Perlu Ditiru, Karena Sudah Merasa Mampu, Sejumlah Penerima PKH di Loteng Mundur Secara Sukarela

Praya (Global FM Lombok) – Kementerian Sosial RI mengharapkan agar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang sudah merasa tak layak menerima bantuan tersebut agar mengundurkan diri secara sukarela. Para pendamping sosial PKH di daerah juga tetap memberi pendampingan KPM melalui program pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2).

Di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), sebanyak tujuh peserta KPM PKH menyatakan diri mundur secara sukarela di bulan Januari ini. Mereka berasal dari Desa Marong, Kecamatan Praya Timur  “ Mereka memutuskan mengundurkan diri di awal tahun 2020 ini setelah mengalami  perbaikan secara ekonomi. Mereka rata-rata sudah menjadi penerima sejak tahun  2011, 2016 dan 2018,” kata Pendamping Sosial PKH yang bertugas di Desa Marong, Endriani kepada Global FM Lombok, Selasa (21/1).

Ia mengatakan,  ke tujuh peserta yang mundur itu yakni Riasih,  Baiq Mulinah, Baiq Sahanim, Baiq Rabiatun Adawiyah,  Inaq Roki, Inaq Murdani dan Muhayim. Mereka mengundurkan diri secara sukarela dari kepesertaan KPM PKH dengan alasan yang beragam misalnya karena kondisi sosial ekonomi yang sudah meningkat karena memiliki usaha, sudah memiliki sumber gaji dari APBN, bahkan ada yang akan berangkat haji tahun depan.

Baca Juga : Merasa Sudah Mampu, Belasan Penerima PKH di Loteng Keluar Secara Sukarela


Sudah Tidak Memenuhi Syarat Lagi, Ribuan Penerima Dana PKH Dikeluarkan

Mereka mengundurkan diri setelah melewati proses pendampingan yang dilakukan oleh para pendamping Sosial PKH. Pemberian motivasi dan pemberian pemahaman bahwa bantuan PKH ini diperuntukkan bagi keluarga miskin. Sehingga dengan mundurnya KPM yang sudah mampu secara ekonomi itu akan membuka kesempatan bagi masyarakat miskin yang sudah terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT) untuk mendapatkan PKH ketika ada perluasan jumlah penerima PKH di masa masa yang akan datang.

Sementara itu Koordinator Kabupaten PKH Lombok Tengah Muhammad Luthfi, S.Psi mengatakan, mundurnya peserta PKH seperti yang terjadi di Desa Marong ini disebut sebagai proses graduasi mandiri. Graduasi mandiri merupakan peserta PKH yang sudah meningkat status ekonomi dan kesejahteraannya sehingga secara sadar dan sukarela keluar dari kepesertaannya di program PKH. Di tahun 2020, Kementrian sosial RI menargetkan 10 persen dari keseluruhan KPM di seluruh wilayah Indonesia agar bisa graduasi mandiri di tahun ini.

Baca Juga : Jika Sudah Mandiri, Sebaiknya Masyarakat Keluar Sebagai Peserta PKH

Warga Tuntut Penyaluran PKH di Loteng Tepat Sasaran

Luthfi mengatakan, di Kabupaten Loteng, graduasi mandiri menjadi salah satu prioritas utama. Jika melihat target yang diinginkan Kementerian Sosial, target tersebut bisa tercapai dengan keaktifan pendamping dalam melakukan pemberdayaan, melihat potensi para KPM PKH di wilayah dampingannya yang bisa dikembangkan. “ Dan tentu saja terus memberikan dorongan dan motivasi kepada KPM PKH untuk mengubah pola pikirnya untuk maju dan bangkit,” kata Luthfi.

Untuk memenuhi target tersebut,  Korkab PKH Loteng kata Luthfi sudah menyiapkan berbagai strategi untuk membantu KPM PKH mencapai status sejahtera mandiri. Diantaranya dengan melakukan pemberdayaan dan melakukan pendekatan kepada KPM agar mau diajak untuk lebih produktif melalui Koperasi KJMIS. Selain itu strategi lain adalah dengan pendekatan melalui penggalian kondisi ekonomi KPM dan meningkatkan kesadaran KPM untuk tidak bergantung pada bantuan yang diterima. “Tidak hanya itu, salah satu strategi Kementerian Sosial untuk memenuhi Target Tahun 2020 yang berkaitan dengan anak KPM PKH yang berprestasi adalah One Village, One Bachelor (OVOB), atau Satu Desa Satu Sarjana, ” pungkasnya.

Baca Juga : Labelisasi Rumah Warga Miskin Tunggu Dana CSR

Adapun jumlah total KPM PKH di Kabupaten Loteng saat ini sebanyak 68.418 orang yang tersebar di seluruh desa/kelurahan di Loteng. Tahun 2019 lalu, jumlah KPM PKH yang graduasi secara mandiri hanya 13 KK saja.(ris)