Pemkot Mataram Bongkar Paksa Puluhan Lapak PKL di Udayana
Pembongkaran lapak PKL di taman Udayana , Mataram
Pembongkaran lapak PKL di taman Udayana , Mataram
Mataram (Global FM Lombok)-Pemerintah Kota Mataram akhirnya membongkar paksa puluhan lapak yang dibuat oleh para pedagang di taman Udayana Mataram. Pasalnya lapak yang dibanguan tersebut sudah menyalahi aturan karena melebihi dari ukuran yang sudah ditentukan. Pemerintah Kota Mataram sudah membuatkan pondasi lapak dengan ukuruan 2X2 meter untuk satu orang pedagang. Namun pada perkembangannya, para pedagang mengambil ruang yang lebih luas.
Demikian disampaikan Kepala Dinas Pertamanan Kota Mataram H. M. Kemal Islam kepada Global FM Lombok Selasa (9/9) di taman Udayana. Ia mengakui pemerintah hanya membuat pondasi lapak, namun karena terkendala anggaran, pondasi tersebut belum dibuatkan atap sampai sekarang. Sebenarnya pemerintah Kota Mataram memberikan izin bagi para PKL untuk membuat atap asalkan rapi dan bersih. Namun prakteknya atap lapak dibuat dari terpal dan spanduk bekas sehingga terkesan sangat kumuh.
“Ya kan kita hanya kasi izin hanya 2×2 meter seperti ini, lebih dari itu kita bongkar semuanya. Artinya silahkan gunakan lahan yang 2×2 meter ini sesuai dengan yang disipkan oleh pemerintah, jangan menambah. Sebenarnya tadi beratap saja dengan tenda-tenda yang bersih, tidak membawa isi dapurnya kemari. Tapi kan sekarang semuanya dibawa, bahkan ada yang bawa tempat menginap, ini kan tidak boleh sama sekali” kata Kemal Islam Selasa (9/9).
Kemal Islam mengatakan, penertiban lapak PKL ini akan dilakukan secara bertahap. Nantinya para pedagang diminta untuk mendaftarkan diri pada Dinas Pertamanan Kota Mataram agar bisa berjualan kembali di taman Udayana. Pasalnya Dinas Pertamanan sebagai leading sector penanganan taman Udayana akan berkoordinasi dengan Dinas Koperasi Perindustrian dan perdagangan (Diskoperindag) untuk memfasilitasi tenda dimasing-masing pondasi lapak tersebut.
Pemerintah Kota Mataram sudah membatasi jumlah pedagang di taman Udayana, karena jumlah pedagang harus disesuaikan dengan jumlah pondasi lapak. Namun sampai saat ini Dinas Pertamanan belum mengetahui jumlah pondasi yang sudah dibuatkan, pasalnya beberapa pondasi lapak malah dijadikan satu lapak oleh para pedagang.(azm/ris)-
No Comments