Mataram (globalfmlombok.com) – Komisi Yudisial (KY) Republik Indonesia tengah memantau tiga kasus tindak pidana di Mataram. Tiga kasus tersebut adalah kasus dugaan gratifikasi DPRD NTB, kasus dugaan pembunuhan di Pantai Nipah, dan kasus dugaan pembunuhan Brigadir Esco.

Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial, Abhan, Jumat (22/5/2026) mengatakan, alasan pihaknya melakukan pemantauan yang pertama, karena tiga kasus tersebut menjadi atensi publik. Kedua, Komisi III DPR RI juga memerintahkan KY untuk memantau tiga perkara tersebut.

“Bahwa KY melakukan pemantauan dan memastikan bahwa jalannya proses persidangan sesuai ketentuan undang-undang,” katanya seusai melakukan pemantauan langsung terhadap sidang kasus terdakwa Radiet di Pengadilan Negeri Mataram.

Pemantauan juga dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran etik dan penyimpangan perilaku hakim.

Dari hasil pemantauan sementara, pihaknya belum dapat menyimpulkan apakah ada pelanggaran yang dilakukan majelis hakim yang menyidangkan kasus tersebut.

“Kami masih akan melakukan investigasi, pemandalaman lebih jauh dari pemantauan hasil sidang dari teman-teman KY di sini,” jelasnya.

Ia menegaskan, apabila Komisi Yudisial menemukan dugaan pelanggaran, maka hal tersebut akan ditindaklanjuti melalui pendalaman terhadap fakta-fakta hasil pemantauan yang ada.

Adapun pemantauan dari KY bisa secara langsung dan tidak langsung. Pemantauan secara langsung dilakukan dengan pihak KY datang menghadiri sidang terbuka yang digelar di Pengadilan Negeri Mataram. Cara lainnya dengan pihak KY bersurat ke Pengadilan untuk pengambil video selama persidangan.

Tiga kasus yang diatensi KY tersebut kini masih dalam proses sidang dengan agenda pemeriksaan saksi di Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Negeri Mataram.

Kasus dugaan gratifikasi anggota DPRD NTB terkahir tercatat telah menghadirkan ahli pidana. Kasus dugaan pembunuhan Brigadir Esco masih dalam pemeriksaan saksi dari jaksa penuntut umum. Sementara itu, kasus dugaan pembunuhan mahasiswi Unram, Ni Made Vaniradya Puspa Nitra telah masuk tahap pemeriksaan saksi yang meringankan dari terdakwa.

Majelis hakim sendiri telah menjadwalkan agar sidang dugaan pembunuhan di Pantai Nipah, Lombok Utara itu telah masuk penuntutan jaksa pada 2 Juni 2026. (mit)

Mataram (globalfmlombok.com) – Tiga Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Provinsi NTB terancam tidak bisa beroperasi mulai tahun depan. Hal ini karena adanya peringatan dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang sempat meminta tiga TPA tersebut untuk memperbaiki pengelolaan sampah di kawasan itu. Namun, hingga kini Pemerintah Daerah (Pemda) setempat belum mengindahkan teguran tersebut. Tiga TPA itu, yaitu TPA di Kabupaten Lombok Utara, TPA di Kabupaten Dompu, dan TPA di Kabupaten Bima.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) NTB, Didik Mahmud Gunawan Hadi mengatakan TPA tersebut menerapkan sistem open dumping, yaitu metode pembuangan sampah secara terbuka tanpa pengamanan atau pengelolaan yang memadai. Metode ini dinilai tidak efisien dan menimbulkan berbagai dampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat.
Ada juga TPA yang menggunakan semi open dumping, sistem pembuangan sampah yang berada di antara open dumping dan landfill yang lebih terkontrol. Namun, mengacu regulasi lingkungan yang berlaku, sebaiknya TPA menggunakan sistem sanitary landfill.

“Salah tata cara pengelolaan sampahnya. Dia open dumping kan. Harusnya kan minimal sanitary landfill. Itu ditimbun, dibuang saja, ditumpuk-tumpuk biasa,” ujarnya.

Teguran dari pusat kepada tiga TPA itu sudah dilakukan sejak tahun lalu. Namun, hingga saat ini ketiga TPA tersebut dikatakan belum menyelesaikan teguran itu dengan menyesuaikan pengelolaan sampah sesuai dengan aturan pusat.

“TPA itu memang ada di beberapa wilayah itu sudah diingatkan untuk berproses sampai akhir tahun ini. Belum ada progresnya. Saya belum lihat laporannya ya,” katanya.

Kendati wilayah lainnya tidak mendapatkan surat peringatan, Dinas LHK NTB berharap Pemda setempat juga turut melakukan perbaikan. TPA yang ada saat ini wajib memenuhi syarat. Menurutnya, Pemda harus merancang dan membangun pengelolaan air lindi, gas metana, dan konstruksi TPA yang terstandar. Harus terpasang lapisan membran kedap air, mencegahnya menyerap ke tanah agar tidak mencemari lingkungan.

“Biar air lindi sampah itu tidak keluar. Itu harus dikelola masuk ke bak penampungan, air lindi dikelola sampai itu tidak merusak lingkungan. Harus ada geomembran yang menahan, nah itulah nanti ada pipa khusus yang menahan untuk ditampung,” terangnya.

Pengelolaan Sampah NTB Kerap Dapat Sanksi

Fasilitas pembuangan sampah di Provinsi NTB belum memenuhi standar regulasi pengelolaan sampah nasional. Akibatnya, NTB sering mendapat peringatan berupa sanksi administratif dari pusat yang dalam hal ini Kementerian Kehutanan.

Menyikapi ini, Didik mengungkapkan permasalahan sampah akan diintegrasikan ke dalam kurikulum wajib pada jenjang pendidikan SD hingga SMA. Kebijakan ini mencakup beberapa poin strategis seperti siswa SMA diwajibkan menanam pohon sebagai syarat kelulusan.
“Selanjutnya, penghijauan menjadi bagian wajib dari masa orientasi siswa. Inisiasi program studi banding siswa ke TPA untuk memahami tata kelola sampah secara langsung dengan bimbingan teknis tim pengelola,” jelasnya.

Ia mencatat, terdapat kesenjangan yang cukup lebar antara volume timbulan sampah dengan kapasitas pengelolaan yang tersedia saat ini. Sebagai solusi strategis untuk membangun kesadaran lingkungan, pemerintah berencana mengintegrasikan materi pengelolaan sampah ke dalam kurikulum wajib di sekolah, mulai dari jenjang dasar hingga menengah atas.
“Kebijakan ini juga mencakup kewajiban penanaman pohon bagi siswa sebagai upaya penghijauan di tingkat lokal,” ucapnya.

Di sektor kehutanan, tantangan utama yang dihadapi adalah tata kelola hutan yang belum sepenuhnya lestari serta maraknya aktivitas ilegal di kawasan hutan. Terdapat temuan mengenai praktik penyalahgunaan wewenang dalam transaksi lahan yang memerlukan ketegasan pengawasan serta perlindungan hukum bagi petugas di lapangan. Selain itu, pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca di daerah dinilai masih belum optimal. (era)

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmennya dalam mendukung percepatan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi generasi muda sekaligus mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi pelaksanaan MBG yang dihadiri jajaran pemerintah daerah, Badan Gizi Nasional (BGN), Satgas MBG, serta para mitra penyelenggara program di NTB yang berlangsung di Hotel Lombok Raya, Jumat (22/5).

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda NTB, Dr. H. Fathul Gani, MSi., menegaskan bahwa Satgas MBG memiliki fungsi sebagai fasilitator dan penghubung untuk memastikan kebijakan pemerintah dapat berjalan secara efektif di daerah.

“Satgas bertugas menjembatani koordinasi agar kebijakan dapat terlaksana dengan baik. Seluruh pihak diharapkan bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing serta mengoptimalkan peran unsur-unsur formal di lapangan,” ujar Ketua Satgas MBG NTB ini.

Menurutnya, Program MBG merupakan program nasional yang memerlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah sebagai representasi pemerintah pusat di wilayah masing-masing. Karena itu, sinergi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan program.

Sementara itu, Penasihat Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Erwin Chahara Rusmana, menegaskan bahwa Program MBG merupakan program strategis nasional yang berkelanjutan dan tetap menjadi prioritas pemerintah.

Dirinya menjelaskan bahwa berbagai isu mengenai keberlanjutan maupun penyesuaian anggaran tidak akan memengaruhi pelaksanaan program inti MBG. Penyesuaian yang dilakukan hanya menyasar program pendukung, sedangkan anggaran untuk operasional dapur, pengadaan makanan dan minuman, serta kebutuhan mitra tetap berjalan sebagaimana mestinya.

“Program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan ekonomi mikro, memperluas perputaran ekonomi di tingkat bawah serta mendukung pemerataan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Erwin juga mengapresiasi capaian Provinsi NTB yang dinilai menjadi salah satu Provinsi dengan perkembangan pelaksanaan MBG yang baik berkat dukungan pemerintah daerah, mitra, dan masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Inspektur III Inspektorat Utama (Ittama) BGN, Rudyanto, menyampaikan bahwa NTB termasuk daerah dengan pertumbuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan dapur MBG yang cukup pesat di Indonesia.

Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari dukungan kuat Pemerintah Provinsi NTB serta keberanian para mitra yang sejak awal ikut berpartisipasi dalam program meskipun menghadapi berbagai tantangan pada tahap awal pelaksanaan.

Rudyanto menegaskan bahwa cakupan penerima manfaat MBG masih perlu terus diperluas mengingat jumlah peserta didik yang harus dilayani masih sangat besar, mulai dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA/SMK hingga pondok pesantren.

Untuk mendukung keberlanjutan program, pemerintah daerah juga didorong memperkuat sinergi dengan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan guna memastikan ketersediaan bahan pangan yang memadai dan berkelanjutan.

“Jangan sampai ketika jumlah SPPG bertambah, kita justru mengalami kekurangan pasokan pangan. Oleh karena itu, sektor pertanian, peternakan, dan perikanan harus dipersiapkan sejak dini agar mampu memenuhi kebutuhan program secara berkelanjutan,” tegas Rudyanto.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemprov NTB terus mendorong penguatan ketahanan pangan daerah melalui optimalisasi potensi lokal. Pemerintah menargetkan sedikitnya 30 persen kebutuhan pangan dapat dipenuhi dari hasil produksi daerah sendiri guna mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar wilayah.

Gerakan pemanfaatan lahan pekarangan pun kembali digalakkan dengan melibatkan PKK, kelompok masyarakat, organisasi desa dan kelurahan, hingga gerakan pramuka untuk mengembangkan berbagai komoditas pangan produktif.

Selain sektor pertanian, pengembangan budidaya perikanan dan peternakan seperti lele, patin, serta komoditas pangan lainnya juga terus didorong sebagai upaya memperkuat kemandirian pangan sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pemerintah juga mengingatkan seluruh pengelola dapur MBG agar mengelola anggaran negara secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran demi menjaga kualitas layanan serta memastikan manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat. (r/ham)