Beranda blog Halaman 384

Modus Penipuan Makin Marak, Satgas PASTI Blokir 507 Aktivitas dan Entitas Keuangan Ilegal

Jakarta (Global FM Lombok) – Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) kembali memblokir 427 entitas pinjaman online ilegal di sejumlah situs dan aplikasi serta 6 penawaran pinjaman pribadi (pinpri) yang berpotensi merugikan masyarakat dan melanggar ketentuan penyebaran data pribadi.

Satgas PASTI juga memblokir 74 tawaran investasi ilegal terkait penipuan yang dilakukan oleh oknum dengan modus meniru atau menduplikasi nama produk, situs, maupun media sosial milik entitas berizin dengan tujuan untuk melakukan penipuan (impersonation), penipuan penawaran kerja paruh waktu, dan penipuan penawaran berbagai bentuk investasi.

Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Hudiyanto dalam keterangan resmi yang diterima Global FM Lombok mengatakan, upaya penanganan aktivitas dan entitas keuangan ilegal yang dilakukan oleh Satgas PASTI semakin diperkuat melalui koordinasi yang dilakukan bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang mulai bergabung di Satgas PASTI sejak awal tahun 2025.

“Dengan demikian saat ini pelaksanaan patroli siber untuk Satgas PASTI didukung oleh Kementerian Komunikasi dan Digital RI, Kepolisian Negara RI, dan BSSN,” ujarnya, Kamis 19 Juni 2025.

Sehubungan dengan perkembangan di atas, maka sejak tahun 2017 sampai dengan 31 Mei 2025, Satgas PASTI telah menghentikan 13.228 entitas keuangan ilegal yang terdiri dari 11.166 entitas pinjaman online ilegal/pinpri, 1.811 entitas investasi ilegal, dan 251 entitas gadai ilegal.

Penanganan Penipuan oleh Indonesia Anti-Scam Centre (IASC)

Dalam rangka meningkatkan upaya pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor keuangan, sejak tanggal 22 November 2024 telah beroperasi Indonesia Anti- Scam Centre/IASC (Pusat Penanganan Penipuan Transaksi Keuangan). IASC didirikan oleh OJK bersama Satgas PASTI yang didukung oleh asosiasi industry perbankan, sistem pembayaran, dan e-commerce untuk melakukan penanganan penipuan transaksi keuangan (scam) yang terjadi di sektor keuangan secara cepat dan berefek jera.

Sejak awal beroperasi sampai dengan 31 Mei 2025, IASC telah menerima 135.397 laporan penipuan. Total rekening terkait penipuan yang dilaporkan ke IASC sebanyak 219.168 di mana dari jumlah rekening tersebut 49.316 (22,5 persen) di antaranya telah dilakukan pemblokiran. Adapun total kerugian dana yang dilaporkan oleh satgaspasti@ojk.go.id Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 16 Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 42, Jakarta Selatan 10270, korban penipuan sebesar Rp2,6 triliun dengan dana yang telah berhasil diblokir sebesar Rp163,3 miliar (6,28 persen).(ris)

Bank NTB Syariah Luncurkan Promo Gelegar Milad 2025, Margin Kompetitif untuk Beragam Pembiayaan

Mataram (globalfmlombok.com) –

Bank NTB Syariah kembali mengeluarkan promo pembiayaan bagi nasabah dalam program Gelegar Milad Bank NTB Syariah 2025. Program ini mulai berlaku 1 Juni 2025 hingga 31 Agustus 2025.

Promo Gelegar Milad Bank NTB Syariah 2025 adalah program promo pembiayaan dengan pemberian margin yang kompetitif kepada nasabah sesuai dengan jenis produk pembiayaan yang diinginkan.

Berikut ini adalah beberapa jenis pembiayaan yang ditawarkan kepada nasabah atau masyarakat:

Produk Pembiayaan Sejahtera Ib Amanah:

  1. Nasabah Take Over Sejahtera iB Amanah dengan ketentuan margin 10.00% dan administrasi Rp500.000,-/Rp100.000.000.
  2. Nasabah ASN Baru dan Nasabah Flagging Baru dan Top Up atau Refinnacing dengan ketentuan margin 1 th s.d 10 th : 10.50% dan >10 th : 10.75%. Administrasi Rp500.000,-/Rp100.000.000.
  3. Nasabah PPPK Baru dengan ketentuan margin 11.00% dan administrasi Rp500.000,-/Rp100.000.000.
  4. Nasabah Baru atau Take Over khusus bagi ASN (Pemda) yang sudah terintegrasi SIPD RI dengan ketentuan margin 9.5% dengan administrasi Rp0 alias gratis.
  5. Nasabah Top Up atau Refinancing, Nasabah Baru atau Take Over selain point 1, 2, 3 dengan ketentuan margin 11% dan administrasi Rp500.000,-/Rp100.000.000.

Wisata alam di Nusa Tenggara Barat

Multiguna iB Amanah, Ijarah Multijasa iB Amanah

Multiguna iB Amanah, Ijarah Multijasa iB Amanah dengan ketentuan margin 11% dan administrasi Rp500.000,-/Rp100.000.000.

Kendara iB Amanah

Untuk Kendara iB Amanah ketentuan margin 11.00% dan administrasi Rp500.000,-/Rp100.000.000. Menariknya DP minimal 0% (Payroll).

Ujroh Referral

Ujroh Referral merupakan komisi yang didapat nasabah atau pihak ketiga yang berhasil berhasil mengajak nasabah untuk bergabung dalam promo di atas.

Untuk pembiayaan baru atau take over:

>10 realisasi : Rp100.000/realisasi

>10 s.d. <20 realisasi : Rp150.000/realiasi

>20 aplikasi : Rp200.000/realisasi

Untuk Top Up atau Refinancing: Nominal Penambahan Plafon (disburse) ≥ Rp50 juta : Rp100.000/aplikasi.

Syarat dan Ketentuan

Berikut ini adalah syarat dan ketentuan mengikuti program-program di atas:

  1. Nasabah telah melengkapi berkas sesuai dengan persyaratan.
  2. Adapun syarat administrasi yang harus dilengkapi:
  • Formulir permohonan pembiayaan
  • E-KTP pribadi dan pasangan, KK, Akta Nikah/Cerai/Ket. Belum Nikah, dan NPWP (>Rp50 juta)
  • 1 Lembar Pas foto terbaru (Nasabah dan Pasangan) ukuran 4×6
  • Surat Pernyataan Bendaharawan bersedia memotong gaji/penghasilan nasabah
  • Slip/kitir gaji terakhir pemohon dan daftar gaji kolektif
  • Asli SK CASN, SK PNS, dan SK Pangkat Terakhir, SK Lainnya (jika dibutuhkan)
  • Fotokopi sertifikat (bagi nasabah MMQ)
  • Rencana Anggaran Biaya (bagi nasabah Murabahah)
  • Persyaratan pendukung lainnya
  1. Untuk detail dan informasi lebih lanjut dapat datang ke kantor cabang terdekat. (r)

Kuartal I 2025, Pertumbuhan Pelanggan Indosat di Region Bali Nusra Tertinggi di Indonesia

Yogyakarta (Global FM Lombok)

Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) terus berkomitmen untuk memberikan pengalaman yang mengesankan atau marvelous experience bagi masyarakat Bali dan Nusa Tenggara (Bali Nusra). Melalui kedua brand-nya, IM3 dan Tri, Indosat konsisten untuk memperluas jangkauan serta meningkatkan kualitas jaringan di wilayah ini. Tidak hanya itu, Indosat berupaya untuk mendukung pertumbuhan perekonomian daerah, khususnya dalam menciptakan lapangan kerja.

Indosat terus melakukan penambahan BTS 4G baru di wilayah Bali Nusra, yakni naik sebanyak 6% secara tahunan (YoY) per akhir Maret 2025. Jumlah BTS 4G di wilayah ini telah mencapai lebih dari 7.600 sites. Sementara itu, jumlah pelanggan Indosat di region ini mencapai 2,9 juta atau bertambah sekitar 20,5% dibandingkan tahun lalu. Dengan data ini, pertumbuhan pelanggan di region Bali Nusra menjadi yang tertinggi di Indonesia pada kuartal I 2025.  Selaras dengan kenaikan pelanggan tersebut, trafik data di region Bali Nusra mengalami peningkatan hingga 19,3% YoY.

Fahd Yudhanegoro, Head of Circle Java Indosat Ooredoo Hutchison mengatakan, wilayah Bali Nusra merupakan wilayah dengan pertumbuhan kinerja Indosat terbaik di Indonesia. Oleh karena itu, kami memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas jaringan di wilayah ini secara konsisten dari tahun ke tahun.

“Upaya ini dilakukan untuk terus memastikan pelayanan yang berkualitas bagi segenap pelanggan. Pada saat yang bersamaan, kami juga ingin berkontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian di wilayah Bali Nusra. Salah satu bentuk perwujudannya adalah dengan penciptaan lapangan kerja melalui jumlah Mitra IM3 dan 3Kiosk yang terus bertambah di wilayah ini,” ujarnya.

Hingga Maret 2025, Indosat mencatatkan 98 Mitra IM3 dan 99 3Kiosk di wilayah Bali Nusra. Jumlah ini bertambah masing-masing sebesar 47 Mitra IM3 dan 50 3Kiosk, dibandingkan setahun sebelumnya. Dari total Mitra IM3 dan 3Kiosk di Bali Nusra, Indosat juga menambah penyerapan lapangan pekerjaan yang berpotensi berdampak pada peningkatan ekonomi lokal masyarakat di wilayah Bali Nusra.

Dari sisi jangkauan, kini seluruh pelanggan IM3 maupun Tri sudah dapat merasakan jangkauan jaringan di 489 kecamatan per akhir Maret 2025, atau bertambah 125 kecamatan dalam setahun terakhir. Pada tingkat perdesaan, jaringan Indosat telah menjangkau 5.164 desa di wilayah Bali Nusra pada periode yang sama, atau bertambah 91 desa dalam setahun. Dengan perluasan jaringan ini, Indosat berkomitmen untuk mendukung pengoptimalan potensi perekonomian di berbagai pelosok Bali Nusra, termasuk potensi UMKM dan pariwisata. Selaras dengan capaian ini, Network Coverage Population (NCP) Indosat di wilayah ini telah mencapai 87%.

Menyadari wilayah Bali Nusra memiliki potensi pariwisata yang sangat besar, Indosat berfokus untuk memperkuat layanan bagi pelanggan yang merupakan wisatawan domestik maupun mancanegara. Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah membuka booth layanan Indosat di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.

“Kami juga akan terus menjajaki perluasan layanan IM3 Platinum bagi wisatawan, dengan menggandeng mitra-mitra pariwisata strategis di wilayah Bali Nusra. Produk tersebut dirancang untuk memberikan pengalaman premium dengan kecanggihan teknologi kecerdasan AI di setiap fitur layanannya. Kami menargetkan pertumbuhan pengguna layanan IM3 Platinum sebesar double digit di wilayah Bali Nusra pada akhir tahun 2025,” tutup Fahd.(r)

 

Ada Indikasi Penyimpangan dalam Proses Seleksi Direksi Bank NTB Syariah, Zainal Asikin Kembalikan Honor Pansel

Mataram (globalfmlombok.com) – Anggota Panitia Seleksi (Pansel) Direksi Bank NTB Syariah, Prof. Zainal Asikin menilai adanya kudeta terhadap putra daerah dalam proses seleksi Direksi Bank NTB Syariah. Munculnya penilaian ini menyusul hanya satu putra daerah yang terpilih menjadi jajaran Direksi Bank NTB Syariah.

“Yang cocok ya mayoritas orang NTB. Tapi kalau satu dari NTB, empat orang luar NTB kan secara moral saya bertanggung jawab, kan itu persoalannya. Karena kalau banyak dari luar daerah itu kudeta namanya, mengkudeta lembaga kita,” ujarnya, Selasa, 17 Januari 2025.

Menurutnya, untuk mengembangkan lembaga milik NTB, setidaknya jumlah putra daerah lebih banyak dibandingkan dari luar daerah. Sehingga, sistem transfer pengetahuan antara jajaran direksi dari luar dan dalam daerah bisa berjalan.

“Harusnya kan transfer knowledge, cukuplah pimpinan kita, Direkturnya Bank NTB satu orang, lalu transfer ilmunya kepada orang-orang hebat di Bank NTB, jadi satu dari Jakarta, tiga dari sini,” sambungnya.

Dia mengatakan, terdapat adanya indikasi penyimpangan dalam proses seleksi jajaran direksi BUMD ini. Untuk itu, dirinya mengembalikan uang honor senilai Rp65 juta kepada Pemprov NTB.

Pansel, sambungnya, bekerja sesuai moral dan aturan. Dengan dipilihnya hanya satu orang direksi dari dalam daerah sebagai Direksi Bank NTB Syariah merupakan suatu yang menyimpang. “Karena secara moralitas yang cocok jadi pimpinan itu orang NTB, itu secara moral,” katanya.

Disenting opinion atau perbedaan pendapat yang diungkapkan oleh Guru Besar Unram yang menyebabkan kisruh di kalangan jajaran Pansel dan Pemprov NTB ini dikatakan karena dia menginginkan lebih banyak putra daerah yang mengelola lembaga milik daerah ini.

Ia merasa, adanya kejanggalan dan upaya menggugurkan beberapa calon dari dalam daerah dengan alasan tidak lulus administrasi. Padahal, menurutnya banyak putra NTB yang layak menduduki jabatan Direksi Bank NTB Syariah.

Bahkan, lanjutnya, Kepala Bank NTB Syariah Cabang Surabaya digugurkan karena permasalahan administrasi. Padahal, kepala cabang tersebut merupakan orang NTB.

“Bagaimana orang-orang pintar di NTB ini dipromosikan, jangan diamputasi. Tidak lulus administrasi, apanya yang tidak lulus administrasi? Dia jadi Kepala Cabang sudah lulus administrasi. Satu-satunya kita punya cabang di Jawa, dan itu orang NTB,” jelasnya.

Adapun disampaikan, saat ini pihaknya masih berstatus anggota Pansel Bank NTB Syariah. Hanya saja, terdapat perbedaan pendapat antara dirinya dengan semua anggota Pansel lain. Yang mana ia menginginkan mayoritas Direksi Bank NTB Syariah diisi oleh orang NTB. Sementara yang menyetujui calon direksi mayoritas dari luar daerah.

“Tujuh itu saya tolak karena satu dari NTB. Harusnya empat dari NTB, satu dari Jawa, satu dari Jakarta. Supaya dia mentransfer ilmunya ke orang-orang NTB,” pungkasnya.

Sementara Ketua Pansel Direksi Bank NTB Syariah, Wirajaya Kusuma yang dikonfirmasi Suara NTB terkait persoalan ini, belum member tanggapan. Konfirmasi Suara NTB hingga berita ini ditulis, belum direspons.  (era)

Dugaan korupsi DAK Dikbud 2024, Kajati Tegaskan Tidak Ada Intervensi, Proses Hukum Masih Berjalan

Mataram (globalfmlombok.com) – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) NTB, Enen Saribanon menegaskan bahwa tidak ada intervensi dari pihak mana pun dalam penanganan kasus dugaan korupsi pengelolaan dana alokasi khusus (DAK) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB tahun 2024. Menurut Kajati, proses hukum kasus ini masih berjalan.

‘’Penanganan masih berjalan. Semua profesional, enggak ada intervensi, enggak ada itu,’’ tegas Enen ketika dikonfirmasi di Mataram, Selasa (10/6).

Kajati NTB menyampaikan bahwa tahap penyelidikan kini masih berjalan pada serangkaian permintaan klarifikasi para pihak terkait yang mengetahui dan terlibat dalam penyaluran DAK Dinas Dikbud NTB tahun anggaran 2024. ‘’Saksi-saksi ada dari kalangan Pemprov, ada juga penyedia barang, ahli, ya sampai di situ masih,’’ ucap dia.

Kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan DAK ini berkaitan dengan penggunaan anggaran. Muncul dalam pelaksanaan proyek, dugaan pemotongan dan penarikan fee dari sejumlah pihak pelaksana proyek. Pemotongan maupun penarikan fee tersebut diduga melibatkan pejabat penting di Pemprov NTB.

Temuan Kejati pada Proyek Smart Class

Sementara itu dikonfirmasi terkait penanganan kasus dugaan penyimpangan pada proyek Smart Class Dikbud NTB, Kajati mengatakan bahwa kasus ini sedang dalam proses penyelidikan. Dari penyelidikan awal katanya, pihak Kejaksaan menemukan bahwa proyek Smart Class itu tidak memiliki anggaran.

“Yang baru awal itu yang kami temukan tidak ada penganggaran untuk proyek Smart Class itu,” katanya.

Enen menyebut kasus ini kini masih dalam tahap penyelidikan. Di tahap ini, penyidik telah memeriksa 15 orang saksi. Dia tidak menjelaskan lebih detail terkait siapa saja 15 orang yang telah diperiksa itu, namun dipastikan ada pejabat di Pemprov NTB di sana.

Saat ditanya mengenai gugatan perdata yang tengah berlangsung terkait proyek ini, Enen mengaku hal itu tidak mengganggu penanganan yang dilakukan pihaknya. “Tidak menjadi hambatan, itu gugatan pihak ketiga dengan Pemprov,” ucapnya.

Terkait dugaan adanya fee proyek yang disetorkan oleh vendor sebagai uang pelicin untuk memenangkan tender dalam proyek ini, Enen menyatakan pihaknya masih mendalaminya.

Pengadaan Smart Class oleh Dinas Dikbud NTB tahun anggaran 2024 mencuat setelah muncul temuan bahwa proyek senilai hampir Rp49 miliar itu tidak tercantum dalam dokumen resmi penganggaran APBD maupun APBN. Padahal, sejumlah kontrak dengan vendor telah ditandatangani dan sebagian barang bahkan sudah dikirimkan. Proyek ini juga tidak pernah dibahas secara resmi di lingkungan internal Dikbud.

Diduga kuat, pengadaan tersebut diproses sepihak oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tanpa koordinasi dengan atasan dan tanpa dasar anggaran yang sah. Kontrak dan penayangan pengadaan diduga dilakukan melalui sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Selain itu, proyek ini kini juga tengah disengketakan secara perdata di Pengadilan Negeri Mataram. Salah satu vendor, PT Karya Pendidikan Bangsa, menggugat eks Kepala Dikbud NTB atas dasar wanprestasi, karena barang telah dikirim namun belum dibayar. Nilai gugatan mencapai Rp9,8 miliar.

Menanggapi gugatan perdata tersebut, Kepala Dinas Dikbud NTB Abdul Aziz menyebut tuntutan wanprestasi yang dilayangkan oleh PT KPB tidak sesuai dengan aturan. Pasalnya, Dinas Dikbud tidak pernah menandatangani kontrak kerja sama di tahun tersebut. “Kita tidak pernah berikan kewenangan kepada PPK untuk menandatangani kontrak maupun pesanan yang tidak ada dalam APBD,”

Menurutnya, gugatan tersebut termasuk sengketa Tata Usaha Negara (TUN), bukan tuntutan wanprestasi. Sebab, proyek ini tidak melibatkan proses hukum. Dia menegaskan, dirinya menolak keras gugatan tersebut termasuk wanprestasi, sebab, ia menilai proyek ini adalah proyek fiktif. (mit/ant)

Membangun Indonesia dari NTB, Merajut Perubahan dari Bawah

Mataram (globalfmlombok.com) – Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, menyampaikan orasi ilmiah yang inspiratif pada prosesi Wisuda ke-118 Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Selasa (17/6) kemarin. Di hadapan wisudawan, orang tua, dan civitas akademika, Gubernur Iqbal menegaskan komitmennya untuk berkontribusi bagi kemajuan Indonesia dari daerah, dengan fokus pada pembangunan dari bawah.

Dalam orasinya, Iqbal menyatakan pandangannya tentang kompleksitas pembangunan Indonesia. “Indonesia terlalu kompleks, terlalu beragam, terlalu luas untuk dibenahi dari Jakarta”. Gubernur menekankan bahwa upaya besar ini membutuhkan figur-figur luar biasa. ‘’Hanya orang-orang hebat yang bisa melakukan itu,” ujarnya.

‘’Karena saya bukan orang hebat, saya memutuskan untuk ikut membangun Indonesia dari NTB dan mencoba melakukan perubahan dari bawah,’’ sambungnya.

Lebih lanjut, Gubernur Iqbal berharap bahwa setiap langkah dan ikhtiar yang ia lakukan di NTB dapat memberikan kontribusi signifikan bagi kemajuan bangsa di masa depan.

“Mudah-mudahan apa yang saya lakukan, ikhtiar yang saya lakukan di NTB ini bisa memberikan sumbangsih untuk kemajuan Indonesia ke depan,” harapnya.

Pada kesempatan itu Gubernur NTB juga memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya pada alumni dan civitas akademik Universitas Muhammadiyah Malang yang berasal dari Provinsi NTB untuk mengabdi kepada daerah.

“Pintu Provinsi NTB terbuka untuk pengabdian bagi seluruh civitas dan alumni Universitas Muhammadiyah Malang. Saya tidak ingin meminta secara khusus apa yang saya harapkan dari alumni UMM asal NTB. Saya memberi kesempatan kepada saudara apa yang anda harapkan dari NTB. Kami siap untuk bekerja sama dan memfasilitasi sehingga teman-teman bisa memberikan pengabdian terbaik bagi NTB,’’ katanya.

Kepada seluruh Alumni UMM, Gubernur juga menyampaikan beberapa wejangan untuk menghadapi dunia nyata. “Jangan pernah takut gagal. Semua orang-orang yang berdiri dan duduk di depan-depan ini adalah orang-orang yang sudah kenyang gagal. Itulah yang menyebabkan kami bisa berdiri di sini dan duduk di sana. Jangan pernah takut berbuat salah mumpung kalian masih punya kuota untuk berbuat salah yang cukup besar. Nanti kalau sudah di posisi kami kuotanya menipis, cenderung fakir kuota,” pesan Gubernur.

Di akhir orasinya, Iqbal juga menyampaikan apresiasi pada UMM yang selama ini konsisten dalam melahirkan alumni hebat dan temuan-temuan yang bermanfaat bagi ummat. Iqbal menekankan bahwa  Universitas merupakan mitra pemerintah di mana statusnya sebagai Solution Provider atau penyedia solusi bagi berbagai permasalahan yang terjadi di pemerintahan dan masyarakat. Oleh karena itu, Iqbal menekannya pentingnya bagi Pemerintah Daerah untuk selalu menjalin hubungan baik besama universitas. (r)

Ombudsman NTB Sediakan Posko Pengaduan Maladministrasi SPMB

Mataram (globalfmlombok.com) – Ombudsman Perwakilan NTB menyediakan posko pengaduan maladministrasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Posko tersebut ditujukan agar pelaksanaan SPMB 2025 dapat berjalan sesuai ketentuan pemerintah.

Hal itu disampaikan Kepala Ombudsman Perwakilan NTB, Dwi Sudarsono ditemui di Mataram Selasa, 17 Juni 2025. Ia mengatakan, beberapa tahun terakhir Ombudsman NTB kerap menerima laporan masyarakat terkait praktik-praktik culas saat penyelenggaraan penerimaan murid baru.

Pada 2023 pihaknya menerima sembilan laporan dengan berbagai jenis masalah SPMB dulu Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Sementara pada 2024 meningkat menjadi 19 laporan dengan berbagai jenis persoalan terutama pada jalur zonasi dan mutasi.

“Tapi yang paling rawan sebenarnya terkait dengan titipan dari pihak tertentu kepada sekolah. Nah ini paling menjadi sorotan bagi kita,” ungkapnya.

Dengan maraknya kasus-kasus dugaan malapraktik itu pihaknya membuka layanan pengaduan tersebut kepada masyarakat. “Sehingga kami harapkan posko ini bisa menjadi sarana masyarakat untuk berkonsultasi termasuk menerima pengaduan,” katanya.

Konsultasi atau pengaduan kata Dwi, tidak hanya diperuntukkan untuk masyarakat, tapi bisa juga bagi instansi atau lembaga terkait yang melihat atau menemukan kecurangan pada saat penyelenggaraan SPMB.

“Berkonsultasi ini juga sebenarnya juga tidak hanya untuk masyarakat, tapi bisa juga untuk sekolah untuk Dinas Pendidikan dan pihak-pihak terkait agar penyelenggaraan SPMB berjalan sesuai dengan ketentuan,” jelasnya.

Sebagai langkah antisipatif terhadap praktik-praktik miring tersebut, Ombudsman NTB berencana melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. “Kemudian kita akan melakukan kunjungan langsung ke sekolah-sekolah untuk memastikan bahwa penyelenggaraan SPMB itu berjalan sesuai dengan ketentuan,” tutur Dwi.

Ia meminta agar pihak penyelenggara dan pelaksana SPMB 2025 dapat menyelenggarakan penerimaan murid baru ini secara transparan dan akuntabel. Selain itu, ia juga berharap SPMB tahun ini dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Sekali lagi kita mengharapkan agar ini bisa terlaksana dengan baik. Sehingga tidak terulang setiap tahun,” harapnya.

Kepada masyarakat, Dwi mengimbau agar berani melapor dan mengadu kepada Ombudsman jika mengalami atau menemukan kecurangan pada SPMB tahun ini. “Kami akan memberikan perlindungan yang sepenuhnya jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dialami oleh wali murid atau orang tua murid tetap kami memberikan jaminan untuk keamanannya,” pungkasnya.

Terakhir, Ombudsman NTB juga menerima laporan atau pengaduan melalui WhatsApp: 0811323737. Serta dapat melalui E-mail: @ntb.go.id. atau dapat melalui media sosial Ombudsman NTB seperti Facebook dan Instagram. (sib)

Seribu Karyawan Hotel Tak Dirumahkan, Jam Kerjanya Dipangkas

Mataram (globalfmlombok.com) – Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram mengklarifikasi sekaligus membantah bahwa tidak ada seribu karyawan hotel yang dirumahkan. Pengusaha hotel hanya mengurangi jam kerja karyawan dengan alasan minim tamu.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, H. Rudi Suryawan dikonfirmasi pada, Selasa (17/6) menegaskan, statemen Ketua Asosiasi Hotel Mataram langsung dikonfrontir untuk memastikan informasi dirumahkannya seribu karyawan hotel. Setelah diklarifikasi ternyata tidak ada karyawan hotel yang dirumahkan. “Saya langsung telepon ketua AHM. Informasinya bukan seribu karyawan dirumahkan tetapi jumlah karyawan hotel di Mataram seribu orang,” katanya.

Informasi dari Asosiasi Hotel Mataram juga langsung ditanyakan ke beberapa general manager hotel. Mereka mengaku tidak ada karyawan hotel dirumahkan, melainkan dipangkas jam kerjanya. Contohnya, karyawan memiliki jam kerja enam hari selama sepekan dipangkas menjadi tiga hari. Pemangkasan ini berkaitan dengan sepinya tamu hotel. “Cuma dipangkas jam kerjanya saja untuk pegawai daily (harian,red),” pungkasnya.

Mantan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram menegaskan, masyarakat perlu memahami bahwa pemutusan hubungan kerja berbeda dengan dirumahkan. Apabila karyawan dipecat alias di PHK, maka perusahaan wajib membayar pesangon serta hak-hak karyawan lainnya.

Apabila dirumahkan maka karyawan hotel memiliki peluang untuk bekerja kembali. “Kalau dirumahkan mereka tetap dapat gaji. Perhitungan gajinya sesuai kesepatan dengan perusahaan,” jelasnya.

Menurutnya, karyawan memaklumi kebijakan merumahkan tersebut. Artinya, karyawan hotel tidak bisa memaksakan perusahaan untuk mempekerjakan mereka sementara pendapatan minim.

Di satu sisi, ia mengakui beberapa hotel di Mataram memberhentikan pekerja mereka dengan alasan mengurangi beban operasional. Pihaknya sedang mendata jumlah karyawan yang di PHK untuk memastikan pemenuhan hak-hak mereka sebagai pekerja. (cem)

Sikap tegas Bupati Lotim, Ingin Tertibkan Kawasan Surfing Ekas dan Wujudkan Keamanan Investasi

Selong (globalfmlombok.com) – Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Haerul Warisin mengakui mengambil sikap tegas terhadap masalah yang terjadi di kawasan Surfing Ekas, Desa Ekas Buana Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur (Lotim). Tindakannya mengusir boatmen asal Lombok Tengah karena ingin menyelesaikan konflik berkepanjangan di kawasan Surfing Ekas dan mencoba mewujudkan keamanan investasi bagi para pelaku bisnis wisata di Lotim.

Kepada wartawan, Rabu (18/6)  kemarin, Bupati Lotim menanggapi kekisruhan yang terjadi di media sosial. Dia mengaku telah melihatnya langsung dari berbagai jejaring media sosial. Menurutnya, tanggapan warga terhadap apa yang telah dilakukan pasti ada plus minusnya. “Itu merupakan hal biasa,” ucapnya.

Tindakan pengusiran yang dilakukan bersama aparat Pol PP Selasa lalu itu bukan tanpa alasan jelas. Sebelum dia melakukan tindakan tegas pada boatmen, diawali dengan pertemuan dengan pelaku wisata dan pemilik hotel yang ada di wilayah Lotim selatan tersebut.

Konflik di spot surfing seperti di Pantai Surga Desa Ekas Buana dan kawasan  surfing lainnya sudah lama terjadi. Konflik yang berkepanjangan tersebut berdampak negatif terhadap tingkat okupansi hotel di wilayah selatan. Para pelaku wisata, utama pengelola hotel yang ditarik pajaknya oleh pemerintah daerah Kabupaten Lotim ini mengeluh.

“Saya sudah bertemu dengan pelaku wisata dan diketahui masalah tersebut sudah cukup lama dan belum ada solusinya,” jelasnya. Tamu yang menginap biasanya seminggu, berkurang jadi dua hari saja. Wisatawan asing banyak yang kabur karena tidak nyaman.

Wisatawan sebenarnya memilih berlibur ke Lotim Selatan karena ingin surfing. Lantaran tidak menemukan apa yang dicari karena dominasi  tamu asal Loteng membuat wisatawan kabur. Kondisi itu jelas membuat sumber PAD bagi Lotim dari pajak hotel dan restoran dari selatan ikut hilang.

Selaku kepala daerah yang bertanggung memberikan jaminan keamanan di wilayahnya, Bupati mengambil sikap tegas. Disadari, investor bidang wisata ini membangun penginapan dengan modal besar. Butuh waktu lama untuk bisa balik modal.

Dikhawatirkan, investor justru tidak mau lagi menanamkan modal karena pemerintah tak memberikan jaminan keamanan. “Semua investor tidak akan percaya ke Kabupaten Lombok Timur lagi, kalau ini yang terjadi. Tentu kemajuan dari sektor pariwisata yang telah kita dengung-dengungkan ini tidak pernah terwujud,’’ ucapnya.

Maka pihaknya berkewajiban untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Karena menurut Iron sapaan akrab Bupati Lotim, tidak merugikan siapa pun. “Jadi, kita tidak ada melarang, tapi hanya ingin adanya ketertiban.’’

Bupati mengaku tidak ingin melakukan pembiaran atas konflik antar pemain bisnis wisata yang cenderung merugikan Lotim. Pemerintah katanya  sudah capek-capek datangkan investor agar mau berinvestasi. Tugas pemerintah kemudian tetap harus jaga iklim investasi.

Dirinya berharap pengusaha pariwisata Lotim, menjaga wilayahnya masing-masing. Para tamu agar dilayani dengan baik. Buat para tamu nyaman. “Jika mereka sudah nyaman mereka akan meyakini Lotim tempat yang baik untuk berwisata. Baik olah raga, surfing dan lainnya, sehingga mereka akan betah di sini,” ujarnya.

Para pelaku wisata di Ekas, Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur (Lotim), menyambut positif langkah tegas Bupati H. Haerul Warisin yang turun langsung meninjau lokasi surfing atau dikenal Ombak Teluk Ekas.

Turunnya orang nomor satu di Gumi Patuh Karya ini setelah menerima keluhan panjang dari pelaku wisata di Ekas, soal dominasi pemandu wisata (surf guide) dari Loteng.

Sebelum mendatangi Teluk Ekas menggunakan perahu, Bupati Lotim terlebih dahulu melakukan rapat koordinasi dengan pelaku wisata Blue Tourism Zone Lotim yang dihadiri semua pelaku wisata di Ekas, unsur kepolisian, Polairud dan sejumlah tamu mancanegara.

Jaya Kusuma, salah satu pelaku usaha pariwisata di Ekas, mengapresiasi respons cepat Bupati Haerul Warisin yang turun langsung ke Teluk Ekas Lotim dan menegur surf guide Loteng yang membawa tamu ke lokasi.

 “Alhamdulillah, Bupati Lotim datang ke spot konflik dan memberi peringatan keras. Jika tidak ditangani dengan cepat, ini bisa merusak kenyamanan wisatawan mancanegara,” tambah Jaya.

Kebijakan ini diambil setelah mendengar keluhan surf guide dan tamu yang menginap di Lotim tidak dapat berselancar karena lokasi didominasi tamu dari Loteng. “Tamu kita sendiri tidak kebagian ombak, hanya jadi penonton. Malah dikuasai orang luar. Ini tentu tidak adil,” tegas Warisin.

Kebijakan ini diharapkan mengembalikan hak pelaku usaha lokal sekaligus meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pariwisata. “Ekas harus memberi manfaat bagi masyarakat Lotim,” pungkas Warisin.

Dengan langkah tegas ini, Pemkab Lotim berkomitmen menciptakan iklim wisata yang adil dan nyaman, khususnya di destinasi unggulan seperti Ekas.

Staf Khusus Bidang Pariwisata, Akhmad Roji menambahkan, konflik di spot surfing sudah lama terjadi. Konflik terjadi antara para boatmen dari Loteng dengan pelaku wisata di wilayah selatan Lotim. Bupati hadir untuk menyelesaikan konflik tersebut setelah menerima pengaduan dari para pelaku wisata.

Boatmen dari wilayah Loteng ini membawa tamu ratusan orang. Hal ini membuat tidak ada tempat bagi tamu tamu asal Lotim yang ingin melakukan surfing. Disinyalir, para pemain dari Loteng ini pasang tarif cukup mahal dengan kisaran Rp 500-1 juta per orang. Sementara dari Lotim hanya menjual Rp 100 ribu.

Bupati tidak  bermaksud melarang wisatawan dari daerah manapun melakukan surfing. Hanya saja, diminta jangan sampai mendominasi yang menimbulkan konflik antar pelaku usaha pariwisata. Bahkan beberapa kali pelaku wisata asal selatan ini dipukul orang dari Loteng hingga berujung proses hukum. (rus)

Dinkes Lotim Aktifkan Kembali Posyandu, Kejar Target 100 Persen Kehadiran untuk Tekan Stunting

Selong (globalfmlombokcom) – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) secara resmi menggerakkan kembali seluruh Posyandu di wilayahnya. Gerakan ini menekankan pentingnya kehadiran 100% sasaran, terutama balita, guna mendeteksi dan mencegah dini kasus stunting dan gizi buruk.

Kepala Dinkes Lotim, Dr. H. Pathurrahman usai acara Gerakan Aktifkan Posyandu di Desa Korleko Selatan, Rabu (18/6) menegaskan target kehadiran di Posyandu harus mencapai 100%. “Semisal sasaran 100 anak, maka semua harus hadir. Saat ini kita masih di bawah 200 persen . Harus semua bekerja sama,” tegas Pathurrahman.

Ia menyatakan pihaknya akan melakukan sweeping bersama Puskesmas untuk menjangkau anak-anak yang tidak datang. “Kami khawatir kalau yang ternyata yang tak hadir adalah yang stunting,” urainya.

Pathurrahman menekankan bahwa penanganan stunting dan peningkatan kesehatan tidak bisa hanya mengandalkan sektor kesehatan. Ia mengacu pada enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Permendagri No. 13 Tahun 2024.

“Di Posyandu desa, jangan lagi kesehatan saja yang bergerak. Tapi sektor lain harus bergerak,” ujarnya.

Ia memberi contoh, masalah sanitasi dan air bersih yang menjadi pemicu stunting adalah ranah PUPR. “Konsepnya bersama semua. Atasi masalah tidak saja kesehatan. Ketika bicara air bersih maka instansi lain yang bicara. Semua multi sektor bisa bicara.”

Pathurrahman memuji kinerja Desa Korleko Selatan dalam menekan angka stunting. Ia juga mengingatkan pentingnya teknik penimbangan yang akurat. “Penimbangan bayi stunting disoroti karena banyak yang perlu diperbaiki. Perhatikan cara penimbangan. Kalau menimbang dengan berpakaian, berat pakaian harus dikurangi,” pesannya.

Kepala Desa Korleko Selatan, Sirojudin, memaparkan capaian desanya. Dengan 6 dusun, 13 RT, dan 1.320 KK (3.697 jiwa), desa ini memiliki 6 kelompok Posyandu yang aktif memberikan makanan tambahan (PMT) bagi sasaran prioritas. “Tahun 2025, sasaran PMT kami 557 orang, terdiri dari stunting (23), kurang gizi (15), bumil (34), bayi (115), balita (220), dan lansia (150),” jelas Sirojudin. Ia membuktikan keberhasilan dengan penurunan angka stunting dari 34 anak di 2024 menjadi 23 anak di 2025.

 Suhendra Anggaranto, Pembina Posyandu dari Ketua Pokja IV TP PKK, menyatakan Posyandu adalah wadah partisipasi masyarakat vital untuk kesejahteraan ibu dan anak serta deteksi dini penyakit.

Memasuki 2025, jumlah Posyandu di Lotim mencapai 2.018, bertambah 9 dari tahun sebelumnya. Transformasi signifikan terjadi dengan revitalisasi Posyandu konvensional menjadi Pos Pelayanan Terpadu (PosGA). “Antusiasme masyarakat tinggi. Sasaran PosGA tidak lagi hanya balita dan bumil, tapi melayani semua siklus hidup. Pelayanan kesehatan menjadi lebih sinergis dan terintegrasi,” papar Suhendra.

Konsep ini diperkuat dengan pengembangan Posyandu SMART yang tak hanya fokus pada kesehatan, tetapi juga mengintegrasikan enam SPM, mencakup pendidikan, PUPR, perumahan, serta keamanan dan ketertiban. “Posyandu diharapkan menjadi pusat edukasi dan deteksi dini,” imbuhnya.

Meski kunjungan ke Posyandu menunjukkan peningkatan signifikan mencapai 79,4 persen pada April 2025, TP PKK Lotim menyoroti  masih ada 21 persen balita yang belum terpantau perkembangannya. “Ini menjadi perhatian serius. Kami juga berharap Posyandu dapat mendeteksi keluarga berisiko stunting secara lebih dini dan menyeluruh,” pungkas Suhendra

Dia menegaskan komitmen untuk terus mendorong keaktifan Posyandu sebagai garda terdepan pencegahan stunting dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan holistik dan kolaboratif. (rus)