Mataram (Global FM Lombok)-Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB bersama Bank Indonesia (BI) berkomitmen untuk mendorong penggunan uang non tunai di daerah ini dalam setiap transaksi yang dilakukan. Pembayaran gaji PNS maupun proyek di daerah ini akan langsung ditransfer ke rekening sehingga memperkecil peluang kebocoran. Selain itu, jika ada pelanggaran keuangan, akan lebih mudah untuk ditelusuri karena aliran dana tersebut sudah jelas arahnya.
Kepada Global FM Lombok, Selasa (15/09) di Mataram, gubernur NTB TGH.M.Zainul Majdi mengatakan, penggunaan alat transaksi non tunai tersebut akan berkontrbusi terhadap peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik. Selain komitmen penggunaan uang non tunai, Pemprov NTB dan BI juga menekankan agar masyarakat cinta terhadap rupiah. Karenanya, semua transaksi di dearah ini khususnya di tempat-tempat wisata tidak boleh menggunakan mata uang asing. Ketentuan itu, juga sudah diatur di dalam undang-undang.
“Artinya mengurangi transaksi tunai. Kalau itu belum bisa diwujudkan sampai masyarakat yang paling rendah, paling tidak di institusi pemerintahan. Itu tidak boleh lagi ada uang cash, termasuk transfer gaji kepada pegawai, tunjangan dan sebagainya itu langsung ke rekening itu jauh lebih mudah. Untuk proyek juga sehingga peluang kebocoran bisa dikurangi. Kalau masuk rekening itu lebih mudah di tracking kalau ada penyimpangan”, katanya.
Sementara itu, kepala BI perwakilan NTB, Prijono mengatakan, BI bersama Pemprov NTB akan terus mengenalkan penggunaan transaksi non tunai kepada masyarakat. Sementara untuk cinta rupiah, menurutnya semua pihak baik wisatawan maupun warga Negara Indonesia wajib menggunakan rupiah dalam setiap transaksinya di seluruh Indonesia. Untuk itu, kedepan BI berencana akan berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Kota yang memiliki wewenang di tempat-tempat wisata agar cinta rupiah ini ditegakkan sesuai aturan. (irs)-
No Comments