Beranda blog Halaman 383

Bintaro akan Dijadikan Kampung Nelayan Merah Putih

Mataram (globalfmlombok.com) – Dinas Perikanan Kota Mataram telah mengusulkan Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan sebagai kampung nelayan merah putih. Kampung nelayan ini terintegrasi dengan pasar ikan higienis yang diharapkan mengurangi kawasan kumuh.

Kepala Dinas Perikanan Kota Mataram, H. Irwan Harimansyah dikonfirmasi pada, Selasa (17/6) menjelaskan, pemerintah pusat meminta seluruh kabupaten/kota se-Indonesia untuk membentuk kampung nelayan merah putih. Kampung nelayan ini mengintegrasikan antara nelayan, hunian, sarana-prasarana serta pemberdayaan perempuan di kawasan tersebut. “Jadi terintegrasi atau satu kesatuan semuanya,” terangnya.

Pemerintah Kota Mataram mengusulkan Kelurahan Bintaro sebagai kampung nelayan merah putih. Bintaro terang Irwan, memiliki kriteria khusus yang memenuhi persyaratan sesuai permintaan pemerintah pusat, diantaranya lahan maksimal satu hektar. “Sedangkan, lahan di Bintaro ini luasnya dua hektar. Kalau kawasan lain tidak ada lahan sampai satu hektar,” sebutnya.

Kampung nelayan akan terintegrasi dengan pasar ikan higienis di kawasan tersebut. Mantan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram menambahkan, dokumen perencanaan telah rampung dan dikirim ke pemerintah pusat. Proses penganggaran sepenuhnya menjadi kewenangan dari kementerian atau lembaga terkait.

Pembentukan kampung nelayan merah putih ini usulkan anggaran mencapai Rp20 miliar. “Kita sudah ditinjau dari Kementerian Perikanan dan Kelautan RI untuk pembentukan kampung nelayan merah putih ini,” ujarnya.

Program Presiden RI H. Prabowo Subianto memiliki manfaat terutama peningkatan perekonomian masyarakat setempat. Selain itu, memberikan peluang tenaga kerja serta menghilangkan kesan kumuh di kawasan tersebut. Oleh karena itu, kegiatan berkaitan dengan nelayan berada di satu kawasan dan tidak menyebar di semua tempat. “Paling penting sebenarnya memberikan peluang kerja kepada masyarakat,” demikian kata dia. (cem)

 

Penjualan Rumah Subsidi di NTB Menurun, Konsumen Masih ‘’Wait and See’’

Mataram (globalfmlombok.com) – Penjualan rumah subsidi di Nusa Tenggara Barat (NTB) mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir. Ketua Real Estat Indonesia (REI) NTB, Hery Athmaja, menyatakan bahwa kondisi ini tidak hanya terjadi di NTB, tetapi juga secara nasional.

“Secara umum sektor perumahan sedang mengalami penurunan. Banyak faktor yang memengaruhi, salah satunya adalah proses perizinan pembangunan yang lambat,” ujar Hery, Rabu, 18 Juni 2025.

Ia mengungkapkan, salah satu faktor utama turunnya minat masyarakat membeli rumah subsidi adalah isu nasional terkait rencana pengecilan ukuran rumah subsidi. Meskipun kebijakan tersebut hanya berlaku di wilayah Jabodetabek, informasi yang beredar telah memicu kekhawatiran masyarakat di NTB.

“Masyarakat mengira perubahan ukuran rumah subsidi berlaku secara nasional. Padahal, di NTB tidak ada perubahan ukuran. Rumah subsidi tetap dibangun sesuai standar yang lama,” jelasnya.

Hery berharap pemerintah lebih berhati-hati dalam menyampaikan wacana kebijakan ke publik, terutama jika belum bersifat final. Menurutnya, informasi yang tidak utuh bisa menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.

“Kadang masyarakat menangkap informasi hanya sebagian. Ada yang mengira harga rumah subsidi akan turun, sehingga memilih menunggu daripada segera membeli,” tambahnya.

Selain faktor tersebut, momen hari besar keagamaan seperti Idul Fitri juga dinilai turut memengaruhi penurunan penjualan. Masyarakat, kata Hery, lebih fokus mengalokasikan dana untuk kebutuhan lebaran.

“Biasanya, setelah hari besar seperti Lebaran, penjualan akan kembali meningkat. Ini sudah menjadi pola yang berulang setiap tahun,” katanya.

Meski demikian, Hery menilai daya beli masyarakat NTB masih cukup kuat. Apalagi, pemerintah telah menaikkan batas maksimal penghasilan untuk penerima subsidi. Untuk individu yang belum menikah, batas penghasilan naik dari Rp7 juta menjadi Rp8 juta per bulan. Sementara bagi yang sudah berkeluarga, batasnya naik dari Rp8 juta menjadi Rp10 juta per bulan.

“Dengan kenaikan ini, pangsa pasar rumah subsidi semakin luas,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan bahwa kuota rumah subsidi secara nasional tahun ini meningkat dari 220 ribu unit menjadi 350 ribu unit. NTB diberi keleluasaan untuk menyerap sesuai kemampuan pasar.

“REI NTB siap mendukung program pemerintah dalam penyerapan rumah subsidi ini. Kami optimistis setelah masa wait and see ini berlalu, pasar akan kembali pulih. Seperti tahun-tahun sebelumnya, biasanya menjelang akhir tahun penjualan akan melonjak,” tutup Hery. (bul)

Buka 3.252 Formasi, Tujuh Kementerian/Lembaga Buka Pendaftaran Sekolah Kedinasan

Mataram (globalfmlombok.com) – Lulusan SMA sederajat yang ingin melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi (PT) memiliki banyak pilihan. Pilihan pertama, melanjutkan pendidikan ke PT favorit, tapi setelah lulus tidak  langsung bekerja. Pilihan kedua, melanjutkan pendidikan ke sekolah kedinasan. Begitu lulus langsung menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Mataram Waisul Qarni, menyebut, pada tahun 2025 ini, ada tujuh kementerian/lembaga penyelenggara sekolah kedinasan yang membuka formasi di sekolah kedinasan. ‘’Ada 3.252 formasi dibuka di 7 sekolah kedinasan yang akan dibuka pemerintah,’’ ujarnya pada Global FM Lombok, Rabu (18/6).

Menurutnya, formasi masing-masing sekolah kedinasan ini terdiri Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (STMKG BMKG) sebanyak 350 formasi, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS BPS) sebanyak 400 formasi. Politeknik Siber dan Sandi Negara (PSSN BSSN) sebanyak 50 formasi, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN Kemendagri) sebanyak 1.061 formasi.

Selain itu, Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN BIN) sebanyak 100 formasi, Politeknik Keuangan Negara (PKN STAN) sebanyak 500 formasi dan Sipencatar Kemenhub sebanyak 791 formasi. ‘’Untuk Tahun Anggaran 2025,  diawali dengan pendaftaran melalui portal SSCASN BKN mulai tanggal 29 Juni 2025. Pengumuman seleksi sekolah kedinasan akan disampaikan pada 28 Juni 2025,’’ tambahnya.

Calon pelamar, ujarnya, dapat mulai mendaftar di portal setelah pengumuman instansi sekolah kedinasan dirilis, yakni mulai 29 Juni sampai dengan 18 Juli 2025. Dalam hal ini, calon pelamar hanya dapat memilih atau mendaftar 1 sekolah kedinasan.

Dalam menghadapi seleksi sekolah kedinasan ini, ujarnya, BKN telah melakukan sejumlah persiapan sarana dan prasarana yang akan digunakan untuk pelaksanaan seleksi, mulai dari kesiapan portal aplikasi SSCASN, mekanisme helpdesk untuk membantu pelamar, dan sistem aplikasi CAT BKN yang akan digunakan pada tahap Seleksi Kompetensi Dasar atau SKD.

Sementara dikutip dari laman BKN.go.id, Kepala BKN Prof. Zudan Arif menyampaikan tujuan penerimaan seleksi sekolah kedinasan tahun ini merekrut dan membuka kesempatan bagi talenta-talenta baru untuk memenuhi kebutuhan PNS yang mempunyai kompetensi spesifik di bidangnya. “Pembukaan seleksi Sekolah Kedinasan merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam membangun SDM aparatur negara yang unggul. Dengan sinergi antar instansi dan partisipasi masyarakat, seleksi Sekolah Kedinasan TA 2025 diharapkan mampu mencetak generasi pelayan publik yang profesional dan berintegritas,” terangnya.

Prof. Zudan juga mengingatkan calon peserta untuk mempersiapkan diri dengan baik, mematuhi jadwal, dan memanfaatkan panduan yang tersedia di laman resmi dan media sosial BKN serta pengumuman instansi Sekolah Kedinasan yang dilamar. “Seleksi ini adalah kesempatan emas untuk berkontribusi pada negara melalui jalur kedinasan. CAT BKN untuk Sekolah kedinasan menjamin proses yang transparan dan efisien,” tegasnya. (ham)

Erupsi Gunung Lewotobi, Sejumlah Penerbangan di BIZAM Dibatalkan

Praya (globalfmlombok.com) – Sebanyak enam penerbangan dari dan menuju Bandara Internasional Lombok dibatalkan pada Rabu (18/6/2025) akibat sebaran debu vulkanik dari erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).

General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Lombok, Stephanus Millyas Wardana, mengatakan hingga pukul 13.00 WITA, terdapat dua penerbangan domestik dan empat penerbangan internasional yang dibatalkan oleh pihak maskapai.

“Dua penerbangan domestik yang dibatalkan adalah Wings Air IW1878 rute Lombok–Bima dan IW1879 Bima–Lombok. Sedangkan penerbangan internasional meliputi Scoot TR261 Lombok–Singapura, Scoot TR260 Singapura–Lombok, AirAsia AK305 Lombok–Singapura, dan AirAsia AK304 Kuala Lumpur–Lombok,” ungkap Millyas.

Akibat pembatalan tersebut, sebanyak 722 penumpang terdampak. Terdiri dari 130 penumpang penerbangan domestik dan 642 penumpang penerbangan internasional.

Untuk mengantisipasi perkembangan situasi, pihak Bandara Lombok terus berkoordinasi dengan maskapai penerbangan, BMKG, dan Kantor Otoritas Bandara. Semua keputusan operasional, kata Millyas, mengutamakan prinsip keselamatan dan keamanan penerbangan.

“Kami mengimbau calon penumpang untuk terus memantau informasi resmi dari maskapai terkait status penerbangan. Penumpang yang terdampak dapat menghubungi customer service atau call center maskapai untuk informasi lebih lanjut,” ujarnya.

Millyas menambahkan, hingga saat ini ruang udara Bandara Lombok dinyatakan aman dan tidak terdampak langsung oleh abu vulkanik. Hasil pengamatan visual serta pengujian kertas (paper test) yang dilakukan setiap jam menunjukkan nihil abu vulkanik di area bandara.

“Informasi ini juga diperkuat oleh data dari BMKG, pantauan Perum LPPNPI, dan laporan pilot,” pungkasnya. (bul)

Akses Bibit Tembakau sampai ke Lotim, DKP3 Bimtek Petani

Tanjung (globalfmlombok.com) – Petani tembakau di Kabupaten Lombok Utara (KLU) menghadapi kendala dan tantangan yang berulang setiap tahun, khususnya keterbatasan bibit. Untuk mencegah hal tersebut, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) KLU, mulai menyusun strategi pembinaan. Petani tembakau mulai diberikan bimbingan teknis (bimtek) agar bisa menyiapkan bibit secara mandiri.

Kepala Dinas KP3 KLU, Tresnahadi, S.Pt., kepada wartawan mengungkapkan keterbatasan pengadaan bibit oleh petani merupakan masalah serius. Pasalnya, cukup banyak petani khususnya di Kecamatan Gangga yang memilih budidaya tembakau sebagai tanaman sela setelah padi.

Ia mengakui, sebagian besar petani di KLU harus mengakses sumber bibit yang disediakan oleh petani di Lombok Timur. Harga bibit dan ongkos transportasi ke Lombok Timur tentu menjadi tambahan biaya yang membenani petani tembakau KLU.

“Kasihan petani kita ini, harus jauh-jauh ke Lombok Timur hanya untuk mencari bibit,” kata Tresnahadi kepada wartawan, kemarin.

Dinas sambung dia, sudah merancang pola pembinaan agar petani tembakau KLU tidak bergantung pada pasokan bibit luar daerah. Salah satunya, dengan memberikan bimtek pembibitan tembakau kepada kelompok-kelompok tani yang ada di KLU.

Bimtek ini sendiri bertujuan untuk menciptakan kemandirian bibit bagi kelompok tani untuk jangka panjang, sehingga dalam proses budidayanya, DKP3 juga menyarankan kepada petani agar saat panen, petani menyimpan sebagian sumber bibit untuk kebutuhan musim tanam berikutnya.

“Langkah ini diharapkan tidak hanya mengurangi ketergantungan petani terhadap pasokan bibit dari luar daerah, tetapi juga mendorong kemandirian dan peningkatan kualitas produksi tembakau lokal,” sambungnya.

Pihaknya berharap, kelompok-kelompok tani tembakau ke depan bisa lebih mandiri. Jika memungkinkan, petani diharapkan bisa menjadi pemasok bibit untuk kebutuhan dalam dan luar daerah.

“Dengan bimtek pembibitan ini, kita optimis para petani tembakau di Lombok Utara dapat lebih efisien dalam proses produksi. Mereka juga tidak perlu lagi melakukan perjalanan jauh untuk mendapatkan bibit,” imbuhnya. (ari)

Tiga Orang Ditetapkan sebagai Tersangka dalam Kasus Kematian Brigadir MN

Mataram (globalfmlombok.com) – Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda NTB menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus kematian Brigadir Muhammad Nurhadi (MN), anggota Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda NTB.

Ketiganya adalah Kompol IMYPU, Ipda HC, dan seorang perempuan berinisial M. Penetapan tersangka dilakukan pada Selasa, 17 Juni 2025. “Ketiganya kami tetapkan sebagai tersangka kemarin,” ujar Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Rabu (18/6).

Para tersangka dijerat dengan Pasal 351 dan 359 KUHP terkait dugaan penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Penetapan ini dilakukan setelah hasil ekshumasi terhadap jenazah Brigadir Nurhadi menunjukkan adanya tanda-tanda kekerasan. Meski sudah berstatus tersangka, ketiganya belum ditahan. “Belum kami tahan, kita lihat nanti,” tambah Syarif.

Sebelumnya, Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri telah menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada Kompol IMYPU dan Ipda HC. Dalam sidang yang digelar 27 Mei 2025 di Polda NTB, keduanya dinyatakan melanggar sejumlah ketentuan etik dan disiplin, di antaranya Pasal 11 ayat (2) huruf b serta Pasal 13 huruf e dan f Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri, serta Pasal 13 ayat (1) PP Nomor 1 Tahun 2003.

Brigadir Muhammad Nurhadi ditemukan meninggal dunia pada Rabu, 16 April 2025, di kolam renang sebuah hotel di kawasan wisata Gili Trawangan. Saat itu, ia disebut sedang bersantai sebelum berenang seorang diri.

Kompol IMYPU yang juga atasannya, menemukan Nurhadi berada di dasar kolam dan kemudian meminta bantuan Ipda HC. Pihak hotel menghubungi Klinik Warna, yang langsung mengirim tim medis untuk memberikan pertolongan.

Tim medis sempat melakukan resusitasi jantung paru (RJP) selama 20–30 menit dan menggunakan alat kejut jantung (AED), namun tidak berhasil. Korban kemudian dibawa ke Klinik Warna Medica dan dinyatakan meninggal dunia setelah pemeriksaan menggunakan alat elektrokardiogram (EKG).

Sejumlah kejanggalan dalam kematian Nurhadi mendorong penyelidikan lebih lanjut. Temannya, Taufiq Mardani, yang ikut memandikan jenazah, melaporkan adanya luka dan lebam di tubuh korban. Berdasarkan hal tersebut, pada Kamis, 1 Mei 2025, Polda NTB melakukan ekshumasi jenazah untuk mengungkap penyebab pasti kematian. (mit)

Belum Sepakat Harga dengan BRIN, Bioetanol Batang Sorgum KLU Tunda Produksi

Tanjung (globalfmlombok.com) – Usai diuji coba BUMN Pertamina, Bioetanol dari limbah batang sorgum Kabupaten Lombok Utara (KLU) kini dilirik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Namun suplai untuk BRIN  belum diproduksi lantaran pihak Universitas Mataram (Unram) dan petani Sorgum  KLU belum sepakat terkait harga beli.

Pembina Petani Sorgum KLU, sekaligus Guru Besar Ilmu Tanah Fakultas Pertanian – Unram Prof. Ir. H. Suwardji, M.App.Sc., Ph.D., kepada koran ini Rabu (18/6), membenarkan jika bioetanol batang sorgum hasil budidaya petani mulai dilirik lembaga-lembaganya pusat.

Tahun 2024 lalu, bioetanol sorgum dibeli oleh PT. Pertamina (Persero). Sedangkan tahun ini, BRIN pusat melirik potensi bioetanol sorgum sebagai alternatif bahan bakar untuk mengoperasikan mesin pertanian hasil inovasi BRIN.

“Tahun lalu Pertamina membeli bioetanol hasil kerjasama Petani di KLU dan Unram. Dengan BRIN sendiri, kita belum berproduksi karena masih belum sepakat terkait harga,” ungkap Suwardji, kemarin.

Ia menjelaskan, PT. Pertamina membeli bioetanol sorgum seharga Rp 60 ribu per liter. Sedangkan BRIN menawar lebih rendah dengan harga beli sebesar Rp 50 ribu per liter. Menurut Suwardji, harga beli BRIN tersebut belum berpihak kepada Petani, sehingga pihaknya masih menunda pemenuhan permintaan tersebut.

Suwardji menyatakan, bioetanol sorgum dari Lombok Utara memiliki tingkat kemurnian bahan bakar mencapai 95 persen. Sehingga oleh Pertamina, BBM sorgum tersebut digunakan untuk mencampur Pertalite dengan komposisi 5 persen bioetanol. Namun hasil dari pencampuran ini, disebutkan menghasilkan kualitas BBM setara Pertamax.

Oleh BRIN sendiri, terang Pakar Ilmu Tanah ini, bioetanol sorgum akan diujicoba untuk digunakan pada mesin-mesin pertanian buatan BRIN. Dari komunikasi awal, permintaan akan bioetanol sorgum sebesar 100 liter.

Kendati demikian, Suwardji selaku pembina petani sorgum menekankan, akan tetap mengawal budidaya sorgum petani dengan pola tumpang sari pada areal lahan kering. Pihaknya berencana akan menambah area tanam menjadi 5 hektare.

Alasan budidaya dilanjutkan karena biji sorgum merupakan komodoitas pangan alternatif beras. Bahkan kandungan biji sorgum, lebih menyehatkan bagi penderita diabetes karena memiliki Indeks Glikemik (IG) yang rendah. IG rendah berarti sorgum tidak menyebabkan lonjakan gula darah yang cepat, sehingga membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil.

“Kita juga sedang uji coba budidaya di lahan kering di Lombok Barat dengan salah satu pengusaha. Komoditas ini memiliki prospek bagus untuk kesehatan, lebih bagus dari beras konsumsi beras dan roti, jadi cocok dikonsumsi oleh lansia,” paparnya.

Selain budidaya melibatkan petani secara swadaya, Suwardji mengaku pihaknya sedang mengusulkan kepada Kementerian Pertanian di Jakarta agar komoditas ini mendapat dukungan anggaran budidaya massif di masyarakat. Hanya saja, usulan ini belum masuk ke dalam Program Nasional. Namun demikian, sebagai langkah awal, pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan salah satu perusahaan swasta penyedia bibit Sorgum. Diharapkan, petani KLU nantinya dapat menanam sorgum dengan 4 varietas dari India.

“Varietas India ini memiliki keunggulan, biji sorgum tidak dimakan oleh burung.  Secara ekonomis tentu saja menguntungkan petani. Per hektar menghasilkan biji pangan 5 ton per hektar, batangnya bisa menghasilkan bioetanol, dan limbah perasan batang sorgum bisa dijadikan pakan,” tandasnya. (ari)

Ummat Umumkan Finalis Pilmapres yang Mewakili Kampus Wilayah LLDikti VIII

Mataram (globalfmlombok.com) – Universitas Muhammadiyah Mataram (Ummat) menunjukkan komitmennya dalam melahirkan generasi muda yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing melalui ajang Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (Pilmapres) 2025. Dari 16 mahasiswa terbaik yang mengikuti seleksi di tingkat perguruan tinggi, terpilih tiga finalis utama yang berhasil melalui serangkaian tahap penilaian ketat.

Setelah melalui babak final, terpilihlah Intan Tamara Madhini, mahasiswa Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Agama Islam (FAI), sebagai Mahasiswa Berprestasi Ummat 2025. Intan resmi dinobatkan untuk mewakili Ummat pada ajang Pilmapres tingkat Wilayah di bawah naungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah VIII.

Keberhasilan Intan bukanlah hal instan. Mahasiswi yang aktif di kelas riset FAI ini memiliki rekam jejak akademik yang membanggakan. Salah satunya adalah berhasilnya karya ilmiah Intan di-accept pada jurnal terindeks Sinta 3 sebuah capaian yang tidak hanya membuktikan kualitas risetnya, tetapi juga membuatnya berhak lulus tanpa menempuh skripsi sebagai syarat kelulusan.

Selain fokus pada akademik, Intan juga aktif mengasah kemampuan interpersonal dan kepemimpinan melalui berbagai kegiatan kemahasiswaan. Ia pernah terpilih sebagai peserta Pertukaran Mahasiswa Merdeka di Universitas Muhammadiyah Malang, sebuah program yang memperluas wawasan kebangsaan dan interaksi lintas budaya mahasiswa Indonesia.

Pada bidang kreativitas, Intan menunjukkan bakat dan kemampuannya di panggung internasional dengan meraih posisi Second Place Winner of Short Film Competition pada International Sport of Arts Festival 2024 Forum of Islamic Private Higher Education Institute (FKPTKIS), yang diselenggarakan di Universitas Muhamamdiyah Surakarta (UMS).

Saat ini, Intan tengah mempersiapkan gagasan kreatif sebagai salah satu materi utama yang akan dipresentasikan pada tahap seleksi tingkat wilayah mendatang. “Untuk sekarang saya sedang menyusun gagasan kreatif untuk presentasi di hari seleksi. Saya berharap bisa memberikan yang terbaik, membawa nama baik Ummat, dan menginspirasi teman-teman mahasiswa lainnya untuk terus berprestasi,” ujar Intan penuh optimisme.

Kegiatan Pilmapres di Ummat sendiri menjadi salah satu agenda tahunan penting yang bertujuan untuk memotivasi mahasiswa agar tidak hanya unggul dalam nilai akademik, tetapi juga aktif dalam pengembangan diri, kepemimpinan, pengabdian masyarakat, serta karya inovatif yang bermanfaat bagi bangsa.

Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Ummat, Dr. Erwin, M.Pd., mengungkapkan apresiasi dan harapannya kepada seluruh finalis, khususnya Intan selaku pemenang Pilmapres Ummat 2025.

Selamat dan apresiasi setinggi-tingginya saya sampaikan kepada para mahasiswa terbaik yang telah meraih prestasi sebagai Pemenang Pilmapres Ummat 2025. Prestasi ini adalah cerminan dari kerja keras, dedikasi, dan komitmen terhadap pengembangan diri di bidang akademik maupun nonakademik.

“Kami berharap capaian ini tidak berhenti di tingkat institusi, namun dapat terus dilanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Semoga mampu melangkah lebih jauh, lolos pada ajang Pilmapres tingkat Wilayah VIII, dan selanjutnya tampil membanggakan di ajang Pilmapres tingkat nasional,” harap Erwin.

“Tetaplah menjadi inspirasi dan agen perubahan di tengah masyarakat, serta membawa nama baik Universitas Muhammadiyah Mataram sebagai kampus unggul yang melahirkan generasi berkarakter, berprestasi, dan berkemajuan,” tambah Erwin.

Dengan semangat “Berprestasi, Berdaya Saing, dan Berkemajuan”, seluruh sivitas akademika Ummat mendoakan Intan agar sukses mengharumkan nama kampus tercinta di ajang Pilmapres Wilayah LLDikti VIII dan dapat menorehkan prestasi di tingkat nasional. (ron)

Ditambah SDM Penyuluh Hindu, KUA  Gerung Berupaya Bangun Moderasi Beragama

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gerung, Lombok Barat (Lobar) berupaya membangun moderasi beragama di wilayah Gerung. Dengan diberikan tambahan SDM penyuluh Agama Hindu, pihak KUA bisa memudahkan membangun dan merajut kerukunan antar umat beragama di wilayah tersebut.

Kepala KUA Gerung, Lalu Munawir Sazali, S.Fil.I.,mengatakan diharapkan dengan adanya tambahan SDM penyuluh Agama Hindu, Pihaknya bisa lebih cepat mendata jumlah pura, pemangku, dan jumlah umat Hindu di masing-masing wilayah. “Nanti kita (agendakan) bukan kita silaturahmi ke Tuan Guru dan Kiyai saja, tapi bagimana kita membangun dan merajut kerukunan umat beragama ini untuk kemajuan Gerung,”kata dia, kemarin.

Kerukunan dan sinergi antara umat beragama ini akan dibangun kedepan untuk mewujudkan Gerung sebagai daerah moderasi beragama. Di beberapa kecamatan kata dia, sudah mulai berjalan program moderasi beragama. Seperti di Lembar dan Narmada. “Narmada sudah mulai dengan program moderasi nya, lembar sudah mulai. Gerung akan mulai (program moderasi beragama), dengan adanya SDM Penyuluh Agama Hindu,” katanya.

Pihaknya nanti membangun silaturahmi dengan Parisada Kecamatan. Selain akan mengagendakan dengan turun sambang atau silaturahmi ke pengurus pura atau para pemangku. Pihaknya akan melaporkan ke Kemenag, terkait pagu anggaran dari Kemenag Provinsi untuk moderasi beragama ini. Misalnya dalam satu bulan perlu ada dialog lintas agama antar umat beragama. “Nanti tuan guru, Parisada dan lainnya diajak dialog bagiamana merajut kerukunan di Gerung,”imbuhnya.

Program moderasi beragama ini disesuaikan dengan pola pikir dan unggulan di masyarakat. Sebab tentu beda masing-masing wilayah. Misalnya ada harapan dari tuan guru, pada saat hari besar seperti Idulfitri,  pecalang dilibatkan sebagai pengamanan. Begitu juga kalau ada acara Umat Budha, warga muslim juga ikut berkontribusi. “Ini untuk merajut kerukunan umat beragama,”imbuhnya.

Hal ini kata dia sejalan dengan Menteri Agama yang mulai melihat bahwa KUA bukan untuk mengurus umat beragama Islam saja, namun ada umat-umat lain yang juga harus diperhatikan. Pihaknya juga mendata semua tempat ibadah di wilayahnya. Seperti masjid dan pura. Jumlah masjid di Gerung sendiri sebanyak 200 lebih. Pihaknya perlu tahu data karena kaitan dengan bantuan ke tempat ibadah.

Sementara itu, Penyuluh Agama Hindu KUA Gerung Ayu Padmi menyebut jumlah pura di Kecamatan Gerung ada 40 an lebih. Paling banyak di wilayah Narmada, Lingsar baru Kecamatan Gerung. Pura ini memiliki tanda daftar lembaga. Sejauh ini ada beberapa pura yang sudah terdaftar. Tanda daftar ini penting sebagai salah satu dasar diberikan atau mengajukan bantuan kepada Bimas Hindu Kemenag Lobar. “Ada beberapa (diberikan bantuan), bahkan dari pusat (Dirjen),’’ imbuhnya. (her)

Pengumuman Seleksi PPPK Mataram Tahap II Diundur sampai 30 Juni

Mataram (globalfmlombok.com) – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, mengatakan, pengumuman hasil tes pelamar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahap II lingkup Pemerintah Kota Mataram, diundur hingga 30 Juni 2025.

“Sedianya pengumuman hasil tes tersebut dijadwalkan antara tanggal 16 atau 25 Juni 2025, namun sekarang mundur menjadi tanggal 30 Juni,” kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram Taufik Priyono di Mataram, Selasa (17/6).

Hal itu sesuai informasi terakhir yang diterima dari pemerintah pusat, dan tidak ada alasan pasti sebab jadwal tersebut hanya dikirim kembali.

Berdasarkan data BKPSDM Kota Mataram, sebanyak 1.872 pelamar PPPK tahap II akan memperebutkan 30 formasi yang masih tersisa dari proses seleksi tahap sebelumnya.

Sebanyak 30 formasi itu terdiri atas formasi tenaga kesehatan dan tenaga pendidik sebanyak 29 sedangkan satu formasi tersedia untuk tenaga teknis di Dinas Pertanian.

“Pengumuman seleksi akan dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas), dan jika sudah ada draf dari Panselnas, semua kabupaten/kota juga diminta menampilkan pengumuman tersebut,” katanya.

Sementara menyinggung tentang sisa peserta tes PPPK tahap I dan II yang tidak lulus, Taufik mengatakan, untuk peserta yang tidak lulus akan dilakukan pengangkatan sebagai pegawai paruh waktu.

Pasalnya, semua peserta tes PPPK baik tahap I maupun tahap II dinilai memenuhi syarat karena tidak menggunakan ambang batas nilai (passing grade).

Karena itu tindak lanjut dari peserta tes PPPK yang tidak lulus masih menunggu kebijakan dari pemerintah. Dari informasi Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyebutkan, mereka akan diangkat sebagai pegawai paruh waktu secara bertahap atau sekaligus.

“Intinya Kepala BKN menyebutkan peserta tes PPPK yang tidak lulus akan diangkat menjadi pegawai paruh waktu dalam tahun ini. Tapi untuk teknis dan sistem pengangkatan dari BKN belum ada,” katanya.

Menurutnya, pegawai paruh waktu ini memiliki tugas dan fungsi sama, yang membedakan hanya sistem penggajian. Sesuai arahan pemerintah menyarankan pengajian disesuaikan dengan kemampuan daerah atau setara dengan upah minimum kota (UMK) masing-masing.

“Jika tidak memungkinkan, gaji pegawai paruh waktu bisa dibayarkan seperti yang diterima saat ini,” katanya.

Sedangkan untuk status, yang membedakan pegawai paruh waktu tahap pertama dan kedua hanya secara struktural. Pasalnya, pegawai paruh waktu tahap pertama masuk database BKN dulu baru tes, sedangkan tahap II, tes dulu baru masuk database BKN.

Data BKPSDM Kota Mataram menyebutkan, total sisa pegawai tidak tetap (PTT) di Kota Mataram yang tidak lulus tes PPPK sebanyak 3.170 orang.

Jumlah itu terdiri atas 1.328 yang tidak lulus di pada tes PPPK tahap pertama dari total peserta 1.881 orang dan dinyatakan lulus 553 orang.

Sementara sebanyak 1.842 orang peserta akan menjadi sisa seleksi PPPK tahap II, dari jumlah peserta seleksi 1.872 orang dikurangi 30 formasi yang ada.

“Dengan demikian, jumlah pegawai yang diprediksi menjadi pegawai paruh waktu sekitar 3.170 orang,” katanya.

Sementara menyinggung tentang pembukaan seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2025, Taufik mengatakan, hingga saat ini belum ada informasi dari pemerintah pusat.

“Kami belum bisa memberikan apa-apa terkait rekrutmen CPNS 2025, karena belum ada informasi pasti” katanya. (ant)