Pelaku Usaha Butuh Standarisasi dan Perizinan
raihan anwar
Mataram (Global FM Lombok)- Saat ini, sangat minim pelaku usaha asal NTB yang melakuan transaksi jual beli secara langsung dengan pelaku usaha di luar negeri. Sejumlah kendala memang masih dihadapi, seperti standarisasi produk serta perizinan. Karena itu di sinilah peran pemerintah daerah dalam membantu pelaku usaha lokal, terlebih para perajin lokal agar mereka bisa menjual secara langsung barang yang dihasilkan tanpa terlalu bergantung dengan vendor di luar daerah.
ANGGOTA Komisi II Bidang Perdagangan DPRD NTB Raihan Anwar, SE, M.Si., kepada Global FM Lombok mengatakan, banyak sektor yang memiliki potensi tinggi namun gagal memberikan nilai tambah bagi daerah lantaran terkendala oleh belum mampunya dilakukan kegiatan ekspor secara langsung.
‘’Kita pernah mengkritisi, ternyata untuk izin ekspor ikan olahan seperti ikan tuna, NTB belum bisa mengirim langsung ke negara tujuan, padahal potensi perdagangan ikan seperti tuna, kerapu, kakap dan lainnya besar sekali,’’ kata Raihan.
Di sektor industri, hasil dari kerajinan tangan asli NTB juga tidak kalah potensial. Salah satu kendalanya kata Raihan yaitu NTB belum memiliki izin ekspor langsung terutama tujuan Eropa dan negara Asia lainnya. Di sinilah peranan dari Dinas Perdagangan dan Dinas Perindustrian untuk meningkatkan standarisasi dan perizinan agar para pengusaha lokal ini, terutama di sektor industri bisa mengkspor secara langsung.
“ Ini saya kira menjadi catatan penting bagaimana peranan pemda dan keseriusan mereka untuk melaksanakan hal itu. Rugi kita dalam hal efisiensi, dari segi waktu dan kerugian berupa pajak dan biaya-biaya ekspor impor. Jadi ada banyak kerugian dari tidak adanya izin ekpor langsung dari NTB,” katanya.
Menurutnya, Provinsi NTB bukan lagi sebagai daerah terbelakang, apalagi sebagai daerah yang terisolir dari perdagangan internasional. Provinsi NTB secara geografis menjadi daerah yang strategis yaitu menjadi jalur transportasi laut. Terlebih selat Lombok adalah jalur paling strategis pelayaran internasional.
Transportasi udara juga demikian. Hadirnya Lombok International Aiport (LIA) juga sebenarnya bisa menjadi bandara pengangkut barang dengan tujuan mancanegara. “Tidak hanya mengangkut wisatawan asing, juga untuk kargo. Artinya di sana untuk perdagangan. Namun ini lamban direspons secara baik oleh aparatur pemerintah kita,” sesalnya.
Raihan mengatakan, sebagain produk yang dihasilkan pengusaha dan perajin dalam daerah belum memiliki kualitas standar ekspor. Standarisasi aneka produk yang banyak permintaan pasar luar negeri memang harus dilakukan. Terlebih di era pasar bebas ini, jangan sampai barang yang masuk ke NTB lebih besar daripada barang yang keluar.
“Standarisasi produk itu yang perlu ditingkatkan, artinya perlu keterlibatan teknologi yang lebih canggih. Kualitas SDM tenaga teknis yang harus didatangkan dari Jawa. Mungkin awal-awalnya perlu keterlibatan BUMN untuk mendampingi UMKM dan IKM ini untuk alih teknologi,” katanya.
Untuk meningkatkan kualitas produk lokal, pemerintah daerah bisa melakukan kerjasama dengan pengusaha dari luar daerah dalam hal edukasi dan alih teknologi. Proses belajar dengan pelaku usaha di pulau Jawa misalnya menjadi sangat penting, mengingat disana terdapat banyak pengusaha yang sudah sukses membangun jaringan di luar negeri dan memiliki standar yang baik.
Bagi Raihan, hal ini menjadi kewenangan pemerintah daerah melalui SKPD teknis terkait. Asalkan mereka memiliki kemauan, gagasan, dan semangat kerja yang lebih tinggi, maka hal itu bisa terwujud. Birokrasi saat ini memang harus memiliki visi sebagai birokrasi modern yang berorientasi pada manajemen wirausaha. Membangun birokrasi yang efektif dan efisien dan lebih produktif.
“Visi besar TGB-Amin adalah membangun NTB yang berdaya saing. Karena daya saing daerah itu adalah dibentuk dari daya saing per sektor. Misalnya sektor perikanan kelautan, sektor perdagangan, sektor insdustri. Itu yang kemudian membantuk daya saing daerah. Semangat ini yang harus menjadi mindset birokrasi kita. Visi misi berdaya saing itu yang harus diterjemahkan dalam program SKPD-SKPD teknis,” katanya.(ris)
No Comments