Mataram (Suara NTB)- Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara pilgub NTB 2018 tingkat Provinsi, yang digelar KPU, Minggu (8/7), diwarnai dengan aksi demo oleh ratusan massa yang mengatasnamakan diri aliansi masyarakat NTB menggugat, memprotes proses pelaksanaan pilkada yang dinilai banyak kecurangan.
Ratusan massa aksi yang berasal dari berbagai wilayah di NTB, mendatangi lokasi rapat pleno rakapitulasi hasil penghitungan suara Pilgub tingkat provinsi NTB dan meminta supaya proses pleno disetop. Lantaran, adanya dugaan permainan dan pelanggaran oleh salah satu pasangan calon gubernur periode 2018-2023.
Koordinator aksi, Hamzanwadi menyampaikan, kedatangan massa ini untuk mempertanyakan hasil rekap pilgub baik tingkat PKK, KPU Kabupaten/Kota yang diduga kuat permainan oleh salah satu paslon.
Dimana, kuat ada dugaan konspirasi permainan pilgub NTB, dilakukan salah satu paslon dengan oknum penyelenggara. Ia mencontohkan seperti yang terjadi di Kabupaten Lombok Timur, jumlah suara antara pilbup dengan pilgub berbeda.
“Kenapa suara pilgub lebih banyak dari pada pilbup. Kan aneh, tidak masuk akal, dari mana datangnya suara itu, ” ungkapanya.
Ia juga menyebutkan dugaan intervensi kepala daerah dengan menurunkan anggota satuan polisi pamong praja (Pol PP) provinsi memantau rekap tingkat kecamatan di Lombok Tengah. “Apakah ada aturan, jika ada jelaskan ke masyarakat,” katanya.
Dengan alasan itulah masyarakat minta supaya proses pleno penetapan rakapitulasi pilgub tersebut ditunda sebelum proses dugaan pelanggaran diselesaikan. “Tolong ikuti proses dugaan pelanggaran itu. Terhadap Bawaslu, jangan diam, tindaklajuti temuan pelanggaran dilapangan,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu NTB, M Khuwailid Bawaslu NTB, yang turun menemui massa aksi pada saat waktu istirahat siang, menyampaikan, saat ini sedang berlangsung proses rakapitulasi hasil pilkada. Dimana, Bawaslu juga terus petanyakan proses pilkada kepada KPU. “Minta kesabaran masyarakat agar proses berjalan baik. Soal tahapan, akan dibahas di tingkat forum,” ujar dia.
“Intinya, kami akan kawal pleno termasuk dugaan pelanggaran hingga tuntas, ” tegas Khuwailid meyakinkan massa aksi.
Sementara itu, ketua KPU NTB, L Aksar Ansori yang dikonfirmasi menegaskan bahwa rapat pleno sedang berlangsung. Adapun terkait soal dugaan terjadinya pelanggaran, akan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur.
“Masing-masing KPU Kabupaten/Kota sedang paparkan hasil rakapitulasi. Kita ikuti dan sama-sama cermati, dimana titik dugaan kecurangan, bisa dilihat nanti,” katanya. (ndi)
No Comments