Beranda blog Halaman 362

Gebyar Fornas VIII oleh Diskominfotik NTB, Gaungkan Informasi untuk NTB Makmur Mendunia

globalfmlombok.com
-
0
Gebyar Fornas VIII oleh Diskominfotik NTB, Gaungkan Informasi untuk NTB Makmur Mendunia

Mataram (globalfmlombok)-

Gebyar Festival Olahraga Masyarakat Nasional (Fornas) VIII 2025 diinisiasi Dinas Kominfotik Provinsi NTB dirangkaikan dengan Car Free Day, Minggu (20/7/2025) digelar di depan Kantor Diskominfotik NTB Jalan Udayana 14 Mataram.

Kegiatan ini menghadirkan sejumlah Inorga yang akan turut berpartisipasi pada Induk Organisasi Olahraga (Fornas) yang akan berlangsung mulai 26 Juli 2025 hingga 1 Agustus 2025 tersebut juga melibatkan seluruh OPD pemprov NTB, masyarakat Kota Mataram.

Gebyar fantastis ini dimaksudkan untuk sarana edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat Nusa Tenggara Barat dan mengajak masyarakat NTB, khususnya warga Kota Mataram sebagai tuan rumah terkonsentrasi penyelenggaraan Fornas VIII yang akan melibatkan tidak kurang dari 18 ribu peserta dari sekluruh Indonesia bahkan tamu dari luar negeri.

Dalam Gebyar Fornas VIII Diskominfotik ini berbagai kegiatan mewarnai pelaksanaannya. Diantaranya senam bersama dari pesenam udayana Mataram dan melibatkan peserta lainnya dari warga Kota Mataram yang turut membaur saat melaksanakan kegiatan olahraga ataupun pengunjung lainnya yang tengah rekreasi di Taman Udayana, Mataram.

Selain berbagai layanan informasi yang disampakan terkait dengan Fornas ini, juga dilakukan berbagai kegiatan lainnya yakni pemeriksaan kesehatan gratis dari Puskesmas Pejeruk, Kota Mataram, pemberian door prize bagi peserta yang bisa menjawab pertanyaan seputar Fornas VIII di NTB ini.

Kadis Kominfotik Provinsi NTB, H. Yusron Hadi, mengungkapkan, pihaknya menginisiasi gelaran gebyar Fornas VIII NTB dimaksudkan untuk lebih memasyarakatkan dan mensosialisasikan secara lebih masif Fornas VIII ini kepada masyarakat, agar masyarakat juga turut terlibat dalam mensukseskan pelaksanaan even nasional yang di gelar di NTB ini.

Pihaknya juga sebagai leading sektor desiminasi informasi akan terus mengedukasi dan mensosialisasikan informasi Fornas VIII ini kepada masyarakat melalui berbagai kanal informasi yang dimiliki Diskominfotik. Seperti desiminasi informasi melalui media sosial, kerjasama pemberitaan kemitraan dengan media cetak, elektronik ataupun media online.

“Kita tentu berharap Fornas VIII di NTB ini akan berlangsung aman, sukses dan menjadi kabar baik bagi NTB lebih menasional, makmur mendunia. Ini sarana yang tepat untuk kita berbuat maksimal bagi citra daerah kita,” demikian Yusron kepada sejumlah media.

Ketua Harian Fornas VIII Hj. Asniwati mengungkapkan, rasda terima kasihnya kepada seluruh peserta dan warga Kota Mataram yang hadir dalam Gebyar Fornas VIII ini. Ini membuktikan warga Kota Mataram sangat siap menyambut dan mensukseskan gelaran nasional dan Mataram sebagai lokasi terkonsentrasi penyelenggaran even nasional ini.

Ia juga menjelaskan, pada pelaksanaan Fornas VIII ini nantinya akan diikuti 78 Inorga yang akan berlangsung mulai 26 Juli hingga 1 Agustus 2025. Adapun lokasi pelaksanaannya dilaksanakan di Lombok Utara untuk olahraga rekreasi air, Lombok Timur untuk olahraga lari dan trail, Lombok Tengah yang akan dipusatkan di Lapangan Tastura dan Kota Mataram sebagai lokasi terkonsentrasinya seluruh kegiatan Fornas VIII.

“Fornas VIII menjadi milik bersama mari kita sukseskan guna membawa NTB Makmur Mendunia,” tutupnya. (r)

Diancam Pakai Video, Oknum Guru Diduga Lecehkan Korban Sejak SD hingga Usia 18 Tahun

globalfmlombok.com
-
0
Diancam Pakai Video, Oknum Guru Diduga Lecehkan Korban Sejak SD hingga Usia 18 Tahun

Giri Menang (globalfmlombok.com)

Oknum Guru di Lombok Barat (Lobar) inisial LS diduga melakukan pelecehan seksual terhadap muridnya. Aksi bejat itu diduga dilalukan sejak lama, dari sejak SD hingga korban saat ini telah dewasa berusia 18 tahun. Terakhir, aksi bejatnya itu dilakukan pelaku sekitar bulan lalu. Dalam aksinya, pelaku mengancam korban menggunakan video pelecehan seksual bersama korban.

Kasatreskrim Polres Lobar, AKP Lalu Eka Arya M, SH.,MH., dikonfirmasi media di ruang kerjanya Senin, 20 Juli 2025 membeberkan modus pelaku dalam melakukan aksi bejatnya. Kejadian ini kata Eka, telah berlangsung sejak lama. Menurut keterangan korban, ketika masih duduk di bangku kelas 6 SD.

“Kejadian ini sudah lama dari korban masih SD, menurut keterangan korban. Kebetulan pelaku ini guru, pariwisatanya berlanjut sampai dengan (korban usia 18 tahun), terakhir kemarin tanggal 5 bulan ini (Juli red),” ungkapnya didampingi Kanit PPA Ipda Dwi Jaya Pantiko.

Menurut keterangan korban, pecelahan seksual oleh pelaku sejak duduk di kelas 6 SD. Di mana korban murid di SD tersebut, sedangkan pelaku sebagai guru.

Hingga sekarang usia korban sudah dewasa masuk usia 18 tahun pun pelaku masih melakukan aksi bejatnya. Terakhir sekitar pada tanggal 5 Juli 2025. Disinggung aksi pelaku melakukan pelecehan, padahal sudah lulus SD, menurutnya, pelaku masih menghubungi korban melalui komunikasi Handphone.

“Itu ketika korban pulang ke rumahnya, korban dihubungi oleh terlapor (pelaku) dengan mengancam bahasanya menggunakan video (pelecehan),” terangnya.

Dari pengakuan pelaku, bahwa apa yang dilakukan terhadap korban disimpan dalam videonya, sehingga itu menjadi modusnya untuk mengancam korban menggunakan video ketika ingin melakukan pelecehan pada korban. Dan kebetulan rumah korban tidak jauh dari lokasi sekolah atau TKP.”Sekarang usia korban sudah 18 tahun, tamat SMA. Kejadian terakhir yang dilaporkan juga ketika sudah dewasa,” terangnya.

Artinya aksi tidak manusiawi pelaku dilakukan sejak korban usia SD kelas 6 sampai dewasa. Kalau dihitung berapa kali pelaku melakukan pelecehan seksual pada korban, belum diketahui pasti. Sebab pihak korban tidak menyebut dan mengingat kejadian-kejadian tersebut. Pihak terlapor pun sudah dimintai keterangan untuk dikonfrontir, namun untuk keperluan penyidikan hasil pemeriksaan itu belum bisa disampaikan pihaknya. Hal itu akan disampaikan pada saat gelar perkara yang akan dilakukan pada dua – tiga hari ke depan.

Pihaknya telah memeriksa enam saksi dari unsur keluarga, korban, pihak dusun, kepala bidang di Dinas Dikbud, saksi ahli dan unsur terlapor sendiri. (her)

Pemkot Mataram Lucurkan Bantuan Beras 623.340 Kg untuk 31.167 KPM

globalfmlombok.com
-
0
Pemkot Mataram Lucurkan Bantuan Beras 623.340 Kg untuk 31.167 KPM

Mataram (globalfmlombok.com)

Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram resmi meluncurkan program bantuan pangan berupa beras sebanyak 623,340 Kg kepada warga yang membutuhkan. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat melalui pemerintah kota untuk menjaga ketahanan pangan dan meringankan beban ekonomi masyarakat, khususnya kelompok rentan.

Peluncuran dilakukan secara simbolis oleh Wali Kota Mataram, H. Mohan Roliskana di depan Kantor Wali Kota pada Senin, 21 Juli 2025 pagi. Penyaluran bantuan tersebut menyasar 31.167 keluarga penerima manfaat (KPM) yang tersebar di enam kecamatan di wilayah Kota Mataram.

“Pendistribusian bantuan ini disalurkan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di semua kecamatan di Kota Mataram. Kami berikan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga kesejahteraan masyarakat,” ujarnya saat dikonfirmasi Senin, 21 Juli 2025.

Bantuan beras ini berasal dari cadangan pangan pemerintah pusat yang disalurkan melalui Badan Pangan Nasional dan Bulog, kemudian didistribusikan oleh pemerintah kota secara bertahap. Masing-masing KPM akan menerima 10 kilogram beras medium selama bulan ke depan.

Mohan menjelaskan, penyaluran bantuan pangan tersebut untuk periode bulan Juni dan Juli. Oleh karena itu KPM akan menerima 20 kilogram sekaligus. “Biasanya 10 kilogram, tapi untuk kali ini digabung langsung. Jadi masyarakat dapat 20 kilogram per paket untuk dua bulan,” sebutnya.

Orang nomor satu di Kota Mataram ini, juga menjelaskan, terkait dengan mekanisme pendistribusian bantuan, setiap kelurahan memiliki satgas. Sehingga dalam proses penyaluran tersebut sesuai dengan data yang sudah dihimpun sejak awal. Selain itu, pengawasan juga dilakukan, guna memastikan penyaluran bantuan langsung ke penerima manfaat. “Proses penyaluran tetap di bawah pengawasan Bulog, sasarannya sudah ada di 50 kelurahan,” jelasnya.

Program bantuan pangan ini juga diharapkan dapat menekan inflasi daerah serta menjaga daya beli masyarakat. Pemkot Mataram mengingatkan warga penerima untuk memanfaatkan bantuan dengan bijak serta memastikan distribusi berjalan lancar dan tepat sasaran.

Dengan adanya program ini, Pemkot Mataram berharap tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan dasar warga, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial dan sinergi antar lembaga dalam menjaga stabilitas sosial-ekonomi di daerah.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Mataram, Lalu Johari menyampaikan, bantuan pangan disalurkan sebanyak 623.340 Kg kepada 31.167 KPM di 50 kelurahan di Kota Mataram. Penyaluran bantuan ini bertujuan pengendalian inflasi dan indeks perkembangan harga. Pasalnya komoditas beras salah satu kebutuhan pokok paling penting di masyarakat.

“Penyaluran ini akan dilakukan dua tahap, untuk hari ini tiga kecamatan, yakni Ampenan, Cakranegara, dan Selaparang. Kemudian untuk besok, 22 Juli 2025, Kecamatan Sandubaya, Sekarbela, dan Mataram,” pungkasnya. (pan)

Belanja Pegawai Membengkak Hingga Rp200 Miliar, Pemprov NTB Terancam Disanksi Pusat

globalfmlombok.com
-
0
Belanja Pegawai Membengkak Hingga Rp200 Miliar, Pemprov NTB Terancam Disanksi Pusat

Mataram (globalfmlombok.com)

Pemprov NTB terancam disanksi Pemerintah Pusat terkait beban belanja pegawai yang melebihi rata-rata nasional. Saat ini, porsi belanja aparatur di APBD Pemprov NTB tercatat mencapai 33,82 persen, atau sekitar Rp200 miliar. Ini lebih tinggi dari ambang batas maksimal yang ditetapkan pemerintah pusat, yakni 30 persen.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Tri Budiprayitno mengatakan jika sampai dengan tahun 2027 Pemprov NTB belum menyesuaikan belanja pegawai sesuai dengan regulasi pusat, maka Pemprov NTB akan diberikan sanksi.

Dari data yang ada, total pegawai di lingkup Pemprov NTB mencakup PNS, PPPK, dan tenaga non ASN mencapai sekitar 30 ribu orang. Sementara di kabupaten/kota, jumlahnya jauh lebih besar, yakni 82 ribu pegawai, sehingga total se-NTB mencapai 112 ribu aparatur. Angka ini menyedot belanja daerah hingga miliaran rupiah setiap bulannya.

Makanya informasinya, kalau tahun 2027 nanti belanja aparatur masih di atas 30 persen, kita bisa kena sanksi. Saya belum tahu bentuk sanksinya, tapi biasanya berkaitan dengan finansial,” ujarnya, Senin, 21 Juli 2025.

Guna menekan beban keuangan ini, Pemprov NTB kini sedang melakukan efisiensi dan rasionalisasi perangkat daerah. Langkah yang sudah dilakukan termasuk pemangkasan jabatan, penataan ulang struktur organisasi, hingga peninjauan fasilitas-fasilitas pejabat.

“Sudah berhasil ditekan sekitar Rp100 miliar. Masih ada selisih 100 miliar lagi yang harus ditekan untuk bisa kembali ke angka 30 persen, lanjutnya. Salah satu opsi efisiensi yang tengah dikaji adalah mengubah skema fasilitas transportasi dinas. Apakah mobil dinas masih harus dipertahankan, atau justru modelnya diubah,” katanya.

Terkait kemungkinan adanya pemutusan hubungan kerja (PHK), terutama bagi tenaga non-ASN, mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga NTB ini menegaskan sejauh ini belum ada rencana ke arah tersebut.

“Untuk PNS, tidak dikenal istilah PHK. Kita masih menunggu kebijakan pusat terkait sisa tenaga non-ASN. Di Pemprov NTB saat ini masih ada sekitar 9.616 tenaga non-ASN yang status kepegawaiannya belum jelas,” jelasnya.

Tri mengatakan, hal-hal yang berkaitan dengan kepegawaian sifatnya terpusat di pemerintah pusat, sehingga Pemprov NTB masih menunggu arahan kebijakan. “Kita tunggu kebijakan pusat, karena kebijakan berkaitan dengan kepegawaian itu sifatnya sentralistik,” pungkasnya. (era)

Tepis Isu Perseteruan Internal Kader Golkar, Mohan Pertemukan Isvie dan Hamdan

globalfmlombok.com
-
0
Tepis Isu Perseteruan Internal Kader Golkar, Mohan Pertemukan Isvie dan Hamdan

Mataram (globalfmlombok.com)

Ketua DPD Partai Golkar Provinsi NTB H. Mohan Roliskana menujukkan sikapnya sebagai pemimpin partai. Tak ingin larut dalam persepsi publik terkait perseteruan antara kadernya di Udayana. Wali Kota Mataram itu pun memanggil dua kadernya yakni Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda dan Ketua Fraksi Partai Golkar di DPRD NTB Hamdan Kasim.

Pemanggilan tersebut merupakan upaya menemukan benang merah perihal situasi yang berkembang belakangan terkait isu perseteruan politik antara kedua kader tersebut. Dalam foto yang beredar, pertemuan mereka tampak berlangsung guyub dan penuh kehangatan.

Selain Mohan, Isvie, dan Hamdan, turut hadir dalam pertemuan tersebut petinggi Partai Golkar NTB, Firadz Pariska. Pertemuan berlangsung di kediaman Mohan Roliskana di Mataram, pada Minggu (20/7/2025) malam.

“(Pertemuan) ini upaya menjernihkan, menjawab persepsi dan asumsi orang tentang situasi internal di Partai Golkar,” kata Mohan Roliskana melalui keterangan tertulisnya yang diterima Suara NTB.

Dijelaskan, pertemuan tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa spekulasi publik yang berkembang di luar perihal internal Partai Golkar sama sekali tidak benar. “Sesungguhnya tidak ada masalah,” ungkapnya.

Partai Golkar, kata Mohan, dalam sejarahnya, selalu memiliki tradisi dan budaya yang baik dalam menyikapi setiap persoalan. Kultur itulah yang menurut Mohan menjadikan Partai Golkar sebagai partai besar yang sarat pengalaman.

“Ini cara kita, tradisi dan kultur kita di internal (Partai Golkar). Jika ada perbedaan perspektif, perbedaan pandangan, kemudian kita (selesaikan dengan) duduk bersama untuk menyamakan persepsi serta mendengar dari semua pihak,” jelasnya.

Sebagai pimpinan tertinggi Partai Golkar di NTB, Mohan mengaku memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan suasana harmonis untuk seluruh kader Partai Golkar.

“Pertemuan ini memberikan kita gambaran secara utuh tentang dinamika yang berkembang. Dan ini dalam posisi sebagai ketua saya harus menjembatani itu, terhadap seluruh anggota fraksi tentang dinamika yang berkembang,” jelasnya.
“Seperti foto itu, suasananya cair dan guyub. Suasana harmonisasi kita di Partai Golkar seperti itu,” sambungnya. (ndi)

Gubernur Iqbal Ingatkan Masyarakat Tak Menaruh Ekspektasi Berlebihan

globalfmlombok.com
-
0
Gubernur Iqbal Ingatkan Masyarakat Tak Menaruh Ekspektasi Berlebihan

Tanjung (globalfmlombok.com)

Momen memperingati Hari Ulang Tahun ke-17 Kabupaten Lombok Utara, Senin, 21 Juli 2025  terlihat berbeda. Untuk pertama kalinya, Gubernur NTB, H. L. Muhammad Iqbal, hadir. Tak hanya itu, ia juga bertindak sebagai Inspektur Upacara.

Pemandangan Gubernur NTB sebagai Inspektur pada perayaan HUT KLU kemarin cukup istimewa. Sebab pada perayaan tahun-tahun sebelumnya, Gubernur NTB lebih banyak diwakilkan kepada pejabat Setda NTB. Di tengah euforia usia ke-17 tahun, Gubernur mengingatkan seluruh elemen masyarakat di Lombok Utara untuk tidak menaruh ekspektasi berlebihan. Meski ia juga percaya, di tengah potensi yang dimiliki Lombok Utara, daerah ini akan mampu menghadirkan pelayanan lebih baik serta kemajuan di berbagai sektor.

“Jangan terlalu berlebihan menaruh ekspektasi. KLU ini baru berusia 17 tahun, kita harus realistis jika dalam usia muda ini sudah mampu keluar dari garis kemiskinan serta memberikan pelayanan publik yang lebih baik dibanding sebelumnya, itu adalah pencapaian luar biasa,” ujar Gubernur NTB.

Ia menilai, Kabupaten Lombok Utara memiliki potensi besar untuk menjadi lebih baik dan maju. Melalui momentum peringatan HUT KLU ini, ia mengajak masyarakat untuk mengenang kembali lahirnya sebuah daerah baru – tahun 2008 silam. Refleksi menjadi sebuah keharusan untuk melihat kembali, menyerap pelajaran dari tantangan sebagai modal untuk membangun masa depan daerah.

Iqbal menilai, Lombok Utara sudah melangkah ke arah kemajuan. Dimana program pemerintah daerah konsisten berfokus untuk mengatasi berbagai persoalan yang ada di masyarakat. Misalnya, kata dia, pengentasan angka kemiskinan turun menjadi 23,96 persen dari 43,14 persen; Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bergerak naik diangka 68,64, serta penurunan angka stunting mencapai 13,52 persen atau prevalensi stunting terendah di NTB.

Saya kira itu capaian yang luar biasa. Apalagi dengan pertumbuhan pariwisata, KLU sudah menjadi magnet pariwisata di NTB,” imbuhnya.

Gubernur berkeyakinan di tahun-tahun mendatang, perubahan Lombok Utara akan semakin positif. Dirinya juga mendukung proses pembangunan di KLU dengan perhatian (anggaran) dari APBD Provinsi NTB.

Keberadaan destinasi pariwisata unggulan seperti Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air, ditambah kekayaan alam pegunungan dan air terjun, menjadikan KLU sebagai salah satu tumpuan masa depan NTB dalam sektor pariwisata berkelanjutan.

“Lombok Utara sebagai salah satu epicentrum pariwisata NTB, tentunya akan dilakukan dengan tata kelola yang baik dan benar serta melibatkan semua pihak,” tegasnya.

Karena ini kabupaten baru, maka kita punya peluang besar untuk membangun dari awal dengan arah yang benar. Banyak daerah yang sudah terlanjur salah membangun, dan itu sulit diperbaiki. KLU masih punya ruang untuk merancang masa depan yang lebih baik, demikian Iqbal. (ari)

Pemprov NTB Nyatakan Kehadiran 30 Mobil Listrik di Fornas 2025 Tak Ganggu Usaha Penyedia Jasa Transportasi Bandara

globalfmlombok.com
-
0
Pemprov NTB Nyatakan Kehadiran 30 Mobil Listrik di Fornas 2025 Tak Ganggu Usaha Penyedia Jasa Transportasi Bandara

Mataram (globalfmlombok)-

Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Prov Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Yusron Hadi, S.T., M.UM,kembali merespons terkait aksi unjuk sejumlah penyedia jasa transportasi bandara.

Sejumlah penyedia jasa transportasi di areal bandara memutuskan untuk menggelar demonstrasi di sekitar jalur masuk eks Bandara Selaparang, Mataram, Senin, 21 Juli 2025.Mereka berunjuk rasa karena menerima informasi yang tak lengkap.

Dalam aksinya, salah satu hal yang diutarakan adalah tentang pengadaan mobil Listrik sebanyak 30 unit oleh pihak panitia pelaksana Festival Olahraga Masyarakat Nasional (Fornas) VIII 2025. Hal ini dianggap membuat penyedia jasa transportasi bandara merasa dirugikan.

Namun demikian, 30 unit mobil listrik yang akan digunakan untuk penyelenggaraan Fornas VIII 2025, tidak akan dioperasikan di lingkungan bandara.

‘’Saya rasa mobil listrik ini adalah hal yang bagus ya untuk green energy. Sekarangpun sudah hal yang umum digunakan mobil Listrik itu. Bukan hal baru itu mobil Listrik,’’ ungkap Yusron saat ditemui media.

‘’Jadi begini, ini serius ya. Mobil Listrik itu didatangkan tanpa menggunakan anggaran, dan penggunaannya juga bukan untuk di bandara. Nantinya semua unit mobil Listrik digunakan untuk mobilisasi wasit, juri, panitia dan tamu undangan selama berada di Mataram, dan jumlahnya hanya sekitar 30 unit saja,’’ terang Yusron.

Selain itu, para penyedia jasa transportasi juga merasa dikecewakan lantaran merasa tak dilibatkan menjadi penyedia jasa transportasi resmi Fornas VIII 2025. Mereka berasumsi, tidak bisa merasakan gegap gempita Fornas VIII 2025 bila tak disewa secara resmi.

‘’Ini saya sudah sampaikan sebelumnya, dan sekarang kita ulang lagi, bahwa Fornas ini akan kedatangan lebih dari 20 ribu peserta. Sedangkan panitia hanya mengakomodir 600 diantaranya, itu hanya wasit juri dan panitia saja,’’ jelas Yusron kepada media.

’Dengan kata lain, ada lebih dari 19 ribu peserta yang akan memenuhi kebutuhan akomodasi dan transportasi secara mandiri.’’ pungkasnya.

Yusron menghimbau kepada seluruh penyedia jasa transportasi di NTB untuk berhati-hati dalam merespon informasi yang belum terkonfirmasi. Karena nyatanya, apa yang dikhawatirkan para penyedia jasa transportasi sama sekali tidak benar.

“Seyogyanya informasi terkait soal transportasi ini rujukannya ke Dinas Perhubungan’’ tutup Yusron.[red]

Berkah Fornas VIII 2025, Pengusaha Transportasi di Mataram Kebanjiran Pesanan

globalfmlombok.com
-
0
Berkah Fornas VIII 2025, Pengusaha Transportasi di Mataram Kebanjiran Pesanan

Mataram (Globalfmlombok.com)-

Berkah agenda nasional Festival Olahraga Rekreasi Nasional (Fornas) VIII 2025 yang akan digelar pada 26 Juli hingga 1 Agustus di Provinsi NTB benar-benar dirasakan oleh pelaku usaha di sektor transportasi, khususnya yang ada di Kota Mataram.

Hal ini dipicu kedatangan lebih dari 18.000 peserta dan ofisial dari 38 provinsi, serta ribuan keluarga, wisatawan, dan relawan yang turut menyemarakkan FORNAS tahun ini.

Akbar Habibie, salah seorang pengusaha sewa mobil yang ada di Mataram, mengaku Fornas VIII 2025 berdampak besar terhadap penyewaan mobil yang dimilikinya. Bahkan, ia mengaku sampai tidak bisa mengcover semua permintaan penyewaan mobil.

“Iya, dampaknya sangat luar biasa. Unit saya jalan semua. Bahkan kesulitan mencari unit. Tidak bisa mengcover semua permintaan,” tuturnya saat diwawancarai oleh Tim Media Dinas Kominfotik NTB di Mataram pada Senin 21 Juli 2025.

Menurut Habibie, event-event seperti FORNAS ini sangat mempengaruhi sektor pariwisata yang ada di NTB. Industri MICE yang terus diupayakan di NTB merupakan misi yang sangat strategis. Sehingga kedepannya, ia berharap lebih banyak lagi event besar selain FORNAS yang bisa digelar di Provinsi NTB.

Tak hanya Habibie, buah manis Fornas juga dicicipi oleh Reza dari “Pingin Trip Lombok”. Ia mengaku unit mobil yang disewa dari garasinya mencapai 20 unit. Sebagian besar kendaraanya telah dipesan oleh peserta Fornas.

“Cukup berdampak pada kami. Sekitar 15-20 unit telah dibooking selama pegelaran Fornas bulan ini,” jelasnya.

Kepala Dinas Kominfotik NTB, Yusron Hadi, dalam rilis resmi yang dikeluarkannya menjelaskan layanan sewa mobil, ojek online, shuttle bus, hingga penyedia jasa transportasi laut seperti fast boat ke Gili Trawangan mencatat lonjakan permintaan hingga 200%.

Pemerintah Provinsi NTB menargetkan perputaran ekonomi daerah melalui Fornas VIII ini bisa menembus Rp100–Rp130 miliar, terutama dari sektor transportasi, akomodasi, UMKM, dan pariwisata. Yusron menyatakan bahwa seluruh moda transportasi telah disiagakan penuh demi kelancaran mobilisasi peserta dan tamu.

“Fornas bukan hanya ajang olahraga, tetapi juga mesin penggerak ekonomi rakyat. Ini efek ganda yang nyata. Kami mengajak masyarakat NTB memanfaatkan momentum ini sebaik mungkin,” tandasnya.

Fornas sendiri merupakan ajang dua tahunan yang mempertemukan ribuan pegiat olahraga masyarakat dari seluruh Indonesia. Fornas VIII 2025 di NTB mengusung semangat “Kalah Menang, Semua Senang”, menampilkan lebih dari 70 Inorga (Induk Olahraga Masyarakat) dengan dukungan semua pihak.(r)

Komnas HAM Gelar Penyelidikan Pasca Pengosongan Lahan Tanjung A’an

globalfmlombok.com
-
0
Komnas HAM Gelar Penyelidikan Pasca Pengosongan Lahan Tanjung A’an

Praya (globalfmlombok.com)

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Indonesia saat ini tengah menggelar penyelidikan pasca pengosongan lahan di kawasan Pantai Tanjung A’an Desa Sengkol Kecamatan Pujut, Lombok Tengah (Loteng) awal pekan kemarin. Penyelidikan digelar setelah KomnasHAM menerima laporan dari masyarakat bahwa ada potensi pelangggaran HAM saat proses pengosongan lahan yang dilakukan InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) tersebut.

Dalam keterangan pers Komnas HAM tertanggal 17 Juli 2025 tertanda Ketua Komnas HAM Anis Hidayat yang diterima Suara NTB, disebutkan kalau KomnasHAM memberikan perhatian serius terhadap peristiwa pengusuran (pengosongan lahan) yang diduga dilakukan secara sewenang-wenang di kawasan Pantai Tanjung A’an tersebut. Di mana banyak bangunan dan tempat usaha milik warga harus dirobohkan dengan alasan untuk mendukung pengembangan pariwisata di kawasan The Mandalika.

Proses tersebut diduga dilakukan tanpa adanya musyawarah dan mufakat yang setara antara pemerintah, korporasi dan masyarakat sebagai pemilik bangunan dan tempat usaha. Warga terdampak juga diduga tidak mendapat ganti rugi berupa materi, upaya rekolasi ataupun bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Tidak hanya itu, ada warga yang ditangkap dan ditahan aparat kepolisian saat proses pengusuran berlangsung lantaran  dianggap melakukan tindakan melawan petugas. Semua itu oleh KomnasHAM dinilai berpotensi melanggar berbagai norma HAM. Baik itu yang diatur sesuai pasal 28H ayat 1 dan 4 UUD 1945. Termasuk pasal 11 Konvenan Ekosob serta pasal 36 dan 37 UU. No. 39 tahun 1999 tentang HAM.

Di mana norma tersebut mewajibkan Negara untuk mengakui dan menjamin setiap orang berhak untuk hidup sejahtera, bertempat tinggal dan mendapat kehidupan yang layak. Negara juga harus memastikan setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan tidak boleh diambil secara sewenang-wenang.

Sehingga Komnas HAM mendorong supaya pemerintah daerah agar mengedepankan prinsip due diligence berbagasi HAM dalam seluruh proses pembangunan yang dilaksanakan. Termasuk menghormati hak milik, hak atas informasi dan persetujuan masyarakat terdampak dalam proses pengosongan lahan tersebut.

Tidak hanya itu aparat penegak hokum tidak  melakukan tindakan intimidasi, kekerasan ataupun menggunakan kekuatan berlebih lain serta menjamin keamanan dan kebebasan berekspresi warga yang menolak pengosongan lahan. “Komnas HAM akan terus memantau perkembangan kasus ini,” bunyi penyataan Komnas HAM.

Sementara itu dalam keterangan pers-nya yang diterima Suara NTB, Sabtu, 19 Juli 2025, Direktur Operasi ITDC Troy R. Warokka, menegaskan kalau proses pengosongan lahan di kawasan Pantai Tanjung A’an sudah dijalan sesuai aturan yang berlaku. Khususnya yang terkait pengelolaan lahan negara melalui Hak Pengelolaan (HPL) dan pemanfaatannya dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sesuai mandat Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2008.

Pelaksanaan penertiban tegasnya sudah dilakukan secara non-represif. Dengan pendekatan yang menghindari kekerasan, intimidasi atau pemaksaan secara fisik. Didampingi aparat gabungan dari Polri, TNI, dan Satpol PP untuk memastikan ketertiban dan keamanan. Namun tetap mengedepankan dialog, pemberitahuan tertulis serta sosialisasi secara bertahap kepada para pelaku usaha yang terdampak.

ITDC lanjut Troy juga tetap mengedepankan prinsip due process of law. Yaitu memastikan bahwa setiap tindakan penertiban dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Disertai pemberitahuan resmi, kesempatan untuk berdialog dan pendampingan pemerintah daerah.

“Soal kemudian adapun klaim pelanggaran HAM yang muncul di ruang publik kami nilai sebagai bentuk ekspresi sosial yang muncul dari dinamika perubahan tata ruang dan ekonomi local,” sebutnya.

Dalam konteks ini, ITDC tetap konsisten menjunjung nilai-nilai HAM, termasuk hak atas informasi, partisipasi dan jaminan transisi yang adil bagi pihak-pihak yang terdampak langsung oleh penataan kawasan. Pihaknya percaya penataan ruang jika dilakukan secara transparan, partisipatif  dan akuntabel, justru akan memperkuat perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dalam jangka panjang. Termasuk hak atas lingkungan yang sehat, ruang usaha yang legal serta peluang ekonomi yang lebih berkelanjutan. (kir)

Beras Murah SPHP Kini Tersedia di 16 Titik Gudang Bulog NTB

globalfmlombok.com
-
0
Beras Murah SPHP Kini Tersedia di 16 Titik Gudang Bulog NTB

Mataram (globalfmlombok.com)

Perum Bulog Wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) memperluas akses distribusi beras murah melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan membuka penjualan langsung di 16 titik gudang Bulog yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di NTB.

Pemimpin Wilayah Perum Bulog NTB, Sri Muniati, mengatakan bahwa penjualan langsung dari gudang ini telah dimulai sejak 18 Juli 2025 dan akan berlangsung hingga akhir tahun, setiap hari kerja mulai pukul 08.00 hingga 17.00 WITA.

“Setelah menggandeng para pengecer di pasar-pasar rakyat, kini kami juga menjual langsung dari gudang Bulog agar masyarakat lebih mudah memperoleh beras SPHP,” ujar Sri Muniati, Sabtu, 19 Juli 2025.

Untuk memastikan pemerataan distribusi dan menjaga ketepatan sasaran, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional membatasi pembelian maksimal dua karung atau 10 kilogram per orang dalam satu kali transaksi. Masyarakat diperbolehkan membeli kembali setelah kebutuhan sebelumnya habis.

Harga beras SPHP yang dijual di gudang Bulog tetap mengacu pada harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp12.500 per kilogram. Setiap kemasan 5 kilogram dijual seharga Rp60.000.

“Harga ini kami sesuaikan dengan mitra pengecer Bulog untuk menjaga kestabilan harga di pasaran dan mencegah disparitas,” tambahnya.

Sri Muniati menegaskan, penjualan langsung ini merupakan bagian dari upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan, serta antisipasi terhadap potensi kelangkaan dan gejolak harga menjelang akhir tahun.

Bulog NTB juga akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta dinas terkait untuk memastikan distribusi SPHP menyasar pasar-pasar pencatatan BPS, pasar rakyat, koperasi desa, kios pangan binaan Pemda, hingga kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM).

“Kami berkomitmen memastikan masyarakat tidak kesulitan mendapatkan beras berkualitas dengan harga terjangkau sebagai bagian dari menjaga ketahanan pangan di NTB,” tutup Sri Muniati. (bul)

1...361362363...378Halaman 362 dari 378