Panwaslu Proses Sejumlah PNS di NTB Terlibat Politik
Ketua Bawaslu NTB M Khuwailid
Ketua Bawaslu NTB M Khuwailid
Mataram (Global FM Lombok)- Sejumlah Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di NTB sedang memproses oknum PNS yang terlibat dalam politik praktis. Mereka diduga ikut terlibat secara aktif dalam upaya pemenangan bakal calon kepala daerah. Padahal berdasarkan UU Aparatur Sipil Negara (ASN) dan UU Disiplin PNS, mereka dilarang ikut terlibat dalam politik.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu Provinsi NTB M Khuwailid kepada Global FM Lombok di Mataram Kamis (30/7). Dia mengatakan, Panwaslu yang sudah menemukan adanya oknum PNS yang tidak netral antara lain panwaslu Kabupaten Sumbawa, panwaslu Kabupaten Bima dan Panwaslu Kabupaten Sumbawa Barat (KSB)
Di Kabupaten Sumbawa, Panwaslu setempat sudah menyerahkan persoalan ini kepada Sekda selaku Pembina Pembina PNS. Pihak pemerintah daerah yang berwenang memberikan sanksi dengan sangkaan pelanggaran kode etik. Diserahkannya kasus ini kepada pemerintah daerah karena para bakal calon bupati belum secara resmi ditetapkan menjadi calon oleh KPU.
“Panwas kabupaten Sumbawa sudah mengeluarkan rekomendasi terkait dengan PNS yang dimaksud karena dia terlibat dalam kegiatan politik praktis. Terhadap pegawai negeri ini kami mendasarkan pada UU Aparatur Sipil Negara. Terkait dengan sanksi itu menjadi kewenangan dari pihak sekda sebagai Pembina pegawai negeri atau bisa saja ke komisi aparatur sipil negara.” Kata Khuwailid Kamis (30/7)
Sementara kasus ketidak-netralan oknum PNS di Kabupaten Bima dan KSB sedang dalam proses penyelesaian berkas laporan di panwaslu setempat. Dia menghimbau agar PNS tidak ikut berpolitik praktis di dalam pilkada serentak tahun ini, karena tindakan tersebut melanggar UU ASN dan kedisiplinan PNS.(ris)
No Comments