Beranda blog Halaman 375

Pengusaha Hotel Mulai Ajukan Keringanan Pajak

Mataram (globalfmlombok.com) – Kebijakan pemerintah mengurangi kegiatan bersifat seremoni berimbas terhadap bisnis hotel. Hotel mulai mengajukan keringanan pembayaran pajak karena minim pendapatan.

Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, H. Muhammad Ramayoga mengakui, pengusaha hotel di Mataram mulai mengajukan keringanan pembayaran pajak. Permintaan ini berkaitan dengan sepinya kegiatan maupun kunjungan sehingga berpengaruh pada pendapatan mereka. Semestinya pada bulan April – Mei, banyak agenda pusat yang digelar di Mataram. “Pengusaha hotel sudah mulai mengusulkan untuk meminta keringanan pajak,” terangnya.

Yoga tidak mengetahui secara pasti menurunnya pendapatan hotel berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat tentang efisiensi anggaran. Pihaknya akan melihat kembali apakah terjadi perubahan pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) perubahan atau sebaliknya. “Coba nanti kita lihat di APBN Perubahan,” ujarnya.

Permintaan keringanan pajak akan dibahas di internal. Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram mengakui, minimnya okuvansi hotel dipastikan berpengaruh terhadap pendapatan pajak hotel.

Dalam postur anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) perubahan kemungkinan target pajak hotel dan restaurant akan dipangkas. Target akan diturunkan dari sebelumnya Rp30 miliar menjadi Rp27 miliar. “Kemungkinan turunnya antara Rp2 miliar-Rp3 miliar,” sebutnya.

Selain hotel sebutnya, pajak restaurant juga berpengaruh. Dua sumber pendapatan daerah berkaitan secara langsung. Yoga tidak menjelaskan secara detail penurunan pajak restaurant dari sebelumnya Rp40 miliar.

Pihaknya akan membahas persoalan ini bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Kota Mataram. Perubahan target pajak hotel dan restaurant akan dimasukan dalam kerangka umum anggaran dan plafon perencanaan anggaran sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan tahun 2025. (cem)

 

 

Sebagian Besar Tergolong Mampu, 67 Ribu Penerima Bansos di Lobar Terancam Dicoret

Giri Menang (globalfmlombok.com)  – Sebanyak 67.827 keluarga penerima manfaat bantuan sosial (bansos) di Lombok Barat (Lobar) terancam dicoret, menyusul dari hasil penelusuran bahwa mereka tergolong mampu atau kaya. Rata-rata mereka masuk Desil 6 hingga desil 10, sehingga mengacu aturan Keputusan Menteri Sosial Nomor 79 tahun 2025 Mereka dianggap tidak berhak menerima bansos.

Keputusan Mensos itu terkait pemberlakuan DTSN (Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional) yang menyatukan tiga sumber data yakni P3KE Kemiskinan Ekstrem, DTKS dan Regsosek BPS.

Kepala Dinas Sosial H. L. Winengan melalui Kabid Penanganan Fakir Miskin Zaenal Muttaqin menerangkan penyebab penonaktifan PBI JKN yang berjumlah 39 ribu ,lebih karena rata-rata mereka masuk Desil 6 ke atas.

“Mereka ini masuk Desil 6, 7, sampai 10 orang-orang ini, sehingga mereka tidak berhak menerima bansos,,” kata dia, Rabu (18/6).

Jika dilihat data berdasarkan SK PBI pada bulan April jumlah penerima PBI JKN di Lobar pada angka 356.599 jiwa dan bulan Mei berkurang menjadi 348.583 jiwa. Sehingga terdapat pengurangan 8.016 jiwa. Jumlah yang nonaktif atau pengurangan PBI JKN ini bertambah drastis pada bulan Juni ini mencapai 39.866 jiwa. Ada juga tercatat yang meninggal sebanyak 137 orang dan pindah kepesertaan 292 orang.

Berdasarkan Keputusan Mensos, ada kriteria Desil 1-4 itu penerima PKH sedangkan penerima BPNT masuk Desil 1-5. Sementara untuk BPJS atau PBI JKN masuk Desil 1 sampai 5 sama seperti BPNT. “Semua masuk ke DTSN, tapi belum dipublis secara nasional karena masih dalam tahap penyelesaian data anomali,” kata dia.

 Selain penerima PBI, ada juga penerima bansos lain yang berkurang, seperti BPNT atau sembako terdapat selisih 10-11 ribu yang tidak tercatat atau tidak masuk data. Sebagai data sandingan, bulan Januari – Maret dari datanya penerima 76.517 KK yang menerima Bansos PKH maupun BPNT.

Sementara pada periode April -Juni dari data yang baru diperoleh baru masuk sekitar 48.556 KK (data Himbara). Karena data PT Pos belum diperoleh. “Artinya terdapat 27.961 KK yang berkurang atau belum masuk data bansos ini. Itu masuk DTSN, makanya berkurang sekali penerima bansos kita,”imbuhnya.

Itupun kata dia belum masuk dari data sumber lainnya, sehingga diperkirakan jumlah ini masih bisa bertambah.

Menurutnya, pengurangan penerima bansos ini tentu kemungkinan berpengaruh terhadap jumlah kemiskinan di Lobar. Namun hal ini akan dicek kembali oleh pihaknya dengan menyandingkan data hasil verifikasi Dinas Sosial terkait Kemiskinan di Lobar mencapai 12 persen atau 96.670 jiwa. Pihaknya akan memadupadankan data kemiskinan ekstrem sekian 1,57 atau sekitar 8.950 jiwa. “Dinsos bagian menurunkan angka kemiskinan,” terangnya. (her)

Satu-satunya di NTB, Sekolah Qur’an SDN 3 Batu Putik Cetak Murid Berprestasi

Selong (globalfmlombok.com) – Menjadi satu-satunya di NTB, SD Negeri 3 Batu Putik di Kecamatan Keruak, Lombok Timur, menghadirkan Sekolah Qur’an untuk mencetak murid berprestasi dan  berkarakter. SD ini mencoba membuktikan bahwa pendalaman Al-Qur’an mampu menjadi katalisator peningkatan mutu dan prestasi murid.

“Melalui program “Sekolah Qur’an” yang digulirkan sejak 2023, sekolah ini berhasil meraih prestasi spektakuler setelah puluhan tahun tanpa torehan juara,” terang Kepala SDN 3 Batu Putik, H. L. Nursalim, usai peluncuran, Rabu (18/6).

Lalu Nursalim menuturkan, selama 40 tahun sejak berdiri, muridnya belum pernah menjuarai lomba apa pun. Setelah menerapkan Sekolah Qur’an pada 2023, prestasi langsung melejit. Tahun itu, sekolah berhasil meraih empat prestasi. “Pada 2024, lonjakannya luar biasa, kami membawa pulang 17 piala dari berbagai kompetisi,” imbuhnya dengan bangga.

Program Sekolah Qur’an tidak hanya fokus pada prestasi akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter religius siswa. Setiap lulusan kelas enam ditargetkan minimal hafal 1 juz Al-Qur’an. “Capaian hafalan siswa ini tercantum secara resmi di dalam rapor mereka,” jelas Nursalim. Hal ini menjadi bukti konkret integrasi nilai-nilai keagamaan dalam pendidikan formal.

Keberhasilan program ini, menurut Nursalim, tak lepas dari dukungan masyarakat. “Pembangunan musala sekolah yang seluruhnya dibiayai secara swadaya oleh warga adalah salah satu bukti nyata partisipasi mereka,” ujarnya.

Prestasi SDN 3 Batu Putik ini juga membantah anggapan bahwa guru dan siswa berprestasi hanya ada di kota. “Kami membuktikan, desa pun bisa melahirkan juara,” tegasnya.

Bupati Lotim, H. Haerul Warisin, menyambut baik dan mengapresiasi tinggi inovasi SDN 3 Batu Putik. Ia menegaskan pendidikan merupakan pondasi dasar untuk memperoleh ilmu, dan pendidikan berbasis Al-Qur’an seperti ini dinilainya luar biasa. “Ini satu-satunya Sekolah Dasar Negeri bernuansa Qur’an di NTB, bahkan mungkin satu-satunya di Indonesia,” ujar Bupati Warisin.

Ia menjelaskan keunikan sekolah ini: meskipun berstatus negeri yang biasanya hanya memiliki satu guru agama, SDN 3 Batu Putik mampu memberikan pendalaman pelajaran agama secara signifikan. “Apa yang dilakukan sekolah ini harus menjadi contoh. Segala yang berbasis Al-Qur’an akan menghasilkan generasi berakhlak mulia dan bijaksana,” pesannya.

Pemkab Lotim berkomitmen mendukung penuh sekolah-sekolah bernuansa Qur’an. Bupati bahkan menjanjikan insentif konkret: “Saya berjanji, jika ada lulusan SDN 3 Batu Putik yang menjadi hafiz (penghafal Al-Qur’an), akan kami berikan beasiswa.” Ia juga berharap para siswa tak pernah meninggalkan Al-Qur’an, karena menghafalnya akan menjadikan mereka generasi yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa.

H. Iron, sapaan akrab Bupati Lotim ini juga memerintahkan peningkatan fasilitas pendukung. “Saya sarankan guru-guru di sini memenuhi kebutuhan murid. Perpustakaan perlu dilengkapi, terutama dengan buku-buku bacaan dan Al-Qur’an,” katanya sembari berjanji akan memberikan bantuan buku untuk perpustakaan sekolah tersebut.

SDN 3 Batu Putik kini menjadi contoh nyata bagaimana pendekatan pendidikan terintegrasi dengan nilai-nilai keagamaan tidak hanya membentuk karakter siswa yang bermutu, tetapi juga secara langsung memicu peningkatan prestasi akademik dan non-akademik yang gemilang. (rus)

UTBK Mandiri 2025, Unram Gunakan Sistem Absensi Digital

Mataram (globalfmlombok.com) – Universitas Mataram (Unram) kembali melaksanakan Ujian Tertulis Berbasis Komputer (UTBK) jalur Mandiri pada 16–22 Juni 2025. Tahun ini, selain mencatat peningkatan jumlah peserta menjadi 7.208 orang, Unram juga memperkenalkan inovasi baru dalam pelaksanaan ujian, yakni melalui digitalisasi sistem absensi peserta.

Salah satu perubahan signifikan dibanding tahun sebelumnya adalah penggunaan teknologi QR Code untuk kehadiran peserta ujian. Jika sebelumnya absensi dilakukan secara manual melalui pencetakan album bukti hadir yang memuat foto dan tanda tangan peserta, kini absensi cukup dilakukan dengan pemindaian QR Code melalui perangkat seluler milik pengawas.

“Pengawas hanya perlu menggunakan handphone berbasis Android atau iOS untuk memindai QR Code dari kartu peserta. Setelah dipindai, langsung muncul identitas lengkap beserta foto peserta,” ujar Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan Unram, Dwi Suswanto, S.Kom., M.M. pada Rabu (18/6/2025).

Digitalisasi ini memungkinkan proses verifikasi peserta menjadi lebih cepat dan akurat. Sistem akan menampilkan data penting seperti nama lengkap, tahun kelulusan, tanggal lahir, dan foto peserta, yang semuanya bisa langsung dicocokkan oleh pengawas hanya dalam satu tampilan.

“Kalau dulu, pengawas harus membuka halaman demi halaman untuk mencocokkan wajah dengan foto di album hadir. Sekarang cukup satu kali pindai, semua informasi langsung tersedia. Ini efisien dan menghemat banyak waktu,” tambahnya.

Selain meningkatkan kecepatan verifikasi, langkah ini juga merupakan bagian dari kebijakan Unram untuk menuju sistem paperless. Dengan absensi digital, kampus berhasil mengurangi kebutuhan pencetakan dokumen yang sebelumnya menghabiskan banyak biaya ATK dan waktu tenaga sekretariat.

“Inisiatif ini murni datang dari Unram, sebagai bagian dari upaya efisiensi tata kelola. Teknologi sudah tersedia, tinggal kita maksimalkan penggunaannya untuk mendukung prinsip efisien, ekonomis, dan akuntabel,” ungkapnya.

Tidak hanya sistem absensi, ke depan Unram juga tengah mengkaji kemungkinan digitalisasi pada aspek lain dalam pelaksanaan ujian, seperti berita acara pelaksanaan ujian. Rencananya, dokumen-dokumen tersebut juga akan dikonversi menjadi format digital agar lebih mudah diakses dan diarsipkan.

“Jika dokumen berbentuk fisik memerlukan ruang penyimpanan dan waktu pencarian yang panjang, arsip digital bisa dicari dalam hitungan detik tanpa menghabiskan ruang fisik,” jelasnya.

Inovasi ini, kata Dwi, menjadi bagian dari komitmen Unram dalam memberikan layanan pendidikan yang adaptif, ramah lingkungan, dan berbasis teknologi informasi, sejalan dengan arahan transformasi digital pendidikan tinggi di Indonesia. (ron)

Sumbawa Cari Terobosan untuk Dongkrak Retribusi Sektor Unggulan

Sumbawa Besar (globalfmlombok.com) – Pemkab Sumbawa, mengaku tengah mencari celah hukum untuk bisa melakukan penarikan terhadap retribusi sejumlah sektor unggulan daerah dengan potensi pendapatan mencapai Rp462 miliar per tahun.

“Saya sudah minta bagian hukum untuk mengkaji, kira-kira celah hukum seperti apa yang bisa kita lakukan disamping tidak melanggar hukum dan bisa meningkatkan pendapatan daerah,” kata Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, Rabu (18/6).

Haji Jarot melanjutkan, apalagi Pemkab saat tengah menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 10 persen per tahun. Sehingga dalam lima tahun kedepan PAD Sumbawa ditargetkan sebesar 50 persen.

“Kalau pemerintahan sebelumnya kan hanya 6 persen sehingga kami menargetkan harus lebih tinggi dari target tersebut minimal 10 persen per tahun,” ujarnya.

Bupati menerangkan, kendala utama sehingga potensi tersebut tidak bisa ditarik retribusinya karena ada regulasi yang mengisyaratkan penarikan retribusi tidak boleh dilakukan. Sehingga dirinya meminta agar bagian hukum mengkaji upaya yang bisa dilakukan.

“Nilai Rp462 miliar tersebut belum pernah kita tarik, makanya kita sedang mencari celah agar potensi tersebut bisa kita tarik untuk menambah pendapatan,” jelasnya.

Berdasarkan data lanjut nya, nilai produksi dari sejumlah komoditas unggulan daerah yang keluar dari Sumbawa mencapai Rp20,06 triliun. Angka tersebut belum termasuk komoditas lainnya yang meninggalkan dampak eksternalitas (kerusakan air laut, degradasi lingkungan, kerusakan fasilitas umum, konflik sosial).

“Angka tersebut kami anggap sangat besar jika bisa dikelola oleh daerah, tetapi kenyataannya kekayaan tersebut tidak memberikan insentif bagi Sumbawa,” terangnya.

Dia turut merincikan, komoditas unggulan dari hasil budidaya Udang Vaname dengan nilai produksi rata-rata Rp10.163.825.000.000, dengan tarif pajak 2,5 persen. Maka daerah bisa mendapatkan nilai PAD sebesar Rp254.095.625.000.

Hasil dari budidaya rumput laut dengan nilai produksi rata-rata Rp2.370.311.683.333, dengan tarif pajak 2,5 persen. Maka daerah akan mendapatkan nilai PAD sebesar Rp59.257.792.083,

Hasil pertanian jagung pipilan kering dengan nilai produksi rata-rata Rp2.942.671.437.488, dengan tarif pajak 2 persen maka daerah mendapatkan nilai PAD sebesar Rp58.853.428.750. Hasil pertanian padi dengan nilai produksi rata-rata Rp1.577.854.112.520, dengan tarif pajak 2 persen daerah mendapatkan nilai PAD sebesar Rp31.557.082.250.

Hasil ternak sapi hidup dengan nilai produksi rata-rata Rp2.097.734.350.000, dengan tarif pajak 1 persen maka daerah bisa mendapatkan PAD sebesar Rp20.977.343.500. Hasil pertanian bawang merah dengan nilai produksi rata-rata Rp827.842.129.125 dengan tarif pajak 2 persen maka daerah mendapatkan PAD sebesar Rp16.556.842.583.

Hasil perkebunan kopi dengan nilai produksi rata-rata Rp81.225.000.000, dengan tarif pajak 2 persen maka daerah mendapatkan nilai PAD sebesar Rp1.624.500.000. Termasuk juga ikan hasil tangkap dengan nilai produksi rata-rata sebesar Rp395.115.350.000, dengan tarif pajak 5 persen maka daerah bisa mendapatkan PAD sebesar Rp19.755.767.500.

“Jadi, dari delapan komoditas unggulan itu dengan total nilai produksi rata-rata sebesar Rp20.456.579.062.456 maka daerah bisa mendapatkan PAD sebesar Rp462.678.381.666,” terang Bupati. (ils)

Sisa 50 Persen Dibayar Juli, DBH Rp87 Miliar dari PT AMNT Masuk Kas Pemprov NTB

Mataram (globalfmlombok.com) – PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) telah mentransfer Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2024 sebesar 50 persen atau setara Rp87 miliar kepada Pemprov NTB. Sementara sisinya yang 50 persen lagi, akan dibayar pada Juli mendatang.

Demikian disampaikan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, H.Nursalim, Rabu, 18 Juni 2025. ‘’Alhamdulillah sudah masuk Rp87 miliar sekian, itu 50 persen. Sisanya insyaAllah masuk Bulan Juli,” ujarnya.

Disampaikan, sesuai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) murni 2025, pembayaran DBH tahun 2024 dari PT Amman akan dilakukan pertengahan tahun 2025. Namun, PT Amman lanjut Nursalim sempat meminta memundurkan waktu transfer, sehingga muncul pertanyaan dari Pemprov sampai batas waktu mana Amman akan menunda pembayaran.

“Batas penundaan itu yang kita agak bingung, takutnya menunda itu tahun 2026. Nah itu kita perlu pertegas sehingga Bappenda sudah mengundang rapat dan ada tindak lanjutnya,” sambungnya.

Mantan Kepala Biro Organisasi ini menjelaskan, transfer PT Amman telah sesuai dengan waktu yang diminta oleh Pemprov NTB. Adapun alasan penundaan kemungkinan terkait kondisi internal keuangan PT AMNT.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa alokasi pendapatan tahun 2024 dari PT Amman sejumlah Rp174 miliar kepada Pemprov NTB tersebut penting karena sudah terstruktur dalam belanja daerah. Bila tidak terealisasi tepat waktu, maka bisa mengganggu kinerja dan program pembangunan di NTB.

“Kami selaku bendahara daerah kami harus memantau setiap pendapatan yang masuk sesuai dengan targetnya harus kita pastikan masuk karena pembiayaan juga harus kita penuhi,” terangnya.

Terkait kemungkinan bertambahnya nilai transfer akibat fluktuasi kurs dolar, ia membenarkan potensi tersebut. Namun, menurutnya, pemerintah tidak berharap nilai dolar terlalu tinggi karena dapat menekan daya beli masyarakat.

Rincian pendapatan provinsi dan kabupaten/kota dari hasil Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT AMNT sebesar 1,5 persen kepada Pemprov NTB senilai 10,7 juta Dolar AS atau Rp174 miliar. Sebesar 2,5 persen diberikan kepada Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sebagai daerah penghasil atau sejumlah 17,9 juta Dolar AS atau Rp291 miliar. Kemudian 2 persen kepada kabupaten/kota sejumlah 14,3 juta Dolar AS atau Rp232 miliar yang dibagi sembilan, sehingga masing-masing kabupaten/kota menapatkan 1,5 juta Dolar As atau Rp25 miliar.

Diketahui, untuk DBH tahun 2023, PT AMNT telah menyetorkan DBH senilai Rp114,9 miliar kepada Pemprov NTB pada pertengahan November tahun 2024 lalu.

Sementara, untuk 10 kabupaten/kota ditransfer pada awal Desember 2024, dengan transfer tertinggi untuk Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sebagai daerah penghasil sejumlah 12,3 juta Dolar AS atau Rp191 miliar, dan 9,8 juta Dolar AS yang dibagi untuk sembilan kabupaten/kota di NTB. Sehingga jika dibagi rata, masing-masing daerah selain KSB mendapatkan 1,08 juta Dolar AS atau sekitar Rp17 miliar. (era)

Sumbawa Gelar FGD Jelang Rencana Relokasi Menjangan dari Pendopo

Sumbawa Besar (globalfmlombok.com) – Pemkab Sumbawa, menggelar Fokus Group Discussion (FGD) jelang rencana merelokasi menjangan yang saat ini berada di Pendopo ke pulau Moyo sebagai bentuk pelestarian ikon Sumbawa tersebut.

“Jadi, FGD ini kita lakukan untuk mencari jalan keluar terbaik terkait rencana tersebut. Masukan dari BKSDA dan JKPI sangat kita harapkan untuk merealisasikan rencana tersebut,” kata Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarifuddin Jarot, Rabu (18/6).

Dikatakan haji Jarot, saat ini populasi menjangan di Pendopo sudah mencapai 130 ekor dan kondisinya cukup memprihatinkan. Angka 130 ekor ini sebenarnya sudah sangat over kapasitas dengan luas lahan yang dimiliki dilokasi tersebut sehingga kondisinya tidak sehat.

“Alasan relokasi kita lakukan karena kondisi menjangan yang ada sangat memperihatinkan dan fisiknya pun sangat kecil dibandingkan dengan menjangan yang dilepasliarkan,” ucapnya.

Menurutnya, keputusan ini diambil setelah melalui berbagai pertimbangan lingkungan dan kelangsungan satwa. Apalagi kondisi lingkungan di Pendopo Bupati sudah tidak lagi layak untuk habitat rusa tersebut.

“Kondisi lingkungan tempat hidup rusa sudah tidak sehat, rumput dan daun sebagai sumber makanannya mulai sulit ditemukan, dan pohon-pohon di sekitarnya sudah habis,” tambahnya.

Selain itu lanjut Haji Jarot, keberadaan menjangan ini juga mulai mengganggu lingkungan sekitar dengan adanya keluhan warga karena habitat yang sempit. Selain itu anggaran yang dikeluarkan setiap tahun untuk pemeliharaan dan pakan menjangan ini mencapai Rp180 juta.

“Pengeluaran rutin APBD untuk satwa yang tidak bisa hidup sehat di tempatnya saat ini menjadi beban yang tidak produktif. Makanya pemindahan menjadi solusi terbaik agar rusa bisa hidup di habitat yang lebih alami dan seimbang,” ucapnya.

Dia melanjutkan, berdasarkan hasil penilaian saat ini maka lokasi yang cocok untuk relokasi tersebut di Pulau Moyo. Lokasi tersebut dianggap sebagai tempat yang lebih sesuai dan alami untuk rusa berkembang.

“Kami juga akan bekerjasama dengan TNI dan Polri untuk menjaga keberadaan rusa disamping keamanan dan kelestarian hutan di Pulau Moyo, yang kini mulai terancam perambahan,” tambahnya.

Ia menambahkan, proses relokasi akan dilakukan secara bertahap, mulai dari pemindahan sebagian rusa untuk memastikan kesehatan dan kondisi mereka stabil di lokasi baru. Bupati juga berjanji akan melibatkan semua pihak dalam pembahasan terkait aspek hukum, teknis, hingga dampak positif dan negatif dari relokasi.

“Ini bukan sekadar memindahkan, tapi memastikan keberlanjutan dan kesejahteraan rusa serta ekosistemnya. Pemindahan rusa ini dapat menjadi contoh pengelolaan satwa yang ramah lingkungan sekaligus mendukung pariwisata alam di Sumbawa,” tukasnya. (ils)

DPW PBB NTB Gelar Konsolidasi, Siapkan Perekrutan Bakal Caleg Sejak Dini

Mataram (globalfmlombok.com) – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Bulan Bintang (PBB) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai memanaskan mesin politik untuk menghadapi Pemilu 2029. Usai merampungkan struktur kepengurusan baru, Ketua DPW PBB NTB, Nadirah, langsung menggelar rapat konsolidasi dengan jajaran pengurus wilayah dan cabang.

“Ya, kami sudah melakukan rapat konsolidasi dengan jajaran pengurus DPW dan DPC se-NTB. Kami juga sedang menyelesaikan SK kepengurusan, targetnya selesai minggu ini, lalu dilanjutkan dengan pelantikan,” kata Nadirah saat dikonfirmasi seusai rapat konsolidasi di Mataram, Selasa, 18 Juni 2025.

Konsolidasi ini, kata Nadirah, tidak hanya dilakukan di tingkat provinsi. Struktur partai di semua tingkatan akan diperkuat, mulai dari DPC kabupaten/kota, tingkat kecamatan, hingga desa dan kelurahan.

“Konsolidasi ini menjadi langkah awal. Setelah DPW, akan kami lanjutkan ke tingkat DPC. Kami targetkan rampung dalam waktu dekat,” ujar anggota DPRD Provinsi NTB itu.

Sebagai nahkoda baru PBB NTB, Nadirah menyatakan akan tancap gas lebih awal guna memastikan kesiapan partai menghadapi kontestasi politik lima tahun mendatang.

“Target kami jelas, PBB harus meraih kursi pada Pemilu 2029. Karena itu, kami mulai bekerja dari sekarang. Mesin politik harus benar-benar siap,” tegasnya.

Ia juga menambahkan, kepengurusan baru diisi oleh banyak tokoh muda yang energik. PBB, menurutnya, membuka ruang selebar-lebarnya bagi berbagai elemen masyarakat untuk bergabung.

Sementara itu, Sekretaris Wilayah PBB NTB, Muchlis Hasim, menyatakan bahwa partainya memiliki sejarah sebagai partai besar. Dengan optimisme tersebut, PBB kini mulai merekrut bakal calon legislatif (bacaleg) sejak dini.

“PBB adalah partai besar. Kami ingin mengembalikan kejayaan itu. Karena itu, sejak sekarang kami mulai merekrut sumber daya manusia untuk menghadapi Pemilu 2029,” pungkas Muchlis. (ndi)

Ketertutupan Lahan di Sumbawa Masuk Kategori Aman

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumbawa, mengklaim ketertutupan lahan di tahun 2024 berada di angka  78,53 yang mengindikasikan kondisi tersebut masih dianggap aman dengan catatan harus tetap dijaga.

“Memamg untuk ketertutupan lahan kita saat ini cukup bagus, tetapi harus tetap kita jaga demi masa depan generasi yang akan datang, ” kata kepala Dinas LH Sumbawa, Ir. Syafruddin Nur kepada Global FM Lombok, Rabu (18/6).

Diakuinya, meski angka 78,53 cukup bagus, tetapi faktanya angka tersebut cenderung menurun dibandingkan dengan beberapa yang lalu. Hal tersebut terjadi karena masifnya perambahan hutan secera ilegal (ilegal logging) termasuk juga alih fungsi lahan untuk tanaman jagung.

“Faktor paling dominan sehingga ketertutupan lahan kita menurun yakni masifnya alih fungsi lahan untuk tanaman jagung sehingga kita harus menekan alih fungsi tersebut, ” ujarnya.

Selain ketertutupan lahan lanjut nya, yang menjadi atensi saat ini yakni Indeks Kualitas Air (IKA) yang memiliki poin di angka 47 dari skor 100 point. Meskipun angka IKA ini rendah, tetapi untuk kualitas tersebut masuk dalam kategori tingkat pencemaran rendah.

“Untuk IKA kita memang masuk kategori pencemaran rendah, sehingga kita akan terus melakukan sosialisasi terkait hal tersebut,” ucapnya.

Ada beberapa faktor yang mengakibatkan IKA Sumbawa menjadi tercemar, yakni sistem peternakan terbuka, pertanian, dan rumah tangga. Hanya saja dari ketiga faktor tersebut yang dominan, dirinya mengaku masih harus melakukan identifikasi lebih lanjut.

“Kalau untuk faktor yang paling dominan, kami masih belum bisa sampaikan karena masih harus dilakukan penelitian lebih lanjut,” ucapnya.

Sementara teekait dengan Indeks Kualitas Udara (IKU) di tahun 2024 memiliki skor 92,24. Angka tersebut tentu dianggap sangat bagus sehingga mampu mengindikasikan bahwa tingkat polusi udaranya masih sangat rendah.

“Udara kita masih sangat bagus, karena IKU kita sangat tinggi di angka 92,24 sehingga angka tersebut harus terus dijaga dengan tetap menjaga lingkungan,” sebutnya.

Sehingga jika dikalkulasikan secara keseluruhan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Sumbawa, berada di angka 72, 41. Angka tersebut cukup bagus untuk terus dijaga demi masa depan Sumbawa yang lebih baik terutama untuk menjaga lingkungan.

“IKLH kita sangat bagus, tetapi kami akan terus berkomitmen untuk terus menjaga dan kita kita tingkatkan demi Sumbawa yang lebih hijau, ” tukasnya. (ils)

Kaji Rencana Jalan Tol Lembar–Kayangan

ANGGOTA DPR RI dari Dapil NTB II Pulau Lombok, H. Abdul Hadi, meminta agar rencana pembangunan jalan tol Lembar–Kayangan dikaji secara matang. Ia menilai proyek tersebut memiliki konsekuensi besar, baik dari sisi pendanaan maupun kebutuhan lahan.

Dalam pernyataannya di Mataram, Rabu, 18 Juni 2025, Abdul Hadi mengaku telah menerima usulan pembangunan jalan tol tersebut dari masyarakat dan pemerintah daerah. Menurutnya, aspirasi itu akan diteruskan dan dikomunikasikan dengan pemerintah pusat.

“Terkait usulan itu memang sudah sampai ke kami. Tinggal disegerakan untuk dikomunikasikan dengan pemerintah pusat. Sebagian sudah kami sampaikan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, jika proyek tersebut diwujudkan dalam bentuk jalan tol, maka skema pembangunannya akan melibatkan investor swasta. Pemerintah bertugas menyiapkan lahan, sementara investor bertanggung jawab atas konstruksinya.

“Bentuknya masih harus diputuskan, apakah jalan tol atau bypass. Keduanya punya konsekuensi yang berbeda, terutama soal pembebasan lahan yang cukup besar,” jelas politisi PKS itu.

Dari sisi anggaran, pembangunan jalan tol dinilai membutuhkan biaya yang sangat besar. Berdasarkan pengalaman proyek serupa, biaya pembangunan bisa mencapai Rp100 hingga Rp150 miliar per kilometer, belum termasuk pembebasan lahan.

“Sebagai gambaran, jalan tol sepanjang 80 kilometer dari Solo ke Kulonprogo menelan anggaran sekitar Rp46 triliun. Jika panjang jalan tol Lembar–Kayangan mendekati angka itu, maka biayanya juga akan sangat besar,” terangnya.

Sementara itu, jika pemerintah memilih membangun bypass, maka seluruh pembiayaan—baik konstruksi maupun pembebasan lahan—akan ditanggung negara tanpa melibatkan investor.

“Bypass sepenuhnya dibiayai pemerintah. Dari pembangunan jalan hingga pembebasan lahan,” katanya.

Ia menambahkan, dalam diskusi dengan Balai Jalan, pihaknya mendorong agar pemerintah mengkaji secara mendalam opsi mana yang lebih layak: tol atau bypass. Menurutnya, keterlibatan investor dalam pembangunan jalan tol akan sangat tergantung pada proyeksi lalu lintas dan potensi keuntungan.

“Investor pasti akan menghitung untung-rugi. Apakah lalu lintasnya cukup padat untuk menguntungkan mereka? Jika tidak, mereka enggan berinvestasi,” ujarnya.

Abdul Hadi juga mengungkapkan bahwa saat ini Komisi V DPR RI sedang menggodok sejumlah kebijakan terkait jalan tol melalui Panitia Kerja (Panja) Jalan Tol. Hasil sementara menunjukkan bahwa banyak investor jalan tol sebelumnya mengalami kerugian.

“Nah, ini yang menjadi pertimbangan. Sekarang pun untuk proyek Trans Sumatra, investor asing juga mulai dilibatkan,” tambahnya.

Sebagai penutup, Hadi menyarankan agar pemerintah berhati-hati dalam menentukan bentuk pembangunan. Jika memilih jalan tol, pemerintah harus proaktif membebaskan lahan dan menggandeng investor. Namun jika bypass dianggap lebih realistis, maka negara harus siap menanggung seluruh biayanya. (ndi)