Mataram (Global FM Lombok)-Pemerintah provinsi (pemprov) NTB memperjuangkan konversi dari minyak tanah (mitan) ke gas elpiji di pulau Sumbawa kepada pemerintah pusat. Pasalnya, adanya perbedaan penggunaan bahan bakar antara antara pulau Lombok dan Sumbawai telah membuka ruang adanya perdagangan gelap.
Gas elpiji diduga diselundupkan ke pulau Sumbawa, karena disana belum ada konversi minyak tanah ke gas elpiji, sementara warga pulau Lombok sudah menggunakan gas elpiji sejak lama. Selain itu, minyak tanah bersubsidi di Sumbawa sering diselundupkan ke Lombok. Akibatnya, terjadi kelangkaan minyak tanah dan gas elpiji di kedua pulau ini.
Asisten II bidang ekonomi dan pembangunan Setda NTB, L. Gita Ariadi mengungkapkan, kelangkaan gas elpiji yang terjadi di pulau Lombok dan disertai dengan lonjakan harga yang mencapai Rp 25 ribu. Untuk itu, pemprov NTB sangat mendorong agar konversi ini segera dilakukan.
“Memperjuangkan tahun 2015 dan kedepan ini konversi minyak tanah ke gas di Sumbawa. Agar disparitas atau perbedaan ini tidak menimbulkan black market, tetap kita berjuang dari tahun kemarin sudah kita berjuang tapi belum, ini terus kita perjuangkan, kemudian Depo mini dan lain sebagainya. Kelangkaan seperti ini pola distribusi masyarakat di Sumbawa juga menyedot elpiji. Jadi itu disparitas ini menyebabkan sedikit ada peluang oleh pelaku ini dimanfaatkan melalui mekanisme black market misalnya’” katanya.
Dilanjutkan Gita, selain kelangkaan gas elpiji dan minyak tanah, yang menjadi perhatian dan kekhawatiran pemerintah daerah adalah perdagangan gelap ini sangat riskan terhadap bencana. Ia mengatakan, proses penyaluran gas maupun elpiji ini seharusnya dilakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) karena sangat riskan terhadap ledakan. (ris/irs)-
No Comments