Mataram (Global FM Lombok)- Persoalan kebersihan seperti sampah dan toilet yang jorok masih menjadi PR besar pengembangan sektor pariwisata di NTB. Apalagi, peran dari kabupaten kota dalam memperbaiki tata kelola sektor pariwisata ini masih rendah. Tidak sebanding dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mereka peroleh dari sektor tersebut. Oleh sebab itu, ini masih menjadi tugas bagi Pemprov NTB untuk diatasi.
Hal itu dikatakan Kepala Dinas Pariwisata NTB, Lalu Muhammad Paozal di kantor gubernur NTB, Rabu (12/4) siang. Ia mengatakan, hak kelola destinasi itu ada di kabupaten kota. Begitu pula dengan retribusi maupun perizinan di sektor tersebut tidak ada yang secara langsung masuk ke provinsi melainkan ke kabupaten kota melalui PAD. Oleh sebab itu, seharusnya kabupaten kota mengintervensi perbaikan tata kelola destinasi tersebut.
“Itu menjadi tugas besar kita. Yang namanya destinasi itu tidak semua manageman nya tertata. Semua punya peran di situ. Sekarang Dispar punya tim kebersihan, tapi tidak mungkin setiap hari kan. Iya ini PR terberat memang untuk di pariwisata kita, tata kelola destinasi. Kalau pihak ketiga pun semua punya plus minus. Begitu di pihak ketigakan, semua hak public itu menjadi terbatas, ke pantai bayar kalau di pihak ketigakan”,ujarnya.
Pemprov NTB, lanjutnya tidak bisa menyerahkan pengelolaan sektor pariwisata ini kepada pihak ketiga. Pasalnya, langkah itu berpeluang untuk menutup akses publik ke objek wisata tersebut. Ia mengatakan, persoalan tata kelola ini terjadi di semua destinasi kabupaten kota. Untuk daerah-daerah yang sektor pariwisatanya cukup besar menyumbang PAD seperti KLU, diharapkan ada anggaran sekitar 20 persen untuk perbaikan tata kelola destinasi. Hal itu mengingat setengah dari PAD KLU berasal dari sektor pariwisata itu. Begitu pula dengan Kabupaten Lombok Tengah yang mendapatkan PAD dari pantai Kuta.“Sama dengan Lombok Tengah, Mandalika itu, Kuta berapa sumbang PAD nya. Tapi listrik saja masih mati”,sesalnya. (dha)-
No Comments