Pengadaan Randis, BPK Temukan Indikasi Kerugian Daerah Rp 118 Juta

Mataram (Global FM Lombok)Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan (LHP) BPK RI terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) APBD NTB tahun anggaran 2013 ditemukan indikasi kerugian daerah sebesar Rp 118 juta lebih berkaitan dengan pengadaan kendaraan dinas (randis). Kerugian itu muncul karena kelebihan pembayaran untuk randis di sembilan SKPD.

Hal tersebut terungkap dalam pemandangan umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD NTB dalam sidang paripurna dengan agenda Pemandangan umum Fraksi-fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD 2013 di DPRD NTB, Kamis (12/6) siang kemarin. Juru Bicara F-PKS, Johan Rosihan, ST mengatakan terdapat temuan adanya indikasi kerugian daerah berkaitan dengan pengadaan kendaraan dinas sebesar Rp 118,22 juta.

“Kami meminta saudara Gubernur (Pemprov NTB) secara sungguh-sungguh untuk melaksanakan rekomendasi BPK dan lebih berhati-hati dalam pengadaan mobil dinas pada tahun anggaran berikutnya,”pintanya.

Selain itu, lanjut Johan, BPK juga menemukan kerugian daerah dalam pengerjaan Islamic Center (IC) sebesar Rp 385juta. Dikatakan, sejak awal penganggarannya, sudah lebih dari Rp 200 miliar yang sudah dianggarkan pemeirntah daerah diluar hibah Newmont dan sumbangan masyarakat.

Ia mengatakan, masyarakat luas berharap IC segera selesai pengerjaannya dan bisa digunakan oleh umat. “Atas desakan besarnya harapan tersebut kira-kira berapa besar anggaran lagi yang kita butuhkan untuk penyelesaian hingga akhir. Berapa lama lagi waktu yang kita butuhkan unutk menyelsaikan nya dan sejauh mana pemanfaatan dana yang selama ini telah digulirkan,”tanyanya.

Politisi PKS ini menambahkan, selain itu ada kecenderungan kemamapuan untuk merealisaiskan tindaklanjut kerugian daerah masih lebih rendah dibandingkan dengan penambahan kasus kerugian daerah. Ia menyebutkan, pada semester II tahun anggaran 2013 terdapat 101 kasus dengan nilai Rp 729,8 juta lebih. Sementara itu, ralisasi angsuran periode yang sama hanya sebesar Rp 551,054 juta.

Sementara, sisa kerugian daerah sampai dengan semester II tahun anggaran 2013 sebanyak 1.744 kasus senilai Rp 20,904 miliar. “Bagaimana skema penyelesiaan kerugian daerah ini, nilai kerugian tersebut bisa dikembalikan ke daerah. Fraksi PKS meminta ke Gubernur (Pemprov NTB) laporan tindaklanjut penanganan laporan BPK ini,”katanya.(nas/ris)-