Mataram (Global FM Lombok)- Pada pelaksanaan pilkada serentak bulan Desember ini, kondisi keamanan provinsi NTB relative kondusif. Tidak ditemukan adanya kasus gesekan antar pendukung calon kepala daerah yang membahayakan kehidupan sosial. Kondisi inilah yang patut disyukuri. Namun disisi lain, permainan politik uang untuk meraih kemenangan diduga sangat massif dilakukan sebelum hari pemungutan suara tanggal 9 Desember lalu.
Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi I Bidang Hukum, Pemerintahan dan Keamanan DPRD NTB Ali Achmad di Mataram Jumat (18/12). Ali mengatakan, dirinya memantau secara langsung di lapangan selama beberapa pekan sebelum pemungutan suara berlangsung. Uang yang beredar dari pasangan calon kepala daerah atau tim pemenangan calon kepada masyarakat cukup banyak. Bahkan dia menyebut, setiap pasangan kepala daerah paling minim menyiapkan Rp 10 miliar untuk berkompetisi dalam pilkada.
“ Kita bisa bisa pungkiri, politik uang itu masih menjalar kemana-mana, bahkan mungkin di tujuh kabupaten kota yang ikut pilkada ini tidak terlepas dari politik uang karena itu saya lihat sudah menjadi tradisi” katanya.
Menurutnya, sebagian masyarakat sudah cukup terbuka dengan politik uang dalam pilkada. Bahkan oknum masyarakat akan menggunakan hak pilihnya jika sudah mendapat uang dari tim pemenangan kepala daerah. Karena tuntutan masyarakat terhadap politik uang itu cukup tinggi, maka para kandidat mengimbangi permintaan warga dengan membayar sejumlah materi.
Namun pernyataan Ali Achmad ini tidak sejalan dengan pengungkapan politik uang yang dilakukan oleh Bawaslu NTB dan jajarannya. Menurut anggota Bawaslu Provinsi NTB Syamsuddin, kasus politik uang di Pilkada serentak di 7 kabupaten kota tahun ini cukup minim. Pelanggaran selama pilkada berlangsung didominasi keterlibatan para Aparatur Sipil Negara (ASN).(ris)-
No Comments