Beranda blog Halaman 55

Akibat Jalan Rusak, Warga Dusun Teluk Gok-Telaga Lupi Sekotong Lombok Barat Hidup Terisolasi

globalfmlombok.com
-
0
Akibat Jalan Rusak, Warga Dusun Teluk Gok-Telaga Lupi Sekotong Lombok Barat Hidup Terisolasi

Giri Menang (globalfmlombok.com)  – Akses jalan kabupaten yang menghubungkan beberapa dusun di sepanjang pesisir Desa Sekotong Barat Kecamatan Sekotong Lombok Barat (Lobar), yakni Dusun Medang, Teluk Gok, Telaga Lupi, dan Gerisak Desa Sekotong Barat rusak parah. Kondisi akses jalan ini hampir 25 tahun lamanya dikeluhkan warga, lantaran aktivitas mereka terganggu bahkan nyaris hidup terisolasi.

Berbagai potensi yang ada di wilayah itu, seperti perikanan, pariwisata dan lainnya menjadi terhambat. Warga berharap agar jalan sepanjang 3-4 kilometer tersebut diperbaiki pemerintah. Pantauan Suara NTB, akses jalan mulai dari jalur masuk Dusun Medang menuju beberapa dusun rusak. Jalan tanah dan berbatu menyulitkan kendaraan lewat di akses tersebut.

Pengunjung yang menggunakan kendaraan harus ekstra hati-hati melewati jalur tersebut. Di wilayah itu, tampak tambak ikan dan garam. Warga membuka usaha jasa transportasi menuju Gili-gili yang ada. Warga juga membuka usaha ikan bakar. Namun, potensi itu tak bisa maksimal dikembangkan akibat kondisi jalan rusak tersebut.

Terbaru, dari video yang diunggah di media sosial bernama Fitri, tampak warga menaiki kendaraan pikap melewati jalan rusak berbatu. Warga didominasi perempuan itu membawa peralatan seadanya untuk gotong royong memperbaiki jalan rusak tersebut. Semangat gotong royong warga ini sangat menyentuh perasaan, kerena tidak saja bapak atau ibu-ibu tetapi anak-anak juga ikut gotong royong.

Dalam video berdurasi lima menit itu, dikatakan warga, jalan bukan sekadar infrastruktur tetapi urat nadi dari kehidupan, baik pendidikan, kesehatan, ekonomi, akses distribusi hasil pertanian, perikanan dan lainnya. Ketika jalan rusak atau tidak layak, maka kesengsaraan dialami warga karena semua aspek hidup ikut terhambat.

“Kondisi ini dialami warga di Teluk Gok, hampir 25 tahun lamanya. Belum ada kebijakan konkret mengenai penanganan infrastruktur dan kemiskinan ekstrem di wilayah ini,” keluh warga.

Warga pun secara swadaya melakukan gotong royong rutin setiap pekan memperbaiki jalan itu agar sedikit layak dilalui warga yang beraktifitas sehari-hari, terutama anak-anak ke sekolah. Di tengah ketidakpastian penanganan jalan itu dari pemerintah, warga tidak berpangku tangan. Mereka justru patungan dari swadaya seadanya untuk perbaiki jalan tersebut.

Menurut warga, ketika warga berswadaya perbaiki jalan, menjadi sinyal kuat adanya ketimpangan prioritas pembangunan di daerah ini. Warga memahami bahwa setiap pergantian kepemimpinan membawa visi dan gaya kerja berbeda. Namun, itu tidak menjadi alasan memperlambat usulan dari warga yang telah lama diperjuangkan. Baik usulan infrastruktur dasar, jalan, dan pelayanan publik menjadi kebutuhan kolektif masyarakat yang lahir dari musyawarah dan perjuangan panjang.

Sebab jika usulan ini terhambat, tak direalisasikan maka yang menjadi korban adalah rakyat. Seharusnya, harapan warga, transisi kepemimpinan memperkuat kesinambungan pembangunan. Warga berharap siapapun pemimpin saat ini komitmen terhadap terhadap kebutuhan dasar masyarakat. “Jalan ini telah lama rusak parah, jadi tolong para pemimpin kami juga butuh diperhatikan,” imbuhnya.

Tak saja warga, pengunjung juga mengeluhkan kondisi jalan tersebut. “Kondisi jalan ini rusak sekali, padahal ini jalan wisata menuju Gili Sudak,” kata Yayan. Menurutnya jika jalan ini bagus, maka banyak pengunjung yang akan datang dan memilih ke Gili melalui wilayah setempat, sehingga ekonomi warga setempat menjadi berkembang. “Sayang potensi daerah ini besar, tapi jalannya rusak. Pemerintah harus segera bangun,” harapnya.

Dirinya beberapa kali berwisata ke Gili Sudak dan menyeberang naik perahu warga di kawasan itu. Jaraknya dekat membuat akses ini menjadi salah satu alternatif bagi pengunjung yang mau ke Gili Sudak dan Gili Kedis. Akan tetapi, jalannya yang rusak menjadi kendala pengunjung.

Ketua RT 03 Bangko Palut Dusun Medang, Sahar mengaku akses jalan sepanjang 3 kilometer dari jalan utama kondisinya rusak parah. “Panjang jalan di daerah kami yang rusak sekitar 3 kilometer,” sebutnya.

Jalan ini perlu ditangani pemerintah, karena menghambat tidak saja potensi pariwisata religi pura, Teluk Gok dan beberapa Gili yang dekat dengan kawasan itu. Bahkan, pengunjung dari luar sering kali datang ke pura dan Goa Landak tersebut menggunakan bus. Pengunjung ini mengeluh karena kondisi jalan yang rusak tersebut. Tidak itu saja, aktivitas perekonomian warga juga terganggu, baik warga mau ke pasar, menjual hasil tangkapannya dan dari sisi kesehatan serta pendidikan juga ikut terganggu.

Jalan kabupaten itu tidak saja dilalui warga Medang, namun beberapa dusun yakni Gunung Ketapang, Geresak, Telaga Lupi dan Teluk Gok. Warga kesulitan ke fasilitas pelayanan kesehatan, terutama ketika melahirkan, karena selain jauh jaraknya, kondisi jalan itu juga menghambat warga.
Sementara itu, Kepala Desa Sekotong Barat, H. Saharudin tak menampik kondisi jalan kabupaten tersebut. “Ya memang kondisinya begitu (rusak),” akunya.

Pihaknya sudah mengusulkan ke Pemkab Lobar untuk penanganan namun belum ada tindaklanjut. Yang sudah dilakukan penanganan dari program DPRD menimbun akses jalan itu, sehingga bisa dilalui dengan layak dan aman.

Sementara dari desa sendiri tak mampu karena membutuhkan anggaran besar. Pihaknya sudah melakukan pentaludan di kawasan pemukiman warga terdampak air laut pasang tahun 2023 lalu. Sementara itu Kadis PUPRPKP Lalu Ratnawi mengatakan bahwa untuk ruas jalan ini memang kondisinya sangat memperihatinkan.

Pihaknya pun telah lama mengatensi. “Mudah-mudahan segera bisa tangani karena kemarin tidak masuk usulan Musrenbang juga,” jelasnya. Pihaknya berupaya agar bisa mendapatkan penanganan pada tahun 2027. (her)

Demi Bisa Sekolah, Anak-anak Teluk Gok Lobar Tempuh Jalan Terjal dan Berbatu

globalfmlombok.com
-
0
Demi Bisa Sekolah, Anak-anak Teluk Gok Lobar Tempuh Jalan Terjal dan Berbatu

Giri Menang (globalfmlombok.com)  – Anak-anak di Teluk Gok Dusun Medang Kecamatan Sekotong Lombok Barat (Lobar) harus berjuang keras untuk bisa mengenyam pendidikan demi masa depan mereka. Anak-anak yang seharusnya terjamin dari sisi akses pendidikan justru harus menempuh bahaya, terjalnya jalan yang penuh bebatuan untuk ke sekolah.

Setiap pagi, sejumlah anak menenteng tas ransel dan sepatu tampak melewati jalan rusak dan berbatu. Mereka seperti anak pada umumnya riang gembira membawa tas di punggung dan menenteng sepatu agar tidak kotor terkena lumpur di jalan. Bahkan, anak-anak memilih menggunakan sandal, karena sering kali sepatu mereka rusak akibat medan yang berat.

Namun, di tengah kondisi itu, sesekali mereka terlihat bersenda gurau, seolah sudah tertempa fisik dan dan mentalnya melalui jalur bahaya yang bisa saja mengintai akibat jalan terjal dan serangan binatang liar. Bukan saja melewati jalan berbahaya, mereka juga menempuh jalan jauh, berkilo-kilo meter naik-turun beberapa tanjakan baru bisa tiba ke sekolah.

Kisah ini pun bukan cerita baru, tetapi bertahun-tahun lamanya anak-anak di daerah itu, bahkan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari warga setempat. Generasi bangsa itu pun berharap peran dan perhatian pemerintah intim membangunkan jalan di daerah mereka. Harapan mereka tidak besar, hanya berharap dibangunkan jalan yang telah lama rusak parah agar mereka bisa mengenyam pendidikan dengan nyaman dan aman. Warga setempat telah mendambakan jalan itu ditangani pemerintah.

Persoalan jalan ini pun pernah menuai aksi protes warga. Mereka menuntut jalan itu segera diperbaiki. Dalam protesnya, warga mengeluhkan jalan tanah yang tak kunjung dibangun pemerintah. Akibatnya, semua aktivitas warga nyaris lumpuh. Tidak saja aktivitas sehari-hari ke sekolah, perekonomian, berjualan dan pelayanan kesehatan.

“Anak-anak kami tidak pernah mendapatkan MBG gara-gara jalan rusak, tidak bisa masuk kendaraan ke daerah kami. Kami sudah muak dan habis kesabaran, karena kondisi jalan ini,” protes salah satu warga di hadapan kepala desa.

Anak-anak setempat harusnya setiap hari mendapatkan program MBG. Namun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak bisa masuk ke daerah itu akibat kondisi jalan rusak. “Jangankan bisa memperoleh MBG, anak-anak ke sekolah saja sangat sulit. Keadaan jalan kami sangat memperihatinkan,” tegas warga.

Kondisi hujan menyebabkan jalan berkubang lumpur, licin, dan berbatu. Sehingga anak-anak tidak ke sekolah, bahkan jika anak-anak nekat ke sekolah mereka rela kakinya mengalami luka-luka karena terjatuh di jalan rusak tersebut. Warga mengaku sudah lelah dijanjikan untuk penanganan jalan itu, namun tidak ada satu pun yang terealisasi. Aksi ini pun dilakukan sebagai bentuk kekecewaan masyarakat pada pemerintah.

Sementara itu, Kades Sekotong Barat H. Saharudin mengatakan kondisi jalan tanah itu memang bertahun-tahun rusak parah. “Kami dari desa berupaya menangani (menimbun) tapi keadaan jalan itu rusak parah,” kata dia.

Pihaknya hanya bisa sebatas menimbun jalan itu, karena kondisi keuangan desa yang tak mencukupi secara permanen jalan tanah tersebut.

Panjang jalan itu sekitar 2 kilometer dari jalan aspal hingga daerah Telaga Lupi. Akses jalan kabupaten itu bisa langsung tembus ke Teluk Gok dan Gerisak, Dusun Medang. Rencananya ia akan membuka jalan tersebut. “Kalau ditotal panjangnya hampir 4 kilometer,” sebutnya.

Jalan ini sangat vital bagi warga setempat karena di daerah itu bermukim sekitar 150 KK, terpencar di beberapa daerah. Di daerah itu juga ada fasilitas pendidikan yang mana anak-anaknya mendapatkan program MBG.

Di daerah itu juga memiliki potensi besar, dari sisi perikanan dan pariwisata, karena di sana ada wisata Goa Landak, yang ramai dikunjungi pengunjung. Parahnya lagi, ketika musim hujan warga setempat selalu menjadi langganan banjir rob. Pihak desa sudah dua kali menganggarkan untuk talud pantai ini, tetapi air laut tetap saja meluap.

Pihaknya juga sudah mengusulkan melalui Musrenbang, tetapi tidak bisa masuk. “Mudah-mudahan melalui aksi warga ini pemerintah mau tangani, karena kami lelah melihat warga,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPRPKP Lobar Lalu Ratnawi mengatakan, semua infrastruktur sudah dipetakan pihaknya. Infrastruktur ini nantinya secara bertahap akan tangani pihaknya. “Semua infrastruktur sudah kami petakan untuk secara bertahap kami tangani,” kata Ratnawi. (her)

Penangguhan Penahanan Terdakwa Kasus Gratifikasi DPRD, Kejati NTB Tegaskan Proses Hukum Tetap Berlanjut

globalfmlombok.com
-
0
Penangguhan Penahanan Terdakwa Kasus Gratifikasi DPRD, Kejati NTB Tegaskan Proses Hukum Tetap Berlanjut

Mataram (globalfmlombok.com) – Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB menegaskan proses hukum tiga terdakwa kasus dugaan gratifikasi DPRD NTB tetap berlanjut. Tiga terdakwa kasus tersebut sebelumnya mendapatkan penangguhan penahanan dari majelis hakim.

Tiga terdakwa yang mendapat penangguhan penahanan itu adalah Indra Jaya Usman (IJU), M. Nashib Ikroman, dan Hamdan Kasim.

Juru Bicara Kejati NTB, Muhammad Harun Al Rasyid, Kamis (14/5/2026) menyebutkan, pihaknya menghormati keputusan majelis hakim yang mengeluarkan tiga terdakwa dari rumah tahanan negara (Rutan). Menurutnya, penangguhan penahanan itu murni berkaitan dengan ketentuan masa penahanan dalam KUHAP baru.

“Tetapi mereka (terdakwa) tetap menjadi terdakwa sampai dengan ada putusan majelis hakim,” katanya.

Meskipun mendapat penangguhan penahanan, lanjutnya, status para terdakwa tidak berubah. Sebab, proses persidangan masih berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Mataram.

“Kami punya bahan pembuktian. Ini perkara masih jalan. Bukti kami serius, ini sudah kami bawa ke pengadilan,” tegasnya.

Harun menjelaskan, perkara tersebut menggunakan ketentuan KUHAP baru yang membatasi masa penahanan terdakwa. Oleh karena itu, jaksa penuntut umum tidak dapat memaksakan penahanan apabila masa waktunya telah berakhir.

“KUHAP baru membatasi. Kami tidak mempermasalahkan siapa-siapa, kami menghormati proses hukum,” ucapnya.

Sebelumnya, beredar tudingan bahwa Kejati NTB menerima uang ratusan juta rupiah dari sejumlah anggota DPRD diduga penerima gratifikasi. Harun dengan tegas menepis isu tersebut. Ia menganggap bahwa uang yang diterima merupakan titipan semata dan bukan penerimaan pribadi. Uang pengembalian itu saat ini berada di Rekening Pemerintah Lainnya (RPL).

“Kami hanya menerima uang titipan, bukan uang pribadi. Tidak ada itu. Kami meyakinkan, baik untuk penyidik maupun penuntut umum tidak ada yang menerima itu,” pungkasnya.

Sebelumnya, Majelis Hakim yang dipimpin Dewi Santini. dalam sidang lanjutan kasus ini di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, Rabu (13/5/2026) mengabulkan permohonan tiga terdakwa kasus gratifikasi DPRD NTB untuk menangguhkan penahanannya. Tiga terdakwa atas nama Muhammad Nashib Ikroman, Hamdan Kasim, dan Indra Jaya Usman ditangguhkan penahanannya sejak tanggal 13 Mei 2026.

Ia menjelaskan, penangguhan penahanan diberikan karena masa penahanan para terdakwa telah berakhir. Meski dapat penangguhan, hakim menegaskan bahwa ketiganya tetap wajib bersikap kooperatif selama proses persidangan berjalan.

Majelis hakim turut mewajibkan para terdakwa tetap hadir dalam setiap agenda sidang serta tidak melakukan tindakan yang dapat menghambat proses hukum yang sedang berjalan.

“Memerintahkan agar salinan penetapan ini segera diberikan kepada terdakwa dan penasihat hukumnya,” lanjut majelis hakim.

Setelah membacakan penetapan, Dewi Santini juga mengingatkan ketiga anggota DPRD NTB itu agar kooperatif mengikuti jalannya persidangan dan tidak mangkir.

“Apabila saudara mangkir atau melarikan diri, kami tetap akan melakukan persidangan secara in absentia. Kami bisa tetap menjalankan persidangan secara in absentia tanpa kehadiran saudara kalau saudara tidak hadir,” tegasnya.

Sebelumnya, Hamdan Kasim menjalani penahanan di Lapas Kelas IIA Kuripan, Lombok Barat sejak Senin, 24 November 2025. Lalu, IJU ditahan lebih dahulu sejak Kamis, 20 November 2025 dan ditempatkan di lapas yang sama dengan Hamdan Kasim. Sementara M. Nashib Ikroman menjalani penahanan di Rutan Praya, Lombok Tengah sejak Kamis, 20 November 2025. (mit)

Perkuat Tambora Menuju Geopark Dunia, NTB Jadikan Teluk Saleh sebagai Penyangga Konservasi

globalfmlombok.com
-
0
Perkuat Tambora Menuju Geopark Dunia, NTB Jadikan Teluk Saleh sebagai Penyangga Konservasi

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memperkuat langkah menjadikan Tambora sebagai UNESCO Global Geopark (UGGp) dengan menempatkan konservasi lingkungan sebagai fondasi utama pembangunan kawasan. Salah satu penguatan penting dilakukan melalui perlindungan kawasan Teluk Saleh yang dinilai menjadi penyangga utama ekosistem dan biodiversitas Geopark Tambora.

Komitmen tersebut disampaikan langsung Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, saat mempresentasikan pengajuan Geopark Tambora di hadapan tim panelis UNESCO secara daring, Rabu (13/5/2026).

Dalam presentasi itu, Gubernur Miq Iqbal didampingi Sekretaris Bappeda NTB Baiq Yunita Puji Widiani, General Manager Badan Pengelola Geopark Tambora Makdis Sari, serta General Manager Rinjani UNESCO Global Geopark Qwadru P. Wicaksono.

Di hadapan panelis UNESCO, Gubernur menegaskan bahwa NTB tidak memulai pengelolaan geopark dari titik nol. Pengalaman mengelola Rinjani UNESCO Global Geopark menjadi modal penting dalam memperkuat tata kelola Tambora menuju standar geopark dunia.

“We don’t start from the scratch. Kami sudah memiliki pengalaman bagaimana mengelola geopark sebagai pusat konservasi lingkungan, pelestarian geologi, dan pemberdayaan masyarakat,” terang mantan Duta Besar Republik Indonesia di Turki ini.
Menurutnya, Tambora merupakan forgotten gem yang selama ini belum sepenuhnya dikenal dunia, padahal memiliki kekayaan geologi, sejarah, budaya, dan biodiversitas yang sangat besar.
Berbeda dengan Rinjani yang dikenal sebagai destinasi wisata pegunungan dunia, Tambora menyimpan jejak salah satu letusan vulkanik terbesar dalam sejarah modern manusia. Letusan Gunung Tambora tahun 1815 tidak hanya mengubah bentang alam Pulau Sumbawa, tetapi juga memengaruhi iklim dunia dan memicu fenomena The Year Without Summer di Eropa akibat penyebaran abu vulkanik ke atmosfer bumi.

“Tambora bukan hanya tentang gunung api. Ia adalah bagian penting dari sejarah dunia,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kawasan Geopark Tambora mencakup tiga wilayah budaya besar, yakni Bima, Dompu, dan Sumbawa, yang menjadi bagian penting dalam penguatan konservasi berbasis masyarakat dan pelestarian budaya lokal.

Selain nilai sejarah dan budaya, kawasan Tambora juga berada di wilayah timur garis Wallace (Wallace Line), yang dikenal memiliki tingkat biodiversitas tinggi dengan banyak spesies flora dan fauna endemik.

Miq Iqbal mengungkapkan, sedikitnya 275 spesies telah berhasil diidentifikasi di kawasan tersebut, meskipun jumlah sebenarnya diyakini jauh lebih besar dan sebagian berada dalam kondisi terancam akibat kerusakan hutan serta aktivitas ilegal.

“Karena itu konservasi menjadi hal yang sangat penting dalam pembangunan kawasan ini,” jelasnya.

Komitmen tersebut diperkuat melalui kebijakan konservasi Teluk Saleh yang menjadi habitat hiu paus (whale shark) serta kawasan penting ekosistem laut di Pulau Sumbawa.

Menurut Gubernur, perlindungan Teluk Saleh menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan kawasan geopark tetap berjalan seimbang dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekosistem.

“Konservasi bukan pelengkap pembangunan, tetapi fondasi utama pembangunan kawasan,” tegasnya.

Sementara itu, General Manager Badan Pengelola Geopark Tambora, Makdis Sari, menegaskan bahwa Tambora memiliki nilai universal yang sangat kuat sebagai warisan geologi dunia.

“Tambora bukan sekadar gunung berapi. Ia adalah arsip hidup dari peristiwa geologis yang mengubah sejarah manusia,” ujarnya.

Menurut Makdis, jejak letusan Tambora tahun 1815 hingga kini masih dapat ditelusuri melalui berbagai bukti ilmiah, geologi, dan budaya yang menjadikan kawasan tersebut memiliki nilai penting bagi ilmu pengetahuan dunia.

Pengajuan Tambora sebagai UNESCO Global Geopark menjadi bagian dari langkah strategis Pemerintah Provinsi NTB dalam memperkuat posisi daerah sebagai pusat konservasi, geopark dunia, dan pembangunan berkelanjutan berbasis lingkungan di Indonesia timur. (r/ham)

Santai di Pendopo Gubernur NTB, Kepala BGN Tegaskan Keseriusan Pemerintah Urus Gizi Bangsa

globalfmlombok.com
-
0
Santai di Pendopo Gubernur NTB, Kepala BGN Tegaskan Keseriusan Pemerintah Urus Gizi Bangsa

Mataram (globalfmlombok.com) – Di tengah suasana santai makan siang dengan suguhan khas Lombok, percakapan tentang negara dan kewajibannya kepada rakyat mengalir hangat di Pendopo Tengah Gubernur NTB, Rabu (13/5/2026).

TIDAK ada sekat formal yang kaku. Yang hadir justru dialog penuh keakraban antara Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) RI, Dadan Hindayana, dan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, tentang bagaimana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) lahir, bertumbuh, dan perlahan menjangkau masyarakat hingga ke wilayah-wilayah pinggiran.

Di atas meja makan yang dipenuhi Sate Rembiga, Ayam Taliwang, telur goreng, serta pelecing kangkung khas Lombok, pembicaraan tentang tantangan besar pelayanan publik terasa begitu manusiawi. Sesekali diselingi tawa dan seloroh ringan, namun tetap sarat makna tentang kesungguhan negara menghadirkan hak dasar masyarakat: akses terhadap pangan bergizi yang layak.

Kepala BGN RI Dadan Hindayana hadir bersama rombongan dari Jakarta dan tim Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Lombok. Sementara Gubernur NTB didampingi Juru Bicara Pemprov NTB Ahsanul Khalik dan Ketua Satgas MBG NTB H. Fathul Gani. Pertemuan yang dikemas dalam suasana silaturahmi itu berlangsung cair, jauh dari nuansa birokrasi formal, namun justru memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan efektif di daerah.

Saat mencicipi pelecing kangkung, Dadan spontan memuji cita rasa kangkung Lombok yang menurutnya berbeda dengan daerah lain. Gubernur Miq Iqbal pun menyambut dengan gurauan khas tuan rumah bahwa ke Lombok tanpa menikmati pelecing terasa belum lengkap. Bahkan, menurutnya, kangkung Lombok tetap memiliki rasa yang berbeda dengan kangkung di daerah lain.
Percakapan ringan itu kemudian berkembang menjadi diskusi mendalam mengenai perjalanan Program MBG yang diakui tidak mudah sejak awal dijalankan.

Dadan mengungkapkan, sebagai lembaga baru dengan program berskala nasional yang sangat besar, BGN menghadapi banyak keraguan pada fase awal pelaksanaan. Namun semangat Presiden Prabowo Subianto untuk segera menghadirkan layanan makan bergizi bagi masyarakat menjadi dorongan utama untuk mencari pola terbaik agar program bisa bergerak cepat dan tepat sasaran.

“Kalau pemerintah harus membangun dapur sendiri semuanya, tentu akan berat dan membutuhkan waktu lama. Sementara Presiden meminta program ini segera berjalan. Dari situlah lahir pola kemitraan bersama masyarakat melalui yayasan,” ungkap Dadan.

Ia juga mengakui perjalanan program tidak selalu mulus. Tingginya antusiasme masyarakat, percepatan pelaksanaan, hingga berbagai persoalan teknis sempat menjadi sorotan publik dan media. Namun menurutnya, kritik merupakan bagian dari proses membangun pelayanan publik berskala besar.

“Kalau memulai kebaikan besar untuk masyarakat, kita memang harus siap menerima kritik dan sorotan. Yang terpenting adalah terus memperbaiki dan memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi NTB sejak awal juga menghadapi tantangan dalam memastikan program strategis nasional tersebut dapat bergerak cepat di daerah. Namun konsolidasi yang kuat bersama pemerintah kabupaten/kota membuat progres pelaksanaan MBG di NTB terus menunjukkan hasil positif.

Menurut data Badan Gizi Nasional per 9 Mei 2026, NTB saat ini telah memiliki 820 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Program ini juga melibatkan 39.023 relawan dan telah menjangkau 1.832.808 penerima manfaat di NTB. Lombok Timur menjadi daerah dengan jumlah SPPG terbanyak, yakni 258 unit, disusul Lombok Tengah 179 unit dan Lombok Barat 126 unit.

Capaian tersebut bahkan mendapat apresiasi langsung dari Kepala BGN RI yang menyebut NTB sebagai salah satu daerah dengan progres pelaksanaan MBG terbaik secara nasional, bahkan telah melampaui target awal yang ditetapkan pemerintah pusat.

Meski demikian, Gubernur NTB menegaskan masih terdapat sejumlah wilayah pinggiran yang belum sepenuhnya terlayani program MBG. Bukan kawasan terpencil kategori 3T, melainkan daerah yang secara geografis berada jauh dari pusat kota, sehingga belum banyak menarik minat mitra penyelenggara.

“Di beberapa desa sebenarnya sudah ada sekolah dan pondok pesantren yang sangat memungkinkan untuk dilayani satu SPPG. Program ini sangat dibutuhkan masyarakat di wilayah-wilayah tersebut,” ujar Miq Iqbal.

Menanggapi hal itu, Dadan Hindayana memastikan BGN akan segera menindaklanjuti laporan pemerintah daerah agar titik-titik layanan baru dapat dipetakan dan dipercepat pelaksanaannya.
Silaturahmi sederhana di Pendopo NTB itu pada akhirnya memperlihatkan satu hal penting: pelayanan publik terbaik sering kali lahir bukan hanya dari rapat resmi dan meja birokrasi, melainkan juga dari percakapan yang jujur, suasana yang hangat, dan kesadaran bersama bahwa negara memiliki kewajiban menghadirkan kesejahteraan bagi rakyatnya.

Program Makan Bergizi Gratis pun menjadi penanda penting bahwa untuk pertama kalinya dalam hampir delapan dekade kemerdekaan, negara hadir secara lebih nyata melalui layanan pangan bergizi yang menjangkau masyarakat secara luas dan masif. (r/ham)

Diduga Sewakan Kasur ke Penumpang, Pemprov NTB Ingatkan Manajemen Kapal Jurusan Padangbai-Lembar

globalfmlombok.com
-
0
Diduga Sewakan Kasur ke Penumpang, Pemprov NTB Ingatkan Manajemen Kapal Jurusan Padangbai-Lembar

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemprov NTB memberikan surat peringatan kepada kapal rute penyeberangan Padangbai-Lembar yang diduga menyewakan kasur kepada penumpang. Praktik sewa-menyewa di dalam kapal tidak diperbolehkan lagi berdasarkan surat imbauan Nomor 500.11/226/Dishub/III.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) NTB, Ervan Anwar mengaku pihaknya sudah memberikan peringatan pada manajemen kapal yang bersangkutan untuk tidak lagi melakukan praktik tersebut. Dikatakan, praktik sewa-menyewa itu dilakukan oleh oknum Anak Buah Kapal (ABK).
“Itu sudah kita tegur, perusahaannya kita tegur untuk menilai. Karena kita kan ada surat untuk melarang, segala fasilitas yang disiapkan untuk penumpang tidak boleh disewa,” ujarnya.

Apabila teguran Dishub tidak diindahkan, Ervan menegaskan akan memberikan sanksi tegas, berupa menunda pelayaran hingga mencabut izin pihak yang bersangkutan. Sebab menurutnya, seluruh fasilitas di dalam kapal tidak boleh disewakan. Kecuali fasilitas-fasilitas premium misalnya fasilitas untuk penumpang VIP.

“Nanti, tahapannya, jadwalnya dia kita pending, lalu lama-lama kita cabut, kita bekukan, gitu. Ya, namanya oknum,” katanya.

Diketahui, Ombudsman RI Perwakilan NTB mengungkapkan praktik pungutan liar berupa penyewaan kasur kepada penumpang di atas kapal penyeberangan lintas Lembar-Padangbai. Berdasarkan hasil penelusuran Tim Pemeriksa Ombudsman NTB, sejumlah penumpang mengeluhkan adanya oknum yang menawarkan fasilitas tempat tidur di atas kapal dengan tarif tidak resmi. Tarifnya mencapai Rp50 ribu per kasur.

Asisten Ombudsman RI Perwakilan NTB, Ratih Wulandari menegaskan, pelayanan publik yang berkualitas harus secara transparan dan bebas dari pungutan ilegal.

“Tidak boleh ada biaya siluman di luar tiket resmi yang sudah dibayar oleh masyarakat. Praktik seperti ini harus dihentikan, karena merugikan pengguna jasa dan mencoreng citra pelayanan transportasi publik,” tegasnya. (era)

Karang Taruna dan Pelaku UKM di Loteng Bakal Dapat Jaminan Keselamatan Kerja

globalfmlombok.com
-
0
Karang Taruna dan Pelaku UKM di Loteng Bakal Dapat Jaminan Keselamatan Kerja

Praya (globalfmlombok.com) – PEMERINTAH Kabupaten Lombok Tengah (Pemkab Loteng) tengah mempertimbangkan untuk memberikan fasilitas jaminan keselamatan kerja bagi anggota karang taruna serta pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) di Loteng. Dengan cara mendaftarkan anggota karang taruna dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan secara gratis. Seperti yang sebelumnya dilakukan kepada perangkat desa di daerah ini.

Hal itu diungkapkan Bupati Loteng H. Lalu Pathul Bahri, S.I.P., M.A.P., saat peluncuran Paritrana Award Universal Coverage Jamsostek (UCJ) tingkat keluhan dan desa di Ballroom Kantor Bupati Loteng, Rabu (13/5/2026).

Dengan langkah tersebut diharapkan akan semakin banyak masyarakat Loteng yang mendapat program perlindungan keselamatan kerja.

Dengan begitu, ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, masyarakat sudah terlindungi oleh program BPJS Ketenagaakerjaan. “Karang taruna dan pelaku UKM ini juga perlu dipikirkan bagaimana supaya bisa juga mendapat layanan program BPJS ketenagaankerjaan ke depan,” sebut Pathul.

Hal itu akan dilakukan Bupati, karena karang taruna maupun pelaku UKM juga termasuk tenaga kerja yang berpotensi mengalami kecelakaan kerja. Karena itu, layanan program BPJS ketenagaankerjaan penting untuk mereka. Terlebih bagi mereka yang berstatus kepala keluarga. Ketika terjadi kecelakaan mereka sudah terlindungi, termasuk anggota keluarganya.
Semua orang tentu tidak ingin mengalami kecelakaan kerja. Namun, setidaknya kalau sudah jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, ketika terjadi kecelakaan ada perlindungan berupa santunan yang bisa mengurangi beban dampak dari kecelakaan kerja yang terjadi.

Dalam hal ini, pihaknya juga mendorong pemerintah desa dan kelurahaan agar bisa menyiapkan program perlindungan keselamatan kerja yang sama. Ini agar cakupan layanan keselamatan kerja dari BPJS Ketenagakerjaan di Loteng bisa semakin luas. Kalau pun anggaran desa belum memadai, pemerintah desa atau kelurahan bisa lebih masif melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Hal ini supaya masyarakat semakin sadar pentingnya ikut menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan sebagai salah satu cara melindungi diri dari potensi kerugian akibat kecelakaan kerja atau kejadian yang tidak diinginkan dalam aktivitas seharian lainnya.

“Melalui Paritrana Award ini kita dorong upaya masif desa dan kelurahan dalam memberikan penyadaraan akan pentingnya ikut program BPJS ketenagakerjaan bagi masyarakat,” tegasnya.
Terpisah, Kepala BPJS Ketenagakerjaan NTB, Nasrullah Umar, mengatakan di Loteng saat ini ada sekitar 500 ribu tenaga kerja yang berkerja di berbagai sektor. Baik itu sektor formal maupun informal. Dari jumlah tersebut baru sekitar 202 ribu pekerja yang ikut program BPJS Ketenagakerjaan. Termasuk yang dibiayai oleh Pemkab Loteng sendiri sebanyak sekitar 18 ribu peserta. Mulai dari pegawai pemerintah, perangkat desa, nelayan hingga kader posyandu.

Diakuinya, progam BPJS Ketenagakerjaan memang belum begitu familiar di telinga masyarakat di daerah ini. Karena itu, belum banyak yang ikut atau menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Terutama yang berasal dari peserta mandiri. Berbeda dengan BPJS kesehatan yang pesertanya sudah sangat banyak.

Padahal kalau bicara manfaat, BPJS Ketenagakerjaan tidak kalah dengan BPJS Kesehatan. Hanya waktu pemanfatannya saja yang berbeda. “Kalau BPJS kesehatan digunakan saat sakit. Sedangkan BPJS ketenagakerjaan digunakan saat terjadi kecelakaan kerja. Jadi keduanya penting,” sebutnya. (kir)

Polisi Usut Dugaan Pencabulan oleh Siswa SMK di Lombok Tengah

globalfmlombok.com
-
0
Polisi Usut Dugaan Pencabulan oleh Siswa SMK di Lombok Tengah

Mataram (globalfmlombok.com) – Polres Lombok Tengah (Loteng) mulai melakukan pengusutan terhadap perkara dugaan pencabulan yang dilakukan seorang siswa di sebuah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) di Lombok Tengah.

Kepala Satreskrim Polres Lombok Tengah, AKP Punguan Hutahaean, Kamis (14/5/2026) membenarkan pihaknya telah mulai melakukan penyelidikan terhadap dugaan pencabulan yang sempat viral di media sosial itu.

“Kami telah melakukan penyelidikan awal langsung di SMKN terkait siang kemarin,” katanya.

Pemeriksaan yang dilakukan pihak kepolisian lanjutnya, baru bersifat interogasi lisan untuk mendapatkan gambaran peristiwa. Serta untuk mengetahui mengapa video dugaan pencabulan itu dapat tersebar di media sosial.

“Langkah selanjutnya, kami aman meminta keterangan pihak terkait dengan sistem peradilan anak,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Mataram, Joko Jumadi mengatakan saat ini pihaknya telah berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Lombok Tengah.

Koordinasi tersebut untuk memulai pemeriksaan dan pendampingan kepada korban. “Nanti mereka (UPTD PPA) yang akan melakukan pendampingan psikologi kepada korban,” ucap Joko.

Ia menolak keras terkait pihak sekolah yang ingin menyelesaikan kasus ini dengan cara mediasi. Tanpa membawa perkara ke ranah hukum. “Maksudnya agar ada pembelajarannya. Bila ini hanya dimediasi, saya khawatir hal itu dinormalisasi,” tegasnya.

Menurutnya, tindakan memegang bagian privat seseorang sudah masuk ranah pencabulan. Perbuatan tersebut juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan (TPKS).

Meskipun terduga pelaku juga masih di usia anak, lanjutnya, proses hukum harus tetap berjalan. “Agar ia menyadari kesalahannya. Jangan karena anak dia dimaafkan dan proses hukum dihilangkan,” tuturnya.

Ia menegaskan, memproses hukum perkara ini tidak semerta-merta langsung menjebloskan anak ke penjara.

Sebelumnya, video yang memperlihatkan seorang siswa meraba bagian privat teman perempuannya di ruang kelas viral di media sosial.

Berdasarkan video yang beredar, siswa tersebut tampak santai saat berdiri sembari mengulurkan tangan kirinya ke arah area sensitif si perempuan. Sontak, siswi yang tubuhnya diraba itu terlihat kaget.

Video tersebut diunggah ulang oleh sejumlah akun media sosial. Unggahan tersebut kini telah dicabut oleh si pemilik akun. (mit)

Pemda Didorong Segera Penuhi Pembayaran Tunggakan Gaji PPPK

globalfmlombok.com
-
0
Pemda Didorong Segera Penuhi Pembayaran Tunggakan Gaji PPPK

Mataram (globalfmlombok.com) – Anggota DPRD Provinsi NTB dari Dapil VI, Abdul Ra’uf menyoroti keterlambatan pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu ditingkat Kabupaten Kota di NTab. Salah satunya di Kabupaten Bima yang sudah terlambat sampai lima bulan lamanya tak kunjung cair hak gaji mereka.

Abdul Ra’uf mengatakan bahwa sepengetahuannya pemerintah kabupaten bima bersama DPRD sebenarnya telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp63 miliar untuk pembayaran gaji PPPK Paruh Waktu tersebut. Namun karena persoalan administrasi yang berbelit, gaji para PPPK tersebut menjadi tersendat.

“Bisa saja pemerintah daerah sedang menghadapi tekanan kas akibat tingginya belanja rutin, keterlambatan transfer pusat, atau pendapatan daerah yang belum maksimal sehingga proses pencairan harus dilakukan secara bertahap dan penuh kehati-hatian,” ujar Rauf.

Menurutnya keterlambatan pembayaran gaji kemungkinan besar disebabkan bukan masalah ada atau tidak adanya anggaran melainkan persoalan teknis di dalam sistem keuangan dan administrasi pemerintahan. Dalam tata kelola keuangan daerah, anggaran yang tersedia di APBD tidak selalu berarti uang kas langsung siap dibayarkan.

Akan tetapi apapun persoalannya, politisi partai Demokrat itu menyayangkan tidak adanya penjelasan yang lengkap dari pemerintah sehingga menciptakan kesimpang siuran informasi ditengah masyarakat. Hal itu bisa mempengaruhi reputasi pemerintah.

“Keterlambatan selama berbulan-bulan tanpa penjelasan resmi justru memunculkan spekulasi dan keresahan di tengah para pegawai yang menggantungkan hidup dari penghasilan bulanan itu,” ungkap dnggota dewan dari Dapil Kota Bima, Kabupaten Bima dan kabupaten Dompu

Dikatakannya, jika pemerintah terbuka menjelaskan kendala yang dihadapi serta menyampaikan skema pembayaran yang jelas. Maka situasi mungkin tidak akan berkembang menjadi kegelisahan publik.

Di sisi lain, ia memberikan apresiasi pada pemerintahan kabupaten bima dan DPRD kabupaten bima karena telah menunjukkan keberpihakan melalui pengalokasian anggaran Rp63 miliar tersebut. Ia menegaskan secara politik anggaran, keberadaan PPPK Paruh Waktu tetap diperhatikan.

“Kini yang dibutuhkan masyarakat bukan lagi janji, melainkan kepastian kapan hak mereka dibayarkan. Karena di balik keterlambatan itu, ada ribuan keluarga yang sedang menunggu uang belanja, biaya sekolah anak, dan kebutuhan hidup sehari-hari,” pungkasnya. (ndi)

Pengusaha Muda NTB Bandingkan Manfaat Berusaha, Ketimbang Investasi di Pasar Modal

globalfmlombok.com
-
0
Pengusaha Muda NTB Bandingkan Manfaat Berusaha, Ketimbang Investasi di Pasar Modal

Mataram (globalfmlombok.com) – Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia sekaligus pengusaha muda NTB, Lalu Fatahillah, menilai generasi muda saat ini sebaiknya lebih didorong untuk masuk ke sektor usaha riil dibanding hanya berfokus pada investasi di pasar modal.

Menurutnya, kondisi ketenagakerjaan saat ini masih menjadi tantangan besar karena masih banyak generasi muda yang belum mendapatkan pekerjaan. Dalam situasi tersebut, keberadaan usaha baru dinilai lebih memberikan dampak langsung terhadap perekonomian karena mampu membuka lapangan kerja baru.

“Kalau pandangan pribadi saya, di tengah kondisi sekarang yang masih banyak anak muda belum bekerja, lebih baik kita membuka sektor riil. Dari sana lapangan pekerjaan bisa terbuka lebih luas,” ujarnya.

Ia mengatakan, ketika sebuah usaha baru tumbuh, dampaknya tidak hanya dirasakan pemilik usaha semata. Perusahaan yang berkembang akan terus merekrut tenaga kerja baru sehingga menciptakan efek berantai bagi perekonomian daerah.

“Kalau perusahaan baru berkembang, otomatis dia akan merekrut lagi, merekrut lagi. Perputaran ekonomi juga akan semakin besar,” katanya.

Selain membuka lapangan kerja, pengusaha juga memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk menularkan semangat kewirausahaan kepada masyarakat. Menurut pengusaha property ini, edukasi tentang dunia usaha penting agar masyarakat semakin terbuka terhadap peluang menjadi entrepreneur.

“Kita sebagai pengusaha punya tanggung jawab moral dan sosial untuk menyebarkan ilmu entrepreneur agar masyarakat terbuka wawasannya,” ujarnya.

Ia menilai, bekerja di sektor usaha riil memberikan dampak ekonomi yang lebih nyata karena aktivitas bisnis dapat langsung terlihat melalui proses produksi, distribusi hingga transaksi di masyarakat.

“Secara ekonomi dampaknya lebih terlihat. Ada proses belanja, transaksi, produksi, semuanya berjalan dan manfaatnya langsung dirasakan,” katanya.

Meski demikian, Fatahillah tidak menampik bahwa pasar modal juga bisa jadi salah satu instrumen investasi. Namun menurutnya, masyarakat harus memahami terlebih dahulu fungsi investasi sebagai bagian dari pengelolaan keuangan pribadi.

Ia menambahkan, baik investasi di pasar modal maupun pengembangan bisnis memiliki risiko masing-masing. Karena itu, masyarakat perlu memahami profil risiko dan tujuan keuangan sebelum mengambil keputusan.

“Semua ada risikonya. Kalau bermain di pasar modal tentu harus melihat portofolio dan memahami risikonya. Tapi bagi saya, membangun usaha adalah pilihan hidup,” katanya.
Namun secara pribadi, ia tetap lebih memilih mengembangkan usaha di sektor riil karena dinilai memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

“Kalau saya pribadi tetap lebih memilih sektor riil karena manfaatnya jauh lebih terasa bagi banyak orang,” tegasnya.

Fatahillah berharap semakin banyak generasi muda di NTB berani terjun ke dunia usaha agar dapat memperkuat perekonomian daerah sekaligus membantu mengurangi angka pengangguran. Menurutnya, semakin banyak pelaku usaha baru yang tumbuh, semakin besar pula peluang terciptanya lapangan kerja di daerah sendiri. (bul)

1...545556...383Halaman 55 dari 383