Mataram (Global FM Lombok)-Pemerintah Kabupaten Kota di NTB dinilai tidak serius dalam menjalankan program pengentasan kemiskinan yang telah dituangkan dalam penandatangan MoU pengentasan kemiskinan bersama pemerintah provinsi (Pemprov) NTB tahun lalu. Hal itu tercermin dari minimnya tingkat kehadiran wakil bupati (Wabup) dan wakil walikota pada rapat kerja Percepatan Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Rakyat, yang dipimpin oleh wakil gubernur NTB H.M. Amin dan pejabat Kementerian Koordinasi Pembangunan Manusia Rabu (06/05 pagi.
Dalam kesempatan itu, wakil gubernur NTB H. M. Amin yang juga ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) NTB mengatakan, dari 10 Kabupaten Kota di NTB, hanya dua Wabup yang hadir, yakni wabup Kabupaten Sumbawa dan Wabup Dompu. Menurutnya, tingkat kehadiran mereka pada rapat tersebut merupakan salah satu indikator keseriusan pemerintah Kabupaten Kota untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di NTB. Terlebih, angka penurunan kemiskinan tahun 2014 melambat dari tahun sebelumnya.
“Tingkat kehadiran kita disini, ini juga menjadi salah satu indikasi daripada keseriusan kita. Karena itu, saya harapkan dari Kabupaten Kota terutama kita bisa manfaatkan forum ini. Namun kehadiran wakil bupati walikota yang kita harapkan ini belum maksimal. Padahal, publik sangat menanti kinerja kita dan hampir setiap hari di media kita disorot. Ini wakil gubernur katanya tidak punya kerjaan”, katanya.
Ia mengatakan, rapat kerja tersebut, untuk menemukan apa penyebab melambatnya penurunan angka kemiskinan tahun 2014 yang masih di angka 17,25 persen serta menemukan strategi baru untuk mengatasinya. Sehingga ia mengharapkan keseriusan pemerintah Kabupaten Kota untuk bersinergi dengan maksimal. Karena hasil penurunan angka kemiskinan yang ada di pemprov adalah hasil dari penurunan kemiskinan yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kota. (irs)-
No Comments