : Mulai 7 Maret, Lombok Diupayakan Bebas Pemadaman Bergilir
General Manager PLN Wilayah NTB Dwi Kusnanto saat menerima pansus pengelolaan energi dan ketenagalistrikan DPRD NTB
General Manager PLN Wilayah NTB Dwi Kusnanto saat menerima pansus pengelolaan energi dan ketenagalistrikan DPRD NTB
Giri Menang (Global FM Lombok)-PT.PLN Wilayah NTB berupaya mulai tanggal 7 Maret ini, system Lombok akan bebas pemadaman bergilir. Hal ini ditegaskan General Manager PLN Wilayah NTB Dwi Kusnanto karena beberapa indikator, salah satunya gangguan pada generator mesin pembangkit PLTU Jeranjang unit satu dengan daya 25 mega watt akan selesai diperbaiki dalam beberapa hari ini. Secara umum, system Lombok, Sumbawa dan Bima dalam kondisi “normal”, namun tetap dalam status siaga karena belum banyak daya yang standby jika salah satu mesin pembangkit mengalami gangguan.
General Manager PLN Wilayah NTB Dwi Kusnanto usai menerima kunjungan panitia khusus pengelolaan energy dan ketenagalistrikan DPRD NTB Selasa (3/3) di PLTU Jeranjang mengatakan, beban puncak di system Lombok ini mencapai 185 mega watt, sehingga devisit daya mencapai 15 sampai 20 mega watt. Divisit terjadi lantaran satu unit PLTU sedang dalam masa perbaikan. Setelah beroperasi, kekurangan daya diharapkan bisa terpenuhi.
“ Ini diperkirakan teman-teman teknisi kami menjanjikan di rapat kemarin itu tanggal 7 Maret Insya Allah sudah masuk sehingga diharapkan dengan masuknya 1 unit PLTU 25 mega watt maka kekurangan daya di Lombok yang saat ini sekitar 15 sampai 20 mega watt sudah bisa teratasi. “ujarnya.
Dia mengatakan, ada beberapa upaya jangka pendek yang dilakukan oleh PLN agar daya tetap tersedia diantaranya memperpanjang masa operasi mesin sewa serta optimalisasi pemeliharaan guna meningkatkan daya mampu pasok mesin pembangkit milik PLN. Sedangkan kekurangan daya di system Sumbawa bisa diupayakan dengan pembelian excess power dari PT NNT khusus pada waktu beban puncak dengan daya 5 MW.
Dalalam kesempatan itu, Dwi Kusnanto memberi masukan kepada panitia khusus pengelolaan energy dan ketenagalistrikan DPRD NTB. Dia menyarankan agar perlunya diatur melalui Perda Provinsi NTB terkait dengan jalur jaringan listrik PLN 20 KV dengan clearance dan terbebas dari tanam tumbuh sepanjang jaringan tenaga listrik sesuai PUIL 2000 untuk keandalan dan kontinuitas penyaluran tenaga listrik.
“ Selain itu Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum dengan mempergunakan lampu jalan jenis Hemat Energi (LED) untuk upaya efisiensi dan optimalisasi tenaga listrik untuk keperluan umum serta memasukkan perizinan pembangunan pembangkit, Transmisi dan Gardu Induk oleh Pemerintah Daerah melalui Perda Provinsi NTB” katanya.
Sementara itu ketua panitia khusus pengelolaan energy dan ketenagalistrikan DPRD NTB H Suharto mengatakan, yang terpenting bagi masyarakat adalah, PLN semakin luas sambungan listrik kepada masyarakat. Selain itu hak-hak kosumen juga bisa terlindungi untuk mendapatkan energi listrik dari pemerintah.
“ Etalase dari masyarakat NTB itu adalah bukan seberapa banyak penghargaan yang diterima dari presiden dari menteri, tapi berapa kali listrik ini tidak padam. Listrik yang tetap nyala inilah yang dikehendaki oleh masyarakat kita.” Ujarnya.(ris)-
No Comments