Penanggulangan Gempa Bumi, Status Tanggap Darurat Ditetapkan 7 Hari
Korban jiwa akibat gempa ditempatkan berugak warga di KLU
Tanjung (Suara NTB)- Pemkab Lombok Utara telah menetapkan Status Tangga Darurat bencana alam gempa bumi di Kabupaten Lombok Utara, selama 7 hari ke depan. Dalam rapat penanggulangan bencana daerah yang diikuti Forkominda KLU, Minggu (29/7) sore, Pemkab menyusun langkah-langkah penangangan para korban gempa di KLU yang jumlahnya (sementara) 6.237 jiwa.
Tidak mengikuti rapat, namun lebih dulu memantau situasi lapangan, Bupati Lombok Utara, Dr. H. Namjmul Akhyar, SH. MH., disela-sela pemantuan menyadari, terdapat ribuan KK warga Lombok Utara terdampak gempa tektonik. Mendesaknya penanganan, ia pun memerintahkan kepada jajarannya untuk segera menyalurkan logistik yang diperlukan, seperti sembako, selimut, tenda, air bersih, dan serta obat-obatan. Tidak hanya itu, guna menghindari aksi penjarahan di rumah-rumah warga akibat sebagian besar warga mengungsi, pihaknya meminta bantuan kepada TNI dan Polri.
“Saya minta, misalnya pembagian distribusi logistik ke masyarakat jangan terlalu prosedural, yang penting standar administrasi tercapai sehingga tidak melanggar aturan,” kata Bupati di Kantor Camat Bayan.
Masyarakat tegasnya, memerlukan penanggulangan mendesak untuk memenuhi kebutuhan. Banyaknya rumah warga yang rusak harus menjadi perhatian. Apalagi malam hari setelah gempa, diprediksi masyarakat tidak akan berani tidur di dalam rumah. Guna penanggulangan secara permanen, ia bahkan menempuh opsi pengajuan usulan dana rehablitiasi rumah akibat gempa melalui APBD, APBD Provinsi hingga ke BNPB.
“Kalau tidak besok atau lusa, tetapi segera kita akan diskusikan masalah ini ke pusat,” tegasnya.
Bupati pada kesempatan itu memerintahkan langsung ke Sekda Lombok Utara, Drs. Suardi, MH., untuk memimpin rapat koordinasi penanggulangan pascagempa. Di halaman Kantor Camat Bayan, camat berlangsung terbuka dengan dihadiri Dandim 1606 Lobar, Letkol Czi Djoko Rahmanto, Kapolres Lombok Utara, AKBP Afriadi Lesmana, SIK., Kepala Stasiun BMKG Mataram, Agus RIanto, SP., MM., jajaran kepala SKPD, Camat Bayan, dan seluruh Kepala Desa se kecamatan Bayan.
Suardi saat memimpin rapat, menegaskan status penanggulangan darurat bencana gempa diberlakukan selama 7 hari kedepan. Pada periode itu, seluruh elemen pelayanan masyarakat khususnya korban terdampak gempa harus berjalan secara maksimal. Setiap SKPD bahkan dibagi menurut tupoksinya. Dikes Lombok Utara ditugaskan mengawal persoalan kesehatan warga, Dinas Sosial menangani urusan logistik dari mendata donasi pihak luar hingga mendistribusikan secara rinci logistik yang disalurkan ke masyarakat.
“Kita harus pastikan menangani logistik, air, tenda, obat-obatan termasuk mengawal keamanan pada malam hari. Dapur umum juga harus segera dibuat. Begitu pula dana tak terduga (APBD) perlu untuk dicairkan,” kata Sekda.
Ia meminta, pada H+1 pascagempa, setiap SKPD yang ditugasi harus bergerak cepat. Pemkab Lombok Utara perlu memastikan validasi data korban jiwa terdampak, serta sarana dan prasarana yang rusak. Data itu akan dijadikan sebagai acuan penanggulangan koferehensif sekaligus sebagai acuan untuk pengusulan dana rehabilitasi ke pemerintah Provinsi dan pemerintah pusat.
“Saya minta dibentuk posko masing-masing desa terutama di dusun terdampak yang cukup parah,” katanya.
Sementara di tingkat warga, opsi pengungsian di luar rumah menjadi pilihan sejak gempa susulan. Beberapa warga terlihat memadati lapangan Karang Bajo, kecamatan Bayan, Lapangan Sambik Elen, serta kebun-kebun. Malam harinya, warga memastikan akan memilih tinggal di luar rumah karena trauma dengan dampak gempa.
Kepala Dinas Kesehatan Lombok Utara, H. Khaerul Anwar, menyatakan pihaknya telah merancang untuk mengerahkan seluruh sumber daya yang dimiliki. Logistik obat-obatan yang dimiliki sejauh ini tergolong cukup. Namun apabila dianggap kurang, pihaknya akan segera meminta bantuan Pemprov NTB.
“Untuk tenaga dokter, kita dibantu oleh dokter TNI. Untuk ambulan yang masih kurang, kita kerahkan ambulan desa yang ada di desa-desa di Kecamatan Pemenang, Tanjung dan Gangga,” ujarnya.
Dikes juga menindaklanjuti pemantauan kondisi kesehatan warga dengan membentuk tim pemantau di kantomg-kantong pengungsi. Petugas kesehatan akan diarahkan untuk memberi morivasi sekaligus mengawasi lingkungan sekitar warga. Pasalnya, cuaca kering dan keterbatasan air minum, perlu diawasi agar jangan sampai warga meminum air dari sumber yang tidak bersih.
“Sekarang ini cuacanya cukup ekstrim, yang kita khawatirkan penyakit yang paling rentan adalah ispa (infeksi saluran pernafasan atas) karena angin kencang dan debu. Sementara air yang tidak bersih potensial menyebabkan diare,” sebutnya.
Kepala Dinsos PPA Lombok Utara, Hadari, SP., menyatakan pihaknya sudah siap untuk menghimpun (donasi) dan menyalurkan logistik. Saat ini, pihaknya baru saja menyelesaikan pengadaan logistik dari dana APBD 2018.
“Beras tersedia sekitar 10 ton, dan baru saja kita sudah menyalurkan sekitar 100 paket sembako dan 25 unit tenda. Sebagian tenda sudah dikirim ke Puskesmas dan RSUD,” katanya.
Sementara itu, gempa yang mengakibatkan putusnya air bersih dari sambungan air PDAM Lombok Utara kepada pelanggan di wilayah Bayan sudah disikapi PDAM. Direktur PDAM, Raden Waliadin, SE., mengatakan terdapat kerusakan di sekitar 40 meter perpipaan yang ada di hulu sumber air. Hanya saja, PDAM belum dapat memastikan kapan perbaikan dapat selesai mengingat lokasi kerusakan pipa berada di bagian tebing.
“Kita perbaiki langsung, sudah kita pasok pipa tadi sekitar 10 unit ke lokasi. Tetapi karena tempatnya sulit dijangkau, kita berharap secepatnya bisa selesai. Untuk pelanggan di Bayan ada sekitar 2 ribu lebih,” demikian Waliadin. (ari)
No Comments