Pengadaan Mobil Dinas Dewan NTB Disorot

Global FM
7 Jan 2015 16:54
2 minutes reading
Kendaraan Dinas (ilustrasi)

Kendaraan Dinas (ilustrasi)

Mataram (Global FM Lombok)-Belanja pengadaan kendaraan dinas dan mobil jabatan DPRD NTB tahun 2015 senilai Rp 1,8 miliar dinilai tidak mencerminkan tujuan pengelolaan keuangan negara sesuai yang diamanahkan dalam pasal 23 ayat (1) yaitu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dewan NTB dipandang lebih mementingkan mobil mewah daripada berbicara soal kemiskinan.

Divisi Riset Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB Ramli dalam rilisnya mengatakan, dalam Dokumen APBD Provinsi NTB 2015 menyebutkan,Kendaraan dinas bagi DPRD tersebut sebagian besar hanya untuk membeli mobil ketua DPRD yaitu senilai Rp. 1,1 Milyar, kemudian sisanya yang Rp. 701 Jt itu untuk pengadaan kendaraan operasional. “Hal ini jelas bahwa Pemerintah daerah menunjukkan sikap boros dalam membelanjakan keuangan daerah dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan publik.” Ujarnya.

Menurutnya, jika uang senilai Rp. 1,8 Milyar tersebut dialihkan kepada program yang lebih kreatif untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat maka angka kemiskinan bisa ditekan. Angka kemiskinan di NTB pada Maret 2014 mencapai 17,24 persen (820.818 orang)  hanya berkurang 2,71 persen dari tahun 2013 yaitu 17,97 persen.

Belanja Daerah untuk pengadaan mobil dinas DPRD yang terkesan mewah tersebut jika diasumsikan pengalokasiannya kepada masyarakat yang lebih membutuhkan, misalnya untuk mempermudah siswa miskin mengakses pendidikan yaitu melalui Bantuan Siswa Miskin (BSM) maka ribuan siswa miskin akan terbantu.

Fitra NTB mencatat, Jika disamakan dengan anggaran bantuan siswa miskin (BSM) di NTB untuk tingkat SD yang besarnya Rp. 450 rb/ siswa. Maka terdapat 4.022 siswa miskin terbantu untuk membiayai pembelian seragam sekolah satu tahun.

Oleh karena itu FITRA NTB menyarankan agar pemerintah daerah meninjau kembali rencana pengadaan mobil dinas atau operasional dan mobil jabatan tersebut. “Akan lebih baik jika, dana tersebut dialihkan untuk belanja program yang terkait dengan kepentingan masyarakat.” Ujarnya.(ris)-

 

 

No Comments

Leave a Reply