Pimpinan Dewan Diminta Ikuti Langkah Gubernur Batalkan Beli Mobil Dinas

Saeful Huna
17 Jan 2020 09:44
2 minutes reading
Raihan Anwar (Global FM Lombok/dok)

Mataram (Global FM Lombok) – Pimpinan DPRD Provinsi NTB diminta untuk mengikuti langkah Gubernur Provinsi NTB yang membatalkan rencana pengadaan mobil dinas jabatan di tahun anggaran 2020 ini. Diharapkan pimpinan DPRD juga memiliki sikap yang sama dengan Gubernur untuk mendengarkan suara rakyat yang tidak menghendaki pembelian mobil dinas senilai Rp2,6 miliar itu.

“Kita beri apresiasi atas respon Gubernur terhadap keinginan masyarakat untuk menunda beli mobil dinas, karena melihat kondisi. Nah kita harapkan sikap yang sama juga bisa ditunjukkan oleh pimpinan Dewan,” ujar anggota Komisi I DPRD NTB, Raihan Anwar yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kamis (16/1) kemarin.

Baca Juga : Mobil Lama Dinilai Masih Layak, Gubernur Batalkan Pembelian Mobil Dinasnya

Menurut Raihan, sudah tidak ada alasan lagi bagi pimpinan untuk berkelit memaksakan kehendak membeli mobil dinas tersebut. Gubernur saja bisa menundanya, kenapa tidak pimpinan Dewan juga melakukannya. Sebab, dengan mobil dinas yang ada sekarang ini dinilai masih sangat layak, apalagi usia mobil tersebut belum terlalu tua, jika pengadaannya dilakukan pada tahun 2015.

“Gubernur saja bisa, nah kenapa kita juga tidak. Kalau terus dilaksakan, kita akan sama-sama cek kondisi mobil itu, bagaimana kelayakannya, bila perlu kita panggil bengkel dari Krida,” tegasnya. Ditempat yang sama, anggota komisi I, TGH. Najamuddin Mustafa kembali menyerukan kepada pimpinan Dewan supaya segera memberikan penegasan kepada publik soal sikap penolakan pembelian mobil dinas tersebut.

Baca Juga : Mobil Lama Dinilai Masih Layak, Gubernur Batalkan Pembelian Mobil Dinasnya

Sebab, polemik wakil rakyat dengan rakyat soal pembelian mobil dinas tersebut tidak elok untuk dipertontonkan. “Dewan sebagai lembaga wakil rakyat ini tidak boleh mempertontonkan hal seperti ini kepada publik. Jangan lembaga ini mempertontonkan hal seperti ini. Itulah kenapa ada anggaran perubahan itu, kalau ada kondisi yang emergensi,” katanya.

Ditempat terpisah, Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah, menegaskan kepada wartawan bahwa pihaknya telah membatalkan rencana pengadaan mobil dinas jabatan yang nilainya sebesar Rp1,22 miliar. “Sudah saya perintahkan untuk dibatalkan, karena mobil dinas yang ada, yang saya pergunakan ini masih layak. Insya Allah, anggaran itu mau diarahkan ke mana, nanti dilihat kebutuhannya,” tegasnya. Selain itu ia juga sudah memerintahkan Biro Umum untuk menunda rencana pengadaan mobil dinas untuk tiga assisten Setda Provinsi NTB senilai Rp1,50 miliar. (ndi)

No Comments

Leave a Reply