Perangi Koperasi Abal-Abal, Akses Keuangan Formal Seharusnya Lebih Gampang
Anggota DPRD NTB M Hadi Sulthon
Mataram (Global FM Lombok)- Kalangan DPRD NTB menilai aktivitas keuangan serta investasi yang ilegal masih menjadi persoalan yang cukup serius di tengah masyarakat. Lembaga seperti ini jika tidak dilakukan tindakan yang tegas dikhawatirkan akan mendominasi aktivitas keuangan dan investasi masyarakat yang pada akhirnya menciptakan kultur yang tidak baik. Karena itulah Satgas Waspada Investasi di Provinsi NTB diharapkan segera turun tangan untuk menghentikan semua kegiatan yang ilegal ini.
Sekretaris Komisi V DPRD NTB M.Hadi Sulthon kepada Global FM Lombok mengatakan, pihaknya cukup sering menyoroti lembaga keuangan ilegal yang ada di tengah masyarakat. Bentuknya bermacam-macam. Mulai dari yang bentuknya koperasi yang abal-abal hingga perorangan yang menjalankan usaha peminjaman uang atau dengan kata lain rentenir.
Ia mengatakan, salah satu upaya untuk memerangi keberadaan lembaga keuangan ilegal yaitu dengan mempermudah akses keuangan yang formal. Memang lembaga perbankan memiliki mekanisme tersendiri dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat, namun seharusnya akses ke masyarakat yang menjalankan usaha kecil dan mikro, petani dan nelayan bisa diperoleh.
” Banyak bank konvensional dan syariah yang kini sudah mulai mendekati nasabah pelaku UMKM, pedagang bakulan dan lainnya. Namun saya lihat sifatnya masih sporadik. Karena secara umum kami nilai akses perbankan masih ribet,” katanya.
Hadi Sulthon mengatakan, sebagian masyarakat masih enggan berurusan dengan perbankan lantaran proses dan aksesnya yang tidak gampang. Karena alasan itulah, banyak masyarakat yang masih berurusan dengan koperasi abal-abal atau lembaga keuangan yang tak resmi lainnya. Terlebih karakter lembaga pinjaman yang ilegal biasanya sangat gampang dicairkan meskipun suku bunganya sangat tinggi.
” Yang kita harapkan saat ini bagaimana cara mengedukasi masyarakat agar mereka meninggalkan lembaga keuangan yang ilegal itu. Salah satu caranya dengan memberikan kemudahan sistem dalam hal akses, seperti halnya rentenir yang cukup gampang memberikan akses pinjaman dengan modal kepercayaan,” katanya.
Ia mengatakan, program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan suku bunga 7 persen per tahun dan program ultra mikro dengan bunga yang super rendah menjadi salah satu instrumen pembiayaan yang baik bagi masyarakat. Namun sosialisasi program ini juga harus dimassifkan sehingga lebih banyak masyarakat paham program ini.
” Bila perlu petugas bank yang turun ke masyarakat yang sedang menjalankan usaha yang selama ini belum kenal bank. Jemput pola seperti model rentenir yang aktif mendekati masyarakat. Dengan cara seperti ini saya pikir koperasi abal abal atau bank subuh akan hilang dengan sendirinya karena kalah saing dengan bank resmi,” katanya(ris)
No Comments