Mataram (globalfmlombok.com) – Anggaran pembangunan infrastruktur di Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2026 minim. Meski masih ada ratusan kilometer jalan provinsi yang butuh penanganan, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman (PUPRKP) NTB hanya kebagian Rp1,8 miliar untuk peningkatan jalan. Dan 50 unit bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Kepala Dinas PUPRKP NTB, Lalu Kusuma Wijaya mengatakan di tahun ini pihaknya hanya melakukan penataan lingkungan di jalan Udayana, samping kantor Imigrasi, Kota Mataram.
“Ada anggaran, tapi minim,” ujarnya belum lama ini.

Sementara untuk alokasi anggaran 50 unit RTLH di NTB, ia belum menyebutkan. Hal ini menyusul adanya perubahan titik bantuan karena beberapa rumah yang sebelumnya diusulkan tidak berada di kawasan kumuh. “Jadi kami kembalikan ke perencanaan di Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) untuk disesuaikan kembali,” katanya.

Tahun 2025 lalu, Pemprov NTB bisa membangun sekitar 174 RTLH lewat APBD untuk masyarakat yang berada di kawasan kumuh. Tahun ini, turun menjadi 50 unit saja. Kendati APBD belum mampu membangun ratusan unit RTLH, bantuan rumah bisa diusahakan lewat bantuan APBN dengan total usulan 1.610 unit rumah.

Dengan rincian Lombok Barat 153 unit, Lombok Tengah 339 unit, Lombok Timur 463 unit, Kabupaten Sumbawa 20 unit, Kabupaten Dompu 80 unit, Kabupaten Bima 250 unit, Sumbawa Barat 20 unit, Lombok Utara 20 unit, Kota Mataram 115 unit dan Kota Bima 115 unit.

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal membenarkan minimnya anggaran untuk pembangunan infrastruktur di tahun ini. Ia membeberkan sebanyak 31 titik ruas jalan di Provinsi NTB mengalami kerusakan. Hal itu diketahui setelah pihaknya melakukan survei selama kurang lebih tiga bulan. Ia menemukan, rata-rata kerusakan disebabkan oleh bencana alam hidrometeorologi.

Banyaknya ruas jalan yang rusak di NTB ini menjadi perhatian, pasalnya anggaran untuk perbaikan dan pembangunan infrastruktur nihil. Hanya 5,4 persen dari Rp5,6 triliun APBD NTB tahun 2026. Persentase itu jauh lebih kecil dibandingkan ketentuan anggaran infrastruktur yang seharusnya minimal 40 persen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

Iqbal mengaku, pihaknya memberikan perhatian terhadap jalan-jalan NTB yang mengalami kerusakan. Khususnya jalan strategis yang akan dilalui untuk logistik dan pariwisata. Namun, dalam praktiknya pembangunan atau perbaikan jalan menggunakan aspal dinilai sudah tidak efektif, hal ini menyusul rusaknya jalan NTB disebabkan oleh bencana alam.

“Sehingga kita sekarang fokus berpikir bagaimana menemukan teknologi baru yang lebih murah. Mudah-mudahan dalam sebulan-dua bulan ini kita bisa sampai kepada konklusi, kira-kira teknologi baru yang lebih murah,” ujarnya.

Sementara, dengan minimnya anggaran untuk perbaikan infrastruktur, Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB, Baihaqi membenarkan alokasi belanja modal di NTB sangat minim. Hal ini disebabkan kondisi fiskal yang juga melemah, hanya Rp5,6 triliun.

Kendati demikian, ia percaya pembangunan di daerah tidak turut terganjal. Ia mencontohkan, sejak tahun lalu NTB tidak lagi menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, namun revitalisasi beberapa bangunan sekolah tetap dilakukan karena langsung dikerjakan oleh pusat.

“Selama ini kan lewat DAK, nyantol di APBD. Nah mulai 2025 kemarin sudah tidak lagi lewat DAK. Tetapi pembangunannya ada di daerah kita,” katanya.

Pun belanja untuk pembangunan infrastruktur, sambungnya tidak hanya dialokasikan di anggaran infrastruktur. Tetapi ada juga di belanja barang dan jasa. Selain itu, anggaran juga dititipkan di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti halnya di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk pembangunan irigasi pertanian, di Dinas PUPR-Perkim, dan beberapa dinas teknis lainnya.

“Contoh kayak pembangunan jalan lingkungan segala macam, secara fisik jadi infrastruktur kan. Tapi karena tergantung pada komponen akun belanjanya saja. Dia tidak masuk dalam komponen belanja infrastruktur. Cuma secara riil untuk fisiknya dari belanja itu,“ jelasnya.

Adapun dengan rendahnya belanja modal di NTB hingga jauh di bawah rata-rata nasional, Baihaqi menilai kondisi ini tidak akan menyebabkan terjadinya ketimpangan di daerah. Pembangunan, katanya masih bisa dilakukan, hanya saja akun untuk belanja infrastruktur tidak ditempatkan pada belanja modal dan belanja infrastruktur.

“Karena memang orang hanya melihat pembangunan di komponen modal saja. Lagi, komponen belanja juga ada alokasi belanja infrastruktur. Pasti kok ada pembangunan,” pungkasnya. (era)

Mataram (globalfmlombok.com) – DUA tambang di NTB masuk Proyek Strategis Nasional (PSN). Dua tambang itu adalah tambang emas dan tembaga Dodo Rinti milik PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) dan proyek emas dan tembaga di Blok Onto, Kecamatan Hu’u, Kabupaten Dompu yang dikelola PT Sumbawa Timur Mining (STM).

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB, Samsudin mengatakan pengembangan tambang Dodo Rinti masih berada dalam tahap persiapan. Saat ini, proses perizinannya masih berproses di Kementerian Kehutanan karena area yang akan dikembangkan berada dalam kawasan hutan.

Menurutnya, izin tersebut menjadi syarat utama sebelum proyek ekspansi dapat berjalan, terlebih sebagian wilayah masuk kategori hutan lindung yang pemanfaatannya diatur secara ketat. “Hutannya statusnya hutan konduksi terbatas dan hutan lindung,” ujarnya, belum lama ini.
Menyinggung soal luas kawasan tambang yang berlokasi di Kabupaten Sumpawa itu, Samsudin belum merinci. Namun, ia memastikan proses perpanjangan area tambang masih berlangsung di pemerintah pusat.

“Yang jelas perpanjangan areal tambang sekarang dalam proses perizinan di Kementerian Kehutanan,” ungkapnya.

Sementara itu, PT STM hingga kini masih berada pada tahap eksplorasi tambang. Di sisi lain, rencana pengembangan energi panas bumi di wilayah tersebut telah memperoleh persetujuan lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup.

“PT STM sekarang sudah dalam proses perizinan untuk pemanfaatan energi panas buminya. Kemarin sudah keluar persetujuan lingkungan untuk melakukan eksplorasi panas bumi ini,” jelasnya.

Ia menerangkan, proyek panas bumi tersebut berbeda dengan aktivitas tambang utama PT STM. Pengembangan geotermal dilakukan melalui perusahaan terpisah yang menjadi anak perusahaan.
Tahapan proyek panas bumi, lanjutnya kini memasuki eksplorasi setelah seluruh izin lingkungan rampung. Jika hasil kajian ekonominya dinilai memenuhi syarat, proyek akan berlanjut ke tahap produksi.

“Setelah izin lingkungan untuk geotermal keluar, segera dilakukan eksplorasi. Kalau sudah masuk kajian ekonomi dan dinilai layak, baru dilakukan eksploitasi,” katanya.

Untuk sektor pertambangan, PT STM sebelumnya juga mengajukan rencana penggunaan laut sebagai lokasi pembuangan tailing. Selain itu, perusahaan turut mengusulkan pembangunan pelabuhan guna mendukung distribusi hasil tambang.

“Kemarin sudah diajukan ke Kementerian Kelautan. Kalau di kami diinformasikan, pertama soal itu tailing. Kedua, tentang pembangunan infrastruktur pelabuhan untuk pengangkutan hasil produksi tambang,” jelasnya.

Eks Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Pengendalian Pencemaran DLHK NTB itu menilai status PSN akan memberikan keuntungan berupa percepatan koordinasi dan kemudahan proses perizinan antar instansi pemerintah. Dalam pelaksanaannya, pemerintah pusat juga akan menurunkan tim khusus untuk mendampingi proyek-proyek tersebut agar proses administrasi berjalan lebih terintegrasi.

“Dengan begitu kita tidak terlalu banyak lika-liku nya karena pasti ada perhatian nasional untuk ini segera dilakukan pembenahan dari proses perizinan,” terangnya.

Meski demikian, ia menegaskan seluruh tahapan dan prosedur perizinan tetap harus dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. “Tetap semua produser dilewati. Tapi proses tahapan jauh lebih sinkron, karena sudah tersedia klausulnya, kementerian kehutanan berbuat apa. Lingkungan berapa, ESDM berapa, termasuk perikanan. Kalau PSN berarti satu kesatuan. Itu tidak boleh ada penghambat di level-level teknis itu,” tutupnya. (era)

Mataram (globalfmlombok.com) – Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Indah Dhamayanti Putri, memimpin rombongan Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi NTB melakukan kunjungan silaturahmi dan studi tiru ke Provinsi Jawa Timur, Rabu (13/5/2026).
Kunjungan tersebut difokuskan di Kantor BKOW Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo dan Pemerintah Kota Mojokerto guna mempelajari strategi percepatan penanganan stunting serta pengentasan kemiskinan ekstrem.

Mengawali agenda di Kantor BKOW Jawa Timur, Wagub yang akrab disapa Umi Dinda menyampaikan bahwa Jawa Timur selama ini menjadi salah satu daerah rujukan dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah.

Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi NTB saat ini tengah memperkuat program Desa Berdaya untuk mengintervensi desa-desa dengan tingkat kemiskinan ekstrem dan kasus stunting yang masih tinggi.

“Kami melihat bahwa masing-masing kabupaten/kota memiliki pola yang sama, tetapi memang ada kecenderungan angka penurunan tidak signifikan. Tentunya kami berharap seluruh terapan hal-hal baik yang dilakukan BKOW Jawa Timur bisa ditiru oleh kami di NTB, terutama program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” ujar Wagub.

Sementara itu, Ketua Umum BKOW Jawa Timur, Gardjati Heru Tjahjono, menjelaskan bahwa keberhasilan program BKOW di daerahnya tidak terlepas dari kolaborasi aktif dengan organisasi perangkat daerah (OPD) dan berbagai pemangku kepentingan.

“Kita selain dari program tri dharma, juga berkolaborasi dengan OPD terkait seperti dinas perikanan, koperasi, Disperindag, dan BPBD. Kita juga melakukan pelatihan penanganan mengenai stunting, gizi, dan yang berhubungan dengan anak,” jelas Gardjati.

Ia menambahkan, BKOW Jawa Timur juga menerapkan pola koordinasi intensif melalui rapat rutin bersama organisasi mitra guna memastikan seluruh program berjalan efektif dan tepat sasaran.
Usai dari Sidoarjo, rombongan melanjutkan kunjungan ke Kantor Wali Kota Mojokerto untuk mempelajari strategi penanganan stunting yang diterapkan Pemerintah Kota Mojokerto.

Dalam pertemuan tersebut, Wagub NTB menyoroti keberhasilan Kota Mojokerto menekan angka stunting melalui pendekatan inovatif dan keterlibatan seluruh elemen pemerintahan hingga tingkat bawah.

“Kami hadir di sini untuk memastikan kenapa Mojokerto dengan sejumlah intervensi dan keroyokan yang dilaksanakan secara bersama mendapatkan angka penurunan yang cukup tinggi. Semoga studi tiru ini dapat menjadi catatan berharga yang akan kami terapkan, terutama menjelang survei bersama pada bulan Agustus ini,” ungkap Umi Dinda.

Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, menjelaskan bahwa keberhasilan daerahnya didukung penguatan sumber daya manusia (SDM) yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.

“Walaupun Kota Mojokerto memiliki keterbatasan SDA, jangan kita jadikan penghalang. Maka dari itu saya dorong dengan signifikan berbasis anggaran konsisten berkelanjutan pada SDM-nya. Dari situlah kemudian muncul inovasi hingga pada tahun 2021 Kota Mojokerto ditetapkan oleh Kemendagri sebagai kota terinovatif se-Indonesia,” jelasnya.

Rangkaian kunjungan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB Lalu Hamzi Fikri, Kepala Dinas Sosial P3A Provinsi NTB Ahmad Masyhuri, Sekretaris Daerah Kota Mojokerto Gaguk Tri Prasetyo, serta jajaran perangkat daerah terkait dari kedua wilayah. (r)