Beranda blog Halaman 366

Personil SAR Mataram Terbatas, Sinergi dan Pemberdayaan Masyarakat Jadi Kunci Penanganan Bencana

Mataram (globalfmlombok.com)-

Anggota Komisi V DPR RI, H. Abdul Hadi menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana yang kerap melanda wilayah NTB.

Hal tersebut disampaikan Abdul Hadi saat membuka kegiatan Workshop SAR bertema “Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Pencarian dan Pertolongan” di Mataram, Nusa Tenggara Barat yang berlangsung, Senin (14/7)

“NTB ini indah dan mendunia bukan hanya karena alam dan event-nya, tapi juga karena kerentanannya terhadap bencana yang bisa saja mendunia,” ujar Abdul Hadi.

Anggota DPR RI Dapil NTB 2 ini menyoroti kejadian bencana terbaru di Kota Mataram yang disebut sebagai salah satu yang terbesar dalam 40 tahun terakhir. Menurutnya, bencana memang tidak bisa dihindari, tetapi dapat dikelola dan diminimalkan dampaknya melalui kerja sama yang kuat antarinstansi dan masyarakat.

Personel SAR Terbatas, Sinergi Jadi Solusi

Abdul Hadi mengungkapkan bahwa personel Basarnas NTB yang hanya berjumlah sekitar 130 orang sangat tidak memadai untuk menjangkau seluruh wilayah di 10 kabupaten/kota. Oleh karena itu, ia mendorong sinergi antara SAR, TNI, Polri, BPBD, Damkar, dan unsur masyarakat untuk menjadi garda terdepan dalam penanganan bencana.

“Yang paling utama itu adalah masyarakat. Mereka seringkali menjadi pihak pertama yang menolong, seperti pada kejadian pendaki jatuh di Rinjani baru-baru ini,” jelasnya.

Anggota Fraksi PKS ini juga menekankan pentingnya pelatihan berkelanjutan, tidak hanya dalam keterampilan teknis tetapi juga dalam penguatan fisik dan mental. Ia bahkan mengusulkan pelatihan khusus bagi porter dan masyarakat di kawasan rawan bencana seperti daerah pegunungan.

“Fisik yang kuat dan keterampilan yang baik sangat penting dalam medan ekstrem. Muslim yang kuat lebih dicintai Allah, dan para relawan harus siap secara lahir dan batin,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Abdul Hadi juga menyampaikan usulan peningkatan anggaran Basarnas menjadi Rp2,3 triliun dalam RAPBN 2026. Anggaran tersebut disebutnya masih sangat kecil dibandingkan total APBN yang mencapai lebih dari Rp3.000 triliun.

“Jika terealisasi, ini akan sangat membantu dalam pengadaan peralatan, pelatihan, dan respons cepat terhadap bencana,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti pentingnya data manifest penumpang dalam transportasi laut, yang sering kali tidak tercatat dengan lengkap, sehingga menyulitkan proses evakuasi dan pencarian korban bila terjadi kecelakaan.(r)

Peserta Hanya 6 Siswa, MPLS di SMPN 18 Mataram Berjalan Lancar

Mataram (globalfmlombok.com) 

Proses pelaksanaan Masa Perkenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 18 Mataram pada, Selasa, (15/7/2025) berjalan dengan lancar. Proses MPLS hari kedua di sekolah yang berada di Jalan Layur Ampenan itu tidak menemukan kendala yang berarti karena jumlah siswanya yang terbilang sedikit.

Demikian disampaikan Wakil Kepala SMPN 18 Mataram, Adi Sanjaya ditemui di Mataram, Selasa, (15/7/2025). “Alhamdulillah masih lancar. Karena kita kendala di sini bisa dibilang tidak ada kendala. Karena sedikit juga,” katanya kepada Suara NTB.

Para peserta MPLS, kata Adi sangat tertib dan disiplin dalam mengikuti rangkaian acara masa perkenalan sekolah itu. “Begitu jam 07.00 anak-anak sudah berada di lingkungan sekolah,” tambahnya.

Adapun rangkaian kegiatan MPLS hari kedua di SMPN 18 Mataram dimulai dengan sesi pertemuan pagi ceria. Kemudian dilanjutkan dengan agenda senam pagi. Selanjutnya dilanjutkan dengan ruang perjumpaan murid baru. “Baru nanti jam 09.30 (menyampaikan) profil lulusan,” terangnya.

Setelah itu, para peserta MPLS akan dijelaskan terkait menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menggembirakan. “Kita sampaikan terkait dengan bully sama anak-anak itu supaya tidak saling bully. Sama kesiagapan bencana kita masukkan juga,” jelasnya.

Sebelumnya, jumlah murid yang diterima SMPN 18 Mataram berjumlah 7 orang. Namun, satu calon murid tidak jadi bersekolah karena sudah diterima di sekolah lain. “Begitu kita MPLS sudah dengar berita di TU (Tata Usaha), kebetulan ada teman orang tuanya yang anak yang mengundurkan diri ini dia sudah masuk di sekolah lain. Jadinya hari Jumat kayaknya itu kita sudah tahu anak itu sudah masuk di sekolah lain,” tutur Adi.

“Akhirnya kita sempat menghubungi kan karena sudah terdaftar di sini juga, kita WA orang tuanya memberi tahu bahwa besok kita akan mengadakan pra-MPLS tapi beliau jawab sudah masuk di sekolah lain,” imbuhnya. (sib).

Viral Isu Beras Premium Oplosan, Sejumlah Merek Menghilang dari Rak Retail Modern di Mataram

Mataram (globalfmlombok.com)

Isu peredaran beras premium yang diduga dioplos kini menjadi sorotan publik, menyusul langkah Kepolisian yang berhasil mengungkap peredaran beras oplosan ke pasaran. Sebanyak 13 merek beras diketahui ikut terseret dalam proses penyelidikan yang tengah berlangsung.

Merek-merek yang diduga masuk dalam praktik pengoplosan itu di antaranya Sania, Sovia, Fortune, dan Siip, yang merupakan produk dari Wilmar Group. Selain itu, beberapa produk beras premium seperti Sentra Ramos, Beras Pulen Wangi, Food Station, Ramos Premium, Sentra Pulen, serta Sentra Ramos yang diproduksi oleh Food Station Tjipinang Jaya, juga termasuk dalam daftar.

Hingga berita ini diturunkan, Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Mataram belum memberikan tanggapan resmi terkait merebaknya isu ini. Upaya konfirmasi yang dilakukan juga belum mendapat respon dari pihak terkait.

Sementara itu, berdasarkan pantauan di sejumlah gerai ritel modern di Kota Mataram, sejumlah merek beras yang disebutkan dalam penyelidikan mulai menghilang dari peredaran. Salah satunya merek Sania, yang stoknya tampak kosong di beberapa titik penjualan.

“Stok beras Sania-nya kosong, sudah beberapa hari ini belum masuk barang (ke toko),” ungkap salah seorang petugas salah satu retail di Kota Mataram saat dikonfirmasi, Selasa, 15 Juli 2025.

Situasi ini turut dirasakan oleh warga. Citra, warga Mataram, mengaku cukup kesulitan mencari merek beras favoritnya, Sania, yang biasa ia beli di toko dekat rumahnya.

“Biasa beli beras merek Sania, kalau Raja itu kurang pulen, Sania itu bersih enak, pulen juga. Tapi setelah berita oplosan itu muncul, susah banget carinya,” ujarnya saat ditemui, Selasa, 15 Juli 2025.

Karena tidak menemukan merek yang biasa ia beli, Lusiana akhirnya beralih ke produk lokal yang tersedia di salah satu retail besar yang menjual beras asli dari wilayah Lombok Utara.

“Ya udah balik lagi ke produk daerah,” katanya singkat.

Hal serupa juga diungkapkan Nisa, warga Pagesangan, yang kini beralih menggunakan beras lokal untuk kebutuhan harian keluarganya.

“Beras merek yang diduga oplosan itu harganya lebih murah sebenernya. Walaupun harganya beda Rp5 sampai Rp6  ribuan, jadi mungkin itu kenapa pada banyak yang suka, rasanya juga pulen dan bersih. Karena sudah mau semingguan barangnya hilang di retail-retail sini, jadi beralih dulu ke beras lokal disini saja,” katanya.

Isu beras oplosan ini memicu kekhawatiran masyarakat sekaligus mendorong sebagian konsumen untuk kembali menggunakan produk lokal, meski dengan perbedaan harga. Pemerintah daerah diharapkan segera memberikan penjelasan serta melakukan langkah antisipasi agar tidak menimbulkan keresahan lebih luas di tengah masyarakat. (hir)

62 Orang Terjaring Razia di Hari Pertama Operasi Patuh Rinjani 2025

Mataram (globalfmlombok.com)

Sebanyak 62 pengendara terjaring razia di hari pertama pelaksanaan Operasi Patuh Rinjani 2025 di wilayah hukum Polresta Mataram, Senin, 14 Juli 2025. Pelanggaran didominasi oleh pengendara yang tidak menggunakan helm.

Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Mataram Kompol Yozana Fajri Sidik, Selasa, 15 Juli 2025 menjelaskan bahwa dalam razia tersebut pihaknya telah menyita 22 unit sepeda motor, 40 lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), serta 5 lembar Surat Izin Mengemudi (SIM).

“Hal pertama yang dilihat oleh petugas di lapangan adalah pelanggaran kasat mata, seperti tidak menggunakan helm, berboncengan lebih dari satu orang, melawan arus, menggunakan handphone saat berkendara, berkendara di bawah pengaruh alkohol, pengendara di bawah umur, hingga berkendara melebihi batas kecepatan,” tutur Yozana.

Dari seluruh jenis pelanggaran tersebut, ia menyebut bahwa yang paling dominan adalah pengendara sepeda motor yang tidak memakai helm saat melintas.

Operasi Patuh Rinjani 2025 ini akan berlangsung selama dua pekan ke depan, mulai 14 Juli hingga 27 Juli 2025.

Dalam operasi tersebut, pihak kepolisian menargetkan tujuh jenis pelanggaran lalu lintas yang selama ini menjadi pemicu utama kecelakaan yakni, pengemudi di bawah umur, berboncengan lebih dari satu orang, berkendara melebihi batas kecepatan, pengemudi di bawah pengaruh alkohol (miras), pengemudi yang melawan arus, yang menggunakan ponsel saat mengemudi dan yang tidak menggunakan helm berstandar SNI.

Adapun lokasi Operasi Patuh Rinjani dilaksanakan serentak di sejumlah titik di wilayah hukum Polresta Mataram. Di wilayah Polsek Ampenan, razia digelar di Jalan Lingkar dan Jalan Saleh Sungkar Kebon Roek. Sementara itu, Polsek Mataram memusatkan razia di Jalan Majapahit, tepatnya di depan Kantor Dinas PUPR.

Di wilayah Polsek Sandubaya, razia dilakukan di Jalan Ahmad Yani, khususnya di perempatan Sayang-Sayang serta di simpang empat Dasan Cermen menuju Rumak. Untuk wilayah Polsek Selaparang, titik razia berada di simpang empat Rembiga dan simpang empat Monjok.

Polsek Narmada melaksanakan razia di simpang Jalan Duntal, Desa Gerimak, dan di depan Polsubsektor Keru Narmada. Sedangkan di wilayah Polsek Lingsar, razia dilakukan di simpang empat Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma.

“Tujuan utama operasi ini adalah meningkatkan keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas,” pungkasnya. (mit)

Pengosongan Lahan Tanjung Aan Lancar, Kapolres Loteng Tepis Tudingan Pelanggaran HAM

Praya (globalfmlombok.com)

Proses pengosongan lahan di kawasan Pantai Tanjung Aan, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah (Loteng), Selasa, 15 Juli 2025 , berjalan lancar tanpa perlawanan dari warga. Bahkan, warga memilih untuk membongkar sendiri bangunan serta warung miliknya di bawah pengawalan ratusan personel gabungan dari unsur kepolisian, TNI, Pol PP hingga BKD.

Pembongkaran bangunan serta lapak milik warga tersebut dimulai sekitar pukul 09.00 Wita. Sebelumnya, aparat gabungan menggelar apel pasukan sebelum kemudian bergerak mendatangi bangunan milik warga. Satu demi satu warga pemilik tempat usaha diminta untuk membongkar bangunannya. Jika tidak mau dibongkar oleh petugas.

“Sejumlah alat berat dikerahkan dalam proses pengosongan lahan tersebut. Guna mengantisipasi jika ada bangunan milik warga yang perlu dibongkar paksa. Namun hingga siang, alat berat tersebut tidak digunakan. Setelah kita jelaskan, warga akhirnya mau membongkar sendiri bangunannya,” terang Kapolres Loteng AKPB Eko Yusmiarto, SIK., saat memimpin langsung pengosongan lahan.

Proses pengosongan lahan sempat berlangsung tegang, saat petugas hendak membongkar bangunan café Aloha. Pasalnya, pemilik café serta puluhan karyawannya menolak lahan tersebut dikosongkan. Perdebatan panjang pun terjadi melibatkan Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Loteng Lalu Sungkul bersama Camat Pujut dengan pemilik kafe.

Situasi kian memanas setelah pemilik kafe diamankan petugas keamanan untuk kemudian dibawa ke Mapolres Loteng. Karena kedapatan membawa senjata tajam. Setelah proses dialog yang cukup panjang, pemilik kafe akhirnya mengalah dan bersedia membongkar bangunannya sendiri. Dan, menolak bantuan tenaga dari pihak ITDC.

Terkait warga yang diamankan itu karena kedapatan membawa senjata tajam. “Sehingga dari pada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka yang bersangkutan sementara ini kita amankan di Mapolres Loteng,” terang AKBP Eko.

Meski sempat ada gejolak, secara umum proses pengosongan lahan di kawasan Pantai Tanjung Aan pada hari pertama berlangsung aman dan lancar. Sesuai rencana semua, proses pengosongan lahan ditargetkan selesai dalam tiga hari. Kalaupun tidak selesai karena kondisi di lapangan, nanti akan diperpanjang. Yang jelas kawasan Pantai Tanjung Aan harus segera dikosongkan.

Disinggung terkait ada tudingan pelanggaran HAM dalam proses pengosongan lahan di kawasan Pantai Tanjung Aan, AKBP Eko menampiknya. Menurutnya yang dilakukan saat ini ialah pengosongan lahan. Bukan penggusuran atau eksekusi karena ada sengketa lahan. Pasalnya, lahan yang ditempati warga untuk membangun tempat berjualannya tersebut bukan milik warga.

Peringatan untuk membongkar bangunan pun sudah jauh-jauh hari diberikan oleh Injourney Tourism Development Corporation (ITDC) selaku pengelola kawasan The Mandalika. Termasuk kawasan Pantai Tanjung Aan. “Kami tegaskan ini bukan penggusuran karena ada sengketa lahan. Tapi pengosongan lahan dan tidak ada satu pun warga yang menjadi pemilik lahan,” tandasnya.

Pengosongan lahan yang berlangsung tersebut pun sempat menjadi tontotan wisatawan mancanegara yang tengah berlibur. Para wisatawan sendiri tampaknya juga tidak terganggu dengan kegiatan pengosongan lahan tersebut. Mereka tetap melakukan aktifitas wisata. Mulai dari berenang dan berjemur di pantai dan kegiatan-kegiatan wisata lainya.

“Bulan-bulan ini kunjungan wisarawan memang sedang ramai-ramainya. Termasuk kunjungan ke Pantai Tanjung Aan,” aku Camat Pujut Jumahir. (kir)

Dua Oknum Pejabat Pemprov NTB yang Tersangkut Hukum Diberhentikan Sementara

KEPALA Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs.Tri Budiprayitno, M.Si mengatakan, Pemprov NTB telah mengajukan surat kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera memberikan surat penetapan tersangka dan surat penahanan terhadap dua oknum pejabat Pemprov NTB.

Pemprov NTB telah menyiapkan dokumen resmi yang ditandatangani Sekretaris Daerah, untuk meminta dokumen penetapan tersangka dan surat penahanan dari APH sebagai dasar untuk mengambil tindakan administratif kepegawaian.

Dokumen tersebut akan menjadi dasar hukum untuk melakukan pemberhentian sementara terhadap kedua ASN yaitu Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, Wirajaya Kusuma, dan Kepala UPTD Gili Tramena, Mawardi Khairi.

“Per hari ini (kemarin), Pak Sekda sudah menandatangani surat kepada instansi APH yang melakukan penahanan badan pada dua PNS Pemprov NTB, untuk bisa mendapatkan salinan surat penetapan tersangka dan surat penahanan. Dari dua instansi APH, insya Allah dijanjikan besok (hari ini) untuk memberikan,” ujarnya, Selasa, 15 Juli 2025.

Ia menjelaskan, setelah dokumen dimaksud diterima, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam hal ini Gubernur akan segera mengeluarkan keputusan pemberhentian sementara terhadap kedua ASN tersebut.

“Apabila kita sudah mendapatkan surat terkait tersebut, maka selanjutnya PPK akan membuat putusan terkait dengan pemberhentian sementara jabatan kedua PNS tersebut. Dasarnya kita harus tetap ada. SK itu harus kita dapati sebagai dasar untuk kemudian status yang bersangkutan dibebaskan sementara dalam jabatannya,” tegasnya.

Terkait beredarnya informasi mengenai adanya permohonan penangguhan penahanan Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, mantan Kadispora NTB ini mengaku belum menerima konfirmasi resmi. “Kami belum mendapatkan informasi terkait dengan itu,” ujarnya.

Soal durasi pemberhentian sementara, Tri menjelaskan bahwa status tersebut akan berlangsung hingga proses hukum tuntas.

Pihaknya juga menyebutkan, setelah menerima dokumen resmi dari APH, akan ada koordinasi lanjutan melalui petugas pengantar dokumen Pemprov NTB untuk memastikan komunikasi dengan instansi terkait berjalan lancar dan sesuai dengan permohonan yang diajukan.”Sampai tuntasnya yang bersangkutan menjalani proses hukum,” pungkasnya.

Diketahui, Wirajaya Kusuma ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan selama 20 hari masa tahanan oleh Penyidik Unit Tipikor Satreskim Polresta Mataram atas dugaan kasus korupsi pengadaan masker Covid-19 saat menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UMKM di tahun 2020 lalu.

Sementara, Mawardi Khairi ditahan oleh penyidik Kejati atas kasus dugaan korupsi pengelolaan eks lahan Gili Trawangan Indah (GTI), Lombok Utara. (era)

Gandeng Komunitas Lari di Lombok, Telkomsel Night Run Lombok 2025 Berlangsung Seru

Mataram (globalfmlombok.com)-

Telkomsel kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung gaya hidup sehat dan komunitas lokal dengan berkolaborasi bersama komunitas lari di Lombok dalam penyelenggaraan Telkomsel Night Run Lombok 2025.

Kegiatan ini dilaksanakan secara rutin dan diikuti oleh pencinta lari di Lombok. Acara ini bukan sekadar ajang olahraga lari, tetapi juga menjadi ruang silaturahmi antar komunitas serta bentuk apresiasi terhadap semangat hidup aktif masyarakat Lombok.

Kegiatan diselenggarakan di dua lokasi utama di Lombok, yaitu Komunitas Runjani: titik kumpul di taman sangkareang jam 7.30 dengan rute Sangakreang- Udayana – Sangkareang.  Kemudian Komunitas Berari: titik kumpul di Taman Rinjani jam 7.30 dengan rute Taman Rinjani-RA Kartni- Taman Rinjani

Bagi pecinta lari yang ingin bergabung dapat mendaftarkan diri secara gratis melalui Instagram @berari_lotim dan @runjani_.

Manager Mobile Consumer Branch Mataram, Gede Jadiarte mengatakan, dengan adanya program ini, pelanggan tidak hanya berkesempatan untuk berlari bersama komunitas, tetapi juga menikmati manfaat tambahan dari Telkomsel.

“Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi ajang positif untuk mempererat hubungan antara Telkomsel dan pelanggan setianya, sekaligus menginspirasi masyarakat luas untuk menjalani gaya hidup sehat,” katanya.

Sebagai bentuk dukungan terhadap gaya hidup sehat dan kebersamaan komunitas, Telkomsel menyediakan refreshment berupa buah dan minuman bagi seluruh peserta. Tak hanya itu, peserta juga mendapatkan ⁠bonus paket super seru 5GB bagi pelari yang berlari menggunakan menggunakan fitur lari di MyTelkomsel. Selain itu, Telkomsel juga menghadirkan berbagai booth digital experience, promo eksklusif, serta program loyalty rewards untuk pelanggan setia.

Dengan adanya kegiatan ini, Telkomsel berharap dapat terus menjadi bagian dari perjalanan gaya hidup digital dan aktif masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda yang penuh energi dan inovasi.(r)

Belasan Ribu Peserta akan Hadir, Fornas VIII Dinilai Berpotensi Gerakkan Perekonomian NTB

Mataram (globalfmlombok.com)

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahwa penyelenggaraan Pekan Olahraga Masyarakat Nasional (Fornas) VIII tahun 2025 di NTB akan memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi daerah. Tidak hanya dari sukses dari sisi penyelenggaraan, event Fornas ini juga akan berdampak langsung ke masyarakat.

Hal itu disampaikan Gubernur dalam konferensi pers di Mataram, Senin, 14 Juli 2025. Hadir dalam acara tersebut Wakil Gubernur (Wagub) NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri, Pj. Sekda NTB H. Lalu Moh. Faozal, Ketua KORMI NTB Nauvar Farinduan, serta Ketua Panitia Pelaksana Fornas VIII, Ibnu Sina Pradipta.

Meski pemerintah daerah mengalokasikan anggaran Rp28 miliar, tetapi perputaran ekonomi yang ditimbulkan dari penyelenggaraan Fornas VIII bisa mencapai Rp100 miliar. ‘’Ini berdampak langsung ke masyarakat, mulai dari hotel, UMKM, kerajinan tangan, transportasi, hingga sektor-sektor lain,” ujar Gubernur.

Iqbal mengungkapkan, saat awal persiapan Fornas VIII, NTB sempat mengalami keterlambatan hingga empat bulan akibat transisi kepemimpinan di daerah. Penunjukan NTB sebagai tuan rumah telah dilakukan sebelumnya, namun komunikasi awal dengan KORMI baru bisa terlaksana pada Maret 2025.

“Itu artinya kita sudah tertinggal empat bulan dalam proses persiapan. Kita belum pernah punya pengalaman menggelar event sebesar ini. Jadi, kita betul-betul bekerja ekstra keras,” katanya.

Menurut Gubernur, Fornas kali ini jauh lebih kompleks dibanding event olahraga lainnya. Tercatat ada sekitar 73 Induk Organisasi Olahraga (Inorga) yang berpartisipasi, melebihi jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan di ajang Pekan Olahraga Nasional (PON).

Ia juga menyebut pada awalnya diperkirakan peserta ditargetkan 12.000 orang. Namun hingga kini, jumlah yang mendaftar sudah mencapai 15.400 orang. “Masih ada beberapa hari lagi, jadi bisa saja peserta dan pendamping yang hadir mencapai 18.000 hingga 20.000 orang,” ucapnya.

Untuk mendukung mobilitas peserta dan tamu, Pemprov NTB menyiapkan shuttle bus berbahan bakar konvensional maupun kendaraan listrik. Selain itu, promosi melalui media dan influencer juga dilakukan agar Fornas semakin dikenal luas.

“Ini adalah momentum penting untuk pemanasan sebelum NTB menjadi tuan rumah PON 2028. Maka dari itu, kita libatkan banyak pihak, termasuk putra-putri daerah yang berdomisili di luar NTB untuk membantu percepatan pelaksanaan,” jelas Iqbal.

Di sisi anggaran, Gubernur memaparkan bahwa dari Rp30 miliar yang awalnya disiapkan melalui APBD 2024, telah dilakukan efisiensi menjadi Rp28 miliar. Dari jumlah itu, Rp25 miliar digunakan untuk pelaksanaan kegiatan, dan Rp3 miliar untuk mendukung kontingen NTB. Sementara total estimasi kebutuhan anggaran sebenarnya mencapai Rp40 miliar.

“Seluruh pembiayaan kita rancang sesuai aturan. Kita berkomitmen untuk menyelenggarakan event ini tanpa meninggalkan utang dan masalah di kemudian hari,” tegasnya.

Harapan senada disampaikan Wagub NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri. Mantan Bupati Bima ini mengingatkan agar elemen pemerintah dan masyarakat menunjukkan komitmen untuk menjadi tuan rumah yang baik, bagi seluruh peserta yang hadir dari seluruh Indonesia. Selain itu, kesiapan venue, khususnya di Kota Mataram yang baru dilanda banjir harus dipersiapkan dengan matang.

‘’Mudah-mudahan kegiatan ini juga bisa menambah semangat, kemudian memastikan kembali tumbuhnya ekonomi pasca banjir beberapa waktu yang lalu. Saya berharap kehadiran kita semua sesuai dengan undangan yang kita terima, pada kesempatan kali ini untuk bersama-sama memastikan komitmen dan semangat kita memastikan acara ini harus sukses, membanggakan tidak hanya bagi Nusa Tenggara Barat dengan seluruh masyarakatnya lebih-lebih panitia pelaksana tentunya,’’ ujarnya mengingatkan.

Hal senada disampaikan Ketua Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) NTB Nauvar Farinduan yang siap menggelar event Fornas VIII Tahun 2025 tanggal 26 Juli hingga 1 Agustus 2025. Event nasional dua tahunan ini, ujarnya, akan mempertemukan belasan ribu pegiat olahraga masyarakat dari seluruh provinsi di Indonesia, sekaligus menjadi panggung promosi budaya, sport tourism, dan semangat persatuan dari NTB untuk Nusantara dan dunia.

Fornas VIII tahun ini akan menjadi yang paling inklusif dan menyeluruh, dengan penyelenggaraan kegiatan tersebar di tujuh kota/kabupaten di NTB, terutama di wilayah Pulau Lombok seperti Kota Matararn, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Lombok Utara, serta potensi perluasan kegiatan ke Pulau Sumbawa dan Bima.

‘’Secara keseluruhan, kegiatan akan menggunakan 36 venue yang dipersiapkan untuk menampung seluruh rangkaian pertandingan dan kegiatan pendukung. Terdapat 74 Inorga yang akan berpartisipasi, terbagi ke dalam tiga kategori besar. Olahraga Kesehatan dan Kebugaran (OKK) akan dilangsungkan di Kota Mataram. Sementara itu, jenis Olahraga Petualangan dan Tantangan (OPT) akan dilaksanakan di wilayah Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, dan sebagian di Kota Mataram,’’ terangnya.

Mantan Wakil Ketua DPRD NTB ini menambahkan jenis Olahraga Tradisi dan Kreasi Budaya (OTKB) akan digelar di Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Kota Mataram. Seluruh cabang olahraga masyarakat ini akan menjadi ajang partisipasi lintas generasi dan komunitas, dengan dukungan penuh dari pemerintah kabupaten/kota, relawan, dan masyarakat lokal. Komitmen semua daerah terlibat aktif dalam mempersiapkan lokasi, infrastruktur, serta penguatan partisipasi komunitas setempat.

Begitu juga Panitia Pelaksana Fornas VIII 2025 Ibnu Sina Pradipta, mengakui jika pihaknya sudah melakukan sinkronisasi dengan panitia pelaksana selama beberapa hari terakhir. Bahkan, telah melakukan rapat koordinasi dengan 13 kementerian/lembaga terkait.

‘’Alhamdulillah 13 kementerian/lembaga terkait sangat support mendukung event Formas kali ini. Jadi memang Formas kali ini kami ingin membuat berbeda. Apalagi sebelumnya Pak Menpora pada saat kami dilantik,  berpesan bahwa Fornas kali ini harus lebih baik kualitasnya dari sebelumnya,’’ tambahnya.

Jumlah peserta yang sudah teregistrasi hingga Senin, 14 Juli 2025, sebanyak 15.609 orang. Pihaknya memprediksi hingga hari H pelaksanaan, jumlah peserta akan lebih banyak lagi. Pihaknya yakin dengan penyelenggaraan ini, dampak yang ditimbulkan cukup besar, terutama dampak perputaran ekonominya.(ris)

Diperiksa Sebagai Tersangka dalam Kasus Pengadaan Masker Tahun 2020, Karo Ekonomi NTB Wirajaya Ditahan

Mataram (globalfmlombok.com) –

Kepala Biro (Karo) Ekonomi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi NTB, Wirajaya Kusuma ditahan atas dugaan korupsi pengadaan masker Covid-19 wilayah NTB tahun 2020 pada Senin (14/7) siang.

Kasat Reskrim Polresta Mataram, AKP Regi Halili Senin, menjelaskan, penahanan Wirajaya akan dilakukan selama 20 hari ke depan menyusul penyusunan dan pelimpahan berkas perkara ke kejaksaan.

Sebelum ditahan, Wirajaya terlebih dahulu menjalani pemeriksaan di Unit Tipikor Satreskrim Polresta Mataram. Regi mengatakan, mantan Pansel Bank NTB Syariah itu dicecar kurang lebih 100 pertanyaan. “Setelah diperiksa penyidik, tersangka kemudian menjalani pemeriksaan kesehatan di RS Bhayangkara, baru dilakukan penahanan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Kepala Unit Tipikor Satreskrim Polresta Mataram, Iptu I Komang Wilandra menjelaskan bahwa Wirajaya dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-undang Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke satu KUHP. Atas sangkaan tersebut, Wirajaya terancam pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda maksimal Rp1 miliar.

Peran Wirajaya dalam kasus ini kata Wilandra adalah sebagai kuasa pengguna anggaran. “Segala sesuatu, tanda tangan, penetapan harga masker itu dari dia,” jelasnya.

Sementara itu, kuasa hukum Wirajaya, Burhanudin mengatakan pihaknya berniat  mengajukan penangguhan penahanan terhadap kliennya itu. “Kita akan ajukan penangguhan penahanan, sedang kami siapkan,” ucapnya.

Wirajaya yang baru saja selesai melakukan operasi daging tumbuh di punggungnya menjadi pertimbangan kliennya itu mengajukan penangguhan penahanan. Kuasa hukum dan istri tersangka akan menjadi penjamin dalam pengajuan penangguhan penahanan itu.

Dari pantauan koran ini, Wirajaya terlihat datang ke Polresta Mataram didampingi kuasa hukumnya pukul 09.00 Wita. Pukul 15.13 Wita resmi ditahan pihak kepolisian di Mapolresta Mataram.

Selain Wirajaya, pihak kepolisian telah menetapkan lima tersangka lainnya dalam kasus ini. Lima orang itu adalah mantan Wakil Bupati Sumbawa (DN); K, CT, MH, dan RA.Penetapan tersangka tersebut tertuang dalam surat nomor: B/673/V/RES.3.3/2025/Reskrim tertanggal 7 Mei 2025.

Kasus ini bermula dari proyek pengadaan masker tahun 2020 dengan anggaran Rp12,3 miliar yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT) Dinas Koperasi dan UMKM NTB. Pengadaan dilakukan dalam tiga tahap dan melibatkan lebih dari 105 pelaku UMKM.

Penyelidikan kasus ini dimulai pada Januari 2023 dan meningkat ke tahap penyidikan pada September 2023 setelah ditemukan indikasi perbuatan melawan hukum. Berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB, kerugian negara akibat kasus ini ditaksir mencapai Rp1,58 miliar. (mit)

20 Kg Beras Bantuan Pangan untuk Setiap KPM di NTB Segera Tersalur

Mataram (globalfmlombok.com)

Sebanyak 511.381 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di NTB akan segera menerima bantuan pangan berupa beras sebanyak 20 kilogram per KPM. Penyaluran bantuan untuk alokasi bulan Juni dan Juli ini akan dilakukan serentak pada bulan Juli 2025, dengan target selesai paling lambat tanggal 31 Juli.

Pimpinan Wilayah Perum Bulog NTB, Sri Muniati, mengungkapkan bahwa berbagai persiapan telah dilakukan untuk memastikan kelancaran distribusi. “Kami sudah melakukan repacking beras menjadi kemasan 10 kilogram, dan progresnya sudah mencapai 90 persen,” ujar Sri Muniati.

Selain itu, Bulog NTB juga telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah di seluruh NTB untuk sosialisasi kepada masyarakat penerima. Sebelum didistribusikan, beras bantuan akan melalui proses cek kualitas.

“Setelah pengecekan kualitas, kami akan segera menyusun rencana penyaluran. Alokasi Juni dan Juli akan disalurkan sekaligus di bulan Juli ini, dengan target maksimal tanggal 31 Juli 2025 sudah tersalur semua,” jelasnya.Secara total, Bulog NTB akan menyalurkan 10.200 ton beras untuk 511.381 KPM di seluruh NTB. Jumlah ini merupakan jatah dua bulan yang diberikan secara bersamaan.

Sri Muniati juga menyampaikan harapannya agar seluruh aparat di lapangan dapat memberikan dukungan penuh demi kelancaran proses pembagian.

“Tentu kami mohon dukungan sekali lagi dari aparat, supaya dalam pelaksanaan pembagiannya di masing-masing titik bagi di desa dan kelurahan tidak menimbulkan persoalan yang berarti,” pintanya.

Bantuan pangan ini, bersama dengan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras, diharapkan dapat membantu mengendalikan laju inflasi, mendorong stabilisasi harga kebutuhan pokok, dan meningkatkan daya beli masyarakat.

“Ini juga satu wujud pemerintah atau negara hadir menyediakan beras berkualitas baik kepada masyarakat,” tutup Sri Muniati.(bul)