Pemprov NTB NTB Tolak Rencana Rasionalisasi PNS
Gubernur NTB jemur PNS indisipliner beberapa waktu lalu
Gubernur NTB jemur PNS indisipliner beberapa waktu lalu
Mataram ( Global FM Lombok)- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reforasi Birokrasi ( Menpan RB) mencanangkan program rasionalisasi atau pemangkasan jumlah PNS sebagai salah satu bentuk dari reformasi birokrasi. Namun pemprov NTB menolak rencana tersebut jika menyasar PNS yang ada di pemerintah daerah.
Wakil Gubernur NTB Muhammad Amin kepada Global FM Lombok Jumat ( 3/6) mengatakan, jika rencana itu menjadi kebijakan pusat, maka gejolak sosial akan muncul didaerah karena banyak PNS yang menjadi penganggur baru. Karena itu pemprov NTB siap bertentangan dengan pemerintah pusat dalam persoalan ini.
“Itu masih wacana, namun serius kita tanggapi, bahwa kita tidak ingin ada rasionalisasi PNS. Bisa-bisa kita bertentangan dengan pusat ini, saya tidak ada masalah siap bertentangan dengan pusat untuk urusan PNS. Kenapa ?terjadi pengangguran, daya beli beli berkurang secara ekonomi. Kaji dulu baik-baik, harus ada solusi. Apa alasannya, tidak ingin terjadi gejolak sosial.” Kata Wagub.
Wagub mengatakan, kebijakan rasionalisasi PNS diprediksi akan berdampak pada peningkatan angka kemiskinan di dalam daerah yang jumlahnya masih tersisa sekitar 800 ribu orang dari 4,8 jiwa penduduk NTB.
Menpan RB Yuddy Chrisnandi seperti dikutip sejumlah media online mengatakan, rencananya rasionalisasi PNS tersebut akan mengarah pada sekitar satu juta PNS secara nasional. Rasionalisasi satu juta PNS tersebut bisa berimbas pada pengurangan beban keuangan negara atas belanja rutin pemerintah karena sekarang di 200 daerah di Indonesia belanja rutin daerah untuk PNS sudah menyentuh angka 80 persen. Angka tersebut dianggap terlampau tinggi karena seharusnya belanja rutin daerah itu tak boleh lebih 40 persen., Adapun pelaksanaan kebijakan ini akan mulai dilakukan awal 2017 mendatang. (ris)
No Comments