Pemerintah Rem Investasi Luar Negeri di IKN, SJP : Padahal Belum Ada Uang yang Turun
Suryadi Jaya PurnamaMataram (Global FM Lombok)- Pemerintah dikabarkan akan mengerem investasi dari luar negeri di kawasan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN). Presiden Jokowi beralasan bahwa investor dalam negeri harus diberi kesempatan lebih dahulu, dan meminta kepada Kepala Otorita IKN Bambang Susantono untuk mengupayakan penggabungan investasi asing dan dalam negeri.
Pengereman ini dilakukan dengan alasan banyaknya minat investor asing di IKN. Menteri Basuki sendiri mengatakan ada sekitar 300-an sekian LoI (Letter of Intent) yang ditandatangani Badan Otorita IKN. Di antaranya ada 130 dari Singapura, beberapa dari Thailand.
Menurut Anggota Komisi V DPR RI H Suryadi Jaya Purnama ST (SJP) pengereman ini tidak logis. Sebab hingga saat ini belum ada dana dari investor asing yang diturunkan. Sehingga tidak jelas apa yang sedang direm, sebab pada dasarnya memang investor asing tidak ada yang datang.
“Dari 130 investor asing yang diklaim mendukung IKN, telah diakui baru sebatas LoI. Namun belum jelas statusnya sudah maju ke tahap NDA (non-disclosure agreement) atau bahkan mendapat surat izin prakarsa proyek (SIPP),” terang SJP dalam keterangan tertulisnya, Selasa 7 November 2023.
Ia menilai, belum adanya groundbreaking proyek investasi asing di IKN menunjukkan dengan jelas bahwa belum ada vdana yang dikucurkan dari investor asing ke IKN. Otorita IKN sendiri mengakui bahwa groundbreaking proyek investasi asing baru direncanakan pada kuartal II/2024.
“Padahal Pemerintahan Jokowi sudah banyak sekali mengeluarkan peraturan, mulai dari jaminan Pemerintah hingga aturan terkait pertanahan yang bisa dikelola hingga hampir 2 abad melalui revisi UU IKN yang melebihi aturan colonial,” kata anggota DPR RI Dapil Pulau Lombok ini.
Selain itu, pengereman investasi asing secara tiba-tiba ini dinilai cukup ironis dengan usaha Jokowi yang sudah mempromosikan IKN ke berbagai negera, seperti China, Singapura, Malaysia, Inggris, Arab Saudi, dan lainnya, sehingga menimbulkan kecurigaan bagi masyarakat.
“Oleh sebab itu, alasan ‘pengereman’ investasi luar negeri ini sebatas gimmick untuk menunjukkan seolah-olah investasi di IKN laku keras. Padahal kenyataannya belum ada satu rupiahpun investasi asing yang dikucurkan. Terkait hal ini, kita minta Pemerintah memenuhi janjinya bahwa pembangunan IKN akan lebih banyak menggunakan dana investasi dibandingkan APBN,” ujarnya.
“Dan jangan lupa, aturan main investasi di IKN harus sama dengan aturan investasi di seluruh Indonesia. Sehingga aturan-aturan yang mengobral hak atas tanah di IKN serta aturan-aturan terkait jaminan Pemerintah harus diperketat kembali agar tidak merugikan negara,” imbuhnya
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku sedang mengerem investasi dari luar negeri. Tujuannya supaya bisa memberikan kesempatan terlebih dahulu dari dalam negeri untuk mengisi kawasan IKN dengan berbagai fasilitas dan infrastruktur.
“Jadi zona yang kita rencanakan semuanya terisi. Berikan kesempatan kalau bisa juga di-join-kan dari dalam. Jadi zona yang kita rencanakan semua akan terisi. Tapi biasanya kalau dari luar misalnya dari Uni Emirat Arab mintanya langsung satu blok, ini satu blok untuk financial center kami yang garap total, terus nanti yang di dalam negeri mau dapat apa,?” tanya Jokowi dikutip dari cnbcindonesia.
Saat ini pemerintah juga sedang membangun akses ke IKN agar lebih mudah, mulai dari jalan tol Balikpapan – IKN dan Bandara IKN. Keduanya ditargetkan rampung pada Juni 2024 mendatang..(ris)
No Comments