Beranda blog Halaman 40

Didemo Karyawan, Pemkab Loteng Bergeming, Penutupan Retail Modern Tetap Jalan

Praya (globalfmlombok.com)  – Rencana penutupan sebanyak 25 gerai retail modern oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dipastikan tetap berjalan. Bahkan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMP2TSP) Loteng Dalilah menegaskan, penutupan 25 retail modern tersebut baru tahap awal. Masih ada sejumlah retail modern lainnya yang juga akan ditutup di tahap selanjutnya.

“Ini baru tahap awal. Masih ada tahapan penertiban selanjutnya,” tegas Kepala DPMP2TSP Loteng Dalillah, saat dikonfirmasi awak media di kantor Bupati Loteng, Rabu (20/5/2026).
Di tahap awal ini penertiban dilakukan terhadap retail modern yang jarak dengan pasar tradisional atau pasar rakyat kurang dari 1 kilometer. Jadi, retail modern yang jaraknya terlalu dekat dengan pasar tradisional semua diminta untuk ditutup. Jika pemiliknya tidak mau menutup, maka pemerintah daerah yang akan melakulkan penutupan secara paksa.

“Di tahap selanjutnya, ada beberapa Kriteria lainya yang diterapkan sesuai dengan regulasi yang ada,” imbuhnya.

Ia menegaskan, langkah tegas pemerintah daerah tersebut sebagai implementasi dari Peraturan Daerah (Perda) No. 7 tahun 2021 tentang penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan. Selain mengatur jarak retail modern dengan pasar rakyat, juga mengatur jarak antar retail modern.

Keberadaan regulasi tersebut diharapkan bisa mencegah kian menjamurnya retail modern di daerah ini yang bisa berimplikasi luas bagi pelaku usaha kecil yang ada. “Jadi langkah penutupan ini murni untuk penegakan aturan. Tidak ada kaitanya dengan rencana pembangunan KDMP (Koperasi Desa Merah Putih) atau yang lain,” tegas Dalilah.

Lagi pula penertiban retail modern tersebut sudah lama direncanakan. Setalah Perda No. 7/2021 ditetapkan, pihaknya sudah mengingatkan pemilik retail modern untuk menutup retail modern yang menyalahi aturan di perda. Tetapi pemilik retail modern tidak juga mengindahkan, jadi pemerintah daerah memutuskan untuk mengambil tindakan tegas.

“Sebelum perintah penutupan disampaikan, kita sudah melayangkan peringatan terlebih dahulu. Artinya, penutupan ini tidak begitu saja dilakukan,” tandasnya.

Karyawan Demo

Sebelumnya pada Rabu (20/5/2026) pagi, puluhan karyawan retail modern yang gerainya ditutup oleh Pemkab Loteng menggelar aksi demontrasi di depan kantor Bupati Loteng. Mereka meminta Pemkab Loteng meninjau ulang kebijakan penutupan gerai retail modern tersebut. Mengingat, banyak karyawan yang terkena dampak dari kebijakan itu.

Sejumlah karyawan mengaku kini tidak bisa bekerja lagi, lantaran gerainya ditutup. Di satu sisi menjadi karyawan retail modern merupakan sumber ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Mulai dari membayar cicilan kredit sepeda motor hingga biaya kuliah bagi keluarganya yang lain.

Terhadap desakan tersebut, Kepala DPMP2TSP Loteng Dalilah menegaskan, aturan tetap harus dijalankan. Meski demikian, pihaknya akan tetap menampung aspirasi para karyawan retail modern untuk dibahas dan didiskusikan bersama dengan para pihak. Termasuk pihak manajemen retail modern guna mencari solusi terbaik atas persoalan yang ada.

“Setelah ini kita akan panggil manajemen retail modern untuk kita bahas bersama solusi dari persoalan pascapenutupan retail modern ini. Tapi sebelum perintah penutupan diberikan, pemerintah daerah sebenarnya sudah mengingatkan kepada manajemen retail modern untuk tidak mem-PHK karyawan yang gerainya ditutup,” tandas Dalilah.

Menurut Dalilah, ada dua opsi yang bisa dilakukan pihak manajemen retail modern supaya kegiatan usahanya bisa tetap berjalan. Pertama, mengubah sistem usahanya. Tidak lagi menjadi retail, tetapi menjadi penyuplai atau menggeser lokasi gerai. Hal ini agar sesuai dengan ketentuan yang ada.

“Selama belum ada aturan yang memungkinkan kita memberikan izin retail modern untuk operasi kembali, maka retail modern tersebut tetap harus ditutup,” pungkasnya. (kir)

Casis Polri di Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Loteng Mengundurkan Diri

Mataram (globalfmlombok.com) – Seorang calon siswa (Casis) Polri, terduga pelaku kasus dugaan kekerasan seksual di Lombok Tengah mengundurkan diri. Sebelumnya Casis Polri itu dilaporkan ke polisi karena menyebarkan foto tak senonoh mantan pacarnya.

Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol. Mohammad Kholid, Rabu (20/5/2026) membenarkan perihal pengunduran diri tersebut. “Casis tersebut telah mengundurkan diri dari proses seleksi sejak dilaporkan,” katanya.

Lebih lanjut, Kholid menegaskan bahwa penanganan kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan dua oknum polisi di NTB kini terus berproses di pihak kepolisian. “Polda NTB komitmen menangani kasus-kasus tersebut,” tegasnya.

Sebelumnya, perwakilan Koalisi Anti Kekerasan Seksual NTB, Joko Jumadi pada Minggu (17/5/2026) mengatakan, tiga terlapor tersebut diantaranya seorang Casis Polri, seorang anggota Brimob Polda NTB, dan seorang anggota Bidang IT Polda NTB. “Waktu dan tempat kejadian berbeda-beda. Penanganannya juga berbeda,” katanya.

Kasus pertama ditangani Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dit PPA-PPO) Polda NTB. Seorang anggota Bidang IT Polda NTB menjadi terlapor dalam perkara ini.

Joko menyebutkan, penanganan di Polda NTB dimulai sejak Februari 2025 lalu. Oknum polisi itu diduga melakukan persetubuhan terhadap korban. Modusnya, terduga pelaku mengajak korban bertemu setelah berkenalan lewat media sosial.

“Waktu mereka ketemu, turun hujan. Lalu korban diajak ke kos terlapor. Saya sebut ada dugaan pemerkosaan karena memang ada ancaman dan tipu daya,” jelasnya.

Kasus kedua ditangani Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Polresta Mataram. Di sini, terlapor adalah seorang anggota Brimob Polda NTB. Dalam perkara ini, terlapor diduga melakukan perbuatan asusila terhadap anak di bawah umur.

Terduga pelaku diduga menjalin hubungan asmara dengan korban. Mereka diduga melakukan hubungan badan dan terduga pelaku merekamnya. Belakangan, orang tua korban mengetahui hal tersebut dan melaporkannya ke polisi.

Menanggapi perkara tersebut, Kasi Humas Polresta Mataram, Iptu Subhan juga mengaku belum menerima laporan lengkap terkait kasus tersebut. “Saya coba cek dulu di Unit PPA Sat Reskrim,” sebutnya.

Kasus terakhir ditangani Polres Lombok Tengah. Kasat Reskrim Polres Lombok Tengah, AKP Punguan Hutahaean membenarkan tengah menangani perkara tersebut.

Perkara dengan seorang Casis Polri sebagai terlapor itu kini telah masuk ke tahap penyidikan pihak kepolisian. Punguan mengaku belum ada penetapan tersangka. “Kami baru memeriksa lima orang termasuk terlapor,” bebernya.

Dalam perkara ini, terlapor diduga melakukan revenge porn. Yakni menyebarkan foto tak senonoh milik korban. Terduga pelaku sebelumnya sempat berpacaran dengan korban yang masih berstatus pelajar SMA. Ia menyebarkan foto milik korban setelah keduanya berpisah. Merasa keberatan, korban kemudian melaporkan peristiwa itu ke pihak kepolisian. (mit)

Kejati NTB Bantah Oknum Jaksa Terima Suap dari Terdakwa Kasus MXGP

Mataram (globalfmlombok.com) – Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB membantah adanya dugaan suap yang diterima sejumlah oknum jaksa dari terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan lahan untuk pembangunan Sirkuit MXGP Samota, Sumbawa.

Juru Bicara Kejati NTB, Muhammad Harun Al-Rasyid, Rabu (20/5/2026) dengan tegas menepis informasi tersebut. “Ya, tidak ada lah untuk aliran dana itu (penerimaan suap). Tim dari kejati sudah cermat di sini, sudah melihat pergerakan uang itu, baik di kasus TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) maupun gratifikasi itu,” ucap Harun.

Sebelumnya, informasi adanya aliran uang dari Subhan ke sejumlah oknum jaksa itu dibeberkan oleh kuasa hukum terdakwa, Kurniadi. Ia menegaskan bahwa pihaknya memiliki bukti sejumlah oknum jaksa sebagai penerima suap. “Ada bukti transfer. Ada di kita. Di situ ada uang masuk keluar,” katanya.

Ia melanjutkan, bukti transfer tersebut belum tercatat sebagai bagian dari bahan pemeriksaan jaksa terhadap kliennya pada proses penyidikan kasus TPPU maupun gratifikasi. Pengusutan TPPU dan gratifikasi itu sebelumnya merupakan pengembangan perkara pokok pengadaan lahan tersebut.

Kurniadi menegaskan, apabila penyidik tidak mendalami dugaan aliran uang ke sejumlah jaksa dalam rangkaian penyidikan kasus TPPU dan gratifikasi, maka pihaknya akan membuka hal tersebut ke publik.

“Jadi, semuanya (bukti transfer) belum masuk BAP (berita acara pemeriksaan), artinya belum ada permintaan keterangan terkait itu (aliran uang). Walaupun jaksa atau penyidik nantinya tidak ada bertanya, ya itu yang kita ungkap, harus kita ceritakan semua,” terangnya.

Sebenarnya, kata dia, hari ini kliennya hendak menjalani pemeriksaan oleh penyidik sebagai saksi kasus TPPU dan gratifikasi. Momentum ini akan dijadikan untuk mengungkap hal tersebut. Hanya saja, kliennya berhalangan memberikan keterangan karena alasan sakit.

“Subhan sakit, baru selesai diperiksa di klinik kejati, kami dampingi. Karena sakit, jadi ditunda (pemeriksaan),” bebernya.

Hasil pemeriksaan kesehatan pada Klinik Pratama Adhyaksa Kejati NTB, menyatakan Subhan mendapat gangguan saraf pada bagian tulang belakang.

Menurutnya, Subhan yang saat ini menjalani penahanan di Lapas Kelas II A Lombok Barat atas status terdakwa pengadaan lahan, harus mendapat tindak lanjut pemeriksaan kesehatan dari dokter spesialis saraf.

Kurniadi juga tidak memungkiri jika penanganan kesehatan yang terkesan lamban membuat pemeriksaan kliennya ini menjadi tertunda. (mit)

Dua Oknum Dosen Terduga Pelaku Kekerasan Seksual Dinonaktifkan Sementara

Mataram (globalfmlombok.com) – Dua oknum dosen Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik (FHISIP) Universitas Mataram (Unram) dinonaktifkan sementara. Penonaktifan tersebut menyusul keduanya yang diduga terlibat dalam perkara kekerasan seksual terhadap mahasiswi.

Ketua Satgas PPKS Unram, Joko Jumadi, Rabu (20/5/2026), mengatakan, sanksi penonaktifan sementara itu akan diberlakukan paling lambat minggu ini. “Dinonaktifkan sementara itu, dia yang biasanya mengajar, menjabat, semuanya dihentikan, dia tidak ke kampus dulu sementara waktu,” jelasnya.

Meskipun dinonaktifkan sementara, dua dosen FHISIP itu masih tetap berstatus aparatur sipil negara (ASN). “Masih status ASN karena masih proses. Sambil menunggu nanti, rekomendasi dari Satgas,” sebutnya.

Adapun pertimbangan penonaktifan keduanya adalah agar mereka fokus menghadapi proses hukum. “Biar tidak ada pandangan, kalau dosen ini ber-kasus tapi masih mengajar,” tutupnya.
Sebelumnya, Joko menerangkan, para korban mengaku mendapat candaan yang mengarah ke dugaan kekerasan seksual dari dua oknum dosen tersebut.

“Dugaan pelecehan yang dilakukan keduanya berupa kekerasan seksual verbal atau nonfisik. Modusnya berupa candaan bernuansa seksual,” jelasnya.

Satu dosen lanjutnya, melontarkan candaan seksual pada satu mahasiswi saja. Sedangkan satu dosen lainnya kerap berulang kali melontarkan candaan yang serupa ke beberapa mahasiswi kala proses belajar mengajar.

“Dua-duanya candaan bernuansa seksual. Satu ke satu orang, satunya lagi ke banyak orang. Biasanya dilakukan di dalam kelas,” bebernya.

Joko mengaku, Satgas PPKS Unram masih fokus pada penanganan internal sesuai permintaan korban. Pihaknya masih menimbang apakah perlu membawa perkara ini ke aparat penegak hukum (APH).

Saat ini proses penanganan di Satgas PPKS Unram masih dalam tahap pengumpulan alat bukti. Pengumpulan alat bukti lanjutnya, dilakukan dengan meminta keterangan terlapor dan saksi-saksi, serta memeriksa rekaman CCTV di lokasi kejadian. “Kami kemungkinan juga akan melakukan pemeriksaan psikologi pada korban,” tambahnya.

Ia melanjutkan, jika terbukti melakukan dugaan kekerasan seksual, dua oknum dosen itu dapat disanksi dengan hukuman ringan hingga berat. Mulai dari permintaan maaf kepada korban hingga pemecatan terhadap terlapor.

Menurut Joko, Satgas PPKS Universitas Mataram menjadi salah satu satuan tugas yang paling banyak menangani dugaan kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan meningkatnya kesadaran sivitas akademika terhadap isu kekerasan seksual.

Lebih lanjut, keterbukaan pihak kampus dalam menangani perkara, mulai dari proses penanganan hingga penjatuhan sanksi kepada pelaku, menjadi langkah positif. Menurutnya, semakin banyak laporan yang masuk menandakan warga kampus kini lebih berani melapor dan memahami pentingnya penanganan kasus kekerasan seksual.

Joko juga mengapresiasi keberanian mahasiswi yang melaporkan dugaan tindakan tidak senonoh oleh tenaga pengajar. Baginya, bertambahnya laporan bukan berarti kasus semakin dinormalisasi, melainkan menunjukkan korban mulai sadar dan berani menyampaikan pengalaman yang dialami.
“Karena di banyak kampus, banyak menormalisasi candaan seksis. Padahal itu sebenarnya kekerasan seksual non fisik atau verbal,” pungkasnya. (mit)

DPRD NTB Apresiasi Penghargaan Creative Finance untuk Pemprov NTB

Mataram (globalfmlombok.com)

Ketua DPRD Provinsi NTB Baiq Isvie Rupaeda mengapresiasi capaian Pemerintah Provinsi NTB yang meraih penghargaan Creative Finance dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026. Menurut dia, penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas langkah NTB dalam mengembangkan pola pembiayaan pembangunan yang lebih kreatif dan inovatif.

Isvie menilai penghargaan itu tidak sekadar seremoni atau tambahan daftar prestasi, melainkan sinyal bahwa NTB mulai bergerak dengan cara berpikir baru di tengah keterbatasan fiskal daerah.

“NTB tidak lagi hanya menunggu ruang fiskal yang tersedia, tetapi mulai berani mencari, menciptakan, dan mengoptimalkan sumber-sumber pembiayaan pembangunan secara kreatif, produktif, dan bertanggung jawab,” ujarnya dalam pernyataan tertulis, Kamis (21/5/2026).

Ia mengatakan, kreativitas fiskal menjadi kebutuhan strategis bagi daerah seperti NTB. Menurut dia, pembangunan daerah tidak bisa hanya mengandalkan pola lama dengan anggaran terbatas dan cara kerja konvensional.

Karena itu, pemerintah daerah dinilai perlu memperkuat tata kelola badan usaha milik daerah (BUMD), mengoptimalkan aset daerah, memperluas digitalisasi layanan, membangun kolaborasi dengan dunia usaha, hingga memanfaatkan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan skema pembiayaan alternatif.

“Capaian ini patut dilihat sebagai sinyal penting bahwa NTB memiliki kapasitas untuk mengelola tantangan fiskal menjadi peluang pembangunan,” katanya.

DPRD NTB, lanjut Isvie, menyambut baik penghargaan tersebut dan berharap capaian itu tidak berhenti sebagai kebanggaan simbolik. Ia mendorong agar penghargaan tersebut diikuti dengan kerja nyata yang lebih terukur dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Menurut dia, konsep creative finance harus berujung pada creative impact, seperti terciptanya lapangan kerja baru, penguatan UMKM, peningkatan kualitas layanan publik, hingga percepatan pembangunan desa dan daerah.

Ia menegaskan DPRD NTB siap bersinergi dengan Pemerintah Provinsi NTB dalam mengawal dan mendukung berbagai kebijakan pembangunan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

“Semoga penghargaan ini menjadi energi baru untuk membuktikan bahwa NTB bukan hanya mampu berprestasi, tetapi juga mampu memimpin perubahan dengan gagasan, keberanian, dan kerja nyata,” ujarnya.(ris/r)

Butuh Rp400 Juta Renovasi SMAN 7 Mataram

Mataram (globalfmlombok.com) – Renovasi dua ruang kelas belajar di SMAN 7 Mataram yang ambruk pada Selasa, 19 Mei 2026 membutuhkan sekitar Rp400 juta. Robohnya atap dua ruang kelas yang mengakibatkan sekitar lima siswa menjadi korban ini masuk dalam kategori rusak ringan. Namun, karena kelas yang rusak adalah atap, Pemprov NTB langsung mengambil tindakan segera memperbaiki bangunan kelas tersebut.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman (PUPRKP) NTB, Lalu Kusuma Wijaya saat dikonfirmasi usai mengikuti Upacara Hari Kebangkitan Nasional di Kantor Gubernur NTB, Rabu (20/5/2026).

Ia mengatakan, untuk penanganan bangunan yang terdampak, pihaknya masih menunggu proses dari kepolisian karena area lokasi saat ini telah dipasangi garis polisi.

“Setelah selesai dari kepolisian baru kami lakukan pembersihan dan penanganan. Kami khawatir masih ada sisa material di atas yang bisa membahayakan,” ujarnya.

Saat ini, Kusuma Wijaya mengaku pihak Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga (Dikpora) telah mengecek kondisi bangunan yang terdampak dan selanjutnya meminta dilakukan pembersihan serta penanganan lanjutan. Selain itu, tim juga ditugaskan memeriksa bangunan lain yang dibangun pada periode yang sama.

“Bangunan itu selesai sekitar tahun 2006, kemungkinan pembangunannya 2004 sampai 2005. Gedung-gedung yang seumuran juga kami minta untuk dicek,” katanya.

Meskipun secara kasat mata beberapa bangunan terlihat masih utuh, Pemprov NTB tetap melakukan pemeriksaan guna memastikan kondisi struktur aman digunakan. Pemeriksaan sekolah tidak hanya dilakukan di SMAN 7 Mataram, tetapi juga beberapa sekolah lain yang usianya mirip mencapai 20 tahun.

Adanya insiden ini, ia mengaku tidak terlalu mengganggu aktivitas sekolah karena ruang kelas yang terdampak sebelumnya digunakan oleh siswa kelas 12 yang saat ini sudah tidak lagi mengikuti kegiatan belajar rutin.

Dari hasil identifikasi awal, kerusakan diduga dipengaruhi usia bangunan yang sudah cukup lama. Selain itu, material rangka atap dan penggunaan genteng beton yang berat disebut menjadi salah satu faktor penyebab.

“Material rangka atapnya sudah cukup lama, ditambah penutup atap menggunakan genteng beton yang memang berat,” jelasnya.

Sebagai informasi, dua kelas dua ruang kelas milik SMAN 7 Mataram roboh, pada Selasa siang 19 Mei 2026, sekitar pukul 12.30 WITA. Peristiwa tersebut mengakibatkan lima siswa terdampak. Satu di antaranya terpaksa dirujuk ke rumah sakit akibat mengalami syok berat setelah sempat terjebak di dalam kelas saat bangunan ambruk.

Bangunan yang roboh diketahui merupakan ruang kelas XI A2 dan satu ruangan yang tidak digunakan. Pihak sekolah mengaku sebelumnya sempat memeriksa kondisi bangunan pada pagi hari dan tidak menemukan tanda-tanda kerusakan serius. Akan tetapi satu ruangan yang berada di dekat kantin sekolah sudah tidak digunakan karena ada bagian triplek plafon yang terbuka. (era)

Jaga Fokus Anda Agar Perjalanan Jauh Tetap Nyaman dan Aman di NTB

Mataram (globalfmlombok.com)–

Perjalanan jarak jauh di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) tidak hanya membutuhkan kendaraan yang prima, tetapi juga kondisi fisik dan fokus pengendara yang tetap terjaga. Karakter jalan di NTB yang didominasi tanjakan, turunan, tikungan panjang, hingga cuaca panas menjadi tantangan tersendiri, khususnya bagi pengendara sepeda motor.

Rute antar kota maupun akses menuju berbagai destinasi wisata, seperti kawasan pegunungan dan pesisir, kerap membuat pengendara harus menempuh perjalanan dalam waktu cukup lama. Jika tidak diimbangi dengan stamina yang baik, rasa lelah dapat menurunkan konsentrasi, memperlambat refleks, hingga meningkatkan risiko kecelakaan di jalan.

Instruktur Safety Riding Astra Motor NTB, Satria Wiman Jaya, mengatakan bahwa masih banyak pengendara yang mengabaikan pentingnya menjaga kondisi tubuh saat melakukan perjalanan jauh.

“Sering kali pengendara terlalu fokus mencapai tujuan, hingga lupa bahwa kondisi tubuh juga harus dijaga. Padahal, kelelahan dan rasa kantuk sangat memengaruhi kemampuan berkendara dan dapat meningkatkan potensi terjadinya kecelakaan,” ujarnya.

Untuk itu, Astra Motor NTB mengimbau para pengendara agar lebih memperhatikan kondisi fisik sebelum dan selama perjalanan. Berikut beberapa tips aman dan nyaman saat touring atau perjalanan jarak jauh:

  1. Pastikan tubuh dalam kondisi fit sebelum berkendara.
  2. Istirahat setiap 2 jam sekali untuk mengurangi kelelahan.
  3. Konsumsi air putih yang cukup agar tubuh tidak dehidrasi.
  4. Gunakan perlengkapan berkendara lengkap dan nyaman.
  5. Hindari memaksakan diri saat mulai mengantuk atau kehilangan fokus.

Selain itu, pengendara juga disarankan untuk mempersiapkan kendaraan dengan baik, mulai dari mengecek kondisi ban, rem, lampu, hingga oli mesin sebelum bepergian.

“Perjalanan jauh seharusnya menjadi pengalaman yang menyenangkan. Karena itu, penting bagi pengendara untuk tetap fokus, menjaga kondisi tubuh, serta selalu mengutamakan keselamatan selama di perjalanan,” tambah Satria.

Melalui edukasi keselamatan berkendara ini, Astra Motor NTB berharap masyarakat semakin memahami bahwa keselamatan di jalan bukan hanya soal kemampuan mengendarai motor, tetapi juga kesiapan fisik dan mental selama perjalanan.(r)

Minta Pemilik Kos Pasang CCTV

Mataram (globalfmlombok.com) – PEMERINTAH Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang, meminta para pemilik rumah pondokan atau kos-kosan lebih aktif melakukan pengawasan terhadap penghuni. Selain itu, pemilik kos juga disarankan memasang kamera pengawas atau closed circuit television (CCTV) sebagai upaya meningkatkan keamanan di lingkungan kos.

Langkah tersebut disampaikan menyusul peristiwa penemuan mayat seorang perempuan yang merupakan mahasiswi Universitas Mataram (Unram) di salah satu rumah kos di Lingkungan Sakura, Gomong, pada Senin (18/5/2026).

Lurah Gomong, Muhammad Ilham, mengatakan imbauan pemasangan CCTV sebenarnya telah disampaikan sejak lama. Menurutnya, keberadaan kamera pengawas sangat penting sebagai alat bantu pemantauan apabila terjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), termasuk tindak kriminal maupun kejadian yang tidak diinginkan di lingkungan kos.

“Kendalanya, komunikasi dengan induk semang kadang sulit karena nomor teleponnya tidak aktif saat kami hubungi. Itu yang membuat pengawasan menjadi susah,” ujarnya, Rabu (20/5).

Ia mengungkapkan, sebagian besar rumah kos di wilayahnya tidak ditempati langsung oleh pemilik atau induk semang. Banyak pemilik kos tinggal di luar wilayah bahkan di luar Kota Mataram sehingga pengawasan terhadap aktivitas penghuni menjadi kurang optimal.
Kondisi tersebut, kata Ilham, menyebabkan koordinasi antara pemerintah lingkungan dengan pemilik kos sering terkendala, terutama ketika terjadi persoalan yang membutuhkan penanganan cepat. Karena itu, pihak kelurahan mendorong setiap rumah kos memiliki sistem keamanan yang memadai, salah satunya melalui pemasangan CCTV di area pintu masuk, lorong, maupun lingkungan sekitar kos.

“Minimal ada pemantauan dari jauh. Kalau ada sesuatu yang mencurigakan, pemilik bisa langsung mengetahui dan segera berkoordinasi dengan lingkungan atau aparat,” katanya.

Ilham menambahkan, pihaknya selama ini rutin mengimbau para pemilik kos agar melaporkan data penghuni kepada kepala lingkungan setempat. Langkah tersebut dinilai penting mengingat kawasan Gomong menjadi salah satu wilayah yang banyak dihuni mahasiswa dan pendatang karena lokasinya berdekatan dengan sejumlah kampus dan pusat aktivitas masyarakat.

Sementara terkait patroli keamanan, Ilham menegaskan Pemerintah Kelurahan Gomong secara rutin melaksanakan patroli bersama tiga pilar, yakni Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan unsur pemerintah kelurahan, guna mencegah gangguan kamtibmas di kawasan kos-kosan maupun permukiman warga.

“Kami rutin patroli bersama Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Namun untuk kasus kemarin, kami tidak mengetahui karena mungkin persoalannya lain. Meski begitu, situasi kamtibmas tetap kami pantau,” katanya.

Ia berharap peristiwa penemuan mahasiswi meninggal tersebut menjadi perhatian bersama, baik bagi pemilik kos, penghuni, maupun masyarakat sekitar, agar lebih peduli terhadap keamanan lingkungan. Menurutnya, keamanan kawasan kos tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat. (pan)

 

Perputaran Ekonomi dari Arus Ternak Kurban di NTB Tembus Setengah Triliun

Mataram (globalfmlombok.com) – Perputaran ekonomi akibat arus pengeluaran ternak untuk hewan kurban di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tembus Rp500 miliar. Nilai ini muncul berdasarkan perhitungan pengiriman sapi yang mencapai 24 ribu dikali rata-rata harga jual sapi yang mencapai Rp20 juta khusus di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodetabek).

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) NTB, Muhamad Riadi mengatakan nilai ratusan miliar tersebut belum termasuk biaya tangkap sapi senilai Rp250 ribu per ekornya.

“Jadi kalau sapi yang dilepas di hutan-hutan itu kalau dia mau dijual dia keluar uang Rp250 ribu,” ujarnya saat memberikan keterangan di Command Center Kantor Gubernur NTB, Rabu, 20 Mei 2026.

“Itu lah putaran uang yang masuk di NTB karena menjual ternak. Orang-orang yang menjual ini pasti masuk ke NTB uangnya karena dibawa pulang ke kampung,” sambungnya.

Menurutnya, kepulangan peternak dari Jakarta setelah menjual sapinya merangsang perputaran ekonomi NTB. Beberapa kasus ditemukan tetangga peternak yang langsung mengurus izin usaha dan untuk turut menjual sapi ke luar daerah.

“Makanya Sertifikat Pendaftaran Perusahaan Peternakan (SP3) tiap tahun nambah terus,” katanya.
Sejak awal tahun 2026 hingga kini, Pemprov NTB telah mengeluarkan sekitar 32.226 sapi ke luar daerah. Sementara, tren penjualan sapi di kawasan Jabodetabek tembus 24 ribu ekor. Selain memenuhi kebutuhan luar daerah, Pemprov NTB juga memastikan ketersediaan sapi kurban untuk masyarakat lokal tetap aman. Distribusi di dalam daerah dilakukan secara bertahap melalui lapak-lapak penjualan.

“InsyaAllah kebutuhan dalam daerah juga siap. Nanti data final akan dihitung setelah seluruh proses kurban selesai,” tambahnya.

Distribusi sapi kurban telah dimulai sejak bulan lalu oleh para pelaku usaha peternakan menggunakan truk tronton dengan rute darat Bima–Lombok–Surabaya. Untuk mencegah kemacetan dan penumpukan kendaraan di pelabuhan, seperti Pelabuhan Poto Tano di Sumbawa dan Pelabuhan Gili Mas di Lombok Barat, Disnakeswan NTB menerapkan sistem pengaturan jadwal pengiriman.

Langkah ini dilakukan sebagai upaya antisipasi lonjakan pengiriman menjelang Idul Adha. Riadi menegaskan pentingnya pengaturan tersebut agar arus distribusi tetap lancar. “Nah, yang kita khawatirkan nanti pas menjelang Idul Adha, jangan sampai dia menggerombol bergerak dalam waktu bersamaan. Sehingga menumpuk di pelabuhan, itu yang kita antisipasi sekarang dengan melakukan pengaturan,” jelasnya.

Selain jalur darat, pengiriman juga dilakukan melalui jalur laut, terutama untuk sapi dari wilayah Bima dan Dompu. Pemerintah telah mengoperasikan kapal ternak Cemara Nusantara dengan rute Bima–Tanjung Priok yang mampu mengangkut sekitar 500 ekor sapi dalam sekali perjalanan. Dalam satu minggu, kapal tersebut dapat berlayar hingga tiga kali dengan total kapasitas sekitar 1.500 ekor sapi.

Melihat tingginya kebutuhan distribusi, Disnakeswan NTB mengusulkan peningkatan frekuensi pelayaran menjadi lima hingga enam kali per minggu dengan rute tambahan Bima–Surabaya, sehingga kapasitas angkut dapat mencapai 3.000 ekor sapi per minggu.

Sementara itu, Gubernur NTB juga telah mengajukan permohonan kepada Kementerian Perhubungan untuk penambahan armada angkutan ternak. Usulan tersebut mencakup tambahan satu unit kapal ternak Cemara Nusantara untuk rute Bima–Tanjung Priok, serta satu unit kapal Roro berkapasitas 50–70 truk untuk rute Bima–Tanjung Priok atau Lembar–Tanjung Wangi/Pelabuhan Jangkar.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban guna mencegah penyebaran penyakit menular dan zoonosis. Disnakeswan NTB bekerja sama dengan dinas terkait di kabupaten/kota untuk memastikan seluruh hewan yang dikirim dalam kondisi sehat.

Riadi menekankan bahwa pengawasan lalu lintas ternak serta mitigasi risiko di sepanjang rantai distribusi menjadi hal yang krusial. Salah satu langkah yang dilakukan adalah pemeriksaan fisik dan pengambilan sampel darah untuk uji laboratorium oleh Satuan Tugas Percepatan Pelayanan Lalu Lintas Hewan Kurban, guna menjamin kelayakan hewan sebelum didistribusikan. (era)

Disdikpora Diminta Evaluasi Kondisi Bangunan Sekolah di NTB

Mataram (globalfmlombok.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB mengatensi peristiwa robohnya dua kelas di SMAN 7 Mataram, Selasa (19/5). Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga diminta mengevaluasi seluruh bangunan sekolah di NTB, agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

Anggota Komisi V DPRD NTB, Didi Sumardi, ditemui Selasa, (19/5), mengatakan, kejadian yang menimpa SMAN 7 Mataram tersebut perlu menjadi evaluasi dan refleksi serius Disdikpora NTB. Setiap bangunan sekolah harus harus mendapat perhatian untuk memberi rasa aman bagi siswa dan guru di sekolah.

“Terkait dengan perhatian ke depan, ini juga menjadi refleksi bagi Kadispora khususnya, untuk bagaimana mengevaluasi secara menyeluruh bangunan seluruh sekolah SMA, SMK, SLB. Khususnya adalah bangunan-bangunan yang sudah memiliki usia yang cukup lama, atau bangunan lama,” ujarnya.

Sebagai contoh adalah beberapa bangunan milik SMAN 7 Mataram yang diketahui telah berumur 20 tahun. Bangunan yang terdiri dari dua kelas itu akhirnya, roboh pada Selasa (19/5) siang tepatnya pukul 12.30 WITA, setelah puluhan tahun berdiri.

Peristiwa tersebut mengakibatkan lima siswa yang tengah beristirahat di dalam kelas menjadi korban. Beruntung, empat diantaranya tidak terluka serius dan hanya mengalami syok. Sementara satu lagi dilarikan ke rumah sakit dan tengah menjalani perawatan.

Didi menekankan agar semua bangunan sekolah di NTB, khususnya yang telah berumur dievaluasi dan dicek kondisinya.

“Ini menjadi concern Pak Kadispora dengan Pak Kadis PUPR, untuk bagaimana melakukan evaluasi terhadap keseluruhan kondisi gedung. Ini pembelajaran bagi kita tentu, ya untuk ke depannya jangan pernah terjadi. Insyaallah harus kita cegah,” tegasnya.

Di sisi lain, politisi Partai Golkar itu juga meminta semua pihak memberi perhatiaan kepada korban robohnya dua kelas milik SMAN 7 Mataram. Ia berharap, korban dapat segera sembuh dan tidak mengalami luka yang serius.

“Saya kira ini terus dikawal untuk memastikan, mudah-mudahan dalam waktu cepat bisa pulih. Harapan kita begitu dan observasinya juga menunjukkan hasil yang clear, yang tidak mengalami kategori luka yang serius, dan bisa bisa segera pulang,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Disdikpora NTB, Syamsul Hadi meminta seluruh kepala sekolah jenjang SMA/sederajat di NTB, mengecek bangunan dan kualitas infrastruktur sekolah masing-masing, guna menghindari kejadian yang dialami SMAN 7 Mataram tidak terulang lagi.

“Kepsek SMA untuk mengecek kondisi bangunan, antisipasi tidak terjadi lagi hal serupa,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut atas peristiwa yang menimpa SMAN 7 Mataram, Syamsul telah mengusulkan dua kelas tersebut mendapat perbaikan melalui program revitalisasi. Disdikpora NTB telah membangun komunikasi dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kemendikdasmen, agar SMAN 7 Mataram mendapat bantuan perbaikan.

Syamsul juga telah meminta pihak SMAN 7 Mataram untuk menyiapkan sejumlah persyaratan administratif sebagai syarat pengajuan.

“Saya juga mencoba nanti berkomunikasi dengan pusat supaya ini jadi prioritas (revitalisasi),” tuturnya.

Selain itu, Syamsul juga telah berkoordinasi dengan Dinas PUPR untuk melakukan asesmen terhadap bangunan-bangunan lain di sekolah tersebut. “Sebenarnya dari sini tidak kelihatan, tapi kita untuk memitigasi risiko, PU segera melakukan asesmen terkait dengan bangunan ini. Itu yang dikhawatirkan jangan sampai terjadi lagi,” pungkasnya. (sib)