Pekerja Anak di Dalam Kota Nihil, di Wilayah KEK Mandalika Masih Jadi PR

Global FM
4 Dec 2019 07:41
2 minutes reading

Destinasi wisata Mandalika Lombok dan para pedagang suvenir

Praya (Global FM Lombok)- Kasus pekerja anak menjadi salah satu atensi Pemkab Lombok Tengah (Loteng) saat ini. Di wilayah Kota Praya dan sekitarnya, pekerja anak diklaim sudah nihil karena beberapa kali dilakukan penertiban oleh tim gabungan. Namun yang masih menjadi pekerjaan rumah (PR) yaitu para pekerja anak yang berada di daerah wisata seperti KEK Mandalika.

Kabid Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Loteng Dra. Suhada kepada Global FM Lombok Senin (2/12) mengatakan, sudah beberapa bulan terakhir tidak terlihat lagi anak-anak yang berjualan di perempatan lampu merah di Kota Praya.

“Kami sudah mengadakan operasi bersama dengan tim penertiban yang didalamnya ada Pol PP. Kami lakukan penertiban terhadap upaya eksploitasi anak yang berjualan di jalur dua Praya, mulai dari depan PLN sampai IPDN, bahkan sampai ke Puyung kami sisir. Alhamdulillah sudah beberapa bulan ini tidak ada lagi anak-anak yang berjualan,” terangnya.

Suhada mengatakan, pihaknya sudah membuat komitmen secara lisan dengan Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat (Lobar) agar sama-sama melakukan pemantauan terhadap aktivitas eksploitasi anak. Dibuatnya komitmen dengan Lobar karena anak-anak yang berjualan di Praya ada yang berasal dari Lobar. “Akhirnya kami bersama dengan Dinas Sosial Lobar, Pol PP, dan Camat tempat anak- anak itu tinggal agar kita sama-sama mengawasi,” terangnya.

Disamping melanggar UU Perlindungan anak, anak-anak yang berjualan di sejumlah titik di Praya juga membahayakan jiwa mereka, terlebih lalu lintas jalan semakin ramai dan padat.

Adapun kasus anak-anak yang berjualan aneka suvenir di KEK Mandalika dan sekitarnya, Dinas Sosial Loteng mengaku masih melakukan komunikasi dengan multipihak baik di Loteng maupun di tingkat provinsi. Suhada mengatakan, pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan LSM Gagas yang konsen terhadap eksploitasi anak dan perdagangan anak, juga bertemu dengan DP3AP2KB, LPA Provinsi NTB, serta pihak kecamatan untuk sama-sama mencari jalan keluar terhadap persoalan terebut.

Ia mengakui, untuk menghentikan secara total aktivitas pekerja anak di wilayah pariwisata di Loteng tidak seperti di wilayah Praya yang relatif lebih gampang. Karena itulah saat ini sedang dilakukan pendekatan dengan semua pihak agar keinginan bersama tersebut bisa terwujud.

“Operasi adalah langkah terakhir. Bila perlu operasi tidak akan kita lakukan karena upaya kita adalah merangkul, terutama orang tuanya. Karena kalau anak kan tergantung orang tuanya,” terangnya.(ris)

No Comments

Leave a Reply