Mataram (Global FM Lombok) – Badan Keuangan Daerah (BKD) memastikan akan menganggarkan pembebasan lahan untuk pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di Kelurahan Bintaro bagi nelayan pada APBD Perubahan tahun 2018 ini. Usulan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) terkait pembebasan lahan itu sudah masuk sehingga tinggal direalisasikan.
Hal itu dikatakan Kepala BKD Kota Mataram, H. M. Syakirin Hukmi, Senin (2/7) pagi. Adapun jumlah anggaran pembebasan lahan ini belum diketahui lantaran tim apraisal belum turun untuk melakukan penilaian harga lahan. Akan tetapi, pembangunan rusunawa bagi nelayan ini sepenuhnya dibiayai oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman. Pembangunan rusunawa ini paling tidak membutuhkan anggaran sebesar Rp 40 milyar untuk dua twin blok.
“Nanti di APBD Perubahan kita akan laksanakan. Perencanaannya sudah selesai dan diusulkan di APBD Perubahan jumlah anggarannya. Kalau saya, yang mana-mana yang mau dibebaskan sama pimpinan. Perkim sudah masuk usulannya untuk rumah nelayan itu, jadi tunggu aja”,ujarnya.
Pembangunan rusunawa ini sebagai alternatif pemerintah karena telah merelokasi warga yang tinggal di pesisir pantai. Konsep rusunawa bagi nelayan ini berbeda dengan rusunawa lainnya di Mataram, karena akan disiapkan tempat untuk menyimpan peralatan untuk melaut. (dha) –
No Comments