Pilkada 2018, Dampak Ekonomi di Sektor Perdagangan dan Jasa

Global FM
24 Jan 2018 16:04
3 minutes reading

Kepala BPS NTB Endang Tri Wahyuningsih

Mataram (Global FM Lombok)- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB memprediksi perputaran uang di musim Pilkada tidaklah kecil. Sejumlah sektor yang akan terdampak oleh aktifitas Pilkada mulai dari sektor perdagangan hingga sektor jasa. Namun saat ini, geliat ekonomi dari pelaksanaan event demokrasi itu belum memuncak karena baru memulai proses tahapan pilkada.

Kepala BPS Provinsi NTB Endang Tri Wahyuningsih Kepada Global FM Lombok mengatakan, pada saat penyelenggara Pilkada melakukan sejumlah pengadaan serta para kontestan secara massif memesan kaos, baliho, stiker dan kebutuhan politik lainnya, barulah akan tampak perputaran ekonomi tersebut.

Pemesanan baju kaos bersekala besar bergambar pasangan calon menjadi ciri khas pilkada langsung, karena pola sosialisasi semacam ini masih dianggap cukup efektif untuk mengenalkan pasangan calon kepada para pemilih. Namun permintaan baju kaos akan berpengaruh terhadap sektor industri, sementara indsutri produsen baju kaos di dalam daerah masih sangat terbatas, sehingga konsumen akan memesan di Jawa.

“Kadang mereka pesan di Jawa, artinya hanya terdampak sektor perdagangan disini. Dampak lainnya yaitu bagi penyediaan akomodasi dan konsumsi. Ini masuk dalam sektor perdagangan,” kata Endang.

Musim Pilkada serentak sebenarnya menjadi kesempatan yang sangat bagus bagi pelaku industri dalam daerah untuk menyiapkan segala kebutuhan terkait dengan politik. Seperti pengadaan baliho, umbul-umbul, alat peraga kampanye, penyediaan transportasi dan lain sebagainya. “Kita ambil sisi positifnya saja. Maunya kita terciptanya disini. Ini peluang yang besar untuk industri kecil menangah,” tambahnya.

Ia mengatakan, tiga sektor di NTB yang menyumbang share terbesar bagi peningkatan ekonomi masyarakat yaitu sektor pertanian, pertambangan serta perdagangan. Segala kebutuhan politik di musim Pilkada 2018 ini akan banyak menyumbang di sektor perdagangan. Namun berapa share Pilkada terhadap pertumbuhan di sektor perdagangan akan terlihat pada triwulan ke III tahun 2018 nanti.

KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara Pilkada di daerah akan melakukan sejumlah pengadaan barang dan jasa untuk kelancaran pesta demokrasi. Jika pengadaan barang dilakukan di luar daerah, tentu perputaran ekonomi akan terdampak di luar daerah. Namun jika pengadaan lebih banyak dilakukan di dalam daerah, dampak uang beredar akan dirasakan juga di NTB.

Karena itulah BPS NTB mendorong pelaku industri dalam daerah menyiapkan diri untuk meraih kesempatan menjadi rekanan atau mengambil bagian memenuhi kebutuhan pilkada, baik yang dibelanjakan oleh pihak penyelenggara maupun oleh para peserta dan tim pemenangannya.

“ Pelaku industri tidak hanya akan untung di event politik, namun di sejumlah event yang lain seperti agenda pemerintahan, pariwisata dan lainnya akan terus tumbuh di NTB. Karena itu dengan semakin banyak tercipta industri dalam daerah, peluang meraih keuntungan juga semakin banyak,” terangnya. (ris)

No Comments

Leave a Reply