Mataram (Global FM Lombok)-Wakil walikota Mataram H. Mohan Roliskana mengatakan beberapa kebijakan baru pemerintahan Jokowi-JK sebaiknya dilakukan pengkajian lagi. Kebijakan yang diatur seperti larangan PNS rapat di hotel dan PNS perempuan yang memiliki anak kecil akan dikurangi jam kerjanya sebanyak 2 jam dinilai tidak berdasarkan kajian yang mendalam dilapangan.
Wakil walikota Mataram H. Mohan Roliskana kepada Global FM Lombok di Mataram mengatakan, kebijakan mengurangi jam kerja untuk PNS perempuan memang cukup baik. Karena dengan kebijakan ini para ibu rumah tangga bisa mempunyai banyak waktu luang untuk memberikan perhatian kepada anak. Namun sesungguhnya semua PNS sudah mengucapkan sumpahnya untuk melaksanakan kewajibannya.
“Saat ini kebijakan pemerintahan baru, agak sensasional karena yang pertama tidak boleh rapat dihotel, makan jagung sama ubi, repsepsi pernikahan tidak boleh lebih dari 1000 orang. Tolong dikaji lebih dalam kebijakan itu. Saya kira semua kebijakan itu dikaji terlebih dahulu. Jangan sampai kebijakan itu hanya dirumuskan di balik meja terus tidak pernah melihat dilapangan,”katanya.
Ia mempertanyakan alasan pembuatan kebijakan baru tersebut. Karena banyak kebijakan baru yang dikhususkan kepada PNS, sehingga kesannya ada kesalahan yang sudah dilakukan sehingga banyak kebijakan baru yang mengatur PNS.
Pemerintahan saat ini banyak dipegang oleh orang-orang baru sehingga dalam membuat kebijakan diklaim hanya disusun dibelakang meja tanpa ada kajian yang sudah dilakukan. Sehingga pemerintah daerah harus mematuhi kebijakan baru yang sudah dibuat oleh pemerintah pusat.(azm/ris)-
No Comments