Beranda blog Halaman 365

Bincang Kamisan Edisi-10 Bahas Koperasi Merah Putih, 1.166 Koperasi Sudah Siap Jadi Pilar Ekonomi Desa

Mataram (globalfmlombok.com)-

Pemerintah Provinsi NTB kembali menggelar Bincang Kamisan edisi ke-10 dengan tema: “Koperasi Merah Putih, Sudah Siapkah NTB?” Diskusi yang berlangsung hangat ini menjadi ajang untuk mengulas kesiapan NTB dalam mendorong penguatan ekonomi desa melalui gerakan koperasi berbasis kemandirian masyarakat. Bertempat di Ruang Command Centre UPTD Pusat Layanan Digital, Kamis, (17/7/25.

Bincang ini menghadirkan tiga narasumber yaitu Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB Ahmad Mashyuri, Kepala Dinas PMPD Dukcapil, Ir. Lalu Hamdi, M.Si serta Ketua KMP Desa Kekeri, Ibrahim.

Ahmad Masyhuri menjelaskan bahwa Koperasi Merah Putih (KMP) secara konsep tidak jauh berbeda dari koperasi lain, namun memiliki karakteristik unik karena sepenuhnya didirikan, dimiliki, dan dijalankan oleh anggota masyarakat desa. Tidak ada dominasi saham individu, semua anggota setara, dan pengambilan keputusan dilakukan secara demokratis.

“Koperasi Merah Putih merupakan Kedaulatan ekonomi Indonesia, dari anggota untuk anggota dan oleh anggota,” tegasnya.

Sebagai bukti kesiapan, Mashyuri menyebutkan bahwa hingga Juli 2025, telah terbentuk 1.166 koperasi Merah Putih yang telah berbadan hukum di seluruh desa dan kelurahan di NTB. Ada tiga desa yang menjadi pilot project KMP ini yaitu Desa Kekeri, Desa Bilelando, dan Desa Kembang Kuning.

Menanggapi pertanyaan seputar regulasi dan dukungan pemerintah, Ahmad Mashyuri juga menegaskan bahwa KMP tidak dibiayai oleh APBD, melainkan murni dari swadaya anggota. Pemerintah hanya memberikan fasilitasi pembuatan badan hukum dan pembinaan teknis.

“Koperasi ini bukan milik pemerintah. Skema bagi hasil disepakati sendiri oleh anggota melalui musyawarah. Pemerintah hanya jadi pendamping dan pembina,” ujarnya.

Kecil Potensi Terjadi Penyelewengan Anggaran

Masyhuri mengatakan, Koperasi Merah Putih memiliki potensi yang kecil untuk dijadikan sebagai tempat Koperasi, Kolusi, dan Nepotisme atau KKN. Hal itu disebabkan karena secara internal dan eksternal Kopdes Merah Putih memiliki badan pengawas sendiri.

Disebutkan, ada tiga unsur utama dalam kepengurusan Kopdes Merah Putih yakni, pengawas, pengurus, dan anggota. Ketiga unsur ini wajib ada di dalam Kopdes Merah Putih.

Selain di internal, Kopdes Merah Putih secara eksternal juga turut diawasi oleh Satuan Tugas (Satgas) yang di dalamnya ada 13 Dinas dan lembaga-lembaga pemerintah non-kementerian seperti, Dinas PMD, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat, Dinkes, Distanbun, Diskominfotik, dan lainnya.

Masyhuri menegaskan, sebagai bentuk keseriusan pihaknya untuk menjamin Kopdes Merah Putih tidak menjadi ladang bagi oknum mengambil untung secara pribadi, Diskop UMKM tidak memperbolehkan adanya hubungan keluarga di dalam pengurus inti Kopdes.

“Pengurus koperasi ini diwajibkan tidak ada hubungan antara satu pengurus dengan pengurus yang lain. Misal suaminya ketua nanti istrinya bendahara. tidak boleh. Maupun anaknya. Kalau ada seperti itu waktu pembuatan akta notaris, notarisnya akan menolak,” tegasnya.

Sementara itu Kepala Dinas PMPD Dukcapil, Ir. Lalu Hamdi, M.Si menyampaikan bahwa kehadiran Koperasi Merah Putih sangat sejalan dengan visi program Desa Berdaya. Saat ini, 38% desa di NTB sudah berstatus mandiri, 40% berstatus maju, dan 20% berkembang.

“Kami ingin meletakkan koperasi sebagai pondasi utama pemberdayaan desa. Dengan pendekatan ketahanan pangan dan wisata maju, desa bisa bangkit dan mandiri,” ujarnya.

Menurutnya, koperasi bukan hanya wadah simpan pinjam, tetapi menjadi penggerak utama pengelolaan potensi desa secara produktif. Klaster prioritas bahkan sudah ditetapkan dengan intervensi total terhadap 106 desa miskin, menjadikan koperasi sebagai lokomotif peningkatan kesejahteraan berbasis komunitas.

Ketua KMP Desa Kekeri, Ibrahim, memaparkan bahwa koperasi di desanya berawal dari semangat gotong royong warga. Dengan modal awal Rp9 juta, koperasi merintis 7 unit usaha, di antaranya: simpan pinjam, toko sembako, apotek, klinik, pergudangan, pangkalan gas, dan sarana logistik.

“Kami tidak menunggu bantuan. Setiap anggota iuran pokok Rp1 juta dan iuran wajib Rp10.000 per bulan. Hasilnya? Petani sekarang bisa beli pupuk dari koperasi, masyarakat dapat sembako dan mebel lebih murah,” tuturnya.

Koperasi Desa Kekeri juga aktif mendukung usaha anggotanya, termasuk promosi dan penjualan meubel yang diproduksi oleh warga desa.

Melalui Bincang Kamisan edisi ke-10 ini, Pemprov NTB menunjukkan komitmennya menjadikan koperasi sebagai pilar utama ekonomi desa. Koperasi Merah Putih bukan hanya program, tapi gerakan sosial-ekonomi dari akar rumput yang membangun ketahanan dan kemandirian dari desa.(ris)

BREAKING NEWS- Pendaki Asing Kembali Jatuh di Rinjani, Tim SAR Mataram Dikerahkan, Helikopter SGi Air Bali Meluncur

Mataram (globalfmlombok.com)-

Kantor SAR Mataram mengerahkan personil setelah menerima laporan mengenai seorang warga negara asing (WNA) asal Belanda yang tinggal di Denmark mengalami kecelakaan saat mendaki Gunung Rinjani hari ini, Kamis (17/7).

Pendaki STVH (perempuan) dilaporkan terjatuh di jalur Pelawangan Sembalun menuju Danau Segara Anak dan membutuhkan bantuan evakuasi. Insiden jatuhnya pendaki Rinjani hanya berselang sehari dari jatuhnya pendaki asal Swiss, Benedikt Emmenegger, pada Rabu (16/7)

“Laporan kami terima tadi siang dari Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR),” kata Muhamad Hariyadi Kepala Kantor SAR Mataram.

Menanggapi laporan tersebut, tim rescue dari Pos SAR Kayangan yang segera diberangkatkan. Tim ini menggunakan truk personel dan membawa peralatan mountaineering, komunikasi, medis, dan pendukung lainnya.

Mengingat lokasi dan kondisi medan yang sulit, Kepala Kantor SAR Mataram, Muhamad Hariyadi, tidak membuang waktu untuk berkoordinasi dengan pihak terkait.

“Koordinasi dilakukan dengan SGi Air Bali dan Kepala Kantor SAR Denpasar untuk pengerahan helikopter guna mempercepat proses evakuasi,” pungkasnya.

Upaya penyelamatan dari udara pun segera direalisasikan. Helikopter SGi Air Bali dilaporkan telah take off dari Bali menuju lokasi kejadian di Gunung Rinjani pada pukul 15.45 WITA.

Seluruh tim SAR Mataram dan pihak terkait saat ini berupaya maksimal untuk mengevakuasi korban dengan selamat. Perkembangan lebih lanjut mengenai operasi ini akan terus disampaikan.(ris/r)

Khawatir Banjir Susulan, Warga Minta Pemerintah Percepat Bangun Tanggul

Mataram (globalfmlombok.com)

Rasa cemas masih dirasakan oleh warga di beberapa kelurahan di Kota Mataram pasca banjir yang melanda wilayah mereka beberapa pekan lalu. Kekhawatiran akan banjir susulan terus membayangi, terutama bagi warga terdampak yang tinggal di bantaran sungai yang belum dibangun tanggul pengaman.

Lalu Zulkarnain, salah satu warga Lingkungan Karang Sukun meminta, Pemerintah Kota Mataram dan pihak terkait untuk segera melakukan langkah cepat dalam rekonstruksi kembali tanggul atau bronjong yang rusak akibat derasnya debit air di Sungai Ancar. “Kita minta pemerintah keruk dan buat bronjongan lagi, biar kita aman, karena kalau hujan lagi kemungkinan akan naik lagi airnya. Makanya kita khawatir,” ujarnya saat dikonfirmasi pada, Rabu, 16 Juli 2025.

Ia menuturkan, lantaran amblasnya struktur bronjong Sungai Ancar yang berada tidak jauh dari tempat tinggalnya, akhirnya menyebabkan bangunan rumahnya mengalami rusak parah. Selain itu, barang-barang miliknya, seperti pakaian, perabotan dapur hanyut dibawa arus banjir. “Barang tidak ada sisa habis semua, apalagi baju tidak ada, untungnya masih bisa menyelamatkan diri dan keluarga,” ucapnya.

Menurutnya, selama 40 tahun tinggal di dekat sempadan Sungai Ancar, baru kali ini ia merasakan banjir paling besar. Pasalnya, luapan air masuk sampai ke dalam rumah, dengan ketinggian hampir mencapai dada orang dewasa. “Sebesar-besarnya banjir sebelumnya tidak sampai naik ke rumah,” tuturnya.

Terkait dengan adanya tawaran pemerintah untuk warga yang bermukim di sempadan sungai dipindahkan ke hunian sementara (Huntara) atau rumah susun sewa (Rusunawa). Zulkarnain menjawab, jika memang tempat dan bangunanya memadai, menurutnya tidak masalah. “Bagaimana baiknya, tapi kalau bisa kita punya yang permanen,” katanya.

Nurhayati, juga menyampaikan hal senada. Ia berharap pemerintah tidak hanya berhenti pada penanganan darurat pascabanjir. Tetapi juga segera merealisasikan pembangunan infrastruktur pencegahan seperti tanggul dan normalisasi sungai. “Kami trauma. Baru beberapa hari ini sudah agak tenang, tapi hujan sedikit saja kami langsung was-was. Kami butuh jaminan keamanan, salah satunya ya dengan dibangunnya tanggul,” katanya.

Warga berharap langkah-langkah  percepatan pembangunan bronjong dan perbaikan fasilitas lainya untuk tahap pemulihan dalam konteks rehab rekon (Rehabilitasi dan Rekonstruksi) pasca bencana,  pemerintah dapat segera merealisasikan, agar mereka tidak lagi dihantui rasa takut setiap kali musim hujan tiba. (pan)

Mantan PPK Proyek Pengadaan Masker Covid-19 NTB, Kamaruddin Resmi Ditahan

Mataram (globalfmlombok.com)

Mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kasus dugaan korupsi pengadaan masker Covid-19 wilayah NTB, Kamaruddin, resmi ditahan pada Rabu, 16 Juli 2025. Penahanan dilakukan oleh Satreskrim Polresta Mataram setelah proses penyidikan dan penyusunan berkas perkara.

Kasat Reskrim Polresta Mataram, AKP Regi Halili, menjelaskan bahwa Kamaruddin akan menjalani masa penahanan selama 20 hari ke depan. Penahanan ini merupakan langkah lanjutan menjelang pelimpahan berkas kasus ke kejaksaan.

Sebelum penahanan, Kamaruddin diperiksa oleh penyidik Unit Tipikor Satreskrim Polresta Mataram sejak pukul 10.00 hingga 15.30 WITA. Setelah itu, ia menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Bhayangkara Mataram, lalu langsung ditahan di Rutan Mapolresta Mataram.

Kepala Unit Tipikor Satreskrim Polresta Mataram, Iptu I Komang Wilandra, menjelaskan bahwa Kamaruddin dijerat Pasal 2 Ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP. Ancaman hukuman bagi mantan PPK ini adalah pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda hingga Rp1 miliar.

Menurut Wilandra, Kamaruddin bertanggung jawab sebagai PPK dalam proses pengadaan dan pelaksanaan proyek masker, termasuk menyusun, menetapkan, dan menandatangani dokumen kontrak terkait pengadaan masker tersebut.

Kuasa hukum Kamaruddin, Yuda Aditia Maatfa, mengatakan pihaknya akan mengajukan penangguhan penahanan. “Kita akan ajukan penangguhan penahanan, sedang kami siapkan,” ujarnya. Pertimbangan pengajuan penangguhan antara lain kondisi kesehatan dan usia klien yang sudah lanjut usia. Yuda menambahkan, “Hasil pemeriksaan kesehatan belum keluar, namun klien saya mengeluhkan kondisi kakinya yang membuat sulit berjalan.”

Pantauan media ini, Kamaruddin tiba di Polresta Mataram didampingi kuasa hukumnya sekitar pukul 09.00 WITA dan resmi ditahan pukul 15.13 WITA.

Sebelumnya, Kepala Biro Ekonomi Sekretariat Daerah (Setda) NTB, Wirajaya Kusuma, juga telah ditahan pihak kepolisian pada Senin, 14 Juli 2025, terkait kasus yang sama.

Selain Kamaruddin dan Wirajaya, penyidik telah menetapkan empat tersangka lain, yaitu mantan Wakil Bupati Sumbawa DN, CT, MH, dan RA. Penetapan ini tercantum dalam surat nomor B/673/V/RES.3.3/2025/Reskrim tertanggal 7 Mei 2025.

Kasus ini berawal dari proyek pengadaan masker pada tahun 2020 dengan anggaran sebesar Rp12,3 miliar yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT) Dinas Koperasi dan UMKM NTB. Pengadaan dilakukan dalam tiga tahap dan melibatkan lebih dari 105 pelaku UMKM.

Penyelidikan kasus ini dimulai Januari 2023 dan meningkat ke tahap penyidikan pada September 2023 setelah ditemukan indikasi perbuatan melawan hukum. Berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB, kerugian negara akibat kasus ini diperkirakan mencapai Rp1,58 miliar. (mit)

Polisi Tahan Produsen MinyaKita Curang di Mataram, 592 Kemasan Disita

Mataram (globalfmlombok.com)

Kepolisian Resor Kota (Polresta) Mataram menahan seorang produsen minyak goreng merek MinyaKita karena diduga memproduksi dan mengedarkan minyak dengan takaran tidak sesuai label kemasan. Sebanyak 592 kemasan disita dari rumah produksi di wilayah Sandubaya, Kota Mataram.

Kapolresta Mataram, Kombes Pol Hendro Purwoko, menjelaskan bahwa tersangka berinisial IPA alias Putra (42) merupakan pemilik rumah produksi MinyaKita yang berlokasi di Jalan Tani, Lingkungan Babakan Kebon, Kecamatan Sandubaya.

“Tersangka memproduksi dan menjual minyak goreng di wilayah Pulau Lombok dengan isi yang tidak sesuai takaran sebagaimana tercantum di label kemasan,” kata Hendro dalam keterangan pers, Rabu, 16 Juli 2025.

Dari penggerebekan, polisi menyita total 592 kemasan MinyaKita. Rinciannya, 586 kemasan berukuran 2 liter dan 6 kemasan berukuran 5 liter. Namun, belum diketahui secara pasti berapa besar pengurangan isi per kemasan.

“Kami masih mendalami selisih isi minyak di setiap kemasan. Tapi jumlahnya cukup signifikan,” ungkap Kanit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Polresta Mataram, Ipda Iman Arsyhafdi Ismail.

Kasus ini mulai diusut sejak Ramadan 2025 lalu, saat muncul temuan serupa secara nasional. Polisi juga menemukan adanya pengurangan takaran di rumah produksi MinyaKita tersebut. Penyelidikan dilakukan dengan berkoordinasi bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Mataram, yang juga memberikan keterangan ahli dalam perkara ini.

Kasat Reskrim Polresta Mataram, AKP Regi Halili, mengatakan tersangka langsung ditahan di Mapolresta Mataram. Namun, pihak kepolisian belum menutup rumah produksi karena mempertimbangkan aspek sosial ekonomi, termasuk keberlangsungan kerja karyawan.

“Penutupan pabrik akan kami pertimbangkan bersama dinas terkait. Jika memang harus ditutup, kami akan lakukan,” tegas Regi.

Tersangka dijerat dengan Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ia terancam hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda hingga Rp2 miliar. (mit)

Pelatihan Rinjani Rescue Vertical Evacuation, Gubernur Sebut Ini Bentuk Keseriusan Pemerintah Perbaiki Tata Kelola Rinjani

Lotim (globalfmlombok.com)-

Pemprov NTB bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR), steakholder lainnya termasuk melibatkan swasta serta menggelar Pelatihan Rinjani Rescue Vertical Evacuation yang dimulai 16-20 Juli 2025 yang diperuntukkan bagi guide, porter dan komunitas pendaki.

Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal mengingatkan betapa pentingnya standar pelayanan, pengamanan dan penyelamatan. Ia berharap ke depannnya pasukan Rinjani Rescue Vertical Evacuation (RRVE) ini akan memiliki lisensi sebagai tim penyelamat apabila terjadi hal-hal yang bersifat darurat di kawasan pendakian Gunung Rinjani.

Mantan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri ini menilai lisensi ini akan memberikan dampak besar pada pandangan dunia internasional, sehingga para pendaki dan maupun wisatawan dari diluar negeri mengetahui bahwa NTB sudah tersertifikasi.

“Kami kemarin masih punya masalah dengan kapasitas, namun hari ini kami sudah tersertifikasi secara internasional. Ini membuktikan keseriusan kita untuk memperbaiki tata kelola di Gunung Rinjani,” ungkap Miq Iqbal sapaan Gubernur NTB ini.

Miq Iqbal tak lupa mengingatkan, kolaborasi dengan seluruh pihak menjadi penting untuk memberikan kenyamanan bagi wisatawan pendaki di Gunung Rinjani. Hal ini juga sejalan dengan rencana pemasangan signage (sistem tanda visual atau rambu-rambu) di sepanjang trek pendakian sampai ke puncak.

Ia meyakini dengan dukungan dari salah satu brand Indonesia Consina, yang akan memasang signage di sepanjang trek pendakian sampai ke puncak, yang selama ini tidak ada, akan pasang,” terangnya dihadapan Bupati Lombok Timur, Pj. Sekda NTB, Ketua Tim Penggerak PKK NTB dan sejumlah Kepala OPD lingkup Prov NTB seperti Kadis Kominfotik, H. Yusron Hadi, para Asisten, Kadis Ketahanan Pangan, Kepala BPSDM, Kepala BKD NTB dan Kadis Kelautan Perikanan NTB.

Gubernur NTB juga menilai pentingnya menyiapkan fasilitas dan peralatan evakuasi berstandar internasional yang akan diletakkan dilokasi yang tidak jauh dari zona rawan pendakian.

“Sehingga hal ini memungkinkan setiap tim penyelamat atau siapapun yang telah memiliki lisensi dibidang vertical rescue dapat memanfaatkan fasilitas itu untuk mendukung misi kedaruratan,” tukasnya.

Menurut hemat Gubernur, jika  terjadi situasi seperti kejadian sebelumnya akan lebih mudah menurunkannya ke lokasi, ke dead zone-dead zone yang ada disekitar Rinjani.

Harapannya ke depan penyelenggaraan pembukaan pendakian sudah jauh lebih baik. Termasuk pengelolaan sampah, asuransi dan sebagainya akan di tata ulang.

Bagi Pemprov NTB kata Gubernur juga telah menyiapkan langkah-langkah pembenahan untuk mengatasi persoalan sampah, asuransi dan sebagainya.

Gubernur NTB juga mempertegas bahwa jika tidak ada satupun program tata kelola kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani ini menggunakan biaya dari pemerintah, melainkan gotong royong dari seluruh pihak swasta serta pemangku kebijakan.

Federasi Vertical Rescue Rinjani, Agam Rinjani  berharap agar jumlah peserta pelatihan rescue vertical dapat terus bertambah di masa mendatang.

Alasannya, seiring dengan peran vital para porter dan guide dalam mendampingi para pendaki serta menjadi pihak pertama yang menghadapi insiden di jalur pendakian Gunung Rinjani.

Dikatakan Agam, porter dan guide memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keselamatan pendaki. Karenanya peningkatan kapasitas melalui pelatihan penyelamatan vertikal sangat penting untuk memperkuat kesiapsiagaan dan kemampuan mereka dalam menghadapi situasi darurat di medan yang berat dan berisiko. (r)

Nasabah BRI Selong Kehilangan Saldo Rp167 Juta

Selong  (globalfmlombok.com)

Sebuah kejadian memprihatinkan terjadi pada salah satu nasabah Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Selong, yang mengaku kehilangan saldo senilai Rp 167 juta dari rekening pribadinya. Kejadian ini setelah nasabah menemukan bahwa dana tersebut telah terdebet melalui aplikasi Brimo, meskipun ia tidak pernah menggunakan aplikasi tersebut sejak meminta untuk non-aktifkan akunnya tahun 2024.

Arlian Deni, menantu dari nasabah yang merugi, menyampaikan bahwa kejadian ini terjadi saat mereka hendak melakukan penarikan tunai dan menemukan bahwa saldo dalam rekening telah berkurang drastis. “Kami menemukan dua kali transaksi yang mencurigakan, dengan total kerugian mencapai Rp 167 juta lebih,” ujarnya.

Menanggapi laporan nasabah, pengacara yang mewakili pihak korban, Andi Harus Anshori, menyatakan bahwa pihaknya telah berupaya melakukan komunikasi dengan pihak Bank BRI Cabang Selong untuk mencari kejelasan atas kejadian ini. Namun, bank menyatakan bahwa transaksi tersebut dianggap sah dan tidak dapat dikembalikan. Meskipun ada ketidaksesuaian dengan penggunaan aplikasi Brimo yang tidak pernah dilakukan oleh nasabah.

Dalam klarifikasi resmi, Pemimpin Cabang BRI Selong, Dito Sanjaya Putra, menjelaskan bahwa setelah melakukan investigasi mendalam, transaksi tersebut terbukti dilakukan dengan menggunakan data keamanan nasabah yang terdiri dari username, password, dan PIN. “Bank hanya bertanggung jawab atas kesalahan yang berasal dari sistem perbankan kami,” tegasnya.

Bank juga mengimbau seluruh nasabah untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi mereka guna mencegah insiden serupa terjadi di masa mendatang. Mereka menegaskan komitmen dalam menjalankan prinsip Good Corporate Governance (GCG) demi menjaga kepercayaan dan keamanan seluruh transaksi nasabah.

Pihak nasabah saat ini sedang mempertimbangkan langkah hukum lebih lanjut dengan melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sambil tetap berharap agar masalah ini dapat diselesaikan secara adil dan transparan.

Kejadian ini menjadi peringatan bagi semua pihak untuk lebih waspada terhadap potensi kebocoran data pribadi dan perbankan, serta pentingnya mengikuti protokol keamanan yang ketat dalam penggunaan layanan perbankan digital. (rus)

Nando Atlet Taekwondo Asal Sekotong Ikuti Kejuaraan Internasional di Samarinda

Giri Menang (globalfmlombok.com)

Atlet Taekwondo asal Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Lombok Barat, Fernando Reigen Mumek berhasil mengharumkan nama daerah Lombok Barat (Lobar) khususnya dan NTB umumnya di kancah nasional.  Anak 14 tahun ini meraih juara I pada ajang bergengsi Perang Bintang Antar Pelajar di Tangerang.

Anak dari pasangan M Rendy Ikhsan dan Martini asal Dusun Sepi ini kembali berpulang membawa nama baik daerah pada level internasional, menyusul Nando akan mengikuti Kejuaraan Internasional “2nd East Borneo Internasional Championship 2025” di GOR Segiri Samarinda Kalimantan Timur mulai tanggal hingga 17-20 Juli mendatang.

Martini, ibu dari Nando panggilan karib dari Fernando mengutarakan anak pertamanya itu pada akhir bulan lalu mengikuti Perang Bintang antar pelajar dan mahasiswa di Tangerang. “Dia lima hari mengikuti Perang Bintang antar dan mahasiswa se Indonesia dan Alhamdulillah juara I,”tutur dia, kemarin. Selang beberapa hari, Nando kembali berangkat ke Kalimantan Timur untuk mengikuti kejuaraan internasional. Kejuaraan internasional ini akan diikuti selama tiga hari, mulai tanggal 17-20 Juli. Pada kejuaraan internasional ini, Nando akan menghadapi Atlet dari bebagai negara. “Ia mainnya under 49, melawan Atlet dari Indonesia dan luar negeri juga,”imbuhnya. Agenda pertandingan padat menanti Nando, karena setelah Kejuaraan Internasional ini, bulan berikutnya (Agustusan) ia ikut Gubernur Cup di Mataram. “Itu bulan Agustus ikut Gubenur Cup.’’

Nando sendiri sudah ikut seleksi Porprov. Ia pun terpilih memperkuat Lobar pada Cabor Taekwondo. “Alhamdulillah anak saya terpilih ikut Poprov,”katanya. Menurutnya semua pertandingan yang diikuti nanti ini jiah sekaligus menjadi persiapan bagi Nando mengikuti Porprov tahun depan. Nando juga intens latihan di Gelanggang olahraga. Selesai Salat Ashar, Nando tutur ibunya sudah mulai latihan sampai pukul 19.00 malam. “Berhenti sebentar salat magrib, lanjut lagi latihannya, itu tiap hari latihan,”ujarnya.

Sebelumya pada Desember tahun 2024 lalu, ia juga pernah ikut Kejuaraan provinsi di Lotim. Dia dilepas di kantor Dispora Lobar. Hasilnya dari 28 atlet, empat orang dapat juara, termasuk Nando. (her)

Gubernur Iqbal Stop Hibah Aset Milik Pemprov NTB

Mataram (globalfmlombok.com)

Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal menghentikan izin hibah aset milik Pemerintah Provinsi NTB. Hal ini menyusul banyaknya aset daerah yang dihibahkan, berdampak pada kurangnya kekayaan provinsi.

Demikian disampaikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, Nursalim pada Rabu, 16 Juli 2025. “Pak Gubernur sudah memberikan perintah untuk tidak dilakukan hibah lagi, moratorium hibah lah,” ujarnya.

Dia mengatakan, Gubernur Iqbal lebih memilih aset Pemprov disewakan atau dipinjam pakai dibandingkan dihibahkan.

“Kalau ini kita moratorium sesuai keinginan pimpinan supaya aset kita ini kita lakukan penataan resmi dulu,” sambungnya.

Dengan moratorium ini, Pemprov berharap dapat menjaga keberlanjutan dan nilai aset daerah, serta menghindari kehilangan kekayaan daerah yang dapat berkurang akibat hibah yang tidak terkontrol. Ke depannya, kebijakan ini akan terus dipantau untuk memastikan pemanfaatan aset daerah lebih optimal.

“Itu kewenangan kepala daerah untuk bisa kan boleh hibah, boleh pinjam pakai, boleh dikerjasamakan, boleh dipinjam sewa. Makanya sekarang distop hibah ini, tidak ada hibah lagi. Dipinjam pakai saja itu supya kekayaan pemrpov yidak berkurang,” terangnya.

Mantan Kepala Biro Organisasi ini menjelaskan, banyak aset daerah NTB yang dihibahkan, baik itu kepada instansi, maupun lembaga yang ada di provinsi Bumi Gora. Untuk itu, Gubernur lanjut Nursalim mengambil langkah tegas agar tidak ada lagi hibah aset di masa kepemimpinan Iqbal-Dinda.

“Banyak aset Pemprov yang sudah dihibahkan tahun-tahun sebelumnya. Untuk datanya tidak hapal kita karena setiap tahun ada saja hibah seperti hibah di STPDN, hibah antar pemerintah, pada yaysan,” jelasnya.

Dia menambahkan, Gubernur menginginkan seluruh aset milik Pemprov NTB untuk dimaksimalkan pemanfaatannya. Adapun saat ini, beberapa aset daerah banyak yang nganggur sehingga BPKAD diperintahkan untuk melakukan pemetaan bertujuan untuk mengoptimalkan aset-aset tersebut.

Diketahui, di tahun 2024 masa kepemimpinan Pj Gubernur Lalu Gita Ariadi, sejumlah aset tanah dan bangunan milik Pemprov NTB dihibahkan ke Pemkot Mataram, yaitu aset yang terletak di Jalan Langko dan Jalan Majapahit.

Selain Pemkot Mataram, Pemprov juga menghibahkan aset ke Polda NTB berupa Gedung Direktorat Lalu Lintas dan gedung Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang berada di Kawasan Kebon Kopi Mataram. (era)

Pendaki Swiss Cidera Serius Jatuh di Gunung Rinjani

Selong (globalfmlombok.com)

Sebuah operasi penyelamatan darurat digelar di Gunung Rinjani, menyusul insiden pendaki asal Swiss, Benedikt Marcel (46), yang terjatuh di jalur pendakian menuju Danau Segara Anak. Kejadian yang dipantau Petugas Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) Sembalun pada Rabu, 16 Juli 2025  pukul 13.00 WITA ini terjadi sekitar pukul 12.30 WITA, di lokasi 25 menit sebelum jembatan penghubung danau.

Berdasarkan keterangan Kepala Balai TNGR, Yarman, Marcel mengalami cidera serius. “Alhamdulillah korban masih hidup, namun terdapat luka di kaki dan memar di wajah. Informasi dari pendaki lain yang merekam kejadian mengindikasikan patah tulang serta luka di kepala.”

Korban dilaporkan meminta evakuasi helikopter akibat medan yang ekstrem. Meski demikian, kondisi Marcel stabil dan dinyatakan selamat. Saat ini proses evakuasi masih berlangsung.

Tim gabungan terdiri dari 9 porter, 1 tenaga medis, dan 2 anggota Rinjani Skuard dikerahkan untuk mengevakuasi korban menggunakan tandu melalui medan terjal. Proses dipimpin Gede Mastika selaku penanggung jawab operasi. “Kami memprioritaskan keselamatan korban dan tim. Medan berat ini membutuhkan kehati-hatian ekstra,” tegasnya.

Pihak TNGR terus berkoordinasi dengan seluruh unsur penyelamat guna mempercepat penanganan. Yarman menambahkan, tim masih mengevaluasi kemungkinan penggunaan helikopter mengingat permintaan korban dan kompleksitas medan.

TNGR mengimbau pendaki agar selalu memantau kondisi jalur terkini. Melaporkan rencana pendakian melalui prosedur resmi. Selanjutnya, mewaspadai risiko di area rawan seperti lereng curam menuju Segara Anak.
Marcel tercatat melakukan pendakian legal via pintu resmi Sembalun.

Wisatawan Swiss kelahiran 26 Juni 1979 ini merupakan wisatawan mancanegara ke-3 yang mengalami insiden di Rinjani sepanjang 2025. Pihak otoritas akan memperbarui informasi seiring perkembangan evakuasi.
Dievakuasi Helikopter dari Gunung Rinjani.

Selanjutnya Benedikt Marcel berhasil dievakuasi menggunakan helikopter. Evakuasi cepat ini dimungkinkan berkat penggunaan asuransi pribadi milik korban. Menurut Yarman, proses evakuasi berlangsung sukses sekitar pukul 17.00 Wita. Benedikt Marcel langsung diterbangkan menuju salah satu rumah sakit di Bali untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut.

“Korban telah dievakuasi dan saat ini sedang berada di Bali, mudah-mudahan bisa sehat dengan segera,” ujar Yarman.

Meskipun berhasil dievakuasi, kondisi Marcel dilaporkan mengalami cidera serius. Saat ditemukan dan selama proses evakuasi, korban masih dalam keadaan sadar. Pihak BTNGR mengaku masih menunggu informasi terkini mengenai perkembangan penanganan medis korban. “Kita masih menunggu informasi lebih lanjut,” tambah Yarman.

Proses evakuasi yang lancar ini sangat didukung oleh inisiatif pihak korban. Keluarga atau pihak Marcel secara mandiri mendatangkan helikopter langsung dari Bali dengan memanfaatkan asuransi pribadi yang dimiliki korban.

Faktor cuaca yang mendukung serta lokasi korban yang tidak berada di area berbahaya setelah proses awal evakuasi juga mempermudah operasi penerbangan helikopter. Keberhasilan evakuasi ini menyoroti pentingnya asuransi perjalanan, terutama untuk aktivitas pendakian gunung yang berisiko tinggi. (rus/era)