Mataram (Global FM Lombok)-Anggaran untuk penyelenggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Mataram belum dicairkan. Masalah ini dinilai akan menghambat persiapan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram. Karena anggaran yang dibutuhkan KPU Kota Mataram pada penyelenggaraan Pilkada sebanyak Rp 20 miliar.
Demikian disampaikan Devisi Teknis dan Penyelenggaraan pada KPU Kota Mataram Bedi Saparwadi kepada Global FM Lombok Senin (04/20) di kantor KPU. Ia mengatakan, jika dibandingkan dengan kabupaten kota lain di provinsi NTB, Kota Mataram paling lambat menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) karena ada kendala teknis.
Disebutkan, dari anggaran Rp 20 miliar tersebut, KPU Kota Mataram mengalokasikan dana sebesar Rp 3 miliar untuk Perselisihan Hasil Pemilihan(PHP). Anggaran ini hanya sebagai cadangan, jika tidak terjadi perselisihan maka anggaran tersebut tidak digunakan.
“Kita termasuk Kota Mataram yang terlambat menentukan NPHD, penandatangan nota hibah daerah ini karena terkendala teknis. Pada prinsipnya pelaksanaan itu didukung dengan itu ya, tapi mungkin ini karena masih awal-awal ya. Kita berusaha untuk memaksimalkan tetapi kalau mengganggu ya mengganggu juga karena terhambat kita untuk kegiatan yang lain-lainnya, tapi kita maksimalkan itu. Makanya kita berharap, komitmen dari eksekutif dan legislative yang akan mensupport kegiatan itu agar cepat terealiasai. Kalau kebutuhan yang kita rencanakan kemarin itu Rp 20 miliar,”katanya
Selain sebagai penyelenggara pilkada, pada tahun ini KPU Kota Mataram juga melaksankan kampanye. Perkirakan anggaran yang akan digunakan untuk menyiapkan alat peraga kampanye sebesar Rp 4 miliar. Karena sampai saat ini anggaran untuk pilkada belum dicairkan, KPU Kota Mataram meminjam dana untuk mempersiapkan pelaksanaan pilkada Kota Mataram.(azm)-
No Comments