Pemerintah Kabupaten Kota Masih Lamban Entaskan Kemiskinan
warga miskin ( ilustrasi)warga miskin ( ilustrasi)
Mataram (Global FM Lombok)-Pemerintah Kabupaten Kota di NTB belum focus dalam mengentaskan angka kemiskinan di masing-masing daerahnya. Padahal, tahun lalu mereka telah menandatangani MoU dengan pemerintah provinsi (Pemprov) NTB untuk mengentaskan angka kemiskinan ini. Masing-masing daerah menargetkan penurunan angka kemiskinannnya mulai dari 2 hingga 3 persen tiap tahunnya hingga tahun 2018 mendatang. Namun upaya dari pemerintah Kabupaten Kota dinilai belum maksimal karena progressnya masih lamban.
Hal itu dikatakan Wakil gubernur NTB H.M.Amin kepada Global FM Lombok, di kantor gubernur NTB, Rabu (16/09) siang terkait dengan peningkatan jumlah penduduk miskin di NTB. Dalam kurun waktu enam bulan, dari September 2014 sampai bulan Maret 2015, jumlah penduduk miskin di provinsi NTB naik sebanyak 7.260 orang. Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi NTB pada Maret lalu mencapai 823 ribu orang lebih (17,10 persen). Sementara pada bulan September tahun lalu jumlahnya 816 ribu orang lebih atau meningkat sebesar 0,05 poin.
“Nah ini juga, MoU yang sudah kita tanda tangan, sharing anggaran itu dia harus lebih banyak komitmen harus ditunjukkan oleh kepala daerah masing-masing. Terus kita evaluasi ternyata masih dalam esksekusinya masih perlu lebih progresif lagi. Ia semestinya harus lebih focus, karena kita dalam rangka program pemerintah ataupun kebijakan kepada pengentasan kemiskinan atau kesejahteraan semestinya muaranya kesitu. Maka semestinya harus kita lebih focus lagi kesitu”, katanya.
Belum fokusnya pemerintah Kabupaten Kota ini dinilai karena memiliki program prioritas lainnya seperti pengalokasian anggaran Pilkada pada tahun ini. Namun terlepas dari itu, ia menilai bahwa bertambahnya jumlah penduduk miskin di daerah ini dikarenakan sejumlah peraturan pemerintah pusat seperti larangan menangkap lobster yang menyulitkan masyarakat. Selain itu, masih rendahnya belanja pemerintah juga ikut menyebabkan peningkatan angka kemiskinan. (irs)-
No Comments