Beranda blog Halaman 343

Dijadwalkan Awal September, 21 Pelamar akan Terima SK Pengangkatan PPPK

globalfmlombok.com
-
0
Dijadwalkan Awal September, 21 Pelamar akan Terima SK Pengangkatan PPPK

Mataram (globalfmlombok.com) – Proses pemberkasan pelamar pegawai pemerintah (PPPK) dengan perjanjian kerja di lingkup Pemkot Mataram, tuntas. Surat keputusan pengangkatan 21 pegawai dijadwalkan diserahkan pada awal September 2025.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Taufik Priyono menerangkan, proses pemberkasan telah tuntas. Pihaknya telah mengajukan persetujuan nomor induk pegawai ke Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia. Pengangkatan 21 orang sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahap II dijadwalkan awal bulan September. “Pemberkasan tidak ada masalah dan semuanya sudah lengkap. Tinggal persetujuan NIP saja,” pungkasnya.

BKN kata Taufik, akan mengeluarkan persetujuan NIP bulan ini. Artinya, 21 orang terhitung mulai tanggal 1 Agustus sudah diangkat menjadi PPPK.

Pemerintah pusat sebelumnya telah mengumumkan hasil seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahap II. Pemkot Mataram membuka 30 formasi yang dibutuhkan terdiri dari 19 tenaga guru, 10 formasi tenaga kesehatan dan 1 formasi tenaga teknis. Sejumlah 21 formasi yang terisi dan sembilan formasi tidak terisi.

Ia menyebutkan, sembilan formasi yang tidak terisi terdiri dari 4 formasi tenaga guru Agama Hindu, lima formasi tenaga kesehatan yakni nutrisionis terampil 3 formasi dan sanitasi lingkungan terampil 2 formasi. Lima formasi tenaga kesehatan tidak terisi, karena tidak ada pelamarnya. “Termasuk penempatannya sebenarnya sudah beres semua,” ujarnya. (cem)

Siapkan 2.000 Alat Tes Urine

globalfmlombok.com
-
0
Siapkan 2.000 Alat Tes Urine

Mataram – (globalfmlombok.com) – Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Mataram akan menyiapkan sebanyak 2.000 alat tes urine yang diperuntukkan bagi pelajar tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di wilayah Kota Mataram.

Program ini merupakan langkah strategis BNN dalam mendeteksi potensi penyalahgunaan narkoba sejak usia dini. Pemeriksaan urine akan dilakukan secara acak di sejumlah sekolah yang telah ditentukan, bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Mataram serta pihak sekolah.

Kepala BNN Kota Mataram, Kombes Pol Yuanita Amelia Sari, menyampaikan bahwa saat ini pihaknya masih berada dalam tahap sosialisasi kepada sekolah-sekolah terkait pelaksanaan tes urine. Tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai upaya pencegahan dini terhadap siswa yang menunjukkan perubahan sikap dan perilaku. “Untuk memastikan hal itu, tentunya kita lakukan tes urine,” ujarnya saat ditemui pada Kamis, 14 Agustus 2025.

Menurut Yuanita, usia remaja merupakan periode yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, langkah antisipatif perlu dilakukan agar mereka tidak terjerumus dalam pergaulan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Ia menambahkan bahwa untuk merealisasikan program ini, pihaknya telah mengajukan anggaran pengadaan 2.000 alat tes urine kepada Pemerintah Kota Mataram melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P).

“Kita masih menunggu dana hibah dari pemerintah yang sudah kita ajukan. Dua ribu alat ini bisa kita gunakan dalam jangka panjang,” ucapnya.

Selain pemeriksaan urine, BNN Mataram juga akan memberikan edukasi mengenai bahaya narkoba kepada siswa, guru, dan orang tua. Program ini akan melibatkan peran aktif para guru di sekolah maupun orang tua di rumah.

Yuanita menegaskan bahwa kegiatan ini tidak dimaksudkan untuk menghukum, melainkan sebagai pendekatan preventif dan pembinaan terhadap siswa. “Fokus kami adalah pencegahan, bukan penindakan. Jika ada indikasi penyalahgunaan, maka akan dilakukan langkah-langkah pembinaan dan pendampingan lebih lanjut,” tegasnya.

Tak hanya di lingkungan sekolah, BNN Mataram juga menggelar tes urine di sejumlah tempat seperti rumah kos, pondokan, dan tempat hiburan malam di Kota Mataram. Kegiatan tersebut dilakukan bekerja sama dengan pihak kelurahan dan kecamatan.

Gerakan ini merupakan bentuk komitmen BNN bersama pemerintah daerah dalam upaya memberantas peredaran narkoba, baik di kalangan pelajar maupun masyarakat umum.

Melalui program ini, BNN Mataram berharap dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang bersih, sehat, dan aman dari narkoba, serta membentuk karakter generasi muda yang kuat dan berintegritas. (pan)

Bahas Persiapan Efisiensi Anggaran

globalfmlombok.com
-
0
Bahas Persiapan Efisiensi Anggaran

GUBERNUR NTB, Dr.H.Lalu Muhamad Iqbal memimpin rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)  di Pendopo Gubernur pada Kamis, 14 Agsutus 2025 Dalam rapat Forkopimda itu, dibahas berbagai hal . Mulai dari situasi politik saat ini hingga persiapan daerah menyambut efisiensi anggaran lanjutan yang sudah berlaku tahun ini.

Kepada wartawan, Gubernur Iqbal menyampaikan ragam pembahasan yang didiskusikan dalam rapat Forkopimda tersebut. Di antaranya mengenai situasi politik yang tengah terjadi saat ini, baik di tingkat nasional maupun regional dan hal lainnya.

‘’Karena kita baru selesai Fornas dan juga mau 17 Agustus jadi memang ada pertemuan rutin Forkopimda. (Kami) diskusi mengenai situasi terakhir. Ada Kabinda (Kepala Badan Intelijen Daerah) juga menginformasikan ke kita mengenai situasi politik nasional dan di lokal atau di regional yang relevanlah untuk kita ketahui,” ujarnya.

‘’Kalau ini makan-makan siang sambil bagi-bagi informasilah dari perspektif masing-masing. Kan lengkap ada BIN (Badan Intelijen Negara), ada Polri, ada TNI,” sambungnya.

Lebih lanjut, mantan Dubes Indonesia untuk Turki itu menjelaskan, pembahasan rapat koordinasi antar pimpinan daerah itu juga membahas program-program pemerintah pusat yang memerlukan campur tangan pimpinan daerah.

“Kita bahas mengenai persiapan Pocari Run. Kemudian masalah MBG, Sekolah Rakyat, hal-hal atau program-program pusat yang butuh dukungan dari provinsi,” tutur Iqbal.

Pembahasan mengenai pergerakan harga pangan juga tak luput dari pembicaraan rapat tersebut. Gubernur Iqbal menyampaikan, pihaknya terus memantau dan akan mengambil tindakan untuk merespon hal tersebut.

“Jadi dari BIN bisa mengupdate kita mengenai kecenderungan harga tembakau turun. Terus harga pangan kelihatan ada pergerakan. Yang itu-itu lebih banyak kita diskusikan,” terangnya.

“Jadi apa yang perlu kita antisipasi bersama dan kita perlu bergandengan tangan untuk menyelesaikan masalah ini. nanti kita akan komunikasi lagi,” imbuh Iqbal.

Di samping itu, Ia juga berbicara mengenai persiapan provinsi NTB menyambut efisiensi anggaran lanjutan yang mulai berlaku 5 Agustus 2025. Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani meneken Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN).

Pada Pasal 2 Ayat 2 efisiensi anggaran terdiri atas efisiensi anggaran belanja Kementerian dan Lembaga (K/L). Lalu efisiensi Transfer ke Daerah (TKD).

Menyikapi adanya efisiensi lanjutan tersebut, Gubernur Iqbal menjelaskan bahwa persoalan efisiensi ini menjadi salah satu pembahasan dalam rapat Forkopimda itu.

“Karena kan dampaknya ini ke semua. Bukan hanya ke Pemda tapi juga ke teman-teman di operasional di lapangan ini juga akan berpengaruh,” ujarnya.

Kendati sudah membahasnya, ia menyampaikan bahwa tidak semua persoalan dapat langsung diselesaikan. “Jadi tidak semua masalah yang kita bicarakan tadi itu semua diselesaikan di meja. Tetapi kita lebih ke early warning system saling mengingatkan,” ucap Iqbal.

Sebagai informasi, dalam PMK Nomor 56 Tahun 2025 tersebut, salah satu poin yang akan dipangkas adalah TKD. Pada Pasal 17 Ayat 1 poin a, efisiensi akan dilakukan terhadap TKD untuk infrastruktur dan/atau TKD yang diperkirakan untuk infrastruktur.

Gubernur Iqbal mengatakan, terkait pemangkasan TKD untuk infrastruktur, provinsi sudah menyiapkan sumber dana alternatif. Tanpa harus bergantung pada APBN ataupun APBD.

“Ada alternatif. Dan itu yang selalu ditekankan oleh Presiden. Bahwa sumber pembangunan infrastruktur itu tidak harus hanya dari APBN dan APBD. Tetapi ada sumber-sumber lain. Terutama KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha) dengan pihak swasta,” urai Iqbal.

Ia mencontohkan, seperti pembangunan dermaga untuk kapal cepat di Senggigi dan Mandalika yang tidak menggunakan APBD sama sekali.

“Itu sepenuhnya dari anggaran swasta. Kita yang mengurus perizinannya, kita yang menyiapkan kebijakannya, kita yang menyiapkan desainnya, konsepnya. Tetapi mereka yang merealisasikan,” pungkasnya. (sib)

MotoGP Mandalika 2025,Mori Hanafi Dorong Kemenhub Siapkan Transportasi Terintegrasi

globalfmlombok.com
-
0
MotoGP Mandalika 2025,Mori Hanafi Dorong Kemenhub Siapkan Transportasi Terintegrasi

Mataram (globalfmlombok.com) — Anggota Komisi V DPR RI, Mori Hanafi, meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) smengambil langkah strategis guna memastikan kelancaran penyelenggaraan MotoGP Mandalika yang dijadwalkan berlangsung 3-5 Oktober 2025.

Ia menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur transportasi, baik darat, laut, maupun udara, mengingat tingginya antusiasme masyarakat terhadap ajang balap internasional tersebut.

“Indonesia dikenal sebagai salah satu basis penggemar MotoGP terbesar di dunia, terutama untuk Marc Márquez. Jika Márquez berpeluang meraih gelar juara umum di Mandalika, saya yakin jumlah penonton akan membludak,” ujar Mori Hanafi kepada wartawan, Kamis, 14 Agustus 2025.

Politisi Partai NasDem asal NTB itu menyebut Mandalika telah menjelma menjadi ikon balap motor di kawasan Asia. Ia memperkirakan lonjakan kunjungan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, akan terjadi menjelang dan selama pelaksanaan MotoGP.

Untuk itu, Mori mendesak Kemenhub agar segera melakukan koordinasi lintas sektor. Ia menyoroti perlunya penambahan frekuensi penerbangan, optimalisasi layanan pelabuhan, pengaturan lalu lintas, serta penyediaan moda transportasi publik yang terintegrasi dari dan menuju sirkuit.

“Jangan sampai harga tiket pesawat melonjak tajam menjelang MotoGP. Stabilitas harga harus dijaga agar tidak memberatkan penonton,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya pengaturan rute khusus dari kawasan hotel menuju sirkuit guna menghindari kemacetan. Penandaan lokasi naik dan turun taksi, menurutnya, harus dibuat jelas dan mudah dipahami oleh wisatawan.

Mori meminta ITDC bersinergi dengan DAMRI, Garuda Indonesia, serta sejumlah BUMN lainnya dalam memastikan kelancaran arus transportasi. Ia menilai integrasi sistem transportasi menjadi kunci agar pergerakan penonton, baik dari dalam maupun luar negeri, berjalan efisien.

“Persiapan harus dimulai sejak sekarang. Jangan tunggu hingga mendekati hari H. Bandara, pelabuhan, dan moda transportasi darat harus siap menghadapi lonjakan penumpang,” ujarnya.

MotoGP Mandalika, lanjut Mori, bukan sekadar ajang olahraga, melainkan momentum strategis untuk mempromosikan pariwisata dan menggerakkan roda ekonomi lokal NTB. Ia optimistis, dengan persiapan yang matang, penyelenggaraan tahun ini akan memberikan dampak yang lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya.

“Sebagai wakil rakyat dari NTB, saya akan terus mengawal agar seluruh pihak bekerja maksimal. MotoGP Mandalika 2025 harus menjadi kebanggaan Indonesia di mata dunia,” tutupnya.(ris)

Tangani Pelecehan Seksual, Sekda Mataram Dorong Pembentukan Satgas di Sekolah

globalfmlombok.com
-
0
Tangani Pelecehan Seksual, Sekda Mataram Dorong Pembentukan Satgas di Sekolah

Mataram (globalfmlombok.com) –Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, Lalu Alwan Basri menegaskan pentingnya pembentukan satuan tugas (satgas) pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di setiap satuan pendidikan. Langkah ini dinilai mendesak menyusul temuan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Mataram terkait dugaan percobaan pelecehan seksual sesama jenis di kalangan pelajar sekolah dasar.

“Kalau sudah arah ke sini (adanya indikasi pelecehan seksual sesama jenis maupun lawan jenis), kalau sudah mengarah asusila sekali. Kekhawatiran saya, secara pribadi kepada anak-anak yang lain, jadi ini sangat urgent sekali, sangat penting untuk kita lakukan (adanya satgas di setiap satuan pendidikan),” tuturnya saat dikonfirmasi, Rabu, 13 Agustus 2025.

Menurutnya, pembentukan satgas di sekolah menjadi langkah penting untuk mendeteksi dini sekaligus mencegah terjadinya kasus pelecehan seksual. Satgas juga diharapkan dapat memberikan pendampingan, baik kepada siswa yang menjadi korban maupun mereka yang berisiko tinggi.

“Jangan sampai kita lengah. Anak-anak harus kita lindungi dari segala bentuk kekerasan, apalagi yang berbau asusila,” tegasnya.

Pernyataan Sekda ini sejalan dengan keprihatinan yang disampaikan Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Mataram, Nyayu Ernawati. Ia menilai, dugaan percobaan pelecehan seksual sesama jenis di lingkungan sekolah dasar tidak hanya mengejutkan masyarakat, tetapi juga menjadi perhatian pemerintah daerah, tokoh agama, dan pemerhati pendidikan.

Nyayu mengingatkan, anak yang pernah menjadi korban berpotensi menjadi pelaku jika luka psikologisnya tidak tertangani. Menurutnya, kondisi ini bisa memicu mereka mencari korban baru sebagai pelampiasan. Karena itu, ia menekankan pentingnya peran orang tua dalam mengawasi tumbuh kembang anak.

Banyak orang tua, lanjutnya, masih lengah atau membiarkan anak mengakses konten yang tidak sesuai usia. Fenomena ini membuat pengawasan terhadap anak menjadi semakin krusial. Ia juga meminta Dinas Pendidikan Kota Mataram untuk tidak hanya fokus pada aspek akademik, tetapi turut memperkuat pembinaan karakter dan kesehatan mental siswa.

Sebelumnya, Kepala LPA Kota Mataram, Joko Jumadi, mengungkapkan bahwa dugaan percobaan pelecehan seksual tersebut terjadi sebagai syarat masuk ke sebuah geng berisi sembilan siswa SD. Meski memastikan belum ada korban, LPA akan memanggil seluruh anggota geng untuk menjalani asesmen lanjutan.

Kasus ini menambah urgensi rencana pembentukan satgas khusus di sekolah-sekolah yang sudah digagas Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram sejak beberapa waktu lalu. Satgas tersebut nantinya akan menangani berbagai bentuk kekerasan, termasuk pelecehan seksual, perundungan (bullying), serta kekerasan verbal dan nonverbal. Langkah ini menjadi bagian dari strategi mewujudkan layanan pendidikan yang inklusif dan ramah anak.

Belum Terbentuk

Kepala Disdik Kota Mataram, Yusuf, mengakui bahwa satgas tersebut belum terbentuk. “Belum ya, tapi itu yang akan kita buat. Saya sekarang lagi diklat kepemimpinan, dan salah satu rancangan proyek saya salah satunya adalah ke arah sana. Judulnya kepemimpinan strategis dalam transformasi layanan pendidikan inklusif dan ramah anak,” ujarnya pada Juni 2025 lalu.

Ia menegaskan, tujuan pembentukan satgas adalah membangun sistem penanganan cepat dan terintegrasi terhadap berbagai bentuk kekerasan di sekolah. Rencana ini sesuai amanat Permendikbud Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan.

“Ini adalah hal yang penting. Sedang kita rancang dan diusahakan tahun ini,” ucapnya.

Sebagai langkah awal, pembentukan satgas akan dilakukan di beberapa sekolah sebagai proyek percontohan. Setelahnya, cakupan akan diperluas ke seluruh jenjang pendidikan, mulai dari TK, SD, hingga SMP, dengan fokus menangani kekerasan fisik, verbal, perundungan, dan kekerasan berbasis gender, termasuk pelecehan seksual. (hir)

Kemlu Pulangkan WNI Kelompok Rentan dari Malaysia, Satu Kloter dari NTB

globalfmlombok.com
-
0
Kemlu Pulangkan WNI Kelompok Rentan dari Malaysia, Satu Kloter dari NTB

Mataram (globalfmlombok.com) – Sebagai bentuk kehadiran negara dalam pelindungan WNI, Kementerian Luar Negeri kembali memfasilitasi pemulangan WNI kelompok rentan dari Malaysia.

Dalam keterangan resmi Kemlu, Direktur Perlindungan WNI, Judha Nugraha menyampaikan, sebanyak 264 WNI kelompok rentan berhasil dipulangkan dari Depo Tahanan Imigrasi/Detensi Imigrasi di wilayah Semenanjung Malaysia melalui jalur udara pada tanggal 14 Agustus 2025.

Pemulangan itu melalui tiga titik debarkasi yaitu Bandar Udara Internasional Kualanamu, Provinsi Sumatera Utara, Bandar Udara Internasional Soekarno–Hatta, Provinsi Banten dan Bandar Udara Internasional Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Adapun WNI/PMI tersebut terdiri atas 146  laki-laki, 100 perempuan, 8 anak laki-laki dan 10 anak perempuan.

Para WNI kelompok rentan yang dipulangkan adalah yang sakit, ibu dan anak, ibu hamil, anak dibawah umur dan WNI lanjut usia.

Pemulangan melalui jalur udara terbagi menjadi 7 kloter, dengan 3 kloter di Bandar Udara Internasional Kualanamu, 3  kloter di Bandar Udara Internasional Soekarno–Hatta dan 1 kloter di Bandar Udara Internasional Lombok.

Proses koordinasi ketibaan hingga ke daerah asal dan proses rehabilitasi dan reintegrasi dikoordinasikan oleh Kemenkopolkam dan didukung K/L terkait antara lain KP2MI, Kemensos, KPPA, Kemendagri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Perhubungan dan Pemprov daerah asal.

Para WNI di ketiga titik pemulangan mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian Luar Negeri beserta seluruh Kementerian/Lembaga terkait dalam memfasilitasi kepulangan mereka, dan sangat mengapresiasi kehadiran Negara dalam memberikan bantuan sehingga mereka dapat kembali pulang ke tanah air sebelum perayaan kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia.

Kementerian Luar Negeri kembali menghimbau masyarakat untuk selalu mengikuti hukum dan peraturan yang berlaku apabila akan bekerja di luar negeri. (bul)

Tim Penari Kolosal NTB Tampil saat Penurunan Bendera di Istana Merdeka, Tarian ‘’Tembolak Beak’’ Memukau Gladi Bersih

globalfmlombok.com
-
0
Tim Penari Kolosal NTB Tampil saat Penurunan Bendera di Istana Merdeka, Tarian ‘’Tembolak Beak’’ Memukau Gladi Bersih

Jakarta (globalfmlombok.com) – Tim penari kolosal NTB telah mengikuti sesi gladi kotor, Rabu, 13 Agustus 2025 dan gladi bersih di Istana Merdeka, Kamis, 14 Agustus 2025. Dalam latihan tersebut, tim NTB tampil dengan personel lengkap, mempersiapkan diri untuk tampil pada peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI.

Gladi melibatkan seluruh rangkaian upacara kenegaraan, mulai dari pasukan Paskibraka, personel TNI-Polri, unit musik, hingga para penari kolosal. Sebanyak 218 penari dari NTB akan mendapat kesempatan tampil selama tujuh menit di panggung utama Istana Merdeka pada penurunan Bendera Pusaka, Minggu, 17 Agustus 2025 petang.

Pertunjukan tersebut akan diiringi gendang beleq yang dimainkan oleh 50 penabuh. Konsep tarian kolosal memadukan tiga budaya utama NTB, yakni Sasak, Samawa, dan Mbojo yang merupakan simbol kekayaan dan persatuan daerah.

Pada Kamis (14/8/2025), sebanyak 218 personel tim kesenian dari NTB berhasil menampilkan pertunjukan sempurna dalam sesi gladi bersih di Istana Merdeka Jakarta.

Pertunjukan ini merupakan bagian dari persiapan akhir sebelum mereka tampil pada puncak perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang.

Tarian kolosal bertajuk “Tembolak Beak” yang dikomandoi Suryadi Mulawarman, S.Sn., M.M., Kepala Taman Budaya Provinsi NTB ini berhasil memukau seluruh pihak yang hadir. Gerakan yang apik dan sinkronisasi yang luar biasa membuat penampilan mereka tidak mendapatkan satu pun koreksi dari Liaison Officer (LO) yang bertugas.

Bukti Kerja Keras

Keberhasilan ini menjadi bukti kerja keras tim NTB selama latihan yang telah dimulai sejak gladi kotor pada Rabu, 13 Agustus. Tarian “Tembolak Beak” dijadwalkan tampil pada momen krusial, yakni saat penurunan bendera Merah Putih. Tarian ini adalah representasi kekayaan budaya NTB, yang menyatukan ragam suku dalam sebuah pertunjukan yang tentunya membawa harum nama NTB untuk Indonesia.

Berbagai tarian tradisional ditampilkan, mulai dari Tembolak, Gendang Beleq, Rudat, Rumpu, Lope, hingga atraksi ketangkasan peresean. Salah satu momen yang paling berkesan adalah ketika para penari mengenakan kostum Garuda sambil membacakan Sajak Indonesia Merdeka, sebuah pemandangan yang membuat merinding dan penuh haru.

Sebelum tim penari kolosal NTB, panggung juga dimeriahkan oleh penampilan memukau dari daerah lain, gladi bersih  ini diawali dengan Tarian Panen Padi dari DKI Jakarta, lalu dilanjutkan dengan Tarian Pedang Belati dari Sulawesi Tengah.

Rangkaian pertunjukan budaya ini akan ditutup dengan penampilan penyanyi legendaris, Ruth Sahanaya. Kehadiran tarian kolosal dari NTB di Istana Merdeka ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi masyarakat NTB, tetapi juga menjadi bukti nyata bahwa keberagaman budaya daerah adalah kekuatan utama dalam merayakan kemerdekaan bangsa, Indonesia Raya.

Gubernur NTB Minta Tampil Maksimal

Sebelumnya, Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal melepas tim penari NTB yang akan tampil pada penurunan Bendera Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta, 17 Agustus 2025 mendatang di Kantor Gubernur NTB, Selasa, 12 Agustus 2025.

Didampingi Penjabat (Pj) Sekda NTB H. Lalu Moh. Faozal, S.Sos., M.Si., Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB H. Abdul Aziz, SH., MH., Kepala Dinas Pariwisata NTB Ahmad Nur Aulia dan Kepala Biro Umum Setda NTB Muhammad Riadi, Gubernur berpesan agar seluruh tim tampil maksimal dan memberikan kesan positif.

‘’Sekali lagi. Agar kalian menampilkan yang terbaik. Tampilkan tarian yang powerful. Kalau kalian menampilkan tarian itu dengan antusias dan semangat, power-nya  akan terasa di penonton. Kalau kalian menampilkan ogah-ogahan dan akan berasa di penonton juga,’’ ujarnya mengingatkan.

Gubernur mengakui, jika keberangkatan 210 rombongan yang terdiri dari penari, pelatih dan ofisial ini merupakan sumbangan dana dari berbagai pihak. Menurutnya, tim dari NTB hanya diberikan waktu selama 10 hari untuk mempersiapkan diri, sementara dari daerah lain di Indonesia sudah mempersiapkan diri selama dua bulan.

Meski dihadapkan dengan keterbatasan anggaran, Gubernur meminta Kepala Taman Budaya NTB Lalu Suryadi Mulawarman untuk tidak memikirkan masalah uang atau dana keberangkatan tim ke Istana Merdeka Jakarta. Dalam hal ini, Lalu Suryadi sebagai Koreografer dan Sutradara diminta mempersiapkan tim agar bisa tampil maksimal di Istana Merdeka. (ham)

Tarik PAD, Bupati LAZ akan Pasang Portal Elektronik di Pelabuhan Lembar

globalfmlombok.com
-
0
Tarik PAD, Bupati LAZ akan Pasang Portal Elektronik di Pelabuhan Lembar

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi akses keluar masuk Pelabuhan Lembar, Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ) bersama Asisten II H. Ahmad Syaikhu melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) bersama pihak PT. ASDP (Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan) Pelabuhan Indonesa Ferry Lembar.

Rakor yang berlangsung di Ruang Kerja Bupati Lombok Barat, Selasa (12/08/2025) tersebut membahas optimalisasi atas lahan milik Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang menjadi jalur keluar masuk pelabuhan agar dipasangkan portal elektronik untuk mendapat retribusi atau Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu menyamakan konsep dengan pihak PT. ASDP agar apa yang menjadi harapan bersama dapat dicapai termasuk perbaikan fasilitas Terminal Segenter.

Rakor tersebut dihadiri oleh General Manager (GM) PT. ASDP Lembar Agus Djoko Triyanto, Kepala Badan Pengelolaan dan Keuangan Daerah (BPKAD) Lobar Hj. Aisyah Desilina Darmawanti dan Plt. Kasat Pol PP I Ketut Rauh, Kadishub Baiq Yeni S Ekawati. Bupati yang akrab di sebut LAZ, mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan kunjungan lapangan ke Provinsi Jawa Timur dan ke Kabupaten Jembrana Bali untuk belajar mencari regulasi serta potensi pendapatan daerah.

Terkait keinginan PT. ASDP untuk menyewa lahan milik daerah, ia tegaskan tidak perlu menyewa, PT. ASDP di persilahkan tetap melakukan operasional. Karena tanah tersebut milik Pemda, maka LAZ akan mengoptimalkan pintu masuk atau pintu keluar menuju pelabuhan untuk dijadikan sumber pendapatan daerah.  Selanjutnya Ketua DPW PAN NTB itu, meminta Dinas Perhubungan agar melakukan komunikasi lebih intensif dalam mengkaji dan menindaklanjuti secara teknis hasil pertemuan Rakor tersebut, kemudian terkait data untuk dapat dipelajari dan dibahas secara bersama.

Sementara itu, GM PT ASDP Indonesia Ferry Pelabuhan Lembar Agus Djoko Triyanto menyampaikan bahwa pihaknya sebelumnya disurati terkait temuan BPK soal pajak parkir dari pelabuhan. “Soal parkir ini bukan parkir tapi sekarang ini pass masuk pelabuhan, semacam juga Pelindo. Mau menyeberang atau tidak tetap bayar pass masuk pelabuhan,”imbuhnya. Pihaknya pun berencana mengelola menjadi parkir, dengan tata kelolanya seperti mall dengan dikelola pihak yang benar-benar atau pihak ketiga. “Terus nanti saya bayar retribusi ke Pemkab Lobar, Ndak masalah, tapi ini lebih tertata Profesional,”imbuhnya.

Tidak seperti sekarang, pengunjung mau parkir satu jam, dia jam, atau sehari atau dua hari, tarif parkiran hanya 9 ribu. Sehingga banyak Kendaraan berhari-hari bahkan berminggu-minggu namun biayanya murah tidak seperti di Bandara parkirnya tinggi. Pihaknya sendiri ingin menyewa lahan milik Pemkab yang menjadi akses jalan di pelabuhan. Selanjutnya jalan itu akan diperbaiki agar tidak dikeluhkan pengunjung.

Pihaknya diperkenankan oleh kantor pusat kalau misalnya menyewa lahan Pemkab itu dengan nilai sesuai hasil Appraisal. Tentu ada mekanisme negosiasi. “Itu nanti kami aspal itu, kalau jangka panjang bisa kita beton jalan itu,”imbuhnya. Selain membayar pemasukan ke Pemkab, dampak keberadaan pelabuhan juga sangat besar terhadap perekonomian daerah. Selain itu, dari sisi PBB pelabuhan tetap membayar. Termasuk air disambungkan dari PDAM. (her)

Hakim Vonis 4 Bulan Penjara Orang Tua Nikahkan Anak di Lobar

globalfmlombok.com
-
0
Hakim Vonis 4 Bulan Penjara Orang Tua Nikahkan Anak di Lobar

Mataram (globalfmlombok.com) – Hakim Pengadilan Negeri (PN) Mataram memvonis 4 bulan penjara orang tua mempelai pernikahan anak di Lombok Barat. Humas Pengadilan Negeri Mataram, Kelik Trimargo membenarkan vonis 4 bulan yang dibebankan kepada kedua orang tua mempelai itu.

“Benar, orang tua mempelai atas nama Mahsan dan Munawir mendapat vonis 4 bulan penjara,” ucap Kelik kepada Suara NTB, Rabu, 13 Agustus 2025. Selain dijatuhi vonis 4 bulan penjara, orang tua dari kedua mempelai pernikahan anak itu juga dibebankan membayar denda Rp2 juta subsider 1 bulan kurungan.

Keduanya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah membiarkan terjadinya perkawinan anak. Hal itu sebagaimana dalam dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) dalam Pasal Pasal 10 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Sebelumnya, selama proses hukum berlangsung, Mahsan dan Munawir menjadi tahanan kota. “Sekarang mereka belum masuk penjara, masih berstatus tahanan kota,” jelas Kelik.

Terpisah, Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Mataram, Joko Jumadi, mengatakan vonis tersebut merupakan pembelajaran penting bagi masyarakat bahwa perkawinan anak kini masuk dalam kategori tindak pidana.

“Selama ini orang berpikir hanya ancaman. Sekarang sudah terbukti di PN Mataram, orang tua yang menikahkan anaknya meskipun tanpa paksaan tetap bisa dipenjara,” terangnya.

Joko menekankan, keputusan mengenai perkawinan anak sepenuhnya berada pada orang tua, sehingga merekalah yang memikul tanggung jawab secara hukum.

Kasus ini bermula dari pelaporan yang diajukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) ke Polda NTB. Yang dilaporkan pada waktu itu adalah wali atau orang tua dari mempelai laki-laki dan perempuan.

Pada 14 November 2024, Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polda NTB menetapkan ayah dari kedua mempelai, baik pria maupun wanita, sebagai tersangka.

Keduanya dijerat dengan Pasal 10 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Menurut pasal ini, tersangka dapat dipidana penjara paling lama 9 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200 juta.

Polda NTB telah melimpahkan kasus ini ke Kejari Mataram pada Rabu, 5 Maret 2025. (mit)

LPA Tak Proses Hukum Dugaan Pencabulan di Kalangan Anak SD

globalfmlombok.com
-
0
LPA Tak Proses Hukum Dugaan Pencabulan di Kalangan Anak SD

Mataram (globalfmlombok.com) – Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Mataram tidak akan tempuh jalur hukum perkara dugaan percobaan pencabulan sesama jenis di kalangan pelajar sekolah dasar (SD) di Mataram.

Kepala LPA Kota Mataram, Joko Jumadi menyebutkan, saat ini pihaknya memfokuskan pada pemulihan psikologis korban dan pelaku. “Artinya kasus ini tidak dibawa ke ranah hukum. Kalaupun dilaporkan, penyelesaiannya tetap secara kekeluargaan karena semua pihak masih di bawah umur,” tutur Joko, Rabu, 13 Agustus 2025.

Dia mengatakan, langkah prioritas yang pihaknya ambil saat ini adalah melakukan asesmen mendalam untuk menyusun strategi pemulihan psikis.

“Pihaknya berupaya melakukan asesmen, kemudian menentukan cara pemulihan psikologis yang tepat bagi korban dan pelaku,” jelasnya.

LPA mengambil pendekatan non-hukum ini dengan pertimbangan usia pelaku dan korban yang masih di usia anak. Serta kompleksitas dampak psikologis yang memerlukan penanganan khusus.

Dia memastikan proses pemulihan melibatkan pendampingan psikologis jangka panjang guna memutus trauma dan risiko pengulangan kejadian. “Proses asesmen masih berjalan. Kami akan memastikan langkah pemulihan ini menjadi solusi berkelanjutan, bukan sekadar penyelesaian administratif,” tandasnya.

Sebelumnya, LPA Mataram menemukan adanya dugaan percobaan pencabulan sesama jenis di kalangan pelajar sekolah dasar (SD) di Mataram.

Dugaan pencabulan tersebut terungkap dari seorang anak yang mengaku ketakutan akan disodomi teman sekolahnya.

Setelah melakukan asesmen, LPA Mataram menemukan adanya dugaan percobaan pencabulan terjadi sebagai syarat masuk ke sebuah geng di SD tersebut. “Itu persyaratan biar bisa gabung ke geng itu,” ucap Joko.

Joko mengatakan, belum ada korban dalam perkara ini. Hanya baru percobaan pencabulan saja. Dugaan awal, geng anak SD tersebut, tidak terdapat orang dewasa. Grup tersebut kata dia berisikan 9 orang siswa.

Setelah ini, pihak LPA akan memanggil anggota geng tersebut untuk melakukan asesmen lanjutan. Terkait dugaan keterlibatan orang dewasa dalam kasus ini, Joko mengatakan pihaknya akan menunggu keterangan dari seluruh anggota geng.

Selain di Mataram, Joko mengaku juga menerima laporan adanya kasus serupa di wilayah Lombok Barat. Kasus ini juga melibatkan anak SD, namun tidak terlibat dalam geng tertentu. “Sekitar dua bulan yang lalu, ada juga percobaan sodomi yang dilakukan anak usia 9 tahun terhadap anak usia 5 tahun,” beber Joko.

Ia memperkirakan kasus di Lombok Barat tidak berhubungan dengan yang terjadi di Mataram. Namun, dia menegaskan akan tetap menindaklanjuti kedua kasus tersebut. (mit)

1...342343344...379Halaman 343 dari 379